Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah, yaitu Polri perlu mendapatkan perhatian serius dari instasi-instansi pemerintah. Saat ini sedang dikembangkan konsep dan prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas, yang kemudian disebut pelayanan prima, yang menguraikan tentang konsep, prinsip, mutu dan indikator pelayanan prima dalam konteks tugas seorang aparatur negara, strategi mengidentifikasikan pelanggan dan analisa permasalahan pelayanan prima dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat sebagai pelanggan.Dengan adanya penyederhanaan proses dengan menggunakan program simulasi i-Graft Process 2000 yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa waktu proses saat ini dibandingkan dengan waktu proses yang diusulkan, maka didapat waktu pengurusan pembuatan SIM yang lebih lama, tempi dengan hasil yang lebih berkualitas.Pada proses usulan, jumlah operasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah transportasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah inspeksi juga mengalami perubahan antara current process dengan proposed process dan jumlah penundaan (delay) mengalami perubahan antara current process dengan proposed process. Pada proses usulan, jumlah waktu mengalami perubahan dan biayapun mengalami perubahan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan karena diharuskannya para pemohon SIM untuk mengikuti kursus teori dan kursus mengemudi selama 15 jam dan 20 jam.

---

Society demand about service quality of government employees, which is Police, need require getting serious attention of government department. This time, they have improving service principles and concept which with quality and called excellent services, which elaborate about concept, principal and indicator of excellent services and quality in context of duty as government employees, strategy to identifying customer and analysis problems of excellent service in making of Driving License (SIM), so that can give satisfying service of society as customer.

With existence of process moderation by using simulation program of i-Graft Process 2000, which is used as appliance assist to analyses time process in this time compared to proposed process time, hence got time management of making of longer SIM, but with result of more with quality.

At proposal process, amount of operation are changed between current process and proposed process, amount of transportation are changed between current process and proposed process, amount of inspection are changed between current process and proposed process and amount of delay are changed between current process and proposed process. At proposal process, amount of time are changed between current process and proposed process and expense are changed between current process and proposed process. This matter caused by obliging of all applicants of SIM must follow theory courses and driving courses during 15 hours and 20 hours."

"Praktek perdagangan berkaitan erat dengan pemberian kredit. Atas pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan, jaminan diperlukan untuk mengamankan pengembalian kredit. Jaminan yang memberikan hak untuk didahulukan kepada kreditur adalah jaminan khusus. Termasuk dalam jaminan khusus adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia terdapat kewajiban pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada saat didaftarkan. Benda yang sering dijadikan obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah benda bergerak yang terdaftar. Kepemilikan atas kendaraan bermotor dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B). Pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan pada B.P.K.B. adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia seyogyanga dilakukan pemblokiran dalam B.P.K.B. yang bersangkutan. Undang-undang tidak mewajibkan dilakukannya pemblokiran. Dalam prakteknya tindakan pemblokiran jarang dilakukan. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum pada pembebanan fidusia atas kendaraan bermotor yang hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka kesempatan bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk mengalihkan atau menjual atau melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia yang akan berakibat timbulnya sengketa baru pada saat proses eksekusi berlangsung. Kreditur dan pihak ketiga (selaku pemilik atau kreditur baru) tidak mendapat perlindungan secara menyeluruh.

---

This thesis discuss fiduciary security encumbrance on motorized vehicle. Author employs method of normative research with descriptive research typology. Status of encumbered motorized vehicle as object of a fiduciary security is shown in the registration note in the Certificate of Ownership by the Police Department of the Republic of Indonesia. The fiduciary security holder often ignores this fiduciary security encumbrance registration process by the Police Department. What is the legal effect of this ignorance? Is there any legal protection to the debtor, creditor, and other third parties in the case that the motorized vehicle encumbrance is registered in the Fiduciary Security Registration Office, bu t not registered by the Police Department in the Certificate of Ownership? Fiduciary security encumbrance on motorized vehicle without the Police registering the encumbrance in the Certificate of Ownership provides a legal gap, to be exploited by a bad faith debtor. The bad faith debtor could transfer, sell, or re-encumber the object, which might cause a legal dispute if the fiduciary security holder confiscates the object. Creditor (the initial creditor and the subsequent creditor) and any third party are not, legally, fully protected."

"Penelitian ini dilatarbelakangi karena kinerja pelayanan publik khususnya dalam birokrasi-birokrasi pemerintah sering terjadi tindakan exortion, yaitu menyalahgunakan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Praktek exortion itulah yang paling mengganggu masyarakat karena dalam praktek tersebut petugas sering meminta imbalan. Sering tanpa malu atas tugas dan tanggung jawab si pejabat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya termasuk dalam pemberian SIM. Kini masyarakat tidak suka dengan proses pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu, berisiko, apalagi minim atensi dan empati. Mereka menginginkan pelayanan yang instan tetapi memuaskan. Bahkan, mereka menghendaki semua keinginan dan kebutuhannya terpenuhi dalam waktu singkat, tanpa perlu merasa khawatir dan cemas. Salah satu instansi yang pelayanannya kerap mendapat sorotan dari masyarakat adalah Satpas Polda Metro Jaya yang memiliki tugas pelayanan atas surat izin mengemudi (SIM). Proses pengurusan SIM di Polda Metro Jaya sering dikeluhkan oleh masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan yang tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, biaya yang tidak seragam, praktek percaloan, dan ternpat pelayanan yang tidak nyaman. Oleh karena itu tesis ini bertujuan untuk menganalisa kualitas kinerja pelayanan SIM pada SATPAS Polda Metro Jaya dengan menggunakan metode Servqual.Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan desain penelitian korelasional dengan melibatkan 500 responden yang diambil dengan teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang sebelumnya teiah teruji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas melibatkan 30 sampel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12.Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa Kualitas pelayanan SATPAS SIM Polda Metro Jaya secara umum sudah baik dengan tingkat pemenuhan harapan pelayanan sebesar 89,3%. Meskipun semua harapan pemohon SIM belum dapat dipenuhi namun petugas sebenarnya sudah menunjukkan upaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM.Dimensi pelayanan yang pemenuhannya paling tinggi adalah empati, diikuti jaminan, daya tanggap, bukti fisik, dan keandalan. Dimensi pelayanan yang paling dianggap penting oleh pemohon SIM adalah dimensi keandalan, jaminan, bukti fisik, empati dan daya tanggap.Ada ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan pemohon SIM terhadap dimensi pelayanan dengan kinerja yang diberikan. Pemohon SIM mengutamakan keandalan pelayanan namun kenyataannya dimensi keandalan justru menunjukkan gap yang paling besar."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para Tersangka Perwira Tinggi Polri.Permasalahan pokok dan tesis ini adalah mempertanyakan apakah para agen mampu menerapkan kapasitas bertindak kreatif yang mereka miliki sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan tidak diskriminatif, sertal tidak menyalah gunakan wewenangnya ketika menyidik sesama anggota Polri.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami proses, bentuk, pola, kemungkinan penyebab dan pengaruh dari keputusan para agen khususnya para Penyidik dalam mengunakan kapasitas bertindak kreatif ketika menyidik sesama anggota Polri, dalam hal ini para Perwira Tinggi Polri.Secara umum penelitian menunjukan bahwa, kapasitas bertindak kreatif yang mendasari keputusan penyidik untuk memberiakukan atau tidak memberiakukan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undangundang atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam organisasi kepolisian, terhadap tersangka yang adalah atasan atau senior mereka, dipengaruhi oleh persepsi Penyidik yang lahir dari budaya kepolisian yang mereka anut. Kadar rasa hormat dan loyalitas kepada atasan maupun senior memegang peranan dominan terhadap penilaian subyektif penyidik dalam bertindak sehingga aspek etika dalam bentuk sikap yang penuh sopan santun, manusiawi, dan empati sangat ditonjolkan, Iebih-lebih kepada para Tersangka yang dinilai sebagai senior yang memiliki kepribadian yang balk oleh para penyidik.Meskipun demikian, prinsip-prinsip dan kebijaksanaan yang telah digariskan pimpinan untuk menuntaskan kasusnya, sebagai wujud tanggung jawab terhadap tugas dan byalitas kepada institusi tetap dipertahankan, sehingga seluruh prosedur dan tahapan penyidikan sesuai ketentuan dapat dipenuhi dan kasusnya dapat diteruskan sampai pada tingkat peradilan dan penjatuhan hukuman.Kesimpulan dan hasil penelitian memperlihatkan, pertama, para agen sesuai dengan tingkat kekuasaan dan wewenang mereka di dalam organisasi dengan kreasi dan kapasitas bertindak atas penilaian sendiri itu memberi kontribusi pencapaian tujuan penyidikan tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Kedua, pada level pengambil keputusan, melalui tindakan kreatifnya mampu mengeliminir tekanan struktur yang lebih tinggi dan berskala strategis, bahkan berhasil mereproduksi struktur Baru dalam bentuk Keputusan Menkumham RI yang menetapkan rumah tahanan Polri sebagai Lapas bagi Terpidana Polri. Dan ketiga, hasii dari tindakan-tindakan kreatif pada level pelaksana, temyata memperlihatkan diskriminasi perlakuan yang dapat dikiasifrkasikan sebagai penyimpangan ringan namun dapat memberi implikasi yuridis bila terekspos ke depan publik hukum.Wujud dari tindakan kreatif para agen yang diskriminatif menunjukan pola sebagai berikut :Terdapat perlakuan yang berbeda yang ditampilkan Penyidik (agen) dalam penyidikan terhadap Tersangka sipil dan tersangka anggota Polri. Perlakuan terhadap Tersangka Pain umumnya lebih longgar dan semakin tinggi tingkat kepangkatan Tersangka Polri yang disidik, semakin tinggi pula tingkat kelonggaran yang diberikan. Perlakuan yang sangat khusus diberikan pada Tersangka berpangkat Perwira Tinggi Polri.Sesuai dengan tujuan tesis, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya menetapkan dan merumuskan secara lebih jelas dan tepat konsep diskresi untuk Polri agar keragaman pemahaman dapat dicegah; penyusunan petunjuk yang jelas tentang prosedur pemenksaan pelanggaran disiplin, kode etik Polri dan pelanggaran pidana oleh anggota Polri berikut sistem pengawasannya; Berta penyusunan prosedur tetap penyidikan terhadap anggota Polri yang diproses karena pelanggaran pidana.

---

The thesis is a result of a research employing qualitative method in a form of a case study. The thesis also employs management, juridical and physiological approach in discussing the process of making decision made by some agents; that is, the administrators and investigators of Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) who have the capability to act creatively as a response to regulations and the organization's human resources in investigating high-rank police officers.The capability to act creatively as the base of the investigators' decision as the agents of enforcing or not enforcing regulations stated in laws or other rules that prevail in police organization to the suspects who are actually the investigators' superiors or seniors, is influenced by the investigators' perception which comes from the police culture. The degree of respect and loyalty of the investigators to their superiors or seniors plays dominant roles in their subjective assessment so that ethical aspects in the forms of respect, humanity, and empathy strongly dominate such assessment. This is especially true in investigating suspects who are their senior that are regarded by the investigators to have good personality. Nevertheless, principles and policies that are underscored by their chief as a form of responsibility to the duties and loyalty to the institution are still maintained so that all procedures and steps of investigation can be fulfilled. In addition, the case can be forwarded to the level of trial and punishment.The result of the research reveal some points: First, the agents, in accordance with their level of authority in their organizations and with their capability and creativity have given contribution in order to achieve the goals of investigation without causing significant conflict; Second, at the level of decision maker the investigators, using their creative action, are able to eliminate higher structural pressure as well as strategic pressure and they even succeeded to struggle for a new structure in a form of a decree of the Minister of Law and Human Rights which determines the prison of INP members as the penitentiary for convicted from INP members; and Third, the results of creative action at the level of implementation, in fact, show that discriminative treatment that can be classified as minor deviances but such deviances can give juridical implication if they are exposed to the public.The shape of creative action of the discriminative agents shows the following patterns: there are different treatments done by the agents (investigators) in investigating civilian suspects and suspects belong to INP. Treatments to suspects belong to INP are generally laxer and the higher of the rank of the suspect the laxer of the treatment given. There are even extremely specific treatments given to suspects who are high-rank police officers.In accordance with the aim of the thesis, the author recommends that it is necessary to determine and to formula a clearer and more precise concept of police discretion so that various and ambiguous understanding can be avoided. In addition, the author suggests formulating a clearer direction on the procedure of investigating discipline violation, Polri code of ethic and criminal act as well as the supervision of the implementation. Finally, the author also suggests formulating a fixed procedure about the investigation of Polri members who are processed because of criminal violation."

"Penelitian bertujuan mengetahui peranan strategi negosiasi Polda Jatim dalam pencegahan terjadinya konflik skala besar kasus Lapindo. Metode penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptif kualitatif Data diperoleh melalui; wawancara mendalam satu narasumber (key informan) yaitu Kapolda Jatim, studi kepustakaan, kajian literatur terkait, observasi, mengumpulkan artikel di media cetak yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian menyimpulkan strategi negosiasi yang diterapkan ialah strategi negosiasi level atas, pencapaian tujuan akhir negosiasi strategis. Dengan strategi negosiasi level atas, konflik skala besar sampai sekarang dapat diredam. Penelitian merekomendasikan untuk melakukan penelitian strategi negosiasi level menengah atau bawah dengan pencapaian tujuan akhir negosiasi berbeda, taktis dan teknis.

---

This research is to know the function of negotiation strategy in East Java Police Department to prevent big scale of conflict in Lapindo’s case. Using a qualitative descriptive interpretive. The exploration data by depth interview to one single source which is Head Office of East Java Police Department, librarian study, literature theories, observation, and articles in print media connected with the research. The research concluded that negotiation strategy in high level has been used with the strategic achievement as on The big scale conflict has been reduced with the use of negotiation strategy high level. The research recommended thal therc should be another research in middle and low level negotiation strategy with different achievement on il, tactical and technical."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Business Process Reengineering (BPR) sebagai metode yang dipakai oleh perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari proses bisnis yang ada. Semua bagian pun tak luput dari perbaikanperbaikan baik proses maupun sistem. BPR merupakan pemikiran ulang fundamental dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai peningkatan performa. Dengan penggunaan teknologi informasi, manajemen operasi, perubahan perilaku, pemberdayaan, dan penghapusan kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah, maka akan didapatkan suatu peningkatan kinerja dan kualitas secara dramatis dan radikal.

---

The focus of this study is about application of Business Process Reengineering (BPR) as method that can be used to improve effectiveness and efficiency from existing business process. Each company getting improve their process and system. BPR is a fundamental rethinking and redesigning business process radically to achieve higher performance. By using information technology, operation management, behavior modification, empowerment, and eliminating non value added activities, we can achieve better performance and quality improvement dramatically and radically."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi assessment center pada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sulawesi Utara (Sulut). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara,observasi dan studi dokumentasi. Teori implementasi kebijakan dan konsep assessment center digunakan untuk melakukan analisis terhadap implementasi assessment center. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek assessment center yang dilaksanakan oleh Biro SDM Polda Sulut masih belum menerapkan standar yang ideal terutama keterkaitannya pada fungsi serta peran di dalam melakukan evaluasi dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.Polri yang berkaitan dengan efektivitas organisasi. Berbagai karakteristik dan mekanisme penting dalam sebuah penyelenggaraan assessment center seperti analisis jabatan, kompetensi assessor, metode penilaian dan proses integrasi hasil observasi dalam assessment center pada Biro SDM Polda Sulut belum sepenuhnya menunjukkan pelaksanaan yang ideal dari sebuah pelaksanaan assessment center. Implementasi assessment center pada Biro SDM Polda Sulut belum sepenuhnya berjalan optimal ditinjau dari permasalahan yang masih terdapat di dalamnya yaitu belum terbangunnya penyampaian komunikasi yang baik sehingga berdampak pada lemahnya pemahaman assessee dalam pelaksanaan assessment center. Kondisi masih terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan unit kerja assessment center dan lemahnya dukungan anggaran untuk program strategis assessment center terutama sistem kompensasi bagi assessor. Masih kurangnya dukungan assessor untuk aktif dalam assessment center, belumnya dilakukan uji kompetensi pada seluruh jabatan serta pemahaman assessor yang masih kurang memadai. Secara struktur birokrasi unit kerja assessment center belum memiliki posisi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia Polri serta belum dijadikannya assessment center sebagai syarat mutlak untuk penempatan personel menjadikan pemanfaatan hasil dari assessment center belum dapat menjawab program pengembangan program sumber daya manusia terutama dalam penempatan personel yang sesuai dengan kompetensinya pada suatu jabatan tertentu.

---

This study aims to explore the implementation of assessment centers at the North Sulawesi Regional Police Bureau of Human Resources. Qualitative approach was used in this study by conducting interviews, observation and documentation studies.

Analysis on assessment center implementation was made based on the theory of policy implementation and assessment center concept. Result of this study showed that the assessment center practices carried out by the North Sumatra Regional.

Police Humah Resource Bureau still had not implemented ideal standard, especially in relation to its functions and roles in evaluating and developing competencies of human resources of the Indonesian National Police related to the effectiveness of the organization. Various important characteristics and mechanisms in the implementation of assessment centers such as job analysis, assessors competency, assessment methods and integrational process of observed results in the assessment center at the North Sulawesi Regional Police HR Bureau have not fully demonstrated the ideal implementation of an assessment center. Implementation of assessment center in HR bureau of North Sulawesi Regional Police had not been running optimally and can be seen by problems found such as the lack of a well-delivered communication which impacted on poor understanding of assessees about assessment center. There were limited number of human resources in the management of assessment center work units and scarce budget support for strategic assessment center programs, especially for assessors' compensation. There was still a lack of support from assessors to be active in the assessment center, tests for competency were not thoroughly carried out in all job positions and also inadequate knowledge of assessors. Structurally, the assessment center bureaucracy did not had a strategic position in the development of human resources of the National Police and the assessment center has not been made as an absolute requirement for the placement of personnels competence for their position."