Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakDinamika pelaksanakan kegiatan usaha perbankan yang intensif antara nasabah dengan pihak bank berpotensi memunculkan berbagai permasalahan yang menyebabkan terlanggarnya hak- hak dari nasabah sebagai konsumen dari suatu kegiatan usaha bank. Untuk mengatasi permasalahan nasabah sebagai konsumen perbankan tersebut perlu dikaji peraturan-peraturan di sektor perbankan mengenai perlindungan konsumen dalam peraturan di sektor Perbankan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti hukum perlindungan konsumen sebagaimana terdapat dalam UUPK. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan secara umum sudah sesuai dengan pengaturan tentang perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK. Sehingga pengaturan perlindungan konsumen di sektor perbankan dapat dijadikan benchmarking bagi pengembangan pembangunan perlindungan konsumen di sektor lainnya, dan juga menjadi masukan dalam perubahan UUPK."

"Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia dalam dekade belakangan ini melaju pesat. Keadaan ini tidak diikuti oleh kemampuan kota untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk. Manifestasi yang segera tampak dari situasi ini adalah bertambahnya para pekerja yang bekerja di sektor informal. Penanganan pemerintah terhadap sektor ini ternyata bersifat mendua. Di satu pihat pemerintah memuji kreativitas para pekerja sektor informal, tetapi di lain pihak, kurang melindungi keberadaan sektor ini dengan membatasi ruang geraknya. Situasi semacam ini akan segara menimbulkan asumsi bahwa para pekerja sektor informal memendam potensi untuk mengadakan gerakan politik radikal. Namun kenyataanya, gerakan politik radikal ini jarang terjadi.Penelitian ini hendak mencari jawab mengapa gerakan politik radikal jarang dilakukan oleh para pekerja sektor informal meskipun pada kenyataannya mereka ini menghadapi pembatasan ruang gerak dalam melakukan pekerjaannya. Jawaban pertanyaan itu dapat ditinjau dari orientasi politik para pekerja sektor informal. Orientasi politik dalam pengertian ini adalah struktur mental seseorang yang berupa kesiapan untuk memberi respon terhadap obyek-obyek politik. Orientasi politik ini dapat dipilah menjadi tiga komponen yaitu kognitif yang berisi kepercayaan, afektif berisi perasaan dan evaluatif yang berisi penilaian terhadap obyek-obyek di dalam sistem politik. Masing-masing komponen tersebut berisi tiga sifat yaitu konformis, apatis, dan skeptis. Sifat konformis mempunyai makna adanya tanggapan yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Sifat apatis menunjukkan tidak ada tanggapan terhadap sistem politik dan sikap skeptis mempunyai arti bahwa tanggapan tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap sistem politik.Ada dua hipotesa yang diajukan dalam konteks penelitian ini. Pertama semakin tinggi status sosial ekonomi akan membentuk orientasi politik yang sesuai dengan sistem politik. Yang kedua, peranan agen-agen sosialisasi politik juga akan berpengaruh terhadap kesejajaran orientasi politik dnegan sistem politik.Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sangkrah Kotamadya Surakarta. Kota Surakarta dipilih berdasarkan faktor bahwa kota ini secara historis mengandung potensi konflik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik. Kelurahan Sangkrah dipilih karena keluarahan ini merupakan kelurahan terpadat penduduknya dan paling banyak warganya bekerja di sektor informal.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian nesar responden mempunyai orientasi politik konformis yaitu orientasi politik yang sesuai serta , mendukung sistem politik yang berlaku. Atas dasar hal ini, sangat beralasan bahwa para pekerja sektor informal jarang melakukan gerakan politik radikal.Disamping itu, tiadanya geraka politik radikal juga diakibatkan karena masyarakat yang bekerja di sektor informal bukanlah kelompok yang teroganisir. Hal ini disebabkan sangat beragamnya jenis pekerjaan di sektor informal dan tingginya mobilitas pekerja sektor informal baik ditinjau dari segi pekerjaan maupundari segi tempat berusaha.Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa status sosial ekonomi tinggi cenderung mempunyai orientasi politik konformis. Selain itu, campur tangan pemerintah terhadap agen-agen sosialisasi politik dapat membentuk orientasi politik yang bersifat konformis."

"This research aims to identify application quality tools for improving quality-related outcomes (proses improvement,employee satisfaction,customer satisfaction,quality performence) in transportation industry....."

"ABSTRAKStudi ini menganalisis mengenai hubungan pemerintah dan pebisnis dalam merespon masalah pengangguran di Jepang. Hal ini penting mengingat negara Jepang dalam dua dekade ini menunjukkan tingkat pengangguran yang rendah dibandingkan negara lain. Kondisi ini tentu tidak dapat dicapai jika hanya diusahakan oleh satu pihak saja, yaitu pemerintah. Pemerintah mendapat bantuan dari pihak lain, seperti pebisnis yang menjadi tempat tujuan bagi para pencari kerja. Penelitian ini berargumen bahwa faktor kekuasaan antara pemerintah dan pebisnis mempengaruhi cara penanganan dalam menghadapi pengangguran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur/kajian pustaka. Metode penelitian yaitu deskriptif, digunakan untuk analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan perspektif power relations dan teori power cube oleh John Gaventa yang menjadi landasan dalam menganalisis. Menurut Gaventa untuk analisis kekuasaan memiliki ruang partisipasi dan bentuk kekuasaan. Ruang partisipasi terdiri dari ruang tertutup, ruang diundang, dan ruang diklaim atau dibuat. Bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan terlihat, kekuasaan tak terlihat, dan kekuasaan tersembunyi. Peneliti menemukan bahwa labor reform dan pemberdayaan sumber daya manusia oleh pemerintah merupakan upaya economic survival Jepang, dari stagnansi ekonomi yang telah dilalui Jepang sejak 1990-an. Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan penurunan angka pengangguran yang lebih besar pada masa pemerintahan PM Abe dibandingkan dengan masa pemerintahan PM sebelumnya dipengaruhi oleh ruang partisipasi dan bentuk kekuasaan yang digunakan pemerintah. PM Abe tidak hanya menggunakan ruang tertutup tapi juga ruang di undang, melalui pemberdayaan SDM bersama pebisnis dan memberikan ruang kerja yang besar untuk pekerja non reguler dan wanita. Sedangkan bentuk kekuasaan, PM Abe menggunakan kekuasaan terlihat, yaitu kekuasaannya sebagai PM Jepang dan kekuasaan tak terlihat, yaitu merubah pandangan masyarakat mengenai peran wanita dan pria di Jepang secara perlahan. Keberhasilan strategi PM Abe dalam mengurangi pengangguran, karena kebijakan yang dibuat PM Abe memberikan keuntungan bagi kepentingan masing-masing pihak. Baik dari pihak pemerintah, pebisnis, dan masyarakat tidak ada yang dirugikan.

---

ABSTRACTThis study analyzes about government and business relations for responding the problem of unemployment in Japan. This is important because Japan in the past two decades shows a low unemployment rate compared to other countries. The result is not realizable if only cultivated by one party, such as government. The government gets help from others, such as business who become the destination for job seekers. This research argues that factor of power relations between government and business influences the way of handling unemployment. This research is a qualitative research, with data collection technique through literature study or literature review. Research methods is descriptive, used for data analysis that has been obtained. Furthermore, power relations perspective and power cube by John Gaventa became the foundation for analysis. According to Gaventa for power analysis has space of participation and form of power. The space for participation consists of closed spaces, invited space, and claimed or created space. The form of power, consists of visible power, invisible power, and hidden power. Researchers found that labor reform and empowerment of human resources by the government is Japan 39 s economic survival effort, from the economic stagnation that Japan has passed since the 1990s. Based on the results, it concluded that decrease in the greater unemployment rate during the regime of Abe compared to the previous Prime Minister administration was influenced by the space of participation and the form of power used by the government. PM Abe not only uses the closed space but also the invited space, through empowering human resources with business and providing large work space for non regular workers and women. As for the form of power, Prime Minister Abe used his visible power, power as the prime minister of Japan and invisible power, that slowly change society 39 s view about the role of women and men in Japan. The success of Prime Minister Abe 39 s strategy in reducing unemployment, because the policies made by PM Abe provide benefits for each party 39 s interests. Both from the government, businessmen, and society no one got harmed."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat banyak masyarakat etnis Tionghoa. Di wilayah JABODETABEK, banyak keturunan Tionghoa melakukan bisnis. Bisnis barang merepresentasikan identitas orang Tionghoa sebagai pedagang. Topik dari penelitian ini adalah pemakaian kata “bos” yang ditujukan kepada pebisnis Tionghoa yang merupakan penelitian di bidang bahasa, budaya, dan sosial. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa saja jenis usaha dagang pebisnis Tionghoa di JABODETABEK, bagaimana hubungan sosial antara penyapa dengan orang yang disapa “bos”, dan apa makna implisit dari penyapa kepada orang yang disapa “bos”. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan untuk memperoleh data yang akan dipilah menjadi data yang siap dianalisis. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui analisis data, penelitian ini membuktikan bahwa sapaan “bos” terhadap pebisnis Tionghoa di JABODETABEK memiliki implikasi pada penggunaan katanya.

---

Indonesia is one of the countries where there are many ethnic Chinese communities. In the JABODETABEK area, many Chinese descendants do business. The goods business represents the identity of Chinese people as merchants. The topic of this study is the use of the word "boss" which is addressed to Chinese businessmen which is research in the fields of language, culture, and social. The formulation of the problem from this study is what are the types of trading businesses of Chinese businessmen in JABODETABEK, how is the social relationship between the greeter and the person called "boss", and what is the implicit meaning of the greeter to the person called "boss". Data collection is carried out by interviewing informants to obtain data that will be sorted into data that is ready to be analyzed. The research method used in this study is qualitative descriptive method. Through data analysis, this study proves that the greeting "boss" to Chinese businessmen in JABODETABEK has implications for the use of the word."

"Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan Socio Legal Research. Setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dari analisis 7 (tujuh) putusan, mayoritas hakim menolak permohonan keberatan pemohon, karena terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan. Debitur telah wanprestasi, menurut hakim wanprestasi merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan BPSK. Selain itu, terhadap beberapa putusan hakim tidak menerapkan hukum dengan baik, hakim tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan, dimana para pihak telah sepakat menentukan pilihan lembaga penyelesaian sengketa, namun hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu dikatakan bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menangani sengketa di sektor jasa keuangan akibat ingkar janji/wanprestasi karena UUPK tidak menentukan batas-batas sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, sepanjang terkait dengan sengketa atas peredaran barang dan jasa. Seharusnya, pemerintah merevisi pasal di UUPK terkait sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, agar tidak terjadi disharmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada. Hakim sbelum menjatuhkan putusan sebaiknya membuat pertimbangan hukum dengan benar dan bersikap konsisten dalam menjatuhkan putusan.

---

The Dispute Settlement Board (BPSK) in carrying out consumer dispute resolution in the financial services sector. This type of juridical normative research with Socio Legal Research. After the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) through the Financial Services Authority Regulation (POJK) in the financial services sector, as mandated by the OJK which is based on the Financial Services Authority Law, it does not diminish the authority of BPSK in carrying out dispute resolution in the financial services sector, by choice. on which institution is used in dispute resolution, either BPSK or LAPS is a voluntary choice of the parties and on the agreement of the parties in dispute. From the analysis of the 7 (seven) decisions, the majority of judges rejected the petitioner for objection, because there was a legal relationship in the form of a financing agreement. The debtor has defaulted, according to the judge, default is the authority of the General Court, not BPSK. In addition, for several judges' decisions that did not apply the law properly, the judges were inconsistent in making decisions, where the parties had agreed to determine the choice of dispute settlement institutions, but the judges in their legal considerations did not include these considerations. Therefore, it is said that BPSK has the authority to handle disputes in the financial services sector due to broken promises /or defaults because the UUPK does not determine the boundaries of what disputes are the authority of BPSK, as long as they are linked to disputes over the circulation of goods and services. The government should have revised the articles in the UUPK regarding any disputes that fall under the authority of BPSK, so that there is no disharmony with existing laws. Before making a decision, the judge should make proper legal considerations and be consistent in making the decision."

"ABSTRAKPenelitian ini meninjau lebih jauh bagaimana preferensi individu dalam menggunakan transportasi berbasis online TBO pada merek-merek tertentu dan peranan merek pada pilihan tersebut dengan fitur-fitur yang menyertai sehingga menciptakan loyalitas konsumen. Penelitian menggunakan konsep brand image dan masyarakat informasi untuk menjelaskan preferensi dan loyalitas konsumen pada suatu merek TBO. Dalam studi-studi sebelumnya, fokus studi lebih banyak meneliti mengenai peran TBO dan preferensi konsumen. Pada saat ini, teknologi telah menjadi perangkat utama yang memfasilitasi informasi. Dalam era masyarakat infomasi, teknologi telah menjadi perangkat yang berorientasi pada kehidupan masyarakat, juga berpusat pada informasi yang seluruh kegiatannya ditunjukkan dalam sektor sosial-ekonomi. Bisnis yang berbasis pada teknologi informasi menggunakan sistem informasi tersebut yang memunculkan TBO. TBO memiliki berbagai macam fitur pendukung. Fitur-fitur pada TBO seperti fitur pemesanan makanan dan pengantaran barang memudahkan kehidupan konsumen sehingga konsumen tidak perlu memesan makanan atau mengantar barang ke lokasi tujuan secara langsung. Hal tersebut menyebabkan pola interaksi sosial pada masyarakat mengalami perubahan. Kelebihan pada bidang usaha jasa tersebut menciptakan berbagai macam provider merek TBO. Konsumen dalam penelitian ini memiliki makna yang berbeda-beda pada merek TBO yang dipilih.

---

ABSTRACTThis research observes further how individual preferences in using online based transportation on specific brands and the role of brands in these choices with the accompanying features that create consumer loyalty. The research uses the concept of brand image and information society to explain consumer preferences and loyalty to an online based transportation brand. In previous studies, the focus of the study was more on the role of online based transportation and consumer preferences. Now, technology has become the main tool that facilitates information. In the era of information society, technology has become a life oriented device, also information centered that all activities are shown in the socio economic sector. Business that based on technology information uses the information system that creates online based transportation service. Online based transportation has a variety of features. The features of online based transportation such as food ordering and delivery features which facilitate the life of consumers so that consumers do not have to order food or deliver goods to the destination directly. This causes the pattern of social interaction in the society changes. The advantages in that business service created a variety of online based transportation brand provider. Consumer in this research have different meaning on selected online based transportation brand. "