Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada PT Persero adalah keuangan negara. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum perusahaan terutama apabila dikaitkan dengan konsep suatu PT sebagai badan hukum. Tesis ini menganalisis bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 terhadap konsep PT Persero sebagai suatu badan hukum terpisah (separate legal entity) dan apakah negara sebagai pemegang saham ikut bertanggung jawab juga terhadap kerugian PT Persero dalam hal kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajiban PT Persero. Hasil Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan PT Persero adalah termasuk keuangan negara dapat mengakibatkan munculnya pendapat atau penafsiran bahwa tidak terdapat lagi pemisahan antara kekayaan PT Persero sebagai subyek hukum dengan kekayaan negara sebagai pendirinya. Selain itu, negara sebagai pemegang saham PT Persero dapat ikut bertanggung jawab juga apabila kekayaan PT Persero tidak cukup untuk melunasi semua kewajibannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian, negara sebagai pemegang saham tidak lagi memiliki tanggung jawab terbatas.

---

The differences on the regulation of the state's assets position affect the legal certainty of the status of state's assets at Limited Liability Company. The Constitutional Court through 2 (two) decision, the Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 rejected the petition (from the petitioner) to declare that the state's assets in Limited Liability Company is separated. That is, the Constitutional Court Decision still states that the state's assets set aside in Limited Liability Company is the state's finances. Both of the Constitutional Court's Decision has caused debate among jurists companies especially when related to the concept of a Limited Liability Company as a legal entity.

This thesis analyzes how the legal consequences on Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU- XI/2013 on the concepts as a separate legal entity and whether the state as a shareholder is also take responsibility for the loss of Limited Liability Company in Limited Liability Company's assets is not sufficient to pay off all of their obligations.

This thesis result is using normative research and the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 and 62/PUU-XI/2013 concluded that the assets in Limited Liability Company is including state finances could lead to the emergence of the opinion or interpretation that there is no separation between Limited Liability Company's assets as a legal subject with the state's assets as its founder. Furthermore, the state as a shareholder of Limited Liability Company is also responsible if they not be able to repay all of its obligations to third parties. Thus, the state as a shareholder is no longer has a limited responsibility."

"Penelitian ini mengungkap bagaimana pandangan atau persepsi abdi dalem terhadap raja dan hasil karya raja berupa bangunan, benda pusaka dan upacara di Kraton. Pandangan atau persepsi inilah yang mendorong seseorang menjadi abdi dalem di kraton. Secara umum tujuan utama mereka adalah untuk mencari berkah raja (ngalap berkah), itu sebabnya meskipun imbalan finansial dan materi yang didapat sangat minim namun mereka tetap ingin menjadi abdi dalem. Mendapat berkah raja sangat didambakan bagi masyarakat Jawa terutama yang tinggal di pedesaan, imbalan dari sikap penghambaannya itu bukanlah pada fasilitas jasmani melainkan rohani. Walau penghasilan yang mereka peroleh diluar kedudukannya sebagai abdi dalem raja Iebih besar, tetapi mereka merasa senang dan mantap menjadi abdi dalem."

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang saham yang merupakan tanda penyertaan modal dalam perseroan sekaligus mengenai tata cara pemindahannya disamping yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kegiatan jual beli. Persyaratan untuk pemindahan hak atas saham dalam undang-undang dan anggaran dasar yang belum dapat dipenuhi mengakibatkan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan. Mengatasi permasalahan tersebut, beberapa pihak menggunakan suatu perjanjian bernama perjanjian pengikatan saham yang lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian ini serta keabsahan pembatalan sepihak perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif untuk memecahkan permasalahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Para pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian pengikatan saham memiliki hak untuk melakukan pengalihan saham dari pihak pemilik saham dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama atau bila telah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan untuk mengalihkan saham. Kewajiban dari pihak pemilik saham atau pihak penjual adalah mengusahakan segala hal yang diperlukan di dalam perseroan agar pengalihan saham dapat dilakukan dan kewajiban dari pihak pembeli adalah untuk membayar harga yang diperjanjikan. Pembatalan sepihak perjanjian pengikatan saham adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan sebagai suatu syarat batal.

---

The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regulates share which is a sign of capital participation in the company as well as regarding the procedures for their transfer in addition to those stipulated in the Civil Code concerning buying and selling activities. The requirements for the transfer of rights to shares in the law and the articles of association that have not been fulfilled will result in the transfer of rights to shares being unable to be carried out. To overcome these problems, some parties use an agreement called a share binding agreement that was created based on the principle of freedom of contract. The problems discussed in this study are regarding the rights and obligations of the parties in this agreement and the validity of unilateral cancellation of the agreement. This study uses a library research method that is juridical normative to solve problems with reference to the applicable laws and regulations. The parties who bind themselves to the share binding agreement have the right to transfer shares from the shareholders within a certain time in accordance with the mutual agreement or when the conditions specified for the transfer of shares have been fulfilled. The obligation of the shareholder or the seller is to make every effort needed in the company so that the transfer of shares can be carried out and the obligation of the buyer is to pay the agreed price. The unilateral cancellation of the share binding agreement is against the law because it is not in accordance with the provisions in Article 1266 of the Civil Code where the cancellation of the agreement must be requested to the court as a condition for cancellation."

"Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) merupakan perpres no 96 tahun 2014 yang dibuat untuk memeratakan koneksi internet di seluruh Indonesia. Target yang diinginkan adalah 100% populasi urban dan 52% populasi rural bisa merasakan internet dengan kecepatan rata-rata 1 Mbps. Dari target dan latar belakang tersebut daerah perbatasan menjadi lokasi prioritas. Lokasi perbatasan menjadi prioritas karena merupakan gambaran Indonesia di mata negara tetangga. Target meratanya koneksi internet di seluruh Indonesia dibatasi oleh waktu dan tentunya efisiensi biaya.Pada penelitian ini dikaji mengenai analisis keekonomian untuk teknologi apa saja yang mampu menunjang percepatan program RPI ini sehingga dana yang dikeluarkan lebih efisien dan tidak merugi. Meskipun demikian, daerah LOKPRI merupakan daerah yang selalu dikatakan sebagai daerah tidak layak investasi, dengan demikian harus ada subsidi dari pemerintah agar tujuan dari RPI ini bisa terealisasi.Analisis implementasi model teknologi ini menunjukkan bahwa semua teknologi yang ditawarkan, yaitu BTS, VSAT, dan PLC bisa diimplementasikan di tiga daerah LOKPRI perbatasan (Paloh, Entikong, dan Badau) hanya saja tidak layak secara ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus memberikan subsidi agar target RPI ini terlaksana. Subsidi diberikan pada komponen biaya yang digunakan bersama-sama yaitu biaya sewa transmisi

---

Indonesia Broadband Plan (IBP) is the Presidential Regulation No.96 of 2014 that made to equalize the internet connection throughtout Indonesia. Target IBP are 100% urban population and 52% rural population can feel internet with average speed 1 Mbps. From this target and background the border area become priority area.It is become priority because border area is picture of the country itself. IBP are limited with time and of course implementation cost.

In this study assessed about economy analysis for every technology that will implemented, so the cost that expense is more efficient. Nontheless, economic analysis for priority location are always not feasible to be implemented. If it is not feasible, the government must subsidise in order that IBP can be realized.

This technology implementation model shows that all technology given (BTS, VSAT, PLC) can be implemented in border priority area especially in three areas, Paloh, Entikong and Badau. Although it is not feasible, so government must subsidise so that IBP target can be reached. The subsidy is given for transmission cost."

"ABSTRAKBadan hukum adalah tujuannya. Pembuatan akta pendirianPT adalah jalannya. Prosesnya dengan cara membuat aktapendirian PT di hadapan notaris, dan ada sejumlah hal danpembayaran - pembayaran yang harus dilakukan oleh parapendiri PT. Tindakan pengurusan ini ternyata mengakibatkantimbulnya beberapa kewajiban dan kendala yang harusdihadapi oleh para pendiri dan notaris. Kewajiban yangtimbul misalnya membuat surat keterangan domisili, NPWP,SIUP, TDP, dan bukti setor bank. Kewajiban notaris adalahmembayarkan access fee untuk Sisminbakum, PNBP, dan biayapengumuman di TBNRI. Kendala dalam proses pengesahan adalahbiaya administrasi yang cukup besar, keinginan para pendiriyang belum kuat, dan sistem online yang terkadang belummemberikan kepastian. Metode penelitian yang dipakai adalah wawancara dan studi dokumen."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pro dan kontra Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas sebagai bentuk perjanjian. Anggaran Dasar dari Perseroan sendiri sering dipertanyakan bentuknya apakah berbentuk sebagai perjanjian ataupun peraturan untuk Perseroan yang bersangkutan. Perjanjian sendiri adalah aspek penting dalam kehidupan yang tidak lepas dari keseharian kita. Apabila Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dianggap sebagai bentuk perjanjian maka tentu akan berefek pada siapa saja yang terikat dengan kekuatan kontraktual dari Anggaran Dasar itu sendiri serta perubahan dari Anggaran Dasar yang cukup memenuhi konsensual antar anggotanya ataupun pemenuhan syarat formil yang salah satunya dengan akta notaris. Skripsi ini akan membahas kedudukan dari Anggaran Dasar yang berbentuk dari perjanjian hingga menjadi peraturan Perseroan dengan disahkannya bentuk dari Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Pada analisa skripsi ini dapat dilihat bahwa kedudukan Anggaran Dasar pada Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah berbentuk perjanjian, sedangkan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan adalah sebagai peraturan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about for and against Articles of Association of Limited Liability Company LLC as agreement and company rsquo s regulation. It is often questioned that Articles of Association stands as agreement or as the regulations from the related Limited Liability Company. Agreement is a very important aspect in our life. If Articles of Association is considered as agreement as a form of agreement then it will certainly have an effect on anyone who is bound by the contractual strength of the Articles of Association itself as well as the amendment of Articles of Association are sufficient to meet consensual among its members or the fulfillment of the formal requirements, one of which with a notary deed. This thesis will discuss the position of the Articles of Association in the form of agreement until to be the rule of the Limited Liability Company by the time the company has been incorporated. It can be seen that if the Articles of Association has not been approved by the Ministry of Justice and Human Rights is as the form of agreement, while after the incorporation, the Articles of Association of Limited Liability Company acts as a rule to its company."