Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara bank dengan debiturnya, baik yang dibuat secara notaril maupun di bawah tangan, termasuk perjanjian, baku. Sebagai mana umumnya perjanjian baku, isinya cenderung lebih dominan memagari kepentingan pihak yang secara ekonomis lebih kuat (produsen, pelaku. usaha, kreditur), sedangkan kepentingan pihak yang lain (konsumen, debitur) yang lebih lemah cenderung diabaikan. Isi perjanjian KPR tidak seimbang. Bagaimana debitur dapat dilindungi dalam perjanjian KPR? Klausula apa yang seharusnya tidak boleh dimuat dalam perjanjian KPR? Bagaimana peran Notaris dalam memberikan perlindungan yang seimbang?Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan mengenai perjanjian baku dan kontroversi keabsahannya, kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang menjadi landasan teori dan pengamatan serta pengalaman penulis dalam praktik sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menelaah beberapa perjanjian KPR yang diterapkan di beberapa bank. Metode analisis data secara kualitatif.Adapun hasil penelitian berbentuk evaluatif analitis. Dari penelitian terhadap perjanjian KPR berbagai bank, banyak sekali ditemukan klausula-klausula yang memberatkan nasabah debitur KPR sebagai konsumen. Klausula-klausula tersebut bahkan termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dimana pihak pelaku usaha (bank) dapat dikenai sanksi pidana. Untuk melindungi debitur KPR sebagai konsumen dan menjaga supaya bank sebagai pelaku usaha tidak terjerumus kepada pelanggaran atas Undang-undang Perlindungan Konsumen, Notaris bisa berperan besar agar perjanjian KPR dibuat lebih seimbang, sehingga isi perjanjian tidak hanya memagari kepentingan bank, tetapi juga menjaga hak-hak debitur KPR sebagai konsumen. Ini sesuai dengan amanat Undang-undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan plhak yang terkait dalam perbuatan hukum."

"Kredit Pemilikan Rumah adalah kredit yang bertujuan membantu konsumen yang memerlukan rumah untuk dapat membeli rumah dengan fasilitas kredit perbankan. Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan di Purwakarta terdapat "bargaining position" yang tidak seimbang antara konsumen dengan pihak bank, yang terasa berat dengan adanya pencantuman klausula baku dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perdata. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini cenderung merugikan pihak yang kurang dominan, sehinga berada dalam posisi "take it or leave it". Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai penerapan dan akibat hukum klausula baku dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Persyarikatan serta peran pemerintah dan notaris berkaitan dengan penerapan klausula baku tersebut, ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen dan juga Hukum Perdata. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk melengkapi dilakukan juga wawancara dengan beberapa informan terkait. Dari hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perjanjian haruslah memenuhi kesepakatan para pihak dan tidak ada paksaan, kekhilafan serta penipuan. Dalam Perjanjian KPR Bank Persyarikatan ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum. Peran pemerintah diperlukan dalam pengawasan dan penerapan klausula baku dalam Perjanjian KPR, yaitu dengan didaftarkan di instasi yang berwenang. Peran Notaris juga diperlukan dengan cara bertindak profesional dan tidak berat sebelah kepada salah satu pihak."

"Tesis ini membahas mengenai suatu kajian atas kemungkinan diterapkannya instrumen investasi Reksadana dengan underlying asset berupa Properti yang disebut dengan Real Estate Investment Trusts (REITs) atau disebut dengan Dana Investasi Real Estat (DIRE), dimana pada saat tesis ini mulai dilakukan, belum diterapkan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metoda kasus, perbandingan dan beberapa analisa seperti Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Competitive Profile Matrix (CPM), Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menyarankan bahwa bila instrumen investasi ini ditunda dahulu pelaksanaannya di Indonesia pada tahun dilaksanakannya penelitian ini, untuk dilengkapi dengan faktor-faktor pendukungnya. Dan bila akan mulai diterapkan perlunya dilakukan beberapa hal seperti pembenahan peraturan-peraturan yang ada saat ini untuk disesuaikan agar dapat mendukung skema investasi, selain itu juga perlunya dilakukan edukasi terhadap masyarakat Indonesia agar dapat lebih mengerti mengenai perlunya mengembangkan iklim berinvestasi mulai dari investasi individu hal ini terutama karena jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar merupakan pasar potensial yang belum banyak dikembangkan, juga perlu dilakukan pentahapan dalam perubahan dan pelaksanaan instrumen investasi REITs ini di Indonesia.

---

The focus of this study is concerning the possibility of implementation of a mutual fund investment with property as the underlying asset, named as Real Estate Investment Trusts (REITs), called Dana Investasi Real Estat (DIRE) in Indonesia, which not already implemented in Indonesia when this study started. This research is qualitative descriptive study with cases method, benchmarking and several analysis wich consist of Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), Competitive Profile Matrix (CPM), Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) as the instruments of analysis.

The Result of analysis suggests that the issuing of Equity REITs in Indonesia suppose to be postponed in the time of this study been done and be equipped with proponent factors. And if this investment are already to implement in Indonesia, there are several settling should be done prior to the implementation where current regulations to be adapted to support the new investment scheme. Furthermore, it necessary to educate the people of Indonesia to be more comprehend and appreciate regarding to development of the individual investment environment since the population of Indonesia is a large undevelop potential market. Moreover, the settling is need to be staging to accommodate the changing and implementation of this new investment in Indonesia."

"ABSTRAKPerkembangan dan pertumbuhan Ekonomi di kawasan Asia Pasifik dandi Indonesia khususnya, cenderung mendorong industri real estate diIndonesia semakin bergairah. Industri real estate sendiri menurut parapelakunya dapat dikelompokkan menjadi kelompok Bisnis Realti dankelompok Bisnis Properti. Dasar yang digunakan untuk melakukanpengelompokkan adalah cara pengusahaannya yaitu dijual atau dikelolasendiri. Pengembangan suatu kawasan yang kecil, sedang maupun yang besartidak hanya dipengaruhi oleh faktor lokasi kawasan tersebut Faktor konseppengembangan ternyata mempunyai pengaruh yang dominan, diikuti olehkomposisi produk yang akan dikembangkan serta strategi pengusahaannya. Pengembangan suatu kawasan dapat díarahkan sebagai bisnis realitisaja, sebagai bisnis properti saja atau merupakan korribinasi bisnis realti danbisnis properti. Peluang dan trend Industri Real Estate Indonesia memberikangambaran bahwa pengembangan suatu kawasan dengan konsep yang tepat danberbeda dengan yang lain dapat memberikan nilai tambah yang tinggi. Kondisi lingkungan di sekitar kawasan merupakan salah satu aspekyang perlu mendapat perhatian dalam rencana pengembangan suatu kawasan,disamping aspek-aspek lain seperti : kondisi ekonomi, kebijakan pernerintah,kondisi pasar dan kondisi persaingan. Agar dapat mengamati dan menganalisa pengembarigan suatu kawasandengan balk, pemahaman akan para pelaku dalam industri real estate sangatpenting sehingga dapat mendukung pemahaman akan alternatif-alternatifstrategi yang mungkin ada dan analisa serta pemilihan strategi yang palingbaik dan tcpar bagi suatu kawasan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwahal tersebut tidak mungkin dilakukan dalam sekejap atau sekaligus, sehinggadalam industri real estate Strategi Tahapan pengembangan suatu kawasanmenjadi salah satu aspek yang penting."

"Investasi di dalam sektor properti dapat berupa investasi pada pasar rill/properti real atau pasar finansial/sekuritas sektor properti. Waktu yang tepat untuk memasuki pasar investasi riil atau finansial menjadi salah satu hal penting dalam keputusan investasi. Salah satu hal yang dibutuhkan investor dalam membuat keputusan investasi pada sektor properti adalah mengetahui dinamika pergerakan dari investasi riil dan investasi finansial sektor properti sebagai benchmark untuk menentukan waktu yang tepat memasuki pasar properti riil atau finansial. Karya akhir ini memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mengevaluasi dinamika hubungan jangka panjang antara investasi riil sektor properti dengan investasi finansial sektor properti dan untuk mengevaluasi dinamika hubungan jangka pendek antara kedua jenis investasi pada sektor properti tersebut.

---

Investment in property sector can be an investment in the real market or financial market. Time will be one of the most important in the decision making when investor will enter the investment market. One thing that is required by investors in making investment decisions in the property sector was to determine the dynamics of the movement from real investment and financial investment property sector as a benchmark to determine the appropriate time to enter the real or financial property markets. This thesis has two main objectives, to evaluate the dynamics of long-term relationship between real investment and financial investment in property sector and to evaluate the short-term dynamics of the relationship between the two types of investment in the property sector."

"ABSTRAKNama:Eveline SiburianNPM:1606938246Program Studi:Magister ManajemenJudul Tesis:Analisis Pengukuran Shareholder Value Creation Pada Industri Kesehatan, Material dan Perumahan di IndonesiaPembimbing:Dr. Agustinus Yohanes Penciptaan nilai pemegang saham pada dasarnya dapat dideskripsikan dengan pengukuran akuntansi maupun pengukuran ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pengukuran penciptaan nilai pemegang saham ini memiliki hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, penciptaan nilai pemegang saham sampai saat ini belum dapat dijelaskan dengan hasil yang sama, konsisten dan universal. Penyebab yang mungkin atas perbedaan hasil tersebut adalah kompilasi sampel yang menyeluruh pada negara penelitian. Penelitian ini dirancang dengan merubah sudut pandang konsep penciptaan nilai pemegang saham berdasarkan pengelompokkan perusahaan menurut industrinya. Industri yang terpilih adalah industri kesehatan, material dan perumahan. Pengolahan dengan panel data pada ketiga industri secara bersamaan menunjukkan bahwa pengukuran ekonomi dan akuntansi sama ndash; sama baik dalam mendeskripsikan penciptaan nilai pemegang saham. Namun, apabila ditelusuri lebih lanjut berdasarkan tipe industrinya terdapat pengukuran yang lebih dominan pada masing ndash; masing industri. Penciptaan nilai pemegang saham pada industri kesehatan lebih dominan dipengaruhi oleh Cash Flow from Operation, yang merupakan indikator pengukuran akuntansi. Sementara, penciptaan nilai pemegang saham pada industri material dan perumahan lebih dominan dipengaruhi oleh Economic Value Added, yang merupakan indikator pengukuran ekonomi. Kata Kunci: Penciptaan Nilai Pemegang Saham, Data Panel, MVA.

---

ABSTRACTName Eveline Siburian Student Number 1606938246 Study Program Magister of Management Thesis Title Shareholder Value Creation Measurement Analysis on Healthcare, Material and Real Estate Industry in Indonesia Mentor Dr. Agustinus Yohanes Shareholder value creation basically can be described by accounting measurement and economic measurement. Based on the results of previous research, the measurement of shareholder value creation has different results. Therefore, the shareholder value creation until this day still can not be explained with the same, consistent and universal results. A possible cause of the outcome difference is a thorough sample compilation in the study country. This research is designed by changing the point of view of shareholder value creation by grouping the companies according to the industry. The selected industries are healthcare, material and real estate industries. Processing with data panels, in all three industries simultaneously shows that economic and accounting measurements are equally good at describing shareholder value creation. However, if traced further by type of industry there is a more dominant measurement in each industry. The shareholder value creation in the healthcare industry is more dominantly affected by Cash Flow from Operation, which is an indicator of accounting measurement. While, the shareholder value creation in the materials and real estate industries is more dominantly influenced by Economic Value Added, which is an indicator of economic measurement. Keywords Value Creation Shareholders, Panel Data, MVA "

"Perjanjian baku dalam penjanjian kredit bank mencantumkan klausul-klasusul yang cenderung baku sehingga debitur hanya disuguhi dua pilihan yaitu menolak atau menerima pernjanjian baku tersebut. Masalah yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah; Bagaimana bentuk dan isi perjanjian baku yang selama diterapkan oleh tiga Bank yaitu Bank Mega, Bank Mandiri serta HSBC, apakah perjanjian perjanjian baku yang diterapkan dalam perjanjian kredit ketiga bank di atas bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaiama praktek dan implementasi perjanjian baku ketiga bank tersebut. Dengan pendekatan yuridis normative, dimana penulis menitikberatkan penelitiannya pada hukum positif dan data kepustakaan disertai teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan oleh penulis di Tiga Bank yaitu Bank Mega, Bank Mandiri serta HSBC, maka penulis menganalisis data di atas dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum dalam prosentase ataupun angka. Setidaknya ada dua kegunaan dalam penelitian ini secara praktis yakni memebrikan masukan kepada lembaga-lembaga terkait seperti, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan secara teoritis yaitu sebagai koreksi perihal berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini penulis mendapati bahwa Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank mencantumkan klausul-klausul yang isinya sebagai pengalihan tanggung jawab bank kepada debitur, sehingga memberatkan debitur, karenanya bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal utama yakni: pemikiran perihal kesesuaian konsep jual beli satuan rumah susun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dengan ketentuan hukum tanah nasional, keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang dibuat sebelum ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun terpenuhi (studi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen XYZ), dan perlindungan hukum terhadap calon pembeli apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun adalah batal demi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Konsep jual beli satuan rumah susun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun tidak sesuai dengan konsep jual beli menurut ketentuan hukum tanah nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun menyiratkan adanya dua macam jual beli satuan rumah susun: jual beli sebelum pembangunan rumah susun selesai dan jual beli setelah pembangunan rumah susun selesai. Dalam ketentuan hukum tanah nasional hanya dikenal jual beli setelah pembangunan rumah susun selesai; (2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen XYZ adalah batal demi hukum karena melanggar syarat obyektif perjanjian yakni sebab yang halal; (3) Doktrin quasi-contract dapat berperan sebagai mekanisme atas tindakan unjust enrichment sebagai sebuah penyebab yang dilakukan oleh pelaku pembangunan dan memberikan restitusi kepada pihak calon pembeli sebagai bentuk pemulihan keadaan dalam hal Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun batal demi hukum.

---

This Thesis reviews three main things: a thought on compatibility about the concept of condominium unit's sale and purchase in Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium with the national land law, the validity of Condominium Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement which is made before the requirements in Article 43 (1) Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium are fulfilled (study in XYZ Apartment Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement), and the legal protection towards the buyer if the Condominium Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement is null and void. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data.

The results of this research are: (1) the concept of condominium unit's sale and purchase in Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium is not compatible with the concept of sale and purchase in the national land law. Law Number 20 Year 2011 regarding Condominium implies two types of condominium unit's sale and purchase: sale and purchase before the condominium's development is done and sale and purchase after the condominium's development is done.

In the national land law, only the sale and purchase after the condominium's development is done that is known; (2) The XYZ Apartment Unit's Preliminary Sale and Purchase Agreement is null and void because it breaks an agreement's objective requirement: a legal purpose; (3) Quasi-contract doctrine can take part as the mechanism on unjust enrichment as a cause of action which is done by the developer and gives restitution towards the buyer as a form of remedy if Condominium Unit's Sale and Purchase Agreement is null and void."

"Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo;DIRE Berbentuk KIK rdquo; merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat di pasar modal, yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat atau aset yang berkaitan dengan real estat yang menghasilkan pendapatan berkesinambungan income-generating property , yaitu pendapatan sewa. DIRE Berbentuk KIK merupakan penerapan konsep Real Estate Investment Trust REIT yang berasal dari pasar modal Amerika Serikat. Dengan menerapkan konsep trust, yang secara formal belum diakui dalam hukum Indonesia, terdapat permasalahan pada landasan normatif pelaksanaan DIRE Berbentuk KIK. Diargumentasikan dalam penelitian ini bahwa konsep trust dapat diterapkan dalam DIRE Berbentuk KIK, yang esensinya dapat ditemukan pada hukum mengenai pemberian kuasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai kepemilikan tanah, yang sesuai hukum tanah wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa DIRE Berbentuk KIK dapat dilaksanakan melalui Special Purpose Company berbentuk perseroan terbatas. Terakhir, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pendirian perseroan terbatas Special Purpose Company tersebut dapat mengalami kesulitan atau keraguan dalam menentukan pihak mana yang menjadi penghadap jika notaris yang bersangkutan masih awam terhadap konsep trust. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris dapat menentukan bahwa penghadap adalah Manajer Investasi dari DIRE Berbentuk KIK yang bersangkutan, berdasarkan konep trust. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif terhadap data sekunder berkenaan dengan hukum mengenai pasar modal, pertanahan, perseroan terbatas, perikatan, jabatan notaris, serta regulasi-regulasi terkait dengan DIRE Berbentuk KIK.

---

Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ldquo DIRE Berbentuk KIK rdquo is a fund to collect investors rsquo capital in the capital market, which will in turn be invested into real estate assets or assets related to real estate which comprise as income generating property rent income . DIRE Berbentuk KIK is the practical application of the Real Estate Investment Trust REIT originating from the United States capital market. By applying the trust concept, which has not been formally recognized under Indonesian laws, we may identify the issue of the normative basis for the implementation of DIRE Berbentuk KIK. Nevertheless, it is argued in this research that the trust concept is applicable within DIRE Berbentuk KIK, which its basic fundamentals may be found under the laws regarding the granting of power of attorney within the Civil Code. Moreover, this research identifies the issue of ownership of land title, which, according to land law, must be owned by invididuals or legal entities. To overcome this issue, this research explains that a DIRE Berbentuk KIK may conduct its investments through a Special Purpose Company in the form of a limited liability company. Lastly, a notary as a public official authorized to create a limited liability company establishment deed for the said Special Purpose Company may experience difficulty or hesitancy in determining the signatory authorized to sign the deed, if the notary is not well informed of the trust concept. This research demonstrates that notaries may deterimine that the signatory authorized to sign the establishment deed is the Investment Manager of the DIRE Berbentuk KIK, based on the trust concept. This research utilizes the normative legal method to analyze the issues at hand, based on secondary data in relation to the laws regarding the capital market, land, limited liability companies, obligations, the office of the notary, and the regulations regarding DIRE Berbentuk KIK."