Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat ini Perkawinan di bawah tangan marak terjadi di kalangan masyarakat kita, dalam hal ini perempuan merupakan pihak yang sangat dirugikan disebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap lembaga perkawinan dan menghambat efektifitas hukum yang berlaku serta akibat-akibat hukum yang timbul dalam perkawinan di bawah tangan.Yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah tangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 197/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Ut, Apakah janji-janji yang dibuat sebelum perkawinan dapat dituntut dan bagaimana hak-hak istri dalam perkawinan di bawah tangan adalah merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini.Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Data sekunder diolah secara kualitatif bersifat evaluatif. Kesimpulan diperoleh dengan menggunakan pola pikir induktif-deduktif.Hasil penelitian adalah bahwa masih banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan tanpa mengetahui akibatnya, khususnya bagi perempuan sebagai pihak yang dirugikan tidak memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga masih banyaknya penyimpangan hukum yang terjadi, yang disebabkan tidak adanya sanksi yang jelas bagi para pelaku. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974 agar disosialisasikan dengan baik dan benar sehingga tercipta suatu keadilan dan ketertiban dan masyarakat, dengan mematuhi paraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku."

"Perkawinan yang dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan, hanya akan berstatus sebagai perkawinan di bawah tangan, namun diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh keabsahan status perkawinannya. Namun pada kasus tertentu, pengesahan perkawinan tersebut malah akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak sebagaimana dalam Penetapan nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum terkait pengesahan perkawinan di bawah tangan yang timbul dalam pelaksanaan pertimbangan hakim pada penetapan tersebut serta upaya hukumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hakim telah memberikan solusi hukum yang baik dan tepat pada penetapan tersebut, yaitu untuk mengesahkan perkawinan terlebih dahulu kemudian mengajukan gugatan perceraian. Namun pengesahan perkawinan tersebut justru malah akan menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak dikarenakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya beberapa upaya hukum dalam rangka menghindari atau mencegah agar akibat-akibat hukum tersebut tidak timbul. Upaya hukum ini tidak hanya memerlukan peran para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, tetapi juga melibatkan peran para praktisi hukum seperti hakim dan notaris, sehingga nantinya pengesahan perkawinan dapat terlaksana tanpa menimbulkan akibat hukum dan memenuhi tujuan hukum bagi para pihak.

---

Marriages that are held religiously without being registered will only have the status of an underhand marriage, but there is an opportunity for them to apply for marriage legalization to obtain the validity of their marital status. However, in certain cases, the legalization of the marriage will have legal consequences for the parties as stated in the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms. This research raises the issue of the legal consequences related to the legalization of underhanded marriages that arise in the implementation of the judge's considerations on the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms as well as the legal. The research method used is normative juridical using secondary data through literature study. This research obtained the results that the judge had provided a good and appropriate legal solution to the determination number 52/Pdt.P/2020/PN.Pms, which is to legalize the marriage first and then file a divorce suit. However, the legalization of the marriage will actually cause legal consequences to the parties because they will violate the applicable laws and regulations. Therefore, it is necessary to have several legal remedies in order to avoid or prevent these legal consequences from arising. This legal effort not only requires the role of the parties involved in the marriage, but also involves the role of legal practitioners such as judges and notaries, so that later the ratification of the marriage can be carried out without causing legal consequences and fulfilling the legal objectives for the parties."

"Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya adalah akta perkumpulan sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris. Perkumpulan sebagai salah satu jenis badan hukum, memerlukan jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya termasuk didalamnya perubahan organ perkumpulan, dimana perubahan anggaran dasar perkumpulan merupakan hasil dari Rapat Anggota Perkumpulan yang wajib dituangkan dalam Akta Notaris. Dalam Praktiknya masih terdapat penyimpangan pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris dari kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengakibatkan Pembatalan Akta oleh Pengadilan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam Akta. Diperlukan suatu kajian yang mempelajari tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan akibat hukum adanya pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan akta sehingga meminimalisir kesalahan notaris dalam hal pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakcermatan dan penyimpangan tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan ketidakcematan notaris dalam membuat akta sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

---

A notary as a public official is authorized to make an authentic deed, one of which is a deed of association in accordance with the procedures contained in the statutory regulations and the Notary Code of Ethics. The association as one type of legal entity, requires the services of a notary in making the deed of establishment or the deed of amendment to its articles of association including changes to the association's organs, where changes to the association's articles of association are the result of the Association's Member Meeting which must be stated in the notary deed. In practice, there are still deviations from the making of the Deed of Amendment to the Articles of Association by a Notary from the rules contained in the Act which resulted in the cancellation of the Deed by the Court which caused losses to the parties involved in the Deed. A study is needed that studies the procedures for making a deed of amendment to the association's articles of association and the legal consequences of a violation or error in making the deed so as to minimize notary errors in terms of making the deed. This study uses a normative juridical research method. The results of this study are inaccuracies and deviations in the procedures for making changes to the association's articles of association and the notary's incompetence in making the deed so that it causes harm to the parties concerned can result in the deed being null and void and has no binding legal force."

"Tujuan kegiatan pendaftaran tanah adalah untuk menciptakan kepastian hukum dibidang hukum agraria, baik kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data tanah. Permasalahan muncul akibat praktik transaksi jual beli/over kredit pemilikan rumah (KPR-BTN), berikut tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit tersebut, berdasarkan surat jual beli dan kuitansi yang dibuat dibawah tangan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kesesuain putusan majelis hakim tersebut dengan Undang- Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksana lainnya serta solusi yang dapat ditempuh apabila ada pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi transaksi jual beli/over kredit pemilikan rumah (KPR-BTN), berikut tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit. Pokok permasalahan akan dianalisa dengan menggunakan Undang- undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah guna lebih menciptakan lagi kepastian hukum dibidang hukum pertanahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder. Peneltian ini akan membahas mengenai permasalahan yang berawal dari dilakukannya jual beli/over kredit pemilikan antara Tergugat I kepada Tergugat II yang kemudian dilanjutkan antara Tergugat II kepada Penggugat. Permasalahan muncul setelah Penggugat telah melunasi seluruh kredit pemilikan rumah pada pihak Turut Tergugat dan hendak mengambil dokumen/sertipikat atas tanah dan bangun yang menjadi jaminan KPR-BTN tersebut, namun pihak turut Tergugat menolak untuk memberikan dokumen/sertipikat tersebut karena dokumen/sertipikat tersebut masih atas nama Tergugat I. Pihak Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang kemudian mengabulkan seluruh gugatan dari pihak penggugat. Namun ternyata dalam putusannya tersebut majelis hakim kurang memperhatikan UUPA berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga dikhawatirkan putusan tersebut dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.

---

The mechanism of land registration aims to settle the legal certainty in the agrarian sector, both in term of first registration as well as database up-date process. A problem will occur when a sale/purchase transaction of an overcredit house ownership, including within the land and the property standing upon it, conducted based on the guarantee or certificate of sales/purchase, which had been made under private deed. The main problem addressed in this research is the suitability of the court?s decision on the matter with the Law of Agrarians and other supporting regulations, as well as the possible alternative solutions in such a case (a party intends to purchase/sale an over-credit house ownership, including within the land and the property standing upon it which are considered as the credit warranty). This problem, in addition, will be scrutinized by using the Law of Agrarian and other supporting regulations. The purpose of the research is to provide further the certainty in the realm of agrarian affairs (law). The research method applied here is juridical-normative one, that is, referring to the laws, and literature study by using secondary data. The research will at the beginning elaborate about a problem occurs out of an over-credit ownership sale/purchase transaction between the sued party I and sued party II, which subsequently passed by the sued party II to the suing party. The problem occurs when the suing party has settled all his obligation on the ownership credit to the sued party, and intended to take the document/certificate of the land and property that was being the guarantee of the house (KPR-BTN), and by that time, the sued party refused to do it, arguing that the document/certificate still using the name of the sued party I. The suing party afterwards appeals for a sue in the State Court, which in respond granted the appeal. However, apparently the court didn?t sufficiently pay its concern on the Law of Agrarian as well as its supporting regulations as the basis of consideration in deciding the case, so that it is estimated that the decision will have a further impact (dispute) in the future."

"Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan dikarenakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang dimasukkan oleh penghadap dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di bawah tangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Notaris, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 208/Pdt.G/2019/PN TJK. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara di bawah tangan dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan. Metode penelitian dengan bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dengan eksplanatoris, dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal dengan segala akibat hukumnya serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatnya.

---

The cancellation of the Statement of Meeting Resolutions by the Court because of false information inputted by the appellants/claimant in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) at the hands of committed without the knowledge of the Notary, which is contained in Court Decisions Number 208/Pdt.G/2019/PN. Tjk. The problem raised in this research are about the analysis of the validity of the Deed of Statement of Meeting Resolutions and the Notary's responsibility for the Deed which was declared null and void by the Court. The method of this research is normative juridical research. This research is explanatory, with a qualitative approach method. The results of this research are, that the validity of the Deed of Statement of Meeting Resolutions is declared legally invalid and has no binding legal force and is void with all legal consequences and the responsibility of the Notary for the Deed of Statement of Meeting Resolution made by him."

"Perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi lebih terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan kehidupan rumah tangga dapat terbina dalam suasana yang lebih harmonis. Oleh karena itu, sangat tepat jika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan.Masalah perkawinan juga telah diatur di dalam Hukum (Syari'at) Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam di samping sumber hukum Islam yaitu al Qur'an, hadits dan sunnah Rasul. Hazairin telah menyatakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ijtihad bagi umat Islam sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah Rasul. Terkait dengan perkawinan, ditemukan beberapa permasalahan hukum perkawinan di bawah umur.Persoalan yang timbul adalah (a) bagaimana kriteria "di bawah umur" menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Perkawinan (Syari'at) Islam, (b) bagaimana keabsahan perkawinan di bawah umur sesuai ketentuan syari'at Islam dan (c) bagaimana upaya penyelesaian hukum terjadinya perkawinan di bawah umur yang tidak mendapatkan persetujuan kedua orangtua. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian pada kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis-Normatif dikaitkan dengan analisa data sekunder dan dirangkai dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pada bab Simpulan sesuai analisis, ditemukan adanya kejanggalan pada pertimbangan hukumnya karena tidak dinyatakan secara tegas bahwa perkawinan itu dilakukan karena alasan utama yaitu calon isteri telah hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah. Tetapi lebih ditekankan pada faktor kecakapan melakukan perbuatan hukum terkait faktor usia. Namun pada akhirnya, perkawinan itu dapat terlaksana didasarkan pada pertimbangan sesuai syari'at Islam yaitu demi kepentingan kedua mempelai di kemudian hari dan demi kepentingan kemaslahatan masyarakat pada umumnya."

"Perjanjian Jual beli tanah adalah salah satu perjanjian yang tidak dapat dilakukan cukup dengan dibawah tangan. Kepastian hukum dalam perjanjian jual beli tanah mengakibatkan perlu  adanya kekuatan hukum pada pembuktian dalam perjanjian jual beli dengan objek hak atas tanah. Umumnya perjanjian jual beli tanah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang  yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 586/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr perjanjian jual beli tanah dibawah tangan ini di sahkan  oleh pengadilan, yakni para pihak Penjual dan Pembeli melakukan perbuatan hukum perjanjian jual beli tanah tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan terhadap peralihan hak atas tanah yang terjadi serta penyelesaian pada peralihan hak atas tanah. Berdasarkan Putusan Hakim  pembeli mendapatkan  perlindungan hukum sebagai pembeli yang beritikad baik, namun  kepastian hukum pembeli atas tanah yang seharusnya menjadi kepemilikan nya tidak tercapai. Dari hasil studi, dapat dijelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli dibawah tangan  yang dinyatakan sah tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap pembeli sebagai dasar peralihan hak atas tanah. Selain itu penyelesaian eksekusi terhadap tanah tersebut tidak  dapat dilakukan.  Penelitian hukum doktrinal ini mengkaji bahan-bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yanhg didukung dengan wawancara, selanjutnya penelitian ini mengenai Kekuatan Hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan  terhadap peralihan hak atas tanah  dan penyelesaian pada putusan yang telah disahkan pengadilan di analisi secara kualitatif. 

---

Land sale and purchase agreement is one of the agreements that cannot be done simply under the hand. Legal certainty in the land sale and purchase agreement results in the need for legal force in proof in the sale and purchase agreement with the object of land rights.  Generally, land sale and purchase agreements are made before an authorized official, namely the Land Deed Official (PPAT). However, what happened in the North Jakarta District Court Decision Number 586/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr was that this underhand land sale and purchase agreement was legalized by the court, namely the Seller and Buyer parties carried out the legal action of the land sale and purchase agreement not before an authorized official. For this reason, the issues raised in this research are regarding the legal force of the land sale and purchase agreement under the hands of the transfer of land rights that occur and the settlement of the transfer of land rights.Based on the Judge's Decision, the buyer gets legal protection as a good faith buyer, but the buyer's legal certainty over the land that should be his ownership is not achieved.  From the results of the study, it can be explained that the underhand sale and purchase agreement which is declared valid cannot provide legal certainty to the buyer as the basis for transferring land rights. In addition, the settlement of execution against the land cannot be done.  This doctrinal legal research examines secondary legal materials through literature studies which are supported by interviews, then this research on the Legal Power of land sale and purchase agreements under the hands of the transfer of land rights and the settlement of court-approved decisions is analyzed qualitatively. "

"Suatu perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Meskipun demikian tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik yang mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi bubar atau terjadi perceraian. Perceraian sering dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya, yaitu siapa yang berhak untuk memelihara, mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 404/PDT.G/2007/PN.TNG Dan Nomor 479/PDT/2008/PN.TNG?, serta bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anak setelah perkawinan putus karena perceraian.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat.

---

A marriage is an emotional and physical attach between a man and a woman as husband and wife which goal is to form a happy and everlasting family in the Belief in the one and only God. Although not every marriage can fulfill the goal perfectly and therefore the consequence is separation or divorce. Divorce is often considered as the best way to end marriage problem. But divorce can give the children a bad effect to the children who?s born in the marriage, especially in guardian right, children education and the management of properties belongs to children.The main problem in this research is what the judge?s consideration over the Tangerang State Court?s verdict number 404/PDT.G/2007/PN.TNG and Number 479/PDT/2008/PN.TNG, how the legal consequence for the negligent parents due to their responsibility to their children after the divorce verdict.This research method is the library resarch used together with juridical normative secondary data, which resulting in a research based on law and ordinance?s legal norm and currently belived norm that bind the society."