Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan pendaftaran tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan untuk memperoleh data fisik dan data yuridis tanah, di mana data fisik diperoleh melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga hal ini merupakan bagian panting yang perlu mendapat perhatian serius dan seksama sebab dari proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah inilah akan diketahui siapa pemegang haknya, hak apa yang melekat pada tanah, berbatasan dengan apa tanah itu, letaknya di mana. Hal ini dilakukan guna menghindari terbitnya sertipikat ganda atas satu bidang tanah yang lama seperti yang terjadi pada kasus antara Tommy Syariffudin sebagai Penggugat selaku pemilik sertipikat Hak Milik Nomor 247 Tahun 1985 dengan PT Town and City Properties sebagai Tergugat, selaku pemilik sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 888 Tahun 1996, di mana penyelesaian kasus tersebut berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 K/Pdt/2002. Terhadap putusan tersebut, tentu menimbulkan pertanyaan seputar tanggung jawab Kantor Pertanahan bila terjadi sertipikat ganda atas satu bidang tanah dan pandangan Mahkamah Agung sendiri terhadap terjadinya pengukuran bidang tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda atas satu bidang tanah. Dalam menjawab hal 'tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan untuk menunjang hal itu, dilakukan wawancara pada Penggugat dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Darn penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan seakan melepas tanggung jawab selaku badan yang menerbitkan sertipikat hak atas tanah dalam hal terjadinya sertipikat ganda dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2308 KIPdt/2002, tidak disebutkan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang harus turut bertanggung jawab mengganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat karena terbitnya sertipikat ganda."

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Sertipikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Salinan buku tanah mengurai mengenai data yuridis, sedangkan surat ukur menguraikan mengenai data fisik. Untuk jenis hak pada tiap-tiap bidang tanah di dalam satu kelurahan akan diberikan satu nomor hak dan satu nomor identifikasi bidang tanah. Sehingga tidak dimungkinkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda di dalam satu kelurahan. Pada fakta yang Penulis temukan yaitu adanya penerbitan sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda dalam satu kelurahan di kawasan perumahan di Kota Bekasi. Terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang santa di atas bidang tanah yang berbeda dapat terjadi karena sistem booking parsial nomor hak dalam kegiatan pemisahan sertipikat yang diajukan oleh Pengembang Perumahan. Sistem booking parsial ini pada lrenyataannya terdapat kelemahan yaitu sistem penomoran hak pada buku tanah dan sertipikat berdasarkan pengelompokkan sertipikat induk sehingga apabila petugas buku tanah sertipikat tidak cermat maka akan menyebabkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda, selain itu terbitnya sertipikat basil pemisahan secara bertahap berdasarkan sertipikat induk yang mengakibatkan terbitnya sertipikat tidak pada saat yang bersamaan sesuai jumlah permohonan pemisahan menjadikan sulitnya pemeriksaan buku tanah dan sertipikat baru hasil pemisahan oleh pejabat yang berwenang juga menjadi alasan terbitnya sertipikat dengan nomor yang sama di atas bidang tanah yang berbeda. Penyelesaian atas permasalahan tersebut sampai dengan sekarang belum diatur secara konkret di dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan perbaikan nomor hak pada salah satu sertipiktat atau juga dapat mengajukan permohonan penggabungan sertipikat apabila pada salah satu sertipikat yang mempunyai nomor hak yang sama tersebut terdiri dari beberapa bidang tanah yang saling bersebeiahan dan dipunyai oleh pemegang hak yang sama. Baik penyelesaian dengan permohonan perbaikan maupun dengan permohonan penggabungan sertipikat akan mematikan nomor hak yang diperbaiki dan digabung dan akan mendapatkan nomor hak yang baru pula. Sehingga dengan mematikan nomor hak lama dan memberikan nomor hak baru atas sertipikat yang dimohon, maka tidak ada lagi sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang herbeda dalam satu kelurahan.

---

A certificate constitutes an evidence of holding on right over land. Land certificate consists of the official copy ofthe land book and measurement letter. The certified copy of land book describes the juridical data, whereas the measurement letter describes the physical data. For the type of right over each parcel of land within one village will be provided one number of right and one identification number of parcel of land. Therefore, it will not possible to be issue certificates with the same number of right over different parcels of land within one village. On the fact which the Writer discovered, there is an issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land within one village in the housing compound at Bekasi City. The issuance of certificates with the same number of right over different parcels of bland could take place because of the partial booking system of number of right in the certificate splitting activities submitted by the Developer of Housing Compound. This partial booking system actually has flaw which is the right numbering system in the land book and the certificate is based on classification of main certificate, therefore, if the sertificate land book ogicial is not accurate, then, it will cause the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land, in Bddition the issuance of certificates as the result of gradual splitting based on main certificate which causes the issuance of certificates not on the same period of time in accordance with the total number of applications for splitting makes it dificult for the examination by the authorized official over the new land books and certificates resulting from splitting, it also becomes the reason for the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land. Settlement over such problem up to the present time has not yet been concretely stipulated in the statutory regulations; it can merely be settled internally by the Land Office of Bekasi Municipality's. Settlement can be taken by submitting application for correction over the number of right over one of the certificates or the concerned parties may also submit application for the merger of certificates if the certiticates possessing the same number of right consist of several parcels of land located next to one another and owned by the same holder of right. Settlement, both by means of application for correction and application for amalgamation (combining) of certificates will terminate the number of right being corrected and merged and will also receive new number of right. Therefore, by terminating the previous number of right and providing new number of right over the certificates being applied, then, there will no longer be any certificates with the same ntunbcr of right over different parcels of land within one sub-district."

"Proses penerbitan sertipikat hak milik seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendaftaran tanah, yakni tertib administrasi pertanahan. Namun faktanya, dengan diterbitkannya sertipikat hak milik nomor 10XXX tujuan pendaftaran tanah pada proses penerbitan sertipikat tersebut gagal terwujud, hal ini dikarenakan ukuran dari sertipikat ini beririsan dengan batas tanah untuk pelebaran jalan yang didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Kaltim No 212 Tahun 1987. Pokok  permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses penerbitan sertipikat hak milik Nomor 10XXX dikaitkan dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 tahun 1987 dan Bagaimanakah pertanggung jawaban Kantor pertanahan kota Samarinda terhadap penerbitan sertipikat  hak milik nomor 10XXX yang beririsan dengan tanah untuk pelebaran jalan sesuai SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 212 Tahun 1987. Metode penelitian yang digunakan adalah  doktrinal. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah Pada  proses penerbitan Sertipikat Nomor 10XXX telah terjadi kesalahan ukur karena tidak dilakukan koordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2006, akibatnya  ukuran tanah SHM tersebut beririsan dengan badan jalan dengan lebar 4 meter persegi. maka tujuan pendaftaran tanah yakni tertib administrasi pertanahan tidak terwujud dalam pelaksanaanya. Kantor Pertanahan atas kesalahannya mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab, dalam pasal 63 PP pendaftaran tanah terdapat sanksi administratif bagi Kepala kantor pertanahan atas pengabaian terhadap aturan yang berlaku saat melakukan tugasnya, lalu bertanggung jawab memberi penyelesaian atas dasar aduan dari masyarakat, dan ketika hal tersebut tidak berhasil maka pada tahapan litigasi Kantor pertanahan sebagai tergugat bertanggung jawab untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

The process of issuing certificates of ownership should be carried out to realize the objectives of land registration, namely orderly land administration. But in fact, with the issuance of certificate of title No. 10XXX the purpose of land registration in the process of issuing the certificate failed to materialize, this is because the size of this certificate overlaps with the land boundary for road widening based on East Kalimantan Governor Decree No. 212 of 1987. The subject matter of this research is how the process of issuance of certificate of title No. 10XXX is associated with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987 and how is the responsibility of the Samarinda City Land Office for the issuance of certificate of title No. 10XXX which intersects with the land for road widening in accordance with the Decree of the Governor of the East Kalimantan Level I Region No. 212 of 1987. The research method used is doctrinal. The result of the research in this thesis is that in the process of issuing Certificate Number 10XXX there has been a measurement error because coordination was not carried out as stipulated in Presidential Regulation number 10 of 2006, as a result the size of the SHM land intersects with the road body with a width of 4 square meters. hen the purpose of land registration, namely orderly land administration, is not realized in its implementation. The Land Office for its mistakes has an obligation to take responsibility, in article 63 of the Government Regulation on land registration there are administrative sanctions for the Head of the land office for neglecting the applicable rules when performing its duties, then it is responsible for providing a settlement on the basis of complaints from the public, and when this does not work then at the litigation stage the Land Office as the defendant is responsible for implementing the contents of the decision of the State Administrative Court."

"Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan (a) Apakah yang menjadi sebab timbulnya sertipikat Tumpang Tindih (Overlapping), (b) Bagaimana Penyelesaian sengketa terhadap sertipikat yang Tumpang Tindih (Overlapping). Metode penelitian yang digunakan adalah Tipologi penelitian eksplanatoris dan penelitian hukum Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua Cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Pada umunya motif dan latar belakang penyebab munculnya kasus-kasus dibidang pertanahan sangat bervariasi, antara lain: Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau, kondisi masyarakat yang semakin menyadarii dan mengerti akan kepentingan dan haknya, masih adanya oknum-oknum pemerintah yang belum dapat menangkap aspirasi masyarakat, adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakan untuk kepentingan politik. Sehingga timbullah masalah-masalah pertanahan, di bidang Pensertipikatan tanah. Yang salah satunya adalah masalah Sertipikat Tumpang ,Tindih. Hal ini tidak akan terjadi bila penerbitan sertipikat dahulu didasari pemetaan yang cermat dan dipetakan dalam peta dasar. Sedangkan pembuatan peta dasar dilakukan dalam rangka proyek PP No.10 Tahun 1961 (sekarang diganti dengan PP No.24 Tahun 1997) yang dibiayai oleh dana APBN, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Maka untuk menanggapi persoalan-persoalan tersebut, ditempuh dengan mengambil jalan musyawarah dari pihak-pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dapat ditempuh dengan jalan musyawarah, dapat disalurkan melalui proses Pengadilan."

"ABSTRAKTanah merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan manusia olehkarena itu manusia harus senantiasa menjaga tanah tersebut demi kestabilanhidup manusia serta menjaganya dari kepunahan. Dalam pembuatan sertipikathak atas tanah tersebut para pihak harus membuat suatu surat setor pajaksebagai bukti pembayaran yang sah. Permasalahan yang dihadapi oleh penulisyaitu mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan sertipikat hak atastanah yang beralas surat setor pajak ganda dan sertipikat itu sendiri sebagai alatbukti yang kuat. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitiankepustakaan dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif. Tanggung jawab PPAT terhadap surat setor pajak yang palsu tersebutadalah bahwa PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebabPPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yangdilakukan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dandata yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis inidilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Abstract The soil is an important part in people lives therefore humans mustmaintain the lands for the sake of the stability of human life as well aspreventing them from extinction. In the making of these land rights titledeed applications parties should make a letter as proof of payment of thetax selor legitimate. The problem is given by the author regardingresponsibilities in making the title deed applications ppat land rights aregrounded in a double tax and title deed application selor itself as a meansof evidence. The research method used is based on the research librarywhere research approach used is the juridical normative. The responsibiltyof mail selor ppat false tax is that ppat can not legally accountable for theppat just recorded or pouring an act of law made by the parties orpenghadap into the deef of. This research using methods normative legalresearch, descriptive research and data type used is a secondary data. Dataanalysis in the writing of the thesis is done using qualitative methods ofanalysis."

"ABSTRAKSertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, penyelesaian kasus sertipikat ganda yang terjadi di Kabupaten Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda. Terjadinya sertipikat ganda dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, adanya itikad tidak baik dari pemohon dan ada juga dari pihak Kantor Pertanahan dan juga karena kantor pertanahan belum melaksanakan azas mutakhir. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh para pihak, melalui peradilan umum dan melalui arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa tanah dalam kasus ini ditempuh melalui peradilan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah, jangan menunggu anggaran dart Badan Pertanahan Nasional Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehubungan dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk mencegah supaya jangan terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih, tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah. Dimana guna peta pendaftaran tanah untuk menyampaikan bidang tanah dalam satu wilayah cakupan yang mana sertipikat tanahnya sudah terbit.

---

ABSTRAK

Double certificates are certificates which explain one same lot of land. In regard with the occurrence of double certificates or overlapping upon one lot of land, so then each of them must be terminated. The problems of writing this thesis is the causal factors of double certificates happening in Kabupaten Pontianak and efforts conducted upon them by Kantor Pertanahan (Land office) to prevent the occurrence of double certificates. The occurrence of double certificates may be caused by some reasons, namely unavailability of the land registration map, bad will of both the applicant and Land Office and also because the land office has not applied the sophisticated principle. Settlement of land dispute can be settled by the way of discussion by parties, through public court, by arbitration, and other alternatives. Settlement of land dispute, in this matter through public courts. Preventive effort which has to be performed by every land office is to supply the Land Registration Map, not to wait for budget from Badan Petanahan Pusat (central of National Land Body). The method of research used in writing this thesis is normative research method with the intention to quote certain legal principles finding theoretical scientifical truth related to the discussed matters. Based on the research method used in writing this thesis, can be concluded that to prevent the double certificates to occur or overlapping, each Land Office must provide the Land Registration Map. The use of Land Registration Map is to give Information that one lot of land certain area has been certified."

"Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Permasalahan sertipikat ganda dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, itikad tidak baik dari pemohon hak atas tanah maupun adanya Surat bukti atau pengakuan hak yang tidak benar, palsu atau sudah tidak berlaku lagi. Faktor-faktor pencetus timbulnya sertipikat ganda, upaya pencegahan sertipikat ganda serta penyelesaian kasus tanah yang bersertipikat ganda berkaitan dengan studi kasus tanah di Kabupaten Serang, merupakan pokok permasalahan yang akan ditelaah. Akibat hukum dari sertipikat ganda adalah dilakukan pembatalan salah satu sertipikat hak atas tanah, dengan konsekuensi logis secara yuridis materiil kedua hak atas tanah yang tumpang tindih masih hidup apabila tidak dilakukan pembatalan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Dari hasil kombinasi kedua metode penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa solusi utama untuk mengatasi sertifikat ganda adalah dengan pengadaan peta pendaftaran yang lengkap dan memadai."

"Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena timbulnya sertipikat ganda pada obyek tanah yang sama. Permasalahan disini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya sertipkat ganda, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang sertipikatnya dibatalkan dalam sertipikat ganda, dan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/TUN/2007 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Certificate as a strong admissible evidence instrument, in its issuance, often brings and created a legal impact for those who being related or those whose interests being jeopardized, therefore many times disputes related to the issuance of a certificate have been recurring and ended in the court for its settlement. In this case study, the dispute occurred due to the existence of double certificates on the same object (in this matter such object is land). The problem identified includes; what are the factors which lead to the existence of a double certificate, how is the legal protection being given to the party which certificate's being cancelled in the case of double certificates and is the Verdict of the Supreme Court number 56 PK/TUN/2008 has been in conjunction with the current regulation. This thesis is using normative-based research method with descriptive research type and the data being used is a secondary data. The data analysis within this thesis writings is using qualitative analysis method."

"Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan lembaga jaminan atas tanah berupa Hak Tanggungan yang kemudian diatur dalam Undangundang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditu-kreditur lain. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accessoir, keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya. Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui dua tahap. Pertama tahap pemberian dimana pemberi Hak Tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), bila tidak dapat hadir wajib menunjuk kuasanya dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Tahap kedua merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan dengan dibuatnya Buku Tanah Hak Tanggungan dan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti keberadaan Hak Tanggungan tersebut. Berdasarkan sifat dan tata cara pemberian Hak Tanggungan terlihat bahwa terkandung aspek perjanjian dalam proses tersebut, yaitu harus dipenuhinya ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian dalam perjanjian pokok utang piutang dan dalam APHT serta SKMHT. Selain itu terdapat asas-asas perjanjian seperti asas Personallia, Konsensualisme, Kebebasan berkontrak dan asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-undang) dalam APHT dan SKMHT yang dibuat para pihak. Terdapat pula unsurunsur perjanjian seperti Unsur esensialia, naturalia dan unsur aksidentalia dalam APHT dan SKMHT. Lebih lanjut termuat ketentuan risiko dan wanprestasi dalam APHT. Selain itu, Hak Tanggungan termasuk perjanjian yang dapat dibagi sekaligus perjanjian yang tidak dapat dibagi prestasinya. Hak Tanggungan tergolong pula perjanjian formil karena harus memenuhi formalitas tertentu dalam pembebanannya sehingga dikategorikan sebagai perjanjian tertulis."