Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya periklanan rokok melalui media televisi yang dilakukan Pelaku Usaha dalam rangka memperkenalkan produknya tanpa kita sadari dalam penyuguhan informasi tentang produk tersebut membawa dampak yang merugikan masyarakat. Penyajian iklan rokok yang berlebihan dengan minimnya informasi tentang rokok tersebut baik dari bahan baku maupun zat-zat yang terkandung di dalamnya cenderung terlewatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut dapat menimbulkan fraudulent misinterpretation atau sering disebut dengan informasi yang menyesatkan. Sehingga pengaturan tentang periklanan rokok melalui media televisi telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintahan No. 8111999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan ( berserta perubahannya ).Pengaturan periklanan rokok timbul karena bahaya rokok telah menjadi isu kesehatan yang panting. Sehingga dalam pengaturannya antara lain mencantumkari larangan iklan rokok dalam hal merangsang atau menyarankan orang untuk merokok dan jam tayang yang diperbolehkan antara pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini telah menyediakan upaya hukum bagi masyarakat berupa Hak Gugat Lembaga Konsumen (legal standing), dalam hal ini di wakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM).Rumusan legal standing terdapat dalam UUPK pasal 46 ayat (1) huruf (c) : " Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasamya menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasamya ". Upaya tersebut ternyata telah dilakukan oleh Tim Advokasi Hukum Korban lklan Rokok, melalui Gugatan Legal Standing Perbuatan Melawan Hukum.Dalam putusan no. 2781Pdt.GIPN.Jak.Sel. tentang gugatan Legal Standing Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Iklan Rokok, majelis hakim pada intinya menyatakan bahwa para penggugat sah secara hukum mewakili kepentingan masyarakat, menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya, menghukum penggugat untuk memulihkan nama baik tergugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Sedangkan dalam tingkat banding putusan no. 4481PDT120031PT.DKI.,juga menguatkan putusan no. 2781Pdt.G,PN.Jak.Sel. Dari fakta tersebut itulah dapat diketahui bahwa upaya legal standing belum dapat berbuat banyak terhadap periklanan rokok melalui media televisi yang cenderung menyesatkan maupun merugikan konsumen."

"Iklan adalah salah satu alat informasi dan promosi yang digunakan oleh para pengusaha/pengiklan (baik produsen, grosir atau pedagang eceran, dan penyelenggara jasa). Dalam memasarkan dan meningkatkan penjualan barang dan jasa, maka iklan sebagai bagian dari periklanan, yang meliputi proses penyiaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta penyampaiannya, sangat efektif digunakan, khususnya iklan televisi. Mengenai pihak-pihak periklanan di media televisi yang terlibat, selain pengusaha pengiklan, perusahaan periklanan, media televisi, adalah juga Lembaga Sensor Film (LSF), dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Karenanya jika terjadi pelanggaran terhadap etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi (yang menyangkut kreativitas dan informasi produk), maka pihak konsumen mendapat perlindungan darn, hokum positif, baik oleh KUHPerdata, KUHPidana, maupun oleh beberapa keputusan Menteri di bidang periklanan, dan penyiaran televisi, yang bersifat administratif. Pihak-pihak yang dapat dituntut tanggungjawab hukum mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (liability based on fault) dengan unsur kesalahan dalam kasus-kasus tertentu, terhadap pelanggaran etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi yang menyangkut informasi produk (misal obat), adalah pihak pengusaha, dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Sedangkan mengenai hal yang menyangkut kreativitas iklan, selain pengusaha, juga pihak perusahaan periklanan, media televisi dan Lembaga Sensor Film (LSF). Namun hal-hal ini hanya berlaku sepanjang memenuhi unsur dari ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk membuktikan kesalahan pengusaha terhadap penerapan prinsip Liability based on fault (Pasal 1365 KUHPerdata), dalam praktek di muka Pengadilan, menyulitkan konsumen (penggugat). Untuk mengatasinya perlu dipikirkan dalam pembuatan Undangundang tentang Perlindungan Hak-hak Konsumen mengenai penarapan prinsip Strict Liability pada productnya, yang ditayangkan pada iklan di media televisi tidak sesuai kenyataan (produknya rusak/cacat), sehingga pengusaha tanpa dibuktikan lebih dahulu kesalahannya, bertanggungjawab langsung membayar ganti rugi kepada konsumen. Hanya bila menyangkut pesan iklan produk obat, karena daya tari.knya dokter membuat resep untuk pasien (konsumen), yang lalu membeli obat pada apoteker atau toko obat yang berasal dari industri pabrik obat, namun setelah digunakan menimbulkan akibat yang berbahaya, prinsip yang tepat diterapkan adalah prinsip presumption of liability (praduga adanya tanggung jawab), karena adanya keseimbangan antara kesalahan yang satu dan yang lainnya. Di sini pihak Tergugat dapat diduga menghindarkan diri dari tanggungjawab, bila membuktikan dia tidak bersalah. Sedangkan jika terjadi pelanggaran produk barang, yang jumlah ganti ruginya telah ditetapkan pembatasannya oleh pengusaha penghasil barang, maka yang lebih tepat diterapkan adalah prinsip Limitation of liability.Berkenaan dengan penerapan ketiga prinsip ini, yang pada dasarnya menekankan pada tanggungjawab pengusaha, namun dalam hal ini sebenarnya konsumen dapat juga menuntut ganti rugi tersebut kepada pihak perusahaan periklanan, media televisi, LSF dan Direktorat Jendral POM Depkes yang melanggar hak-hak konsumen dan etika periklanan dalam iklan televisi, baik menyangkut aspek informasi produk dan kreativitas, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 Algemene Depalingen, dan sistem hukum acara perdata, dimana hakim dapat memutus tidak saja berdasarkan Undang-Undang, tetapi juga berdasarkan kepatutan dan keadilan."

"Iklan pada dasarnya merupakan somber informasi produk bagi konsumen dan sekaligus menjadi sarana produksi produk. Bahkan kecenderungannya, berfungsi sebagai alat promosi yang paling menonjol. Bagi konsumen, posisi iklan sebagai instrumen promosi, seringkali mengakibatkan konsumen menjadi korban atau dirugikan. Peraturan perundang-undangan kita belum secara tegas dan terinci mengenai bentuk iklan yang menyesatkan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa periklanan, khususnya terhadap konsumen jasa periklanan tentang obat-obatan bukan hanya diperlukan, bahkan sudah merupakan kebutuhan yang sangat vital. Utamanya bagi kalangan ekonomi menengah kebawah, dan boleh dikatakan sudah menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk menganalisa tentang permasalahan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, dan sifat penelitiannya adalah dekriptif. PeIanggaran etika periklanan dan half konsumen dalam iklan obat-obatan dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan KUHPerdata, KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan obat-obatan. Penerapan strict liability terhadap product liability dapat terjadi dalam pelanggaran iklan obat-obatan. Selain itu j uga dapat diterapkan prinsip presumption of liability dan prinsip limitation of liability, sehingga tidak tertutup kemungkinan pula bagi pihak konsumen untuk menuntut atau menggugat pihak perusahaan periklanan, media, Ditjen POM, serta Departemen Kesehatan."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap iklan padaumumnya dan khususnya rokok menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus dkk, dansanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap PT. Djarum Kudus dkk dalam kasuspelanggaran iklan rokok di media. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifatyuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelaku usaha periklananharus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai periklanan, sehingga tidak lagi terjadi pelanggaranpelanggarandi bidang periklanan; pemerintah, khususnya menteri teknis terkait,lebih mengawasi penegakan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undanganmengenai periklanan; dan pemerintah segera menyusun Undang-Undang yangmengatur bidang periklanan secara khusus, sehingga tidak terjadi kesalahpahamandalam pengaturan bidang periklanan."

"Iklan merupakan salah satu strategi penjualan yang dapat menyampaikan informasi kepada konsuen. Hal ini terlihat jelas dala hubungan antara iklan rokok dan konsumsi masyarakat. Penelitian ini akan fokus terhadap intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menangani masalah iklan rokok. Titik beratnya bagaimana peraturan dapat mengatur masalah iklan rokok. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder. Dapat dibuktikan bahwa anak anak dan kau muda lebih cepat menangkap makna dari iklan rokok dibandingkan orang dewasa dan kaum muda lebih cenderung mengkonsusi rokok oleh karena pengaruh iklan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sangat muda memahami bahwa promosi tembakau mempromosikan merokok daripada merek tertentu dan bahwa ketika mereka semakin tua mereka dapat membedakan pesan merek. Sebagai kesimpulan dapat diketahui bahwa pemerintah sudah mulai mengambil sikap dalam mengatur iklan rokok termasuk spornsor dalam acara olahraga, beasiswa dan lain lain. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat lebih berperan lagi dalam pelaksanaan pengaturan periklanan, khususnya iklan rokok.

---

Advertisement is one of the marketing strategies with the aim to deliver the information to consumers.There is a clear relationship between tobacco advertising and consumption. This research will focus on goverment intervention from the regulation. How the regulation able to set up the tobacco advertisement. This research is based on juridical normative research, emphasizing on secondary data.

Here is also evidence that children and young people are more receptive than adults to tobacco advertising and that young people exposed to tobacco advertising and promotion are more likely to take up smoking. Research suggests that very young children understand that tobacco promotion is promoting smoking rather than a particular brand and that as they get older they can differentiate the brand messages.

As a conclusion, the regulation in Indonesia already make a move to set up the tobacco advertisement include the sponsor for sport events, scholarship and others. From this research it is expected that the Government can have more role in implementing the regulationon advertisement, especially tobbaco advertisement."

"Rokok adalah salah satu produk komoditi perdagangan yang terdapat hampir di seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Rokok juga diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 1 peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 1999 juncto pasal 1 butir 1 peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan menjelaskan definisi dari rokok adalah: "Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica, dan species lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan" Tingkat konsumsi rokok di Indonesia dewasa ini sudah pada tahap mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan di sini adalah pada faktor kesehatan, baik kesehatan bagi si konsumen itu sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya yang tidak mengkonsumsi rokok. Karena dari asap yang dihasilkan satu batang rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia seperti nikotin, CO, NO, HCN, NH4, acrolein, acetilen, benzaldehyde, urethane, benzene, methanol, coumarin, etilkatehol-4, ortokresol, perilen dan lain-lain yang dapat mencemarkan udara dan menganggu sistem pernapasan si perokok. Hal inilah yang coba diatur oleh Pemerintah, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak negatif yang diakibatkan dari rokok dengan cara melakukan kampanye anti rokok maupun dengan cara mengeluarkan produk-produk hukum pengaturan konsumsi rokok yang bertujuan untuk menjaga kesehatan kita bersama."

"Skripsi ini dilaksanakan dengan melihat adanya perkembangan yang begitu pesat sehingga kemudian media sosial memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak partai politik yang melaksanakan kampanye melalui media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial, bahwasanya seluruh orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan informasi di media sosial. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut, timbul permasalahan berupa tindakan black campaign yang lebih mudah untuk dilaksanakan di media sosial, sehingga kemudian menyebabkan pemilu tidak berjalan secara demokratis. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi mengenai kampanye melalui media sosial. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU mengatur kampanye yang dilaksanakan melalui media sosial sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan persoalan kampanye melalui media sosial. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang ada, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik mengenai kampanye melalui media sosial, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan adil. Dari hasil penelitian ini disarankan, bahwa KPU harus membuat peraturan secara khusus yang mampu memberikan perlindungan terhadap kampanye di media sosial, mengingat bahwasanya saat ini media sosial menjadi salah satu media kampanye yang sangat berpengaruh pada pemilu.

---

This thesis is conducted in light of the rapid development of social media, which has consequently played a significant role in the organization of elections. Many political parties conduct their campaigns through social media. This is undeniably linked to the ease of access provided by social media, where everyone, without exception, can readily obtain information. However, with this convenience comes a pressing issue in the form of black campaign activities that are more easily executed on social media, subsequently undermining the democratic nature of elections. The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU), as the institution responsible for election management, bears the duty to establish regulations pertaining to campaigns through social media. The objective of this thesis is to examine how the KPU regulates campaigns conducted through social media as an endeavor to realize democratic elections. The research method employed is doctrinal, utilizing data comprising statutory regulations, books, articles, and scholarly journals related to the issue of social media campaign. The analysis is conducted in reference to statutory regulations and prevailing practices, while seeking solutions to address these problems. It is anticipated that the results of this thesis will offer insights for the development of improved regulations concerning campaigns through social media, thereby ensuring that the electoral process transpires in a democratic and equitable manner. Based on the findings of this research, it is recommended that the KPU should formulate specific regulations capable of safeguarding campaigns on social media, given that social media now constitutes a highly influential campaign platform in elections."