Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi merupakan perjanjian yang mengandung unsur ?kemungkinan" karena kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung tergantung dari ada atau tidaknya peristiwa tertentu. Pada kenyataannya, dalam pelaksanan suatu proses asuransi banyak terjadi persengketaan atau perselisihan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah adanya wanprestasi dalam perjanjian dimana salah satu pihak telah ingkar janji untuk melaksanakan kewajiban.Pada umumnya posisi konsumen lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang memiliki bargaining position lebih tinggi. Tidak sedikit pelaku usaha yang memanfaatkan kelemahan konsumen untuk tidak rnelakukan apa yang sudah menjadi kewajibanya dimana justru kelemahan tersebut muncul akibat konsumen kurang mengerti hak-haknya sehingga akhirnya pelaku usaha memanfaatkannya untuk tidak memberikan hak yang seharusnya diterirna konsumen.Oleh karena itu, jelas sangatlah penting suatu perlindungan konsumen bagi pengguna jasa asuransi dalam hal ini khususnya konsumen pengguna jasa asuransi jiwa sehingga penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:1) Bagaimanakah hubungan hukum antara perusahaan asuransi jiwa dengan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa;2) Perselisihan apakah yang sering terjadi antara perusahaan asuransi jiwa dengan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa;3) Bagaimanakah penyelesaian dari perselisihan antara perusahaan asuransi jiwa dengan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Deskritif Analisis dimana basil yang diperoleh adalah:1) Hubungan hukum antara perusahaan asuransi jiwa dan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa adalah hubungan yang timbul karma adanya perjanjian polls asuransi jiwa dimana pare pihak telah setuju untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain secara timbal balk2) Perselisihan yang paling sering terjadi berdasarkan data pengaduan konsumen kepada YLKAI adalah berkenaan dengan hal-hal berikut:(a) Klaim ditolak atau klaim tidak ditanggapi,(b) Perusahaan tidak ada dananya,(c) Besarnya nilai klaim tidak sesuai dengan yang dibayarkan dan (d) Perusahaan pailit.3) Penyelesaian perselisihan antara perusahaan asuransi jiwa dengan konsumen pengguna jasa asuransi jiwa dalam hal ini penyelesaian melalui YLKAI dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur mediasi atau melalui jalur pengaduan.Berdasarkan data YLKAI dari kesehmrhan pengaduan selama November 1999 sanipai dengan Mei 2004, persentase perselisihan lebih banyak diselesaikan melalui jalur mediasi dibandingkan melalui jalur pengaduan atau litigasi yang disebabkan karena banyak pihak yang menganggap bahwa jalur mediasi lebih efisien dengan biaya murah sedangkan pada umunmya banyak pihak menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan (1) sangat lambat, (ii) biaya perkara mahal, (iii) pengaduan pada umumnya tidak responsif serta (iv) putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah."

"Pengangkutan udara adalah salah satu faktor penting dari kekuatan negara di ruang udara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian politis, sebagai sarana untuk membantu efektifitas pemerintahan serta pendorong lajunya pembangunan.Transportasi udara semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Hal ini tentu saja membawa konsekwensi dibutuhkannya peraturan tentang pengangkutan udara yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.Hukum pengangkutan udara merupakan lapangan hukum Baru yang perkembangnnya dimulai sekitar tahun sebelum dan sesudah perang dunia II. Khusus di Indonesia lapangan hukum ini kurang mendapat perhatian dibandingkan lapangan hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dari langkanya bahan bacaan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penerbangan atau pengangkutan udara yang dihasilkan ahli hukum Indonesia.Bertitik tolak pada kenyataan tersebut, maka hukum pengangkutan udara merupakan suatu obyek yang menarik untuk diteliti. Selain itu karena sifat-sifatnya yang khusus sehubungan dengan adanya perkembangan yang pesat di bidang penerbangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan udara semakin meningkat.Atas dasar kenyataan-kenyataan tersebut, maka penulis terdorong untuk mempelajari serta mengadakan penelitian dalam bidang hukum pengangkutan udara, dengan mengambil salah satu aspek panting yakni ganti kerugian. Dengan demikian kiranya cukup beralasan kalau penulis memilih judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Udara di Indonesia (Khususnya Masalah Ganti Rugi)".Dalam pelaksanaan pengangkutan udara, masalah ganti kerugian merupakan salah satu aspek penting bagi pihak yang mengalami kerugian akibat dari kegiatan pengangkut. Ganti kerugian tersebut diberikan kepada pengguna jasa angkutan udara atau ahli warisnya dan pihak ketiga yang menderita kerugian sebagai akibat dan pengoperasian pesawat udara. Dari uraian sebelumnya penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :Bagaimana proses penyelesaian ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia ?.Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengangkutan udara di Indonesia, prosesnya diawali dengan adanya tuntutan dari penumpang dan pengirim barang yang mengalami kerugian terhadap pengangkut. Kemudian pengangkut mempelajari dan mempertimbangkan tuntutan ganti kerugian tersebut untuk selanjutnya menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."

"Asuransi adalah suatu bentuk usaha jasa dalam bidang perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan atau terjadinya kerugian. Mekanismenya adalah pihak yang ingin mendapatkan perlindungan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyediakan perlindungan. Asuransi - jiwa bertujuan memperkecil resiko kematian, hari tua, cacat badan dan sebagainya. Konsumen merasakan manfaat yaitu pihak keluarga konsumen yang ditunjuk namanya dalam polis akan menerima uang pertanggungan, jika tertanggung mengalami kerugian akibat kecelakaan sakit atau bahkan kematian, yang bertujuan meringankan beban. Berbagai polis asuransi jiwa ditawarkan kepada konsumen salah satunya adalah polis asuransi jiwa unit linked. Produk unit linked ini rnerupakan kombinasi antara perlindungan (proteksi) yang diberikan asuransi jiwa biasa dengan bentuk investasi, dengan kata lain pada produk unit linked terdapat 2 (dua) manfaat yang diberikan kepada konsumen yaitu manfaat proteksi jiwa dan hasil investasi.Walaupun terdapat pro dan kontra mengenai legalitas dari produksi dan pemasaran unit linked, secara yuridis normatif, keberadaan polis asuransi jiwa unit linked memiliki landasan hulcum di Indonesia. Landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian pasal 3 huruf a dan pasal 4 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian pasal 18 ayat 1 s/d 3 jo. KMK Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 11. Disamping itu, Putusan Majelis Hakim untuk gugatan nomor perkara 64/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. dan nomor perkara 65/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, walaupun belum bersifat in krachr van gewisjde, untuk sementara dapat juga dijadikan dasar hukum untuk pemasaian produk unit linked, karena putusan tersebut menyatakan bahwa produksi dan pemasaran produk asuransi jiwa unit linked tidak melanggar hukum.Keterkaitan hubungan konsumen (tertanggung/pemegang polis unit linked) dengan pihak perusahaan asuransi jiwa (penanggung/penerbit polis unit linked) muncul sejak adanya kata sepakat dari pihak konsumen kepada perusahaan asuransi. Secara umum inilah yang disebut sebagai perjanjian konsensual. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa unit linked. Seringkali dengan terbitnya polis ini berarti secara langsung konsumen tunduk pada ketentuan dalam polis yang dibuat secara sepihak (one-sided) oleh perusahaan asuransi. Asas itikad baik hams diutamakan dalam pelaksanaan peijanjian asuransi unit linked. Dalam Polis Asuransi Jiwa unit linked, konsumen asuransi belum mendapat perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku di Indoensia secara khusus yang terkait dengan bidang perlindungan konsumen dan asuransi."

"Perkembangan teknologi yang teijadi begitu pesat, berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia sesungguhnya adalah untuk memudahkan manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi dibidang Informastika yang terus berkembang menjadi internet, membawa dampak pada pemanfaatannya. Teknologi internet sekarang ini dipergunakan bank sebagai suatu produk perbankannya. Penerapan suatu layanan internet banking oleh bank umum sekarang ini di Indonesia dijalankan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6 huruf n. Kemudian juga penggunaan Teknologi informasi didalam dunia perbankan oleh Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank yang ada ada dibawahnya, diatur melalui Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia (SKDBI) No. 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank. Ditinjau dari segi perlindungan kepada nasabah sebagai konsumen, ternyata perlindungan kepada hak-hak konsumen belum dipenuhi oleh bank yang menyediakan layanan internet banking hak ini menyangkut tanggung jawab bank sebagai penyelenggara jasa internet banking dilihat dari perjanjian antara nasabah dengan bank yang merupakan perjanjian baku masih terdapat klausula-klausula yang merugikan hakhak konsumen. Pada Bagian akhir tesis ini, diutarakan beberapa saran pemecahan masalah untuk memberikan kedudukan yang jelas akan praktek penyelenggara internet banking, maka diperlukan suatu peraturan perundangan-perundangan yang khusus. Pengaturan ini juga perlu memuat mengenai pengaturan perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta peran aktif pemerintah maupun bank sebagai penyelenggara internet banking untuk meninjau setiap perjanjian yang dibuat antara nasabahnya agar terlindungi hak-haknya sebagai konsumen. Dengan demikian agar tetap memelihara keseimbangan hak dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

"Pada era globalisasi perekonomian dunia saat ini, dunia komunikasi sangat penting perannya. Di Indonesia, pemanfaatan jasa telekomunikasi banyak diterapkan sebagaimana di negara-negara berkembang lainnya. Beberapa Perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi ini, diantaranya adalah Telkomsel, Indosat dan XL yang ketiganya merupakan perusahaan layanan jasa telekomunikasi berbasis GSM (Global System for Mobile) yang menjangkau seluruh Indonesia lewat layanan pra bayar dan pasca bayarnya. Perlindungan hukum bagi konsumen jasa telekomunikasi tidak hanya diatur oleh UUPK, Undang-Undang Telekomunikasi juga memberikan perlindungan bagi konsumen jasa telekomunikasi di Indonesia. Konsep layanan jasa dibidang telekomunikasi yang dalam melangsungkan layanan jasa telekomunikasi menggunakan perjanjian berlangganan tersebut bukannya tidak membawa permasalahan hukum. Kesenjangan antara Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi yang ada dalam praktik dengan aturan yang semestinya diterapkan balk berkaitan dengan masalah keperdataan maupun masalah perlindungan konsumennya membuat suatu kerancuan yang patut diteliti dan diarahkan. Kebanyakan konsumen pada umumnya tidak memperhatikan adanya klausula seperti ini dalam perjanjian yang ditandatanganinya. Di sisi lain pembuat perjanjian baku juga dimanfaatkan ketidaksadaran konsumen untuk keuntungannya, sehingga konsumen dirugikan. Pelaku usaha di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada 20 April 2000 hingga saat ini tahun 2006 belum juga melaksanakan penyesuaian terhadap perjanjian baku yang dibuatnya. Dalam tesis ini, akan membahas mengenai sistem penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Selular GSM di Indonesia, pengaturan tentang kepentingan konsumen Jasa Telekomunikasi selular GSM di Indonesia, dan apakah UUPK sudah memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam kaitannya dengan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi selular GSM di Indonesia."