Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan (sengketa) di waktu yang akan datang. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum yang diberikan undang-undang untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga PPAT mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPAT yang melanggar Peraturan Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bilamana dapat dituntut/ditindak secara pidana jika melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan jabatannya, sehingga diketahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum bagi PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak f.uga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya sehingga akta tersebut dinyatakan .batal oleh pengadilan. Tesis ini membahas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam N0.95/PDT.G/2004.PN.BTM dan Putusan Pengadilan Tinggi Riau NO.10/PDT/2006/PTR tanggal 15 Maret 2006 tentang gugatan pembatalan akta dan ganti rugi PT.Putri Selaka Kencana terhadap PT. Anugrah Cipta Segara.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analistis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan kehati-hati.an bagi notaris di Indonesia. kekuatan hukum akta notaris sebagai aJat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh Pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaria tersebut nerupakan akta otentik atau hanya akta di bawah tangan kai'ena akta dibawah tanggan akta tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti sebatas tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya,kekuatan hukum akta harus dilihat juga apakah akta tersebut cacat hukum atau tidak. Dalam kasus ini Tergugat terbukti bersalah dan dihukum membayar hak penggugat,akta .ketiga notaris yang turut tergugat karena kelalaiannya dibatalkan serta dihukum membayar ganti rugi dan bungga.Notaris harus tegas menolak keinginan peiighadap jika melanggar peraturan dan harus teliti/cermat& seksama scat memeriksa dokumen yang diserahkan sebelum membuat akta.

---

The Notary institute arise from requirement in association of fellow being which is wanting there is of written evidence appliance for him. The notary is public Functionary which the single authoritative to make authority to make pukka act regarding all deed, stipulating and agreement obliged by a regulation of public or by which is importance is desired to be expressed in a pukka act, well parented of certainty date of him, its act save and give grease, its copy and its citation, all as long as making of that act by a regulation of public do not also is assigned or is exempted to others or functionary. The Notary is public functionary which lifted by Government in order to giving service of public to society requiring service make of act. The Notary is guidance to Law in his occupation of No. 30 Year 2004 about job of Notary. But in reality there are the notaries do collision and deviation of moment run his occupation so that the act expressed by cancellation by justice. This Thesis study notary responsibility to act canceled by justice with Decision; ease study District Court of Batam No. 95IPDT.G12004. PN. BTM. and Decision District Court Of Riau No. IOIPDT12006IPTR 15 March 2006 about claim cancellation of indemnation and act of PT. Petri Selaka kencana to PT. anugrah cipta segara.The Method Research is used have the character of normative juridical by studying various literature and regulation of invitation related to this research, the result of research is poured in node of form of annalistic evaluative on the chance can become recommendation to increase carefulness and performance to notary in Indonesia. Legal force notary deed as a means of evidence in the event of cancellation of act by Justice depended do made by act the notary represent pukka act or only act underhand because act underhand act have not the power of law, the act only functioning as evidence limited there is no other party expressing on the contrary. Act legal, force seen also what is act of handicap punish or not guidance. In this case the sued proven make a mistake and punished to pay for rights of plaintiff, third of act the notary which partake to be sued because of negligence is canceled and also punished to compensate and flower. The Notary have to be coherent refuse desire of reportiur, if imping the regulation and have to check I carefully of moment check document which is delivered before making act."

"Alat bukti dalam proses perkara perdata sangat penting gunanya dalam rangka memenangkan suatu perkara dimuka hakim. Dalam proses persidangan di Pengadilan dengan alat-alat bukti tersebut hakim bebas untuk menilainya. Suatu akta otentik dapat saja menjadi sebab dikalahkannya seseorang dalam perkara pengadilan karena akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan atau kelalaian dalam pembuatannya dapat mengakibatkan akta otentik berubah menjadi akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.Dengan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris penelitian ini memberikan analisa terhadap masalah kekuatan pembuktian akta notaris menurut hukum acara perdata. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti, apa akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta notaris yang dianggap tidak sah atau cacat hukum. Alat bukti berupa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama akta tersebut dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan dan kesusilaan. Notaris bertanggung jawab atas seluruh akta yang dibuatnya dan dapat diminta pertanggungjawabannya."

"Setiap perbuatan hukum, khususnya yang menyangkut aspek ekonomi hendaknya diikat dengan suatu alat bukti tertulis, yaitu akta otentik sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sehingga setiap perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat terjamin kepastian dan perlindungan hukumnya, Tesis ini mengacu pada kasus "Pembatalan Akta Notaris" yang berupa akta pemberian upah dan pembagian keuntungan, dimana akta itu ditandatangani pada saat Penggugat dalam keadaan tidak sadar dan tidak sehat, dan akta itu tidak dibacakan oleh notaris di hadapannya. Adapun pokok permasalahan yang dibahas yaitu dapatkah seseorang mengingkari akta yang ditandatanganinya dan dapatkah notaris digugat ke pengadilan atas akta yang dibuatnya, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2827.K/Pdt/1987 tentang Pembatalan Akta Notaris. Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menarik kesimpulan, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data yang bersifat evaluatif-prespkriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa seseorang tidak dapat mengingkari akta yang sudah ditandatanganinya apabila persyaratan otentisitas suatu akta seperti yang telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris sudah terpenuhi, sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna dan mengikat para pihak; notaris tidak dapat digugat ke pengadilan atas akta yang dibuatnya karena tanggung jawab notaris hanya terbatas pada pemenuhan unsur otentisitas akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab notaris."

"Tujuan Pengawasan terhadap notaris adalah agar notaris dalam melaksanakan jabatannya melaksanakan sebanyak-banyaknya peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris, dan mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam rangka merealisasikan mandat tersebut dibentuklah sebuah lembaga pengawas yang lebih mandiri, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang menggantikan Pengadilan Negeri, yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja notaris. Selain itu pengawasan itu sendiri pada akhirnya harus dapat meningkatkan taraf mutu pelayanan dibidang kenotariatan pada masyarakat luas.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta dari Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya Majelis Pengawas Daerah dengan sifat pengawasan yang preventif dan kuratif. Metode penelitian yang dipakai adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah ataupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan.Setelah penulis melakukan penelitian dan analisa, maka penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif tersebut dilakukan agar pada saat pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dan melakukan pembinaan kepada notaris yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa Majelis Pengawas Daerah yang ada saat ini belum slap dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hal ini terlihat dari minimnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah mengingat hingga saat ini Majelis Pengawas Daerah sudah terbentuk kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu. Oleh karena itu, maka penulis menyarankan agar pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris pada umumnya dan Majelis Pengawas Daerah/pada khususnya dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan kepadanya secara profesional dan mempunyai visi dan misi pengawasan yang mengacu pada tercapainya tujuan dari diadakannya pengawasan."