Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.

By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."

"Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memerlukan distribusi produk makanan dan minuman halal yang tetap terjamin kehalalannya sampai ke tangan konsumen. Konsep logistik halal bertujuan untuk menjaga suatu produk halal agar tetap terjamin kehalalannya walau pun melewati berbagai fase dalam proses rantai pasok. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai sejauh mana penerapan konsep logistik halal tersebut di perusahaan penyedia jasa logistik PT. Lex Indonesia.Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara terhadap jajaran direksi, manajemen dan pelaksana di PT. Lex Indonesia terhadap kerangka kerja konseptual di logistik halal. Dari hasil pengolahan data wawancara didapat kesimpulan bahwa prinsip-prinsip konsep logistik halal tersebut sebagian besar sudah diterapkan di PT. Lex Indonesia.

---

As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia requires the halal guaranteed food and beverage products distribution for the customer. Halal logistics concept is to maintain a halal product although it is distributed if passing through the various phases in the supply chain. This thesis observes the implementation of the halal logistics concept at one of the logistics services provider company, PT. Lex Indonesia.

The method used is by conduct interviews with the directors, management and executives at PT. Lex Indonesia about the halal logistics concept. It is concluded that the most of the halal logistics concept have been implemented by PT. Lex Indonesia."

"Kewajiban melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dijual di Indonesia merupakan salah satu poin penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lima tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, kurang dari 1% dari 26.073.819 unit UKM di Indonesia sudah memiliki sertifikasi halal. Untuk meningkatkan sertifikasi halal dari sektor UKM, diperlukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat bagi pelaku usaha UKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan menggunakan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) berbasis Analytic Network Process (ANP), penelitian ini menggunakan pendapat ahli sebagai dasar penelitian dan menghasilkan faktor pendorong dan penghambat yang paling berpengaruh dan strategi untuk meningkatkan adopsi halal. sertifikat untuk UKM. Faktor Pengetahuan Standardisasi Halal merupakan faktor penghambat terbesar dengan bobot 0,924 dan Faktor Pengembangan Pasar Halal sebagai faktor pendukung terbesar dengan bobot 0,157. Peningkatan adopsi sertifikasi halal dapat dilakukan dengan memanfaatkan perguruan tinggi negeri sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), disertai dengan insentif dan fasilitas finansial bagi pelaku usaha UKM.The obligation to carry out halal certification for products sold in Indonesia is one of the important points regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Five years after the enactment of the law, less than 1% of the 26,073,819 SME units in Indonesia already have halal certification. To increase halal certification from the SME sector, research is needed to identify the driving and inhibiting factors for SME business actors to obtain halal certificates. By using the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) based on the Analytic Network Process (ANP), this study uses expert opinion as the basis for research and produces the most influential driving and inhibiting factors and strategies to increase halal adoption. certificate for SMEs. The Knowledge of Halal Standardization Factor is the biggest inhibiting factor with a weight of 0.924 and the Halal Market Development Factor as the largest supporting factor with a weight of 0.157. Increasing adoption of halal certification can be done by utilizing state universities as Halal Inspection Institutions (LPH), accompanied by incentives and financial facilities for SME business actors."

"Kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman yang diamanatkan UU No. 33 Tahun 2014 akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Sayangnya, jumlah sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman masih sangat rendah ditengah kejaran batas waktu yang semakin dekat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan sertifikasi halal pada produk UMK makanan dan minuman di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan hybrid untuk menganalisis faktor-faktor strategis internal dan eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang terdapat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman melalui self declare secara kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan kuantitatif bobot dan rating pada matrik IFAS, EFAS, IE, dan SWOT untuk menemukan posisi strategis serta alternatif strategi yang dapat diterapkan. Analisis diakhiri dengan QSPM yang mengerucutkan alternatif strategi yang ada dalam satu posisi strategis yang sama menjadi satu strategi konkret yang diprioritaskan untuk  mengoptimalkan sertifikasi halal produk UMK makanan dan minuman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memperkuat jaringan kolaborasi antar stakeholder dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMK tentang urgensi sertifikasi halal merupakan strategi prioritas pertama yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan sertifikasi halal.

---

The obligation to be halal certified for food and beverage products mandated by Law No. 33 of 2014 will end on October 17, 2024. Unfortunately, the number of halal certification for MSEs food and beverage products is still very low amid the pursuit of an approaching deadline. This study aims to analyze strategies that can be implemented to optimize the implementation of halal certification for MSEs food and beverage products in Indonesia. This research employed a hybrid approach to analyze internal and external strategic factors in the form of strengths, weaknesses, opportunities, and threats contained in the implementation of self declare halal certification of MSEs’ food and beverage products qualitatively, followed by quantitative calculations of weights and ratings on the matrix IFAS, EFAS, IE, and SWOT to determine strategic positions and alternative strategies that can be implemented. The analysis concludes with QSPM, which narrows down alternative strategies that occupy the same strategic position into a concrete strategy prioritized to optimize halal certification for MSEs’ food and beverage products in Indonesia. The results of the study show that strengthening collaboration networks between stakeholders by utilizing information technology to increase outreach and education to MSEs about the urgency of halal certification is the priority strategy that can be implemented to optimize halal certification."

"ABSTRAKBagaimanapun juga peri kehidupan manusia itu berputar di sekitarkepentingannya dan lingkungan hidupnya. Secara alamiah setiap manusia memilikikecenderungan untuk terus memenuhi kebutuhan hidupnya baik sesaat dan juga jangkapanjang. Seiring dengan itu, sebagian manusia dikodrati dengan daya kreasi dankreativitas yang tinggi sehingga berkemampuan untuk menciptakan sesuatu yangberguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, meskipun disadari pula bahwa hanyasebagian kecil manusia yang memiliki keunggulan untuk memproduksi barang-baranguntuk keperluan kehidupan. Sementara itu, sejumlah besar lainnya hanya mampumenikmati langsung produk-produk yang diciptakannya itu. Dalam keadaan demikianlahirlah sebuah siklus yang saling menentukan antara satu sama lainnya, yang hinggakini lebih dikenal dengan istilah produsen di satu sisi dan konsumen pada sisi lainnya.Kepentingan konsumen memang merupakan titik sentral perhatian konsumen. Betapatidak, hampir seluruh kegiatan seorang individu konsumen, dengan memeras otak, danadan tenaga sepanjang hampir seluruh usianya adalah untuk memenuhi tanggungjawabnya pada keluarga dan rumah tangga. Suatu hal yang tidak adil apabila hasil jerihpayahnya yang ia peroleh dengan membanting tulang dan pikiran, sirna begitu sajakarena barang atau jasa ia peroleh tidak bermanfaat (karena mutu tidak sesuai denganinformasi yang ia terima, kurang dalam volume, atau bahkan mengandung cacat tertentuyang menyebabkan ia dapat bukan saja kehilangan harta bendanya tetapi mungkin pulajatuh sakit atau kehilangan jiwanya).Bagi Indonesia, negeri yang mayoritas muslim ini (85%), belum menemukan formatyang pasti. Konsumen muslim masih diwarnai ketidakpastian apakah suatu produkmakanan dan minuman yang dikonsumsinya benar-benar halal, atau justru mengandungunsur haram. Kalaupun muncul format, sayangnya, sepertinya bukan hanya sekedaruntuk melindungi konsumen (muslim) secara umum, tetapi justru ada interest lain yangsangat dominan, yaitu dengan munculnya Surat Keputusan Menteri Agama (SK Menag)Nomor 518 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Pedoman dan Tata CaraPemeriksanaan dan Penetapan Pangan Halal; SK Menag Nomor 519 Tahun 2001 tanggal30 Nopember 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal; dan SKMenag Nomor 525 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Penunjukan PerumPeruri sebagai Pelaksana Pencetakan Label Halal. Hal ini menimbulkan kotroversi, disatu sisi pihak pemerintah dengan Stikerisasi Label Halal bermaksud melindungikonsumen Muslim dari produk makanan dan minuman dalam kemasan dari produkpangan yang tidak halal, tetapi di satu sisi kalangan DPR, Lembaga SwadayaMasyarakat, pengusaha, dan masyarakat lainnya merasa keberatan dengan alasan darilegalitas, teknis pelaksanaan, biaya tinggi, tidak kompetitif, dan sebagainya.;"

"

ABSTRAK

Makanan halal merupakan aspek terpenting bagi konsumen Muslim. Konsep halal yang diperhatikan tidak hanya masalah bahan baku yang terbebas dari unsur haram, namun juga seluruh aspek mulai dari bahan baku sampai cara memprosesnya yang menentukan halal tidaknya suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk melihat intensi atau minat beli konsumen Muslim terhadap makanan halal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior, dimana dari teori tersebut akan digunakan  3  (tiga) variabel independen untuk meneliti minat atau intensi, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior), norma subyektif dan kontrol perilaku. Selain ketiga variabel tersebut, digunakan juga variabel tambahan yaitu religiusitas dan kesadaran halal. Melalui penelitian ini akan dilihat apakah variabel religiusitas, kesadaran halal, sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi membeli makanan halal. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 198 responden, dan metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan software AMOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subyektif berpengaruh terhadap intensi membeli makanan halal, sedangkan religiusitas, kesadaran halal dan kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap intensi membeli makanan halal

 

 

---

ABSTRACT

 

Halal food is an essential aspect of Muslim consumers. The halal concept is concerned not only with raw materials that are free from illicit elements but also all aspects ranging from raw materials to how to process them that determine whether or not a halal product. This study aims to look at the intention of buying interest of Muslim consumers towards halal food. The study is built through the Theory of Planned Behavior, in which the author will use three independent variables to examine interests or intentions, namely, attitude towards behavior, subjective norms, and behavior control. Besides these three variables, additional variables are also used, namely religiosity and halal awareness. Through this research, it will be seen whether the variables of religiosity, halal awareness, attitudes, subjective norms, and  behavior control have a positive and significant effect on the intention to buy halal food. The number of samples in this study was 198 respondents, and the data analysis method used was Structural Equation Modeling (SEM) using AMOS software. The results showed that subjective attitudes and norms affect the intention to buy halal food, while religiosity, halal awareness, and behavior control do not affect the intention to buy halal food.

 

"

"Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang besar untuk produk makanan halal. Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan produk makanan halal melalui e-commerce mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan sertifikasi halal memengaruhi intensi pembelian melalui e-commerce sekaligus melihat peran halal product knowledge sebagai moderator. Penelitian dilakukan secara eksperimental kepada 284 partisipan berusia 18 – 25 tahun yang beragama Islam. Manipulasi dilakukan dengan memberi gambar produk bersertifikasi dan tidak bersertifikasi halal kepada partisipan, kemudiam dilakukan pengukuran terhadap halal product knowledge serta intensi konsumen. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok penelitian. Halal product knowledge juga tidak berperan sebagai moderator, namun mempunyai pengaruh langsung terhadap intensi pembelian melalui e-commerce. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian terkait topik produk halal kedepannya. Selain itu, pengetahuan pada konsumen secara luas tentang produk halal perlu ditingkatkan sejalan dengan maraknya e-commerce.

---

As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia is a significant market for halal food products. In recent years, there has been a significant growth in halal food product sales through e-commerce. This study aimed to determine the effect of halal certification existence on purchase intention through e-commerce, while also looking at the role of halal product knowledge as a moderating variable. The study was conducted using experimental design to 284 Muslim participants with age ranged from 18 to 25 years old. Manipulation was done by randomly assigning two types of products, halal certified and not halal certified, to the participants, followed by measuring the other two variables. The result showed that there is no significant difference between the two groups. Furthermore, halal product knowledge was not proven as a moderating variable, yet it has a direct influence on purchase intention through e-commerce. This research was expected to serve as a reference for the future development of studies related to halal products. Additionally, consumer knowledge regarding halal products needs to be enhanced, in line with the increasing popularity of e-commerce."