Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis di selat Taiwan merupakan peristiwa yang dapat membawa hubungan antara dua negara besar di kawasan Asia Pasifik mengarah ke dalam konflik. Kedua negara tersebut yakni Amerika Serikat -- yang merupakan satu-satunya kekuatan global dan negara adi daya yang masih tersisa pasca perang dingin -- dan RRC -- yang merupakan kekuatan regional yang mulai tumbuh menjadi negara yang mempunyai potensi menjadi negara adi daya. Karena itu, isu Taiwan merupakan salah satu isu yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara besar tersebut, selain masalah-masalah lainnya seperti, hak-hak asasi manusia, proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, perdagangan dan sebagainya.Taiwan secara de facto merupakan negara berdaulat tetapi secara de jure bukanlah negara yang merdeka, karena Taiwan tidak mendapat pengakuan intemasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, terutama dari PBB. Ditambah lagi, Amerika Serikat telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan pindah ke RRC, walaupun tetap mempertahankan hubungan informalnya dengan Taiwan melalui Taiwan Relations Act.Sebagai negara adi daya, Amerika Serikat mempunyai peranan dalam menentukan masa depan Taiwan. Tetapi politik domestik Amerika Serikat yang mempunyai banyak kelompok kepentingan yang selalu berusaha mempengarnhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sehingga turut menentukan apa yang akan terjadi di lintas selat Taiwan.Di lain pihak, RRC juga ikut menentukan masa depan Taiwan dengan menyatakan bahwa Taiwan merupakan "bagian" dari wilayah RRC dan untuk mempertahankannya bila perlu dengan menggunakan kekuatan militer,Krisis di selat Taiwan pada tahun 1995/1996 dan tahun 1999/2000 mendapat reaksi yang berbeda dari pemerintah Amerika Serikat. Dalam krisis pertama, pemerintah Amerika Serikat menempatkan dua kapal induknya ke lokasi krisis sehingga dapat memicu perang terbuka, sedangkan pada krisis yang kedua pemerintah Amerika Serikat hanya menyampaikan keprihatinannya saja kepada RRC. Dalam dua krisis tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengarnbil tindakan yang bertolak belakang, di mana pada krisis pertama tindakannya menyampaikan pesan lebih tegas kepadaRRC sedangkan yang kedua lebih lunak.Pengaruh dari dalam negeri Amerika Serikat seperti Kongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan dan kepentingan kelompok lainnya yang tentunya mempengaruhi perbedaan tersebut. Selain itu, kondisi domestik RRC sendiri turut pula mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap RRC dalam menghadapi dua krisis yang terjadi di selat Taiwan tersebutPenulis menerapkan kerangka pemikiran dari Kegley dan Wittkopf mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurut Kegley dan Wittkopf, proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi faktor-faktor internal (domestik) dan faktor-faktor ekstemal. Kedua sumber tersebut merupakan input yang masuk ke dalam Decision Making Process politik luar negeri Amerika Serikat. Kemudian, dari input tersebut akan keluar output berupa kebijakan Amerika Serikat terhadap RRC.Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor internal (domestik) seperti KCongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan, kepentingan kelompok lainnya dan sebagainya, ditambah faktor-faktor eksternal yakni perubahan yang terjadi di RRC telah merubah sikap pemerintah Amerika Serikat pada krisis yang terjadi di selat Taiwan 1999-2000. Karena pada krisis tahun 1995/1996, pemerintah Amerika Serikat berani berisiko terjadi konflik dengan RRC."

"Tesis ini membahas tentang Analisis Framing pemberitaan Al-Jazeera mengenai kebijakan luar negeri Qatar terhadap Mesir di masa Arab spring 2011. Penelitian ini ingin menjawab dua permasalahan. Pertama, perihal bagaimana Al-Jazeera memberitakan Arab spring 2011 di Mesir. Kedua, Perihal keterkaitan pemberitaan Al-Jazeera dengan kebijakan luar negeri Qatar terhadap Mesir di masa Arab spring 2011. Ada dua teori yang digunakan untuk mengkaji, yaitu teori framing milik Pan dan Kosicki, serta teori peran media dalam kebijakan luar negeri milik Naveh. Adapun metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan studi pustaka library research dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa Al-Jazeera memberitakan Arab spring 2011 di Mesir lebih cenderung pro revolusi dan mencitrakan buruk kepada rezim Husni Mubarak dari hasil pemberitaan selama masa revolusi, baik dari segi bahasa, retorika, dan gambar yang dicantumkan. Hasil dari pemberitaan itu turut mempengaruhi kebijakan luar negeri Qatar atas Mesir pasca revolusi dengan mengirimkan bantuan baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung.

---

This thesis discusses about Framing Analysis of Al Jazeera Coverage About Qatar Foreign Policy Toward Egypt in Arab Spring 2011. The research intends to answer two research questions. First, how did Al Jazeera report about Arab Spring 2011 in Egypt Second, how was role of Al ndash Jazeera in Qatar foreign policy decision making process to Egypt in Arab Spring 2011 There are two theories which are used in analysis, which are framing theory of Pan and Kosicki, then the theory of role of media in foreign policy of Naveh. Researcher uses descriptive analysis approach of qualitative method of analysis, collection of data is by using library research and interview. This thesis found that Al Jazeera rsquo s report of Egypt Arab Spring 2011 preffered on revolution and created bad image of Hosni Mubarak regime. It is concluded from all of Al Jazeera news during Arab Spring, from its language, rhetoric and also from the picture attached. Al Jazeera news also influenced Qatar foreign policy to Egypt after the revolution both direct or indirectly."

"Penulisan ini akan memfokuskan perhatian pada perbandingan kebijakan Bush dan Clinton periode 1989-1996 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti institusional setting (kelembagaan bail( Presiden maupun Badan Eksekutif), Kongres, lingkup sosial, media massa dan faktor ideologi dan munculnya masalah-masalah dalam domestik Cina seperti HAM, Ekonomi (defisit perdagangan dan hak cipta), Taiwan maupun militer.Pembahasan perbandingan kebijakan Bush dan Clinton pada dasarnya bermuara pada hubungan antara AS dan RRC yang timbul sebagai akibat dari strategic triangle yang dibentuk oleh Presiden Nixon melalui kunjungan bersejarah ke Beijing dan Moskwa tahun 1973. Hubungan AS-RRC berkembang menjadi suatu kemitraan strategis yang terbina oleh ketakutan bersama terhadap kekuatan Siviet pada masa Brezhnev. Belakangan kemitraan tersebut pecah karena hilangnya ancaman Soviet, terjadi peristiwa Tiannanmen dan munculnya Cina sebagai negara adidaya yang potensial.Kerangka pemikiran penulisan tesis ini adalah bagaimana kebijakan kedua pemimpin tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal AS sendiri dan pada saat yang sama juga sebagai respon terhadap kebijakan-kebijakan internasional (faktor eksternal RRC).Kondisi internal yang meliputi lingkungan sosial, lembaga-lembaga/institusi, dan karakteristik pengambilan keputusan menurut Kegley dan Witkoft merupakan input bagi proses pengambilan kebijakan luar negeri Bush dan Clinton dan seluruh proses tersebut mengubah input menjadi kebijakan terhadap lingkungan eksternal yang menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan dalam mencapai tujuan nasionalnya.Masalah-masalah HAM, ekonomi, Taiwan, dan militer Cina merupakan masalah luar negeri yang paling sulit ditanggulangi oleh pemerintah AS khususnya pada masa Clinton dan Bush karena berkaitan erat dengan persepsi-persepsi yang tumbuh di dalam negeri AS sendiri baik itu dari kelembagaan pemerintahan AS maupun persepsi lingkungan Sosial (opini publik yang dituangkan dalam media massa).Terlihat bahwa dalam menetapkan kebijakan luar negerinya, baik Bush maupun Clinton menggunakan instrumen/alat seperti kebijakan yang berasal dari pengaruh social environment dan institusional setting yang meliputi opini publik, Kongres, maupun perbedaan ideologi (Partai Republik - kubu Bush dan Partai Demokrat - kubu Clinton) yang dituangkan dalam pemberitaan media massa cetak maupun elektronik turut mempengaruhi langkah kebijakan yang diambil kedua pemimpin tersebut. Kebijakan Bush maupun Clinton dalam banyak hal seringkali mengkaitkan isu-isu HAM, dan demokrasi maupun isu Taiwan dalam masalah domestik negeri tirai bambu tersebut untuk menekan Cina dalam mencapai apa yang menjadi tujuan Polugri AS."

"Tulisan ini berusaha menggambarkan kondisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presidennya yaitu George W. Bush. Kebijakan yang dilakukannya melahirkan kontroversi baik di dalam negeri maupun di lingkungan ekstenalnya. Meskipun demikian Presiden Amerika Serikat melakukan kebijakan luar negerinya dengan faktor-faktor yang dianggapnya sangat determinan. faktor-faktor yang mempengarubjn kebijakan tersebut di antaranya adalah keamanan nasionai, ekonomi dan politik. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada waktu perang teluk pertama di masa pemerintahan George Bush Senior selalu mengedepankan multilateralisme. Namun sebelum peristiwa 11 September 2001 unilateralisme Amerika Serikat lebih berorientasi ke dalam, yaitu untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat secara langsung, tanpa mengubah tatanan internasional yang berlaku. Situasi berubah setelah serangan teroris yang menghancurkan WTC mempermalukan negara adidaya tersebut, dan membuatnya untuk pertama kali merasa sangat terancam dan tidak berdaya. Dengan menggunakan kekuatan militernya yang tak tertandingi kebijakan unilateralisme Amerika Serikat akhimya diarahkan ke luar, tidak saja untuk menghancurkan ancaman atau potensi ancaman, tetapi juga untuk mengubah lingkungan strategis sesuai perspektif dan kepentingan Washington. Di antara perubahan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan invasi ke Irak yang menggunakan dalih dan dalil yang harus dipertanyakan ulang (unilateralisme) dan ini dilakukan karena Amerika Serikat mernpunyai kekuatan hegemoni dalam bidang militer dan ekonomi.Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengapa terjadi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak Pasca Tragedi WTC tahun 2001-2003. Adapun teori yang digunakan adalah tentunya erat kaitannya dengan kepentingan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Hipotesa penelitian ini adalah setelah terjadinya Tragedi WTC 11 September 2001 Amerika Serikat memandang penting untuk menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi dan politik, maka negara ini melakukan perubahan kebijakan luar negerinya dari multilateral ke unilateral.Paparan tulisan ini menggunakan metode penelitian eksplanatif yang berusaha menerangkan kausalitas yang terjadi di dalamnya, dalam hal ini penyebab terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush Pasca Pemboman WTC Terhadap Irak 2001-2003."

"ABSTRAKLetak geografis kawasan Asia Tenggara yang sangat strategis baik secara geogrfis, strategi militer maupun potensi ekonominya, telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sengketa dari kepentingan kepentingan global negara-negara besar selam Perang Dingin. Sebagai akibatnya, stabilitas keamanan di kawasan ini sering goncang bahkan dapat membahayakan perdamaian dunia. Konflik intern suatu bangsa atau negara dalam mencari identitasnya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sering dimanfaatkan oleh negara-negara adikuasa sebagai kesempatan untuk menenamkan pengaruhnya. Itulah sebabnya, persaingan adikuasa di Asia Tenggara yang sering diiringi dengan konflik senjata itu, telah mempengaruhi arah perkembangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.Perkembangan keadaan di Asia Tenggara dimana persaingan antara negara adikuasa semakin meningkat di era 1970-an, telah menyebabkan negara-negara ASEAN menambahkan politik sebagai bidang kerja sama disamping bidang ekonomi, sosial dan budaya. Melalui deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), ASEAN juga memperjuangkan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral."

"Saat ini, Aktivitas pemasaran yang sudah begitu kreatif di era globalisasi saat ini, sudah berkembang sangat pesat. Dapat dilihat salah satu alat pemasaran yang kita kenal sebagai strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran dalam penerapannya menggunakan suatu tools yang discbut komunikasi pcmasaran terpadu atau integrated marketing communication (IMC). Dalam LMC, pemasar tidak terbatas hanya menggunakan satu elemen tertenlu, tetapi juga dapat menggunakan beberapa elemen sekaligus untuk hasil yang lebih optimal. Dunia pemasaran dewasa ini sudah dapat menerima bahwa komunikasi pemasaran dapat membentuk brand awareness dan brand image untuk membangun dan memperkuat brand equily.

---

Now, Marketing Activities become creative and providing rapidly and. We have seen for either tool that we know as marketing communication strategy, that called integrated marketing Communication or IMC. In IMC there are no limited using, but also the marketer could implement a few strategy to achieve optimum result. Marketing world can have accepted fact, that marketing communication can inform brand awareness and brand image in developing and strengthen brand equity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimanakah Integrated Marketing Communication (IMC) yang terdiri dari advertising, personal selling, sales promotion, public relations & publicity, direct marketing, serta interactive marketing dapat mendorong terjadinya keputusan pembelian konsumen produk elektronik rumah tangga. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapat dari kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku teks, internet dan jurnal.Dari hasil analisis yang diuji didapat public relations dan direct marketing berpengaruh positif dan paling mempengaruhi terhadap keputusan pembelian produk elektronik. Sedangkan advertising, personal selling, sales promotion serta interactive marketing juga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk elektronik rumah tangga tetapi tidak setinggi dua bauran komunikasi lainnya. Hal ini berarti keputusan pembelian produk elektronik rumah tangga lebih dipengaruhi oleh public relations dan direct marketing.

---

This study aims to examine how the effect of Integrated Marketing Communication (IMC) which consisting of advertising, personal selling, sales promotion, public relations and publicity, direct marketing, and also interactive marketing can be pushed the occurrence of the decision of purchase for consumer electronics products. The data which has been used in this study is the primary data obtained from questionnaires, while secondary data obtained from textbooks, internet and journals.From the results of analysis which has been tested in the end we obtained findings public relations and direct marketing, have most positive influence on purchasing decisions of electronic products. While advertising, personal selling, promotion and interactive marketing are also a positive influence on purchase decisions electronic products but not as high as two other communications mix. This that an electronic product purchasing decisions are more influenced by public relations and direct marketing."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis politik luar negeri AS terhadap proses demokratisasi serta perjuangan kelompok FSA (Free Syirian Army) dan SNC (Syirian National Council) dalam upaya menjatuhkan kediktatoran rezim Bashar Al-assad yang telah berkuasa selama 16 tahun di Suriah. Paradoksnya adalah bahwa selama terjadinya konflik antara kelompok oposisi dan rezim Assad yang didukung oleh kekuatan militer Rusia, Amerika Serikat sebagai pendukung demokrasi di dunia tidak memberikan suatu reaksi yang tegas terhadap tindakan rezim Suriah. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori pilihan rasional, rasional aktor model dan kepentingan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa Politik luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama dalam memperjuangkan demokrasi di Suriah cenderung beralih ke politik minimalis dari politik maksimalis. Tesis ini menyimpulkan bahwa, Peralihan paradigma politik tersebut disebabkan Suriah tidak mempunyai arti strategis bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat di Timur-Tengah.

---

ABSTRACTThis tesis analyzes US foreign policy towards the democratization process and the FSA (Free Syirian Army) and SNC (Syirian National Council) effort to topple the Bashar Al-Assad dictatorship regime that has ruled for 16 years in Syria. The paradox is that during the conflict between the opposition and Assad's regime that has been supported by the military power of Russia, US support of democracy in the world does not give an explicit reaction against the actions of the Syrian regime. Using qualitative approach and the theorotical framework of rational choice, rational actor models and national interest. This study finds that under Barack Obama‟s presidency in the fight for democracy in Syria US foreign policy is likely to turn from political maximalist to political minimalist. The study concludes that, this political paradigm shift happens because Syria does not have a strategic significance for US national security interests in the Middle East"