Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan pada otonomi daerah, membawa konsekwensi logis terhadap tuntutan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di berbagai bidang. Kebijakan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah hamslah diartikan sebagai peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu tidak ada pilihan Iain kecuali memberikan perhatian yang seksama tentang arti penting kompetensi sumber daya manusia aparatur di daerah untuk terus menerus ditingkatkan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam konteks ini permasalahan yang muncul adalah sejauh mana tingkat kompetensi sumber daya manusia aparatur yang ada pada saat ini untuk menunjang kebijakan yang dimaksud. Kemudian seberapa jauh sumber daya manusia aparatur dalam memahami berbagai aspek desentralisasi dan identifikasi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur tersebut sehingga semua itu dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat pengusaan kompetensi berdasarkan konsep kompetensi generik Civil Service Coiiege terhadap 30 orang pegawai negeri sipil golongan III di lingkungan Sekretariat Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantn Selatan. Pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah bersifat kualitatif, dengan juga melakukan studi kepustakaan terhadap teori-teori yang relevan dan melakukan pengamatan dan observasi serta melakukan serangkaian wawancara dengan 30 orang responden yang dipilih secara purposive sampiing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Berdasarkan hasil penelitian disimpuikan bahwa gambaran tentang persepsi pegawai tentang kompetensi secara generik berdasarkan konsep kompetensi Civil Service College sudah cukup memadai. Kemudian tingkatpemahaman para pegawai terhadap konsep desentralisasi sudah cukupmemadai."

"Konsep kompetensi telah digunakan dalam bidang-bidang industri. Penerapan konsep kompetensi dimulai sejak penelitian McClelland tahun 1973 menunjukkan bahwa kompetensi dipercaya sebagai faktor kunci dalam keberhasilan seseorang di dalam pekerjaannya. Identifikasi kompetensi yang tepat memiliki nilai prediksi yang cukup valid terhadap kinerja seorang karyawan. Di dalam industri penerbangan telah di luar negeri telah banyak digunakan standar komptensi. Namun di Indonesia belum ada standar kompetensi pilot. Padahal standar tersebut perlu dibuat demi tercapainya keselamatan penerbangam. Peneliti tertarik memfokuskan penelitian pada PT. Dirgantara Air Service (PT.DAS) karena PT. DAS merupakan satu-satunya perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan penerbangan perintis sejak tahun 1993. Suatu penerbangan perintis dilakukan pada medan yang ganas seorang pilot akan menghadapi kondisi cuaca yang cepat berubah, kabut tebal yang menghalangi jarak pandang minimal, gunung-gunung bukit-bukit yang menjulang dan lain sebagainya Keadaan-keadaan ini membutuhkan keterampilan-keterampilan yang prima dari pilot (yang tercakup di dalam kompetensinya). Selain itu, peneliti tertarik meneliti mengapa pilot-pilot baru PT.DAS kinerjanya kurang memuaskan. Terhadap permasalahan ini peneliti mengusulkan untuk menerapkan seleksi berdasarkan kompetensi. Seleksi berdasarkan kompetensi menjamin perusahaan merekrut pilot yang tepat sesuai maktelistik yang di pemyamtkan perusahaan dan memberikan kinerja optimal di dalam pekerjaannya. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pemegang jabatan, atasan pemegang jabatan dan manajemen puncak."

"Pada awal berdirinya tahun 1987, PT. Ax merupakan salah satu Divisi di PT. AK (Persero) yang dibuat lmtuk mendukung ketersediaan material (beton cair) yang akan digunakan oleh PT. AK dalam menjalankan bisnisnya sebagai suatu perusahaan kontraktor bangunan dan jalan milik negara. Saat ini, sejalan dengan adanya himbauan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai keharusan Badan Usaha Milik Negara untuk kembali ke core-business nya, maka PT. AK memutuskan untuk melepaskan divisi-divisinya yang non-kontraktor, termasuk didalamnya PT. Ax. Maka mulai tanggal 1 Juli 2002, PT. AK memberlakukan PT. Ax sebagai anak perusahaan. Perubahan status ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap PT. Ax, antara lain dalam struktur organisasi, segi pemasaran, financial, dll.- Semula dari struktur organisasi PT. Ax merupakan divisi dan menjadi bagian dan PT. AK, sekarang ia merupakan anak perusahaan dan menjadi ‘entitas’ sendiri. - Segi pemasaran dimana dulu sebagai divisi pendukung PT. AK, PT. Ax tidak melakukan kegiatan pemasaran karena lebih banyak berperan sebagai pihak yang harus memenuhi kebutuhan produksi material dari PT. AK dan PT. AK merupakan captive market bagi PT. Ax. Saat ini PT. Ax harus aktif dan agresif melakukan kegiatan pemasaran karena sudah tidak ada lagi kewajiban bagi PT. AK untuk menggunakan beton cair dari PT. Ax."

"Salah satu masalah kependudukan di Propinsi Lampung khususnya, bahkan Indonesia pada umumnya, adalah pengangguran. Penyebab utama pengangguran adalah akibat dari peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Sehingga kebutuhan untuk bekerja terus meningkat, sedangkan penyediaan kesempatan kerja dilain pihak sangat terbatas. Dari gap kedua sisi itu muncul pengangguran. Akibat pengangguran yang semakin meningkat dari waktu ke waktu akan menimbulkan masalah social dan ekonomi yang pada akhirnya akan mempunyai dampak luas terhadap pembangunan. Misalnya tingkat upah riel yang diterima para pekerja menjadi semakin rendah. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa, jumlah penawaran tenaga kerja jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan permintaan, sehingga terjadilah excess supply dan akan menyebabkan upah menjadi rendah. Akan tetapi karena faktor kebutuhan untuk hidup, para angkatan kerja bersedia menerimanya. Pemberian upah rendah yang berlangsung cukup lama, dapat mengurangi gairah kerja mereka. Hal ini tercermin pada penurunan jumlah jam kerjanya. Karena kebutuhan hidup tidak mencukupi, akibatnya pekerja akan mencari tambahan penghasilan dengan menambah jumlah jam kerja di luar pekerjaan utama. Akibat lain yang muncul adalah penurunan pada produktivitas kerja. Kendatipun produktivitas yang rendah dapat pula disebabkan oleh kualitas pekerja yang rendah, misalnya tingkat pendidikan yang rendah. Kualitas pekerja yang berbeda, akan menghasilkan output yang berbeda, sehingga upah yang diterimapun akan bervariasi. Bagi tenaga kerja yang tidak/belum memperoleh pekerjaan tetap, sebagian akan menciptakan lapangan kerja sendiri di sektor informal yang memiliki jam kerja tidak tetap. Sebagian lainnya akan bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak menerima upah, sambil mencari pekerjaan yang sesuai dengan upah minimal yang diharapkan. Gambaran di atas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara penghasilan upah dengan jumlah jam kerja yang dialokasikan untuk bekerja yang disebut pola penawaran tenaga kerja. Hal seperti itu pernah dikemukakan oleh Becker (1964), bahwa jumlah waktu untuk bekerja belum pernah sampai 24 jam sehari semalam. Berarti sebagian waktu digunakan untuk bekerja, dan sisanya untuk leisure. Alokasi waktu untuk bekerja dan leisure ini sangat ditentukan oleh tingkat upah yang diterima. Beranjak dari Becker inilah terjadi perkembangan yang luas dalam teori penawaran tenaga kerja baik secara matematis maupun secara grafis diantaranya oleh Henderson dan Quand, Cobb-Douglass. Untuk melihat hubungan jam kerja dan tingkat upah di atas, penulis telah mencoba meneliti kondisi yang ada di Lampung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata antara jam kerja dan upah mempunyai hubungan yang sangat erat dan signifikan pada tingkat a = 0.01. Hubungannya berbentuk parabola yang membuka ke atas. Pola hubungan tersebut ternyata tidak berubah, walaupun telah dikontrol oleh variabel pendidikan, jenis kelamin, kotadesa, umur, dan dependensi ratio (deprat). Dari penelitian ini, diperoleh beberapa temuan diantaranya adalah : Terdapat perbedaan pola penawaran tenaga kerja antar kelompok pendidikan di Lampung. Dari hasil perhitungan memberikan informasi, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah jumlah jam kerjanya, namun antara tingkat upah dan jenjang pendidikan mempunyai hubungan yang positip. Gejala ini menunjukkan bahwa di Lampung terjadi under utilisasi pada kelompok pendidikan yang lebih tinggi, karena pada kelompok pekerja yang memiliki pendidikan lebih tingi jumlah jam kerjanya lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok pekerja yang berpendidikan rendah. Walaupun sudah dikontrol oleh variabel tempat tinggal pekerja (di kota atau di desa), ternyata hubungan tersebut tidak berubah. Namun secara deskripitif jumlah jam kerja dan upah yang diterima oleh pekerja di kota lebih tinggi dibandingkan dengan di desa, hanya saja pola penawaran tenaga kerja antara di kota dan di desa tidak mempunyai perbedaan yang nyata. Demikian pula setelah dikontrol dengan variabel jenis kelamin, pola hubungannya tidak mengalami perubahan, namun demikian secara deskriptif jumlah jam kerja dan tingkat upah yang diterima oleh pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja wanita, tetapi pola penawaran tenaga kerja antara pria dan wanita juga tidak memiliki perbedaan yang nyata."

"Salah satu jenis biaya dalam proyek konstruksi yang perlu diperhatikan adalah Direct Cost atau biaya lansung yang terdiri dan biaya tenaga kelja, material, peralatan proyek, sub kontraktor, serta over head lapangan.Yang akan dibahas disini adalah mengenai penyebab penyimpangan pada biaya tenaga kerja. Dimaua biaya untuk tenaga kelja ini mulai dari tenaga kelja di kantor hingga buruh konstmksi yang meliputi mandor, tukang, serta pembantu tukzmg atau kenek.Sangat penting bagi sebuah perusahaan konstruksi untuk memperhatikan penyimpangan kinelja biaya proyek konstruksinya dibidang tenaga kelja untuk menghindari cost overrun, model ini dibuat untuk mengetahui resiko-resiko pada proyek konstruksi dari yang besar sekali pengaruhnya pada proyek sampai yang kecil pengaruhnya.Proses analisa resiko yang dilakukan pada sumber-sumber resiko pada penelitian ini yaitu dengan analisa non-statistik dan statistik. Analisa non-statistik terbagi dua tahap yaitu analisa resiko secara kualitalif dengan menggunakan matriks analisa resiko, Serta analisa kuantitatif dengan menggunakan metode AHF.Analisa statistilc terbagi atas analisa korelasi dan regresi, dan diteruskan dengan simulasi Monte Carlo pada variable signifikan hasil analisa korlasi dan regresi. Setelah itu dilakukan pula uji Kruskal Wallis pada variable resiko dengan lima parameter penelitian, yaitu: kepemilikan, kualifikasi, ISO, jumlah lantai, dan nilai proyek.Dari hasil analisa non-statistik didapat resiko yang signiflkan, antara lain: 'tambahan waktu lembur akibat pengadaan lembur yang tidak direncanakan' dan 'penambahan skop pekrjaan akibat spesifikasi kerja dan kriteria yang kurang jelas.Dari hasil analisa statistik temyata didapat resiko yang signifikan yang berbeda dengan analisa non-staristik, hasilnya antara Iain: 'tambahan waktu karena pekelja mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan yang diakibatkan penjelasan tingkat tanggungjawab dan fungsi dari masing-masing tenaga kelja kurang lengkap."

"Tesis ini bertujuan menunjukkan bahwa kemunculan dan beroperasinya kejahatan terorganisasi terhadap TKI dapat terjadi karena lemahnya posisi TKI baik secara sosial terlebih secara hukum dalam Struktur Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kejahatan terorganisasi terhadap TKI merupakan kejahatan yang memiliki pola yang selalu mengikuti eksistensi pola pengelolaan penempatan TKI itu sendiri, dimana keberadaannya sengaja diorganisir secara rahasia oleh orang-orang yang memiliki legalitas formal untuk mengelola penempatan TKI ke luar negeri. Untuk mempertahankan kelanggengan tindak kejahatannya, para pelaku menjalin hubungan kolusi dengan berbagai pihak, baik yang memiliki otoritas formal maupun informal. Pihak-pihak yang memiliki otoritas formal meliputi oknum anggota Polisi, TNI, Depnaker, Depkeh: Dephub, Pemda, DPRD, oknum pegawai Bank, dan lain-lain. Sedangkan pihak yang memiliki otoritas informal terdiri atas oknum warga masyarakat yang memiliki modal, Wartawan, LSM, dan Tokoh Masyarakat.Adanya hubungan yang bersifat kolusi antara para pelaku kejahatan terorganisasi dengan aparat hukum dan aparat lainnya menunjukkan bahwa praktek kejahatan teroganisasi berbaur dengan tingkah laku hukum dan lebih bergantung pada kerjasama politik. Oleh karenanya eksistensi kejahatan terorganisasi lebih berbahaya karena mampu mempengaruhi aparat publik dalam mengambil kebijakan. Kenyataan demikian mengukuhkan pendapat Massimo Pavarini yang menyebutkan bahwa kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang lebih teratur, lebih berbahaya, lebih bercampur dengan tingkah laku hukum dan lebih bergantung pada kerjasama politik (David Nelken:48-50).Sasaran utama para pelaku kejahatan terorganisasi terhadap TKI pada tahap pemulangan adalah valuta asing yang dibawa oleh TKI sekembalinya mereka dari bekerja di luar negeri, yang umumnya dalam bentuk tunai atau kertas berharga. Jenis kejahatan yang paling sering menimpa TKI adalah penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pemerasan seperti termuat dalam pasal 368 KUHP. Para pelaku mengemas tindak kejahatan dengan menjalin hubungan simbiotis dengan ekonomi yang legal/sah, yang diwujudkan dalam bentuk usaha penukaran valuta asing, penjualan barang souvenir, elektronik dan atau perhiasan. Kejahatan penipuan dan atau pemerasan juga ditampilkan dengan melakukan rakayasa kerusakan kendaraan dan atau perampokan serta pemalakan.Keengganan TKI memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan penyimpanan dan pengiriman uang yang diperolehnya selama bekerja di luar negeri serta kebiasaan TKI membawa uang dalam bentuk tunai memberi andil dominan bagi merajalelanya kejahatan terhadap TKI. Hal lain yang turut menjadi penyumbang bagi merajalelanya kejahatan terhadap TKI adalah celah-celah sistem pengelolaan pemulangan TKI yang belum mampu memberikan jalan keluar terhadap akar masalah yang sesungguhnya, yaitu pengamanan uang yang dibawa oleh TKI. Akibatnya, TKI tidak hanya sekedar dirugikan melainkan juga tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya guna peningkatan kualitas kesejahteraan dari aspek ekonomi secara leluasa karena sebagian dari uang yang dibawanya telah berpindah tangan ke para pelaku.Penanganan oleh pihak kepolisian, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisasi yang menimpa TKI, dalam kenyataannya belum mampu menumbuhkan efek jera, karena hanya mampu menjerat pelaku di lapis terdepan, sementara pelaku pada lapis tengah dan lapis atas belum terjamah, sehingga mereka tetap memiliki keleluasaan untuk mengatur jalannya praktek illegalnya . Kenyataan demikian tidak terlepas dari efektivitas cara kerja yang digunakan oleh para pelaku kejahatan yang menerapkan strategi sistem kerja terputus (cut out system) dan dan kepiawaian mereka memanfaatkan peluang dan kelemahan hukum sehingga menyulitkan aparat kepolisian pada sisi pembuktian. Upaya preventif oleh pihak kepolisian pun belum mampu meniadakan faktor korelatif bagi berprakteknya kejahatan terorganisasi, yakni dalam bentuk pengamanan uang yang dibawa oleh TKI. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pihak yang turut menentukan suatu langkah pemecahan, sehingga memakan waktu bahkan dalam proses pembahasannya kehilangan fokus. Ditemukan pula adanya ekses dari tindakan kepolisian.Mengacu pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kejahatan dapat berlangsung dan bepotensi untuk berkembang secara terus menerus karena dilakukan oleh lebih dari satu orang, dalam pelaksanaannya dikelola secara terorganisasi dengan pembagian peran yang sistematis, melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas serta senantiasa mengikuti perkembangan fenomena pasar untuk menentukan strategi kejahatan. Penerapan strategi yang selalu berorientasi pada fenomena pasar dalam kejahatan penipuan dan atau pemerasan terorganisasi tidak hanya efektif memperdaya calon korbannya melainkan juga efektif dalam mengamankan aktivitas kejahatan dari jeratan dan pantauan aparat hukum, karena eksistensi fenomena pasar bepeluang bagi timbulnya variasi interpretasi gramatikal hukum, baik oleh para pelaku untuk membela dirinya maupun dikalangan aparat hukum itu sendiri, sehingga, ditemukan variasi keputusan penyelesaian terhadap suatu peristiwa pidana yang serupa."

"Tulisan ini merupakan suatu bentuk analisa dan usulan dalam meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi sehubungan dengan tidak jelasnya kesempatan karir yang dapat diraih di PT X. PT X merupakan Iink corporate dari Perusahaan Jepang yang bergerak di bidang teknologi informasi Informazion technology). Selama masa berdirinya, perusahaan telah berulang kali mengalami pergantian karyawan. Masalah kesempatan pengembangan karir yang tidak jelas jadi hal yang bisa disimpulkan dad semua alasan yang dikemukakan oleh karyawan yang mengundurkan diri. Dalam menganalisa permasalahan yang ada, akan dipakai kerangka teori Interaksi Individu dan Organisasi dari Schein (1978) dan pandangan Steers (1977, dalam Muchinsky, 1993) mengenai komitmen terhadap organisasi. Menurut Schein, organisasi tergantung pada kinerja individu-individu yang mcreka miliki dan individu tergantung pada organisasi untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan karir. Dalam interaksinya, ada proses penyesuaian yang membawa organisasi dan individu pada hubungan yang saling menguntungkan. Jika proses penyesuaian ini berjalan optimal, maka organisasi akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan produktivitas, kreativitas, efektivitas jangka panjang, dan sebagainya. Sedangkan individu akan memperoleh keuntungan berupa kepuasan kerja yang akan berlanjut pada peningkatan motivasi kerja, pengembangan personal yang optimal, keterlibatan dalam kerja dan organisasi, dan sebagainya. Mengenai komitmen terhadap organisasi, Steers mendefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu terhadap keterlibatan dalam organisasi yang dikarakteristikkan dengan penerimaan dan keyakinan yang kuat atas nilai dan tujuan organisasi, kesediaan berusaha bagi organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Pada PT X, proses penyesuaian bagi karyawan terhadap perusahaan tidak berjalan dengan lancar. Tidak adanya sistem perekrutan dan seleksi yang jelas, penilaian kinerja yang memberikan umpan balik, dan jejang karir yang membuka kesempatan pada tingkat yang lebih tinggi, membuat karyawan khawatir bahwa apa yang rnenjadi harapan mereka dalam perusahaan tidak dapat tercapai Keyakinan karyawan akan nilai dan tujuan perusahaan tidak terbangun dengan baik, sehingga ketika mereka melihat ada kesempatan yang Iebih baik untuk dapat berkembang di perusahaan lain, mereka memilih untuk mengundurkan diri. Untuk menangani masalah ini, perlu adanya sistem pengembangan karir yang direncanakan dan dikelola dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pihak manajemen PT X adalah (1) melakukan analisa pekerjaan untuk membuat uraian pekerjaan yang jelas, (2) memperjelas sistem rekruitmen dan seleksi, (3) melakukan survei terhadap kebutuhan karyawan berkenaan masalah karir, (4) melakukan tahap pengukuran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, (5) melakukan tahap pengarahan dengan mengadakan konseling karir atau memberikan pelayanan informasi, (6) melakukan tahap pengembangan dcngan memilih program pengembangan karir yang sesuai dengan kondisi dan harapan perusahaan. "

"ABSTRAKPromosi jabatan merupakan hal penting di dalam organisasi, kesalahan dalam melakukanpromosi jabatan dapat menyebabkan hambatan pada penyelenggaran organisasi tugas organisasi. Pengangkatan seorang pegawai dalam suatu jabatan merupakan suatu tahapan penting untuk dilakukan dengan prosedur yang baik. Penelitian ini membahas penerapan syarat-syarat promosi dalam jabatan struktural di Badan kepegawaian Negara Pusat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metodepengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah penerapan syarat-syarat promosi dalam jabatan struktural di Badan Kepegawaian Negara sudah baik secara keseluruhan, namun masih terdapat beberapa hal yang ditingkatkan dalam penerapannya, yaitu faktor objektifitas, diperhatikannya masa kerja, diperhatikannya pendidikan non formal, dan transparansi dalam promosi jabatan.

---

AbstractPromotion is important for the organization, the mistake in doing promotion can makebottlenecks of goal organization.. Appointment of a clerk in an office is an important step to bedone with a good procedure. This research discusses the application of the requirement ofpromotion in a structural position in the State Civil Agency. The approach used in this research is a quantitative approach to the type of descriptive research. Methods of data collection using questionnaires and interviews. The result of this research is the application of the terms of promotion in a structural position in the State Civil Agency has been good overall, but there are still some things to improved in application, objectivity factor, attention to the work, attention to non formal education, and transparency in the promotion."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat kohesivitas kelompok terhadap tingkat komitmen organisasi karyawan. Kohesivitas kelompok dikatakan tinggi jika anggota kelompok terlibat dalam interaksi yang mengarah pada menguatkan kelompok, sedangkan komitmen organisasi tinggi jika karyawan bersedia bekerja keras dan memilih melanjutkan keanggotaannya dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey yang dilakukan di PT. Bank Syariah X, Jakarta. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 46 orang yang terdiri dari seluruh staf pada divisi bisnis institusi komersial. Teknik penarikan sampel menggunakan total sampling karena jumlah populasi sedikit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kohesivitas kelompok memberikan pengaruh yang cukup atau moderat positif terhadap tingkat komitmen organisasi karyawan, setelah mengeluarkan dimensi turnover anggota kelompok dari variabel tingkat kohesivitas kelompok. Lebih lanjut, penelitian ini juga melihat pengaruh tingkat kohesivitas kelompok terhadap tingkat komitmen organisasi karyawan dengan menggunakan variabel kontrol identitas responden. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa memang terdapat hubungan antara kohesivitas kelompok dengan komitmen organisasi karyawan, namun variabel itu hanya berhubungan dalam kondisi karyawan laki-laki, bersuku bangsa Jawa, berusia tua, dan berpendidikan rendah ataupun tinggi.

---

This undergraduate thesis discusses the influence of group cohesiveness on employees' organizational commitment. Group cohesiveness is high when group members involve in an interaction which lead to the integration of the group. Meanwhile the employees' organizational commitment is categorized as high when the employees have willingness to work hard and choose to continuing their membership in the company.

This study uses quantitative methode by doing survey as the technique to collect the data from PT. Bank Syariah X. The sample consists of 46 workers who work as the staff at the bussiness institution and commercial division. Total sampling is used as the techinque to get the sample since the amount of population is small.

The findings of the study indicate that group cohesiveness has a moderate and positive influence on employees' organizational commitment after taking out the turnover membership dimension. Furthermore this study also test the relationship between group cohesiveness with employees' organizational commitment by using the control variable respondent identity. Statistical test show that there is a relationship between group cohesiveness with employees' organizational commitment. But that relationship only applied for male respondent, javanese respondent, old responden, and respondent who have high and low educational background."

"Data Badan Pusat Statistik (2013) menunjukkan bahwa selama tahun 2010 hingga 2013 laju pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan. Hal tersebut mendorong terbukanya keberagaman lapangan pekerjaan, salah satunya industri otomotif. Sektor industi otomotif berperan cukup besar dalam memberikan polusi udara dikarenakan banyaknya exposure yang terdapat di wilayah kerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja bengkel memiliki risiko untuk terkena berbagai jenis gangguan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko gangguan kesehatan pada pekerja ditinjau dari kondisi fisik lingkungan kerja dan karakteristik pekerjaan di Pusat Bengkel dan Onderdil Margonda Depok. Disain penelitian yang digunakan adalah Cross sectional dengan metode Sampling Aksidental. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengukuran PM10, suhu, dan kelembaban di 7 titik, observasi kondisi kios serta wawancara dengan kuesioner untuk karakteristik pekerjaan dan jenis gangguan kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 55,0% pekerja di Pusat Bengkel dan Onderdil Margonda Depok berisiko terhadap gangguan kesehatan dengan jenis gangguan kesehatan yang paling banyak dialami oleh pekerja adalah gangguan pernafasan (74,2%). Faktor risiko tertinggi yang berhubungan signifikan dengan gangguan kesehatan pekerja yakni konsentrasi PM10 di wilayah kerja (OR = 4,24) dan kondisi kios (OR = 3,77). Perlunya dibuat kebijakan untuk melindungi kesehatan pekerja di Pusat Bengkel dan Onderdil Margonda Depok.

---

Central Bureau of Statistics (2013) show that during the year 2010 to 2013 the rate of growth of the labor force in Indonesia increased. It encourages diversity job opening, one of the automotive industry. Sectors of the automotive industry, a large enough role in providing air pollution exposure due to the amount contained in the working area. Several studies have shown that the workshop workers are at risk for various types of health problems.

This study aimed to determine the risk factors for health problems in workers seen from Physical Work Environment and Characteristics of Work at Central Workshop and Parts Margonda Depok 2014. The design of the study is Cross-sectional with Accidental Sampling method. The data collection was done by measurement of PM10, temperature, and humidity at 7 points, observation and interviews with stall condition questionnaire for job characteristics and types of health problems.

The analysis showed that 55,0% of workers in Central Workshop and Parts Margonda Depok had risk for health problems with most types of health problems experienced by workers are respiratory problems (74,2%). The highest risk factor significantly associated with the health problems of workers in the region of PM10 concentrations (OR = 4,24) and a stall condition (OR = 3,77). It needs to make a policies to protect the health of workers in Central Workshop and Parts Margonda Depok."