Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara berkembang terus berbenah diri dengan melakukan pembangunan di segala bidang seperti industri, tranportasi, pertanian, perekonomian, dal lain-lain. Dalam melakukan pembangunan di bidang industri dan transportasi mempunyai dampak terhadap pencemaran udara berupa asap yang dikeluarkannya. Pencemaran udara dan industri merupakan pencemaran udara statis sedangkan yang dikeluarkan oleh transportasi, merupakan pencemaran udara yang bergerak.Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia menjadi pusat dari segala kegiatan dan menjadi tujuan dari masyarakat Indonesia. Padatnya penduduk dan macetnya lalu lintas menyebabkan langit Jakarta menjadi kelam karena asap knalpot, yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum.Angkutan umum seperti Metro Mini, Kopaja, Bianglala, Mayasari Bhakti dan lain-lain merupakan milik perusahaan atau koperasi termasuk ke dalam korporasi. Subjek hukum telah mengalami perluasan, korporasi pun dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Korporasi angkutan umum yang mengeluarkan asap melebihi emisi gas buang kendaraan umum berdasarkan Undangundang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipidana. Karena sudah semakin hitamnya langit Jakarta dan penegakan hukum terhadap korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta belum terlaksana dan UUTPE, UUTPN,UUTPK, UU Hak Cipta juga mengatur korporasi dapat dipidana tapi belum pernah korporasi disidik dan diajukan ke pengadilan, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian ini,dengan permasalahan,(1)Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara, (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap korporasi yang menyebabkan pencemaran udara,(3) Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemenintah DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh korporasi angkutan umum.Berdasarkan hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan berupa wawancara didapatkan hasil bahwa Sub Dinas Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Pemerintah DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta belum berani melaporkan dan menangkap serta memeriksa korporasi angkutan umum yang mencemarkan udara karena belum ada peraturan pelaksananya, sehingga aparat tersebut tidak bisa melakukan penangkapan terhadap angkutan umum yang telah mencemarkan udara dari asap tebal kanlpot yang dikeluarkan, mereka hanya bisa menstop sementara untuk menyuruh melakukan uji emisi pada Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Tindak Pidana Ringan dengan peradilan cepat, jika melanggar lagi Dinas Perhubungan menghentikan operasi kendaraan tersebut dengan mengandangkannya di Rawa Buaya, Pulau Gebang dan Tanah Merdeka. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara yang sudah sangat melampaui ambang batas pencemaran udara dengan mengeluarkan berbagai peraturan, tindakan nyata dengan memperbanyak membangun taman kota, dan sedang melakukan pembangunan sarana dan prasarana Bahan Bakar Gas serta membatasi usia laik jalan kendaraan untuk kendaraan pribadi batas laik usianya 10 tahun dan angkutan umum 15 tahun."

"Penelitian menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Analisis dilakukan dengan menyusun hirarki pemilihan kebijakan mengatasi kemacetan di kota Bekasi dalam 5 level alternatif, yaitu tujuan, sasaran, kendala, aktor atau pelaku, dan alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh alternatif pada setiap level yang ada, responden expert memilih sasaran utama adalah penataan ruang dan wilayah yang terencana dengan baik namun mendapat kendala pada kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku yang paling berperan untuk mengatasi kendala keterbatasan keuangan daerah dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Sementara petugas lalu lintas adalah pelaku utama untuk mengatasi kendala pada lemahnya penegakan hukum. Kebijakan prioritas yang dipilih untuk mengatasi kemacetan di kota Bekasi adalah melakukan perbaikan manajemen lalu lintas dan shifting operasional angkutan kota, kemudian penegakan disiplin, penggantian moda transportasi massal, pemindahan terminal induk kota Bekasi, dan yang terakhir adalah perbaikan dan pembangunan ruas jalan lokal dan jalan tol.

---

Research using the method of Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis was done by constructing a hierarchy of policy choices to overcome congestion in the city of Bekasi in 5-level alternatives, which is goals, objectives, constraints, actor or actors, and policy alternatives. The results showed that based on the overall alternative of each level by the expert respondents chose the main target is the structuring of space and well-planned areas but have constraints on the lack of coordination among government agencies. The government is the perpetrator of the most instrumental to overcome the limitations of local financial constraints and lack of coordination among government agencies. While traffic officials are the main actors to overcome the constraints on weak law enforcement. Selected priority policies to tackle congestion in the city of Bekasi is traffic management improvements and shifting urban transportation operations, then the enforcement of discipline, the replacement of mass transportation, removal of terminal stem Bekasi city, and the latter is the improvement and construction of local roads and highways."

"Kota Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Bogor juga mengalami permasalahankepadatan lalu lintas yang antara lain disebabkan oleh tingginya jumlahkendaraan pribadi, angkutan umum, dan pola tata ruang Kota Bogor yangterkonsentrasi di pusat kota. Akibat dari pola tata ruang Kota Bogoryang terkonsentrasi di pusat kota antara lain adalah kepadatan lalu lintasdi kawasan pusat kota dan pergerakan internal-eksternal dan eksternal-internalyang terakumulasi di pusat kota.Seperti yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di KecamatanBogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara dalam melakukan perjalanan dariBogor ke Jakarta atau sebaliknya serta masyarakat luar Kota Bogor yang menujuKecamatan Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Utara, yang melewatiTol Jagorawi, pada umumnya melalui pusat kota (Baranangsiang) terlebih dahulu.Hal tersebut mengakibatkan kepadatan lalu lintas di ruas jalan yang menujuBaranangsiang. Salah satu Jalan Utama di Kota Bogor yang terhubung denganTol Jagorawi adalah Jalan Pajajaran.Untuk mengurangi beban lalu lintas yang tinggi di kawasan pusatKota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran, pada pergerakan internal-eksternal daneksternal-internal yang melintas dari dan ke Kota Bogor, salah satu cara yangdilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui BUMN bekerjasama denganPemerintah Daerah Kota Bogor adalah dengan pembangunan Jalan TolLingkar Luar yaitu Jalan Tol Bogor Ring Road yang diharapkan dapat menjadisolusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan pusat kota.Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pembangunanJalan Tol Bogor Ring Road Seksi I dalam mengurai kepadatan lalu lintasdi kawasan Pusat Kota Bogor, khususnya Jalan Pajajaran denganMetode Regulatory Impact Assessment (RIA).

---

Bogor is one of the largest cities in the province of West Java, Indonesia.

As any other large cities in Indonesia, Bogor also has traffic congestion problem.

The most common causes of it are the high number of vehicles, public transport,

and the urban land use plan of Bogor that were concentrated in the city center.

It can be seen from the movement of internal-external and external-internal

of traffic that accumulates in the center area of the city.

The traffics that occur are concentrated at Baranangsiang area as the centre

of the city. It is regular for people who lives in West Bogor District, Tanah Sareal,

and North Bogor, to pass the road on their travel to Jakarta or vice versa.

Therefore, it causes heavy traffic on roads especially during rush hour at

Pajajaran Road that connected to the Toll of Jagorawi.

To reduce the traffic load at Bogor, particularly on Pajajaran, from

the movement of internal-external and external-internal of traffic that accumulates

in the center area of the city. Central Government and Local Government

have built construction of the Bogor Outer Ring Road. It is expected to be

a solution to reduce traffic congestion in the downtown area.

Objectives of the research is to examine the impact of the

construction of the Bogor Ring Road Section I in reducing traffic congestion

with Regulatory Impact Assessment (RIA) Method."

"Kemacetan dapat terjadi akibat dibangunnya pusat - pusat perbelanjaan seperti Jakarta City Center (JaCC) karena akan mengakibatkan bangkitan perjalanan kendaraan (trip generation) baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum dan barang.Metode analisis yang digunakan untuk menghitung bangkitan perjalanan (kendaraan angkutan umum dan barang) di kawasan bukan pemukiman (non-home based trip ) adalah Trip Rate Anaiysis Technique, metode ini menggunakan data - data (Iuas area dan jumlah unit kios) dari tempat Iain atau Iokasi pembanding yang mempunyai kesamaan karakteristik dengan lokasi studi ( C. Jotin Khristy, 1990 ).Hasil analisis bangkitan perjalanan yang ditimbulkan oieh Pusat Perbelanjaan Jakarta City Center (JaCC) untuk angkutan umum (penumpang) yang mempunyai trayek dibedakan menjadi dua yaitu bangkitan perjalanan yang terjadi pada angkutan penumpang existing (yang sudah ada). yaitu Bis Kecil 115 kend/jam, APB 1250 kend/jam. Bemo 354 kend/jam dan bangkiian perjalanan angkutan penumpang tambahan, yaitu Bis Kecii 272 kend/jam, APB 2275 kendqam, Bemo 905 kend/jam.Sedangkan bangkitan perjalanan untuk angkutan- penumpang yang tidak mempunyai trayek merupakan gabungan antara yang sudah ada (existing) dengan yang tambahan, yaitu Bajaj 1632 kend/jam, Taksi 111 kendqam, Ojek 2611 kend/jam. Dan untuk bangkitan perjalanan angkutan barang per-jam sesuai dengan jenis angkutan barang adalah mobil Pick Up 102 kend/jam dan mobil Box 76 kend/jam.Dari data bangkitan perjalanan yang didapat dan apabila diterapkan dengan kondisi jalan disekitar lokasi JaCC sekarang ini maka jalan tersebut tidak dapat mengakomodasi bangkitan perjaianan kendaraan angkutan umum ( penumpang ) yang ditimbulkan oleh JaCC. Disarankan dilakukan perbaikan - perbaikan atau menyediakan sarana transportasi baru di Iokasi tersebut supaya akibat yang ditimbulkan oleh bangkitan perjalanan angkutan umum ( penumpang ) terutama kemacetan lalu - Iintas dapat diatasi."

"Kemacetan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah beserta Dinas Perhubungan dan para pakar transportasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada merumuskan suatu rencana perbaikan dan pembangunan transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta yang disebut dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Di dalam PTM salah satu program yang dijalankan yaitu Transjakarta. Transjakarta diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2004. Dalam pelaksanaan Transjakarta yang sudah berumur 9 tahun, Transjakarta membutuhkan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Transjakarta dalam mencapai tujuan sesuai dengan visinya yaitu menciptakan moda transportasi umum yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional.

---

Traffic jam is one of the main problems faced by the whole community in Jakarta.

The Government, the Department of transportation and transportation experts from the University of Indonesia and Gadjah Mada University formulates a plan of repair and construction of transportation to address the traffic jam in Jakarta called Macro Transport Patterns (PTM). In the PTM, one of programs that runs called Transjakarta. Transjakarta was inaugurated on January, 15th 2004, and started official operation on February, 1st 2004. In the implementation of Transjakarta that 9 years old already, Transjakarta requires evaluation to find out how far the implementation of Transjakarta in achieved its goal as the vision of creating a common mode of transportation that is fast, secure, convenient, efficient, human, cultural, and international standard."

"Isu kemacetan merupakan permasalahan umum yang kerap terjadi pada setiap wilayah. Kemacetan tidak hanya dimaknai sebagai fenomena penumpukan kendaraan tetapi juga berdampak multidimensional kepada sektor ekonomi, sosial, dan lainnya sehingga perlu segera diatasi. Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang terdampak oleh kemacetan lalu lintas dengan 18 titik kemacetan dan jumlah kendaraan yang melintas setiap harinya mencapai 1 juta kendaraan. Salah satu solusi dari persoalan kemacetan adalah dengan menyediakan layanan transportasi publik yang berkualitas di mata pengguna untuk menjadi pilihan utama dibanding penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini mengeluarkan inovasi transportasi publik di Kota Tangerang dengan merevitalisasi angkutan kota (angkot) konvensional menjadi angkot modern yang dikenal dengan Angkot Si Benteng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan angkot 'Si Benteng' sebagai inovasi transportasi publik di Kota Tangerang dari sisi pengguna. Dalam melakukan analisis kualitas layanan pada penelitian ini menggunakan Transit Capacity and Quality of Service Manual Third Edition (2013) yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu Availability (keterediaan) & Comfort and Convenience (Keamanan dan Kenyamanan) yang terdiri dari 11 subdimensi yang mengusung kedua dimensi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data campuran yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 100 responden dengan kriteria yang telah ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Angkot Si Benteng berada dalam kategori memadai.

---

The traffic issue has been a common problem which occurs everywhere. Traffic isn?t only intepreted as the phenomenon of crammed transportation, but also its multidimensional impacts on economics which urgently needs to be solved. Tangerang is one of these city that affected with traffic congsestion with reflected by its 18 congestion spots and approximately one million vehicle passing though Tangerang daily. One of the solution of this traffic issue is to provide a good quality public transportation service which can be the prioritized option other than individual transportation. The Government of The City of Tangerang, in this case, has made an innovation for public transportation in Tangerang by revitalizing the conventional Angkutan Kota (Angkot) to the modernized Angkot as known as Angkot 'Si Benteng'. This research aims to analyze the Service Quality of Si Benteng as a public transportation innovation in Tangerang. In order to analyze the service quality, this research uses Transit Capacity and Quality of Service Manual Thirds Edition (2013) which consists of 2 dimensions, Availability and Comfort and Convenience. The 2 dimensions has other 11 sub-dimensions which support the 2 main dimensions. The approach of this research uses the quantitative approach with mixed-data analyzing methods which is done by spreading relevant questioners to 100 respondents with specific criteria that has been determined with in-depth interview. The result of this research shows that the service quality of Angkot si Benteng is categorized as adequate the whole dimensional from the standardization of a good public transportation service."

"[ABSTRAKPenelitian ini memeriksa masalah transportasi yang dihadapi oleh kota Sukabumi menggunakan metode wawancara, survey, maupun tinjauan dokumen. Perhatian khusus diberikan pada aspek aksesibilitas, dampak, efisiensi ekonomi, dan kesetaraan sosial. Hal yang dikaji dalam aspek aksesibilitas mencakup akses mobil, akses pedestrian, akses transportasi umum, dan konektivitas jalan. Hal yang dikaji dalam aspek dampak mencakup parkir, persaingan dengan PKL, penggunaan lahan, dan bersepeda. Hal yang dikaji dalam aspek efisiensi ekonomi mencakup klasifikasi kendaraan dan pengutamaan moda tertentu. Hal yang dikaji dalam aspek kesetaraan sosial mencakup pembagian manfaat jalan dan dampak bagi PMKS. Studi dilakukan dengan memeriksa kebijakan yang relevan kemudian mengamati implementasinya di lapangan melalui wawancara, observasi, survey, dan analisis kuantitatif. Hasil dari perbandingan antara implementasi dan kebijakan adalah gap yang kemudian dicarikan solusinya oleh peneliti. Masalah- masalah yang ditemukan antara lain laju pertumbuhan kendaraan yang lebih tinggi dari kapasitas jalan, pertumbuhan jumlah PKL yang lebih tinggi dari pertumbuhan pedestrian, rasio angkutan umum terhadap jumlah penduduk yang semakin tinggi dan menjauh dari rasio ideal, peningkatan jumlah penduduk yang lebih cepat dari peningkatan panjang jalan, peningkatan jumlah kendaraan yang lebih cepat dari penambahan jumlah titik parkir, prevalensi penyakit jantung dan obesitas yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional, dan jumlah anak jalanan yang semakin tinggi. Solusi terintegrasi yang ditawarkan oleh peneliti adalah pengembangan bus kota (transportasi massal) sekaligus reduksi jumlah kendaraan roda empat di dalam kota.

---

ABSTRACTThe study examined the transport problems faced by Sukabumi using interviews, surveys, and review of documents. Special attention is given to aspects of accessibility, output, economic efficiency, and social equity. It is studied in the aspects of accessibility include car access, pedestrian access, access to public transport, and street connectivity. It is studied in the output aspect includes parking, competition with street vendors, land use, and cycling. It is studied in the economic efficiency aspects include vehicle classification and prioritization of certain modes. It is studied in aspects of social equality includes highway benefit- sharing. It is studied in aspects of social equality include benefit sharing highway and output for PMKS. The study was conducted by examining the relevant policy implementation on the ground then observed through interviews, observation, surveys, and quantitative analysis. The results of the comparison between the implementation and the policy is the gap then look for a solution by researcher. The problems were discovered, among others, the growth rate of the vehicle higher than the capacity of the road, the growing number of street vendors higher than the growth of the pedestrian, the ratio of public transport to the higher number of people and away from the ideal ratio, the increase of population faster than the increase in path length, an increase in the number of vehicles that are faster than the addition of a parking spot, the prevalence of heart disease and obesity are higher than the provincial and national average, and the number of street children is increasing. Integrated solutions offered by researchers is the development of a city bus (mass transport) as well as a reduction in the number of four-wheel vehicles in the city., The study examined the transport problems faced by Sukabumi using interviews, surveys, and review of documents. Special attention is given to aspects of accessibility, output, economic efficiency, and social equity. It is studied in the aspects of accessibility include car access, pedestrian access, access to public transport, and street connectivity. It is studied in the output aspect includes parking, competition with street vendors, land use, and cycling. It is studied in the economic efficiency aspects include vehicle classification and prioritization of certain modes. It is studied in aspects of social equality includes highway benefit- sharing. It is studied in aspects of social equality include benefit sharing highway and output for PMKS. The study was conducted by examining the relevant policy implementation on the ground then observed through interviews, observation, surveys, and quantitative analysis. The results of the comparison between the implementation and the policy is the gap then look for a solution by researcher. The problems were discovered, among others, the growth rate of the vehicle higher than the capacity of the road, the growing number of street vendors higher than the growth of the pedestrian, the ratio of public transport to the higher number of people and away from the ideal ratio, the increase of population faster than the increase in path length, an increase in the number of vehicles that are faster than the addition of a parking spot, the prevalence of heart disease and obesity are higher than the provincial and national average, and the number of street children is increasing. Integrated solutions offered by researchers is the development of a city bus (mass transport) as well as a reduction in the number of four-wheel vehicles in the city.]"

"Angkutan kota merupakan sarana transportasi yang paling penting dalam penunjang mobilitas penduduk terutama untuk pengguna jasa angkutan. Angkutan kota ini pada setiap harinya selalu mengangkut penumpang terutama pada jam-jam sibuk yaitu pada pagi dan sore hari."

"Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dihadapkan pada permasalahan transportasi. Salah satu yang menjadi masalah transportasi adalah angkutan umum yang ada di Kota Bogor. Angkutan umum yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pertumbuhan kendaraan pribadi cukup tinggi yang menyebabkan jalan di Kota Bogor semakin padat. Melihat permasalahan itu, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan penataan angkutan umum yang bertujuan agar mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan teori konsep implementasi kebijakan dari Bhuyan, Jorgensen, dan Shara (2010, p.6) dalam mengalisis implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penataan angkutan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada mengembangkan angkutan massal, namun dalam pelaksanaan di lapangan dihadapkan pada sejumlah hambatan yang membuat implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran dan SDM, komunikasi yang tidak menyeluruh diantara stakeholder serta sejumlah tantangan yang tidak diperkirakan dalam perencanaan sehingga pengembangan angkutan massal belum berhasil dicapai.

---

Bogor City as one of the developing city is faced with transportation problems. One of the problems of transportation is public transportation in Bogor City. Existing public transportation is not able to provide maximum services so that the growth of private vehicles is high enough to cause roads increasingly crowded in Bogor City. Seeing the problem, the Local Government of Bogor City issued a policy of arrangement of public transportation that aims to divert private transport users to public transport. This study aims to describe the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses the theory of policy implementation concept from Bhuyan, Jorgensen, and Shara (2010, p.6) in analyzing the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses post-positivist approach. Data were obtained from interviews, and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the transportation adjustment policy has been implemented with reference to the development of mass transportation, but in the field, implementation faced with a number of problems that make the implementation of the policy did not run well. The obstacles are limited budget and human resources, lack of communication among stakeholders and a number of unexpected challenges in planning so that mass transportation development has not been achieved."

"Permasalahan kemacetan di DKI Jakarta kerap terjadi karena ketidakseimbangan antara mobilisasi penduduk dan jumlah penggunaan transportasi publik. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, Pemerintah mengeluarkan rencana strategis yang mengarah pada jenis transportasi Bus Rapid Transit (BRT) untuk meningkatkan kualitas layanannya. Jenis transportasi BRT di Jakarta dikenal sebagai Transjakarta yang menjadi transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Salah satu komponen penting dari jenis transportasi ini adalah halte, sebab komponen ini merupakan lokasi penumpang melakukan eksekusi dari rencana perjalanannya. Namun, pada alur layanan Halte Transit Transjakarta saat ini masih ditemukan titik-titik ketidakpuasan yang dialami oleh penumpang sehingga peningkatan kualitas layanan BRT dapat dimulai dari perbaikan alur layanan halte itu sendiri. Penelitian ini memberikan rekomendasi rancangan perbaikan layanan dalam bentuk service blueprint menggunakan metode service quality, TRIZ, dan QFD yang menghasilkan 13 solusi inovatif dari 18 atribut prioritas dan 29 prinsip inventif untuk dipetakan ke dalam service blueprint sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penumpang terhadap layanan Halte Transit Transjakarta.

---

Traffic congestion in DKI Jakarta often occurs because of the imbalance between citizens' mobilization and the amount of public transportation passenger. In order to overcome this problem, the Government issued a strategic plan that leads to Bus Rapid Transit (BRT) transportation to improve the quality of its services. Bus Rapid Transit in Jakarta known as Transjakarta which is a mass transportation that supports the capital city's very dense activities. One important component of this type of transportation is the station, because this component plays role as the location where passenger carries out their travel plans. However, at the moment, there are still points of dissatisfaction experienced by passengers or known as pain points in Transjakarta BRT Station's service flow, so that the improvement of BRT service quality can be started from improving its station services. This research provides recommendation of service improvement in the form of service blueprint using service quality, TRIZ, and QFD methods that obtain 13 innovative solutions from 18 priority attributes and 29 inventive principles to be mapped into service blueprint as an effort to fulfill passenger's needs and satisfaction towards BRT Transjakarta station services."