Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola politik, pola sosial dan pola hidup suatu bangsa sangat diwamai oleh sejarah bangsa itu sendiri. Daiam perspektif histories peneliti mencoba mengungkapkan sejarah proses Islamisasi di bumi Nusantara ini yang keberadaan sebagai bangsa yang kuat rasa keberagamaannya, hal ini tidak lepas dan peranan Para ulama dan umat Islam yang tak kenal lelah dalam perjuangan melawan penjajah, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jakarta sebagai ibu kota negara berfungsi sebagai pusat adminitrasi pemerintahan, juga sebagai pusat kegiatan ekonomi dan industri. Dimana potensi itu akan melahirkan desakralisasi Agama, sekularisasi dan mistisisme.Pancasila Dasar Negara Replublik Indonesia yang berarti bangsa Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler Tetapi perhatian negara terhadap agama dapat dibukiikan, salah satunya dengan mendirikan suatu lembaga Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta,yang menjadi obyek penelitian ini. Yang berfungsi untuk meningkatkan kelancaran kegiatan koordinasi, sinkronisasi Berta dinamisasi kepada organisasiflembaga dakwah, di DKI Jakarta Sebagai usaha menerapkan realita idiologi urnat Islam didalam pemerintahan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yaitu memaparkan dari hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan keutuhan obyek. Peranan pemerintah terhadap perkembangan agama Islam (dakwah) kadang mengalami pasang surut. Hal ini tergantung ditangan siapa tampuk kekuasaan itu dipegang. Disadari bahwa bukankah Pembinaan umat sangat membantu terhadap pembangunan bangsa, yang harus terus diperjuangkan secara bersama-sama.

---

The system of political government social and the way of live in a nation is influenced by the history of its nation.In the history perspective, the reseancher try to expres that our nation has a power of religion sense. It can be known from the history of islamisasi process. As we know the role of Moslem and missionaries Religion has a great deal to fight colonization for struggling of Indonesia independence. Jakarta is a capital of Indonesia has many function. It is not only public administration but also the activity of economic and industry. It has a potential to rise a fanaticism, secularism and mysticism.

Five priciples of Pancasila is a philoshopy of Republic Indonesia. It means Indonesia is not a religion state nor secular nation. However the attention from the government to Islam can be proved, one of them founded the institution of KODI DKI Jakarta, which become the object of research. KODI has function to increase the coordination, sicronism, dinamism at the institution of propagation in the DKI Jakarta, as effort to apply the reality of ideology Moslem in the institution of government.

This research use the method of deskriptif qualitative approach It is the method which produce the descriptif data and describe the result of the research for explaining the totality of object. The role of government of Islam propagation sometime fluktuatif It is depend on to the person who govern.We realize that the improvement for Moslem is necessary .And we have to strunggle to develop its together."

"Pemungutan pajak hotel dan restoran di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melibatkan Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Subdinas Penetapan dan Subdinas Penagihan dinilai belum optimal.Penelitian inl ditujukan untuk mencari penyebab belum optimalnya pemungutan pajak hotel dan restoran dikaitkan dengan koordinasi dan konflik diantara ketiga subdinas.Metode penelitian menggunakan wawancara yang mendalam (in depth interview), focus group discussion, dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling dengan jumlah sampel 38 orang, sampel mencakup pimpinan dan staf di lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan metode tabulasi silang dan analisis deskriptif digunakan sebagai alat untuk menganalisis.Mengacu pada kerangka pikir, metode penelitian dan hasil penelitian, hasil temuan menunjukkan bahwa belum optimalnya pemungutan disebabkan kurang optimalnya koordinasi dan konflik yang sifatnya negatif, baik diantara tiga subdinas maupun di dalam subdinas itu sendiri. Oleh karena itu, diusulkan untuk menerapkan koordinasi horizontal dan diagonal, disamping vertikal dan rapat koordinasi rutin yang terfokus antara ketiga subdinas terebut.Saran-saran yang berkenaan dengan beberapa masalah tersebut diharapkan dapat berguna bagi Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan kalangan akademisi sebagai suatu masukan dan olah pikir akademis."

"Kehadiran UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah tidak serta merta membuahkan hasil sesuai dengan tuntutan stakeholders di daerah. Kenaikan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan setelah diterapkannya UU No.25/1999 hanya cukup untuk membayar gaji pegawai limpahan Kanwil-Kanwil yang telah diintegrasikan menjadi perangkat dinas-dinas daerah. Sehubungan dengan itu, pokok masalahnya adalah langkah kebijakan apa yang harus ditempuh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta agar lebih mampu meningkatkan pendapatan daerah guna memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Langkah kebijakan dimaksud utamanya adalah eksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendekatan yang ditempuh bersifat multi dimensional. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan melalui penelitian.Temuan hasil penelitian, yaitu: Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sekitar 50 persen lebih; Sumber pendapatan dari PAD yang potensial adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sementara sumber pendapatan dari laba BUMD kontribusinya relatif kecil; sumber pendapatan dari Dana Perimbangan kenaikannya cukup besar, tetapi proporsinya lebih kecil dibandingkan dengan PAD, kontribusinya terhadap APBD kurang dari 50 persen. Sumber pendapatan dari Dana Perimbangan yang potensial adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Sumber pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) relatif kecil.Berdasarkan temuan hasil penelitian seperti diuraikan diatas rekomendasi langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah intensifikasi pengelolaan sumber PAD yang telah ada (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD); intensifikasi pengelolaan PBB dan BPHTB, melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat untuk menjajagi memperoleh bagian dari sumber-sumber lain dengan cara bekerja sama yang bersifat saling menguntungkan."

"ABSTRAKPenetapan UU No. 22 tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999 dan resminya barudiberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, yang memberi kewenangan amat besarkepada daerah. Undang-Undang ini juga memberikan perubahan mendasar mengenaiprinsip-prinsip otonomi daerah, sebab UU No. 22 tahun 1999 adalah merupakan,otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan pada prinsippnnsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikanpotensi dan keanekaragamanan daerah, dengan tujuan untuk pemberdayaan danpartisipasi rakyat. Pemberian kewenangan otonomi seluas mungkin kepada daerahkabupaten/kota karena pelaksanaannya lebih dekat dengan rakyat, sedangkan kedudukanKepala Daerah semata-mata hanya sebagai alat daerah dan bertanggung jawab kepadaDPRD, demikian juga dalam UU No. 22 tahun 1999 adanya pemisahan yang tegasantara DPR dan eksekutif, agar fungsi kontrol DPR dapat berjalan dengan baik.TAPINo.TVIMPRI2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam PenyelenggaraanOtonomi Daerah, selain itu Sidang Tahunan MPR tahun 2000 path tanggal 18 Agustus2000 telah menetapkan perubahanlmenambah Pasal 18 TJIJD 1945, sehingga menjadiPasal 18 baru, Pasal 1 8A clan Pasal I 8B. Selain itu U1.J No. 25 tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah juga bersamaan diberlakukan dengan UU No.22 tahun 1999. Kesiapan untuk meimplementasikan kedua Undang-Undang ini harusmampu memperhatikan hak-hak masyarakat di daerah, agar dapat mencapai hasil yangmaksimal. Khusus bagi Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang menjadi fokus dalampenelitian penulisan tesis ini, kesiapan upaya yang dilakukan adalah; Melakukanpenelitian dan pengkaijian terhadap beberpa kemungkinan penggalian sumberpendapatan daerah yang baru, karena propinsi DKI Jakarta hanya mengandalkan potensijasa dan perdagangan, juga adanya penataan kelembagaan antara lain jumlah Biro,Dinas, Lembaga Teknis yang selama ini ditangani oleh instansi vertikal. Penataan ataupengalihan personil sampai Desember 2000 telah berhasil diproses 2.301 pegawai daneks 6 kanwil, path tahun 2001, 47.285 pegawai dan 9 kanwil hal ini merupakan suatukendala/hambatan karena merupakan beban yang cukup berat bagi APBI) propinsi DKIJakarta. Sedangkan faktor-faktor pendukung kesiapan implementasi dan UndangUndang ini adalah tidak terlepas dan menusia yang harus baik, keuangan yang cukup,peratatan, organisasi dan manajemen yang balk serta peningkatan kesadaran danpartisipasi aktif masyarakat."

"Pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahnya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.Propinsi DKI Jakarta, daerah yang mengalami perkembangan pesat, masalah yang menyangkut jual beli tanah atau perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi salah satu aspek penting yang 'perlu diantisipasi secara yuridis dan menyeluruh. Kebutuhan untuk menangani masalah pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini secara serius tidak lain disebabkan karakteristik DKI Jakarta yang berpredikat sebagai ibu kota negara yang relatif lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi dan Peran Koordinasi Pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan dan menguraikan koordinasi pemungutan BPHTB di Propinsi DKl Jakarta dan mengetahui sejauh mana peran koordinasi pemungutan terhadap optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Hasil analisis manemukan bahwa peran koordinasi pemungutan menunjukkan angka yang kurang stabil namun hubungan antara koordinasi dengan realisasi penerimaan kuat. Pelaksanaan koordinasi menunjukan bahwa pelaksanaan koordinasi pemungutan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme koordinasi yang cukup baik.Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan koordinasi pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum baik (optimal). Hasil dari unit pendataan dan pemeriksaan sampai penyelesaian tunggakan di unit penagihan kurang efektif dan kurang ditindaklanjuti secara proaktif. Lemahnya koordinasi antara lain tercermin pada kurangnya kerjasama antar unit, maupaun kerjasama diluar instansi yang terkait dengan pihak Iuar KP PBB dan Dipenda DKI Jakarta.Saran yang dianjurkan adalah Membuat sistem informasi administrasi yang dapat menghubungkan tiga unit koordinasi (pendataan dan pemeriksaan, penetapan dan penagihan) secara on line sehingga data dan informasi serta pelimpahan tugas selanjutnya yang diperlukan pada sat itu dapat dipenuhi. Perlunya pengimplementasian model koordinasi yang tepat dan sesuai dengan konsep koordinasi yang diharapkan."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Penelitian pada tesis ini terfokus pada peran Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Dukungan Sekretariat Daerah tersebut diteliti pada bidang dukungan personil, administrasi, keuangan, dan dukungan sarana dan prasarana.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eskplanatif, dengan analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan kajian perpustakaan dan teknik wawancara, khususnya terhadap Kepala dan staf Badan Kepegawaian Daerah, Biro Keuangan, Biro Umum dan Biro Perlengkapan serta Kepala dan staf Dinas Tramtib dan Linmas Propinsi DKI Jakarta. Sebagai alat wawancara, penulis menyusun daftar pertanyaan terbuka untuk mendapatkan opini, pendapat serta melakukan diskusi dengan nara sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah dalam memberikan dukungan kepada Dinas Tramtib dan Linmas terbentur pada permasalahan bailk yang datang dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Sekretariat Daerah sendiri. Di antaranya yang bersifat eksternal adalah dampak kebijakan otonomi daerah terhadap jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta.Agar Sekretariat Daerah dapat memberikan dukungan secara maksimal terhadap tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Propinsi DKI Jakarta, konsentrasi dukungan harus diprioritaskan pada kebutuhan personil yang professional, kebutuhan anggaran, pembinaan pelaksanaan administrasi kearsipan dinamis dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional. Penurunan dukungan terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas kinerja Dinas Tramtib dan Linmas dalam penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat."

"Dalam tesis ini, penulis menitik beratkan pada penerimaan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dikaitkan dengan rencana dan realisasi penerimaan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tersebut, yang mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dan peran serta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengamanan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan tersebut. Dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2000, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, mempunyai potensi yang besar, karena menyangkut tanah yang nilai ekonomisnya cenderung tinggi.Dengan banyaknya transaksi, khususnya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka sangat mempengaruhi penerimaan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang otomatis akan menjadi sangat berarti bagi penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara keseluruhan, yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini tidak luput dari peran serta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengamanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, karena sebagian besar penerimaan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berasal dari transaksi tanah yang setiap transaksi penjualan tanah dan bangunan tidak dapat dipisahkan dari tugas Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan profesinya, dengan jumlah Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 700 orang, maka diharapkan penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Pajak Penghasilan (PPh) dan terutama dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dapat terkumpul sebagaimana yang ditargetkan oleh Undang-undang. Walaupun banyak permasalahan yang dihadapi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengamankan Bea Perolehan Hak Atas Tanh dan Bangunan, yang bisa menimbulkan kerugikan bagi Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah itu sendiri, baik secara materiil maupun moril (pidana). Ini semua dilakukan sebagai sumbangsih kepada Negara."