Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana diketahui, bahwa sistem pajak penghasilan badan berdasarkan Undang undang PPh yang berlaku sekarang masih menganut sistem klasikal dengan fenomena pajak ganda ekonomis atas devidennya yang bersifat diskriminatifterhadap bunga (pinjaman) dibanding dengan deviden (ekuitas). Haltersebut memberikan pelu ngbagi investor asing untuk melakukan ivestasi di Indonesia melalui subsidiary lebih mengutamakan pembiayaan dengan pinjaman disbanding ekuitas. Pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya potensi kehilangan penerimaan Negara. Menteri Keuangan untuk menetapkan batas antara jumlah pinjaman dibanding modal (debt equity ratio limit), namun pemberlakuan debt equity ratio limit tersebut ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan teknik pengambilan sampel non·probabilitas terhadap perusahaan PMA di sektur industri kimia di Indonesia.Dari basil penelitian terhadap 38 (tiga puluh delapan) perusahaan PMA industri kimia di peroleh 9 (sembilan) perusahaan PMA industi kimia mempunyai debt equity ratio lebih besar dari 3 (tiga). Hasil penghitungan potensi kehilangan penerimaan negara dari 9 (sembilan) perusahaan PMA industri kimia berdasarkan pendekatan arus kas atas pembayaran bunga adalah sebesar US$ 84,79 juta, jika digunakan pendekatan arus kas alas beban pajak adalah sebesar US $ 71,11 juta setiap tahunnya. Untuk mengurangi potensi kebilangan negara, disarankan agarsegera diberlakukan debt equity ratio limit 3:1 untuk Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan dan 6 : 1 untuk Perusahaan Lembaga Keuangan dengan menggunakan pendekatan overall basis."

"ABSTRAKTanah merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan manusia olehkarena itu manusia harus senantiasa menjaga tanah tersebut demi kestabilanhidup manusia serta menjaganya dari kepunahan. Dalam pembuatan sertipikathak atas tanah tersebut para pihak harus membuat suatu surat setor pajaksebagai bukti pembayaran yang sah. Permasalahan yang dihadapi oleh penulisyaitu mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan sertipikat hak atastanah yang beralas surat setor pajak ganda dan sertipikat itu sendiri sebagai alatbukti yang kuat. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan penelitiankepustakaan dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif. Tanggung jawab PPAT terhadap surat setor pajak yang palsu tersebutadalah bahwa PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebabPPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yangdilakukan oleh para pihak atau penghadap ke dalam akta. Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dandata yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis inidilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Abstract The soil is an important part in people lives therefore humans mustmaintain the lands for the sake of the stability of human life as well aspreventing them from extinction. In the making of these land rights titledeed applications parties should make a letter as proof of payment of thetax selor legitimate. The problem is given by the author regardingresponsibilities in making the title deed applications ppat land rights aregrounded in a double tax and title deed application selor itself as a meansof evidence. The research method used is based on the research librarywhere research approach used is the juridical normative. The responsibiltyof mail selor ppat false tax is that ppat can not legally accountable for theppat just recorded or pouring an act of law made by the parties orpenghadap into the deef of. This research using methods normative legalresearch, descriptive research and data type used is a secondary data. Dataanalysis in the writing of the thesis is done using qualitative methods ofanalysis."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perbedaan peraturan domestik Indonesia dan Singapura yang menyebabkan terjadinya status kependudukan rangkap atas Home Staff Kantor Perwakilan Luar Negeri KPwLN Bank Indonesia di Singapura dimana penelitian ini berfokus pada kriteria-kriteria tie breaker rule yaitu tempat tinggal tetap, hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat pusat kepentingan-kepentingan pokok , kebiasaan berdiam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah berdasarkan kriteria kebiasaan berdiam, status kependudukan dari atas Home Staff Kantor Perwakilan Luar Negeri KPwLN Bank Indonesia di Singapura dapat ditentukan berada di Singapura.

---

ABSTRACTThis research discuss about different of domestic regulation in Indonesia and Singapore which led to the dual resident on Home Staff. This research focuses on the tie breaker rule criteria, permanent home, centre of vital interest, habitual abode. This research used qualitative descriptive approach. The result of this research is by habitual abode test, resident status of Home Staff Representative Foreign Office of Bank of Indonesia in Singapore is resident in Singapore."

"Penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk mengetahui pengaruh perjanjian pajak dan determinan FDI lainnya terhadap FDI di Indonesia. Menggunakan Model Gravitasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pajak berpengaruh positif terhadap arus masuk FDI di Indonesia. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengaruh perjanjian pajak terhadap FDI di Indonesia semakin meningkat menurut waktu. Pengaruh perjanjian pajak dan umur FDI konsisten antara jumlah FDI dan FDI menurut sektor. Namun penelitian ini memberikan hasil yang beragam tentang pengaruh determinan FDI lainnya terhadap FDI Indonesia. Hasilnya bervariasi menurut sektor FDI. Faktor kelembagaan memberikan hasil yang tidak signifikan terhadap FDI, konsisten di semua sektor FDI.

---

This study uses panel data analysis to investigate the effect of tax treaty and others FDI determinant on FDI in Indonesia. By Gravity Model, this research conclude that tax treaty has a positive effect on FDI inflows in Indonesia. The effect of tax treaty on FDI Indonesia is grow over time. The result of tax treaty effect and age of FDI are consistent among FDI total and FDI by sectors. A mixed result on the effect of others FDI determinant on FDI Indonesia, varied by sectors. The institutional factors gives insignificant result on FDI, consistent by all sectors of FDI."

"ABSTRAKSalah satu permasalahan kependudukan rangkap terjadi apabila seorang Wajib Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dalam satu tahun pajak. Mr. X adalah seorang warga negara Malaysia yang memperoleh keuntungan atas penjualan saham PT A yang tidak diperdagangkan di bursa non-listed company sehingga dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan tersebut di Indonesia. Namun, pajak penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga menimbulkan pajak kurang bayar dalam SPT Tahunan Mr. X Tahun Pajak 2010. Atas ketidaksesuaian pengenaan pajak penghasilan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010, maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan status residensi Mr. X yang sebenarnya agar pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dirinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Mr. X terbukti sebagai Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan pengujian atas ketentuan tie breaker rule dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian, atas keuntungan penjualan saham non bursa efek yang diterima Mr. X dari Indonesia hanya dikenakan pajak penghasilan di Malaysia sesuai dengan hukum domestik perpajakan Malaysia. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan pemahaman akan P3B atau tax treaty bagi pemeriksa pajak, terutama mengenai kewajiban perpajakan untuk WPLN. Selain itu, Mr. X dapat mengajukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP agar ia hanya menjadi residen di 1 satu negara saja.

---

ABSTRACTOne of the dual residence problems occurs when a Foreign Tax Payer receives or obtains income from Indonesia within one tax year. Mr. X is a Malaysian citizen who gains a capital gain on the sale of PT A rsquo s non trading shares in stock exchange non listed company so that the income tax is imposed on such profits in Indonesia. However, the income tax is calculated based on the applicable tax law for Domestic Tax Payers, thereby incurring the underpayment tax in Mr. X rsquo s Annual Income Tax Return for Tax Year 2010. On the inconsistency of the imposition of income tax as stated in Tax Assessment Letter Income Tax Year 2010, it is necessary to conduct research to determine the status of residency of Mr. X in order that the taxes imposed in accordance with the provisions that apply to him. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The results of this research are Mr. X is proven as a Foreign Tax Payer based on the test of the provision of tie breaker rule in Tax Treaty between Indonesia and Malaysia. Then, the profit of the sale of non stock exchange shares received by Mr. X from Indonesia is only subject to income tax in Malaysia in accordance with Malaysian domestic tax law. The suggestions to be given are the need of understanding of P3B or tax treaty for tax inspector, especially regarding tax obligation for foreign taxpayer. In addition, Mr. X may apply for deregistration of Taxpayer Identification Number NPWP so that he will only be a resident in 1 one country only. "

"Skripsi ini mengetengahkan bagaimana koreksi fiskal yang dilakukan atas praktek transfer pricing perusahaan multinasional berpotensi memberikan pengaruh pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila koreksi fiskal untuk menentukan harga pasar wajar dari transaksi pihak- pihak yang memiliki istimewa dilakukan secara tidak konsisten, dimana koreksi perhitungan kembali tidak diikuti dengan koreksi penyesuaian, akan berpotensi menimbulkan pemajakan berganda baik secara ekonomis maupun yuridis sehingga tujuan dari P3B antara Repbulik Indonesia dan Amerika Serikat tidak tercapai.

---

This mini-thesis envisages about how the fiscal adjustment over multinationals companies transfer pricing practice potentially affects Double Taxation Agreement concluded between Republic of Indonesia and United States of America. This study utilizes the literature research method to reach the answer of aforesaid issue. It shows that inconsistent conduct of fiscal adjustment to set the arm’s length price for transaction closed by associated enterprises, in which primary adjustment is not responded with corresponding adjustment, will lead to both economic and juridical double taxation so that the goal of DTA between Republic of Indonesia and United States of America can hardly be accomplished."