Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta sama-sama menimbulkan polemik dan berbagai masalah, baik pada tatanan kebijakan maupun pelaksanaan. Namun faktanya, reklamasi Teluk Jakarta tetap berlangsung, sementara reklamasi Teluk Benoa gagal untuk diimplementasikan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan klaim terkait kedua proyek reklamasi tersebut, yaitu pada proyek reklamasi Teluk Jakarta pemerintah berhasil meyakinkan masyarakat bahwa proyek yang dijalankan akan memberikan dampak yang positif, sementara pada proyek reklamasi Teluk Benoa tidak. Penelitian ini, kemudian, akan membahas mengenai fenomena reklamasi Teluk Benoa Bali dan Teluk Jakarta tersebut, di mana terdapat perbedaan klaim kebenaran dalam proses reklamasi yang berkaitan dengan konsep episteme dari Foucault. Penelitian ini juga menganalisis relasi dan dinamika yang terjadi antara masyarakat, negara dan korporasi pada proyek reklamasi dengan perspektif Kriminologi Radikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus reklamasi di dua tempat, yaitu reklamasi di Teluk Jakarta dan reklamasi di Teluk Benoa Bali. Wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan proyek reklamasi dilakukan untuk mengungkap permasalahan yang ada. Penelitian ini, pada akhirnya, memberikan pengayaan pandangan terhadap Kriminologi Radikal dan konsep episteme-nya Foucault. Khususnya terkait episteme, pengayaan dalam penelitian ini adalah dengan mengkonstruksikan konsep episteme yang dikemukakan oleh Foucault dengan melihat adanya fragmentasi nilai sosial, ekonomi, dan budaya, dalam reklamasi yang terjadi di Teluk Benoa dan Teluk Jakarta, sehingga menghasilkan konsep fragmented episteme

---

The reclamation of Benoa Bay, Bali, and Jakarta Bay has both created polemics and problems, both in terms of policy and implementation. But in fact, the reclamation of Jakarta Bay continues, while the reclamation of Benoa Bay has failed to be implemented. This happened because of different claims regarding the two reclamation projects: in the Jakarta Bay reclamation project, the government managed to convince the community that the project being implemented would have a positive impact, while in the Benoa Bay reclamation project it did not. This research will then discuss the reclamation phenomenon of Benoa Bay in Bali and Jakarta Bay, where there are differences in truth claims in the reclamation process related to Foucault's concept of episteme. This study also analyses the relationship and dynamics that occur between society, the state and corporations in the reclamation project with the perspective of Radical Criminology. This study uses a qualitative research approach using reclamation case studies in two places, namely reclamation in Jakarta Bay and reclamation in Benoa Bay, Bali. In-depth interviews with various sources directly involved with the reclamation project were conducted to uncover existing problems. This research, in the end, provides an enrichment view of Radical Criminology and Foucault's concept of episteme. Specifically related to episteme, the enrichment in this research is to construct the episteme concept put forward by Foucault by looking at the fragmentation of social, economic, and cultural values, in the reclamation that occurred in Benoa Bay and Jakarta Bay, resulting in a fragmented episteme concept."

"ABSTRAKReklamasi Teluk Benoa, adalah sebuah proyek yang direncanakan untuk menjadi solusi dari keterbatasan lahan yang diperlukan dalam rangka penyediaan fasilitas bagi kegiatan pariwisata di Bali. Namun, selayaknya reklamasi lepas pantai lainnya, maka proyek ini diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui penelitian ini, akan diperoleh analisa biaya manfaat baik secara finansial maupun ekonomi dari proyek reklamasi Teluk Benoa. Berdasarkan Financial Cost and Benefit Analysis CBA maka proyek ini akan menghasilkan Net Present Value NPV yang positif sebesar Rp 21,4 Triliun. Sementara itu dalam Economic CBA proyek ini menghasilkan NPV negatif sebesar Rp. 371 Miliar dalam skenario optimis dan Rp 43,8 Triliun pada skenario pesimis. Selain itu dalam analisa sensitivitas terlihat bahwa efek reklamasi terhadap terumbu karang yang akan mengurangi industri pariwisata di Bali akan menjadi komponen yang berpengaruh besar terhadap nilai negatif dari economic CBA

---

ABSTRACTBenoa Bay Reclamation, is a project planned to be a solution for the limited land, required for the provision of facilities for tourism activities, in Bali. However, like any other coastal reclamation, the project is expected to have a negative impact on the environment. This research will provide financial and economic Cost benefit Analysis CBA for this project. Based on the Financial Cost and Benefit Analysis CBA , this project will generate a positive Net Present Value NPV of Rp 21.4 trillion. Meanwhile in the Economic CBA this project will generate negative NPV of Rp. 371 billion in an optimistic scenario and Rp 43.8 trillion in pessimistic scenario. In addition, sensitivity analysis shows that the destruction of coral reefs, that will reduce tourism industry in Bali, as component that has a large contribution on the negative value of economic CBA"

"ABSTRAKReklamasi Teluk Jakarta yang diinisiasi sejak zaman Orde Baru masih menjadi polemik. Pasalnya, kajian lingkungan yang menunjukkan bahwa reklamasi menimbulkan banyak aspek yang negatif diabaikan. Saat ini, reklamasi masih diteruskan karena proses hukum di tingkat banding membatalkan putusan PTUN. Kondisi risiko yang tergambar dalam klaim keamanan pulau G berdampak tidak terkajinya aspek-aspek lain. Akibatnya, prinsip kehati-hatian diabaikan.Klaim keamanan dari pihak pengembang atas pulau G yaitu telah ada keterpaduan dengan rencana tata ruang. Selain itu, tidak pernah terdapat pembatalan terhadap AMDAL tersebut. Hal ini tidak tepat karena tidak adanya penilaian rinci dari proses penilaian dampak melainkan kajian parsial per pulau. Selain itu, terdapat perbedaan nilai-nilai, pandangan, ketidaksepakatan antara disiplin ilmu, dan persoalan keadilan yang membuat reklamasi berada dalam kondisi ambigu secara sosial-politik. Kajian teknokratis dari AMDAL bukan sebuah solusi. Melainkan, perlu ada analisis mendalam melalui sebuah pemetaan multi kriteria yang akan menjawab dampak kumulatif dari perencanaan reklamasi. Kata Kunci: reklamasi, prinsip kehati-hatian, klaim keamanan, kerangka incertitude

---

ABSTRACTThe reclamation of the Jakarta Bay which was initiated since the New Order has been a polemic because environmental studies which shown the negative aspects of reclamation was neglected. Currently, reclamation still continues as the Court of Appeal decision cancelled the Administrative Court decision. The security claims of G Island based on incertitude theory by the Government have left many other aspects unproven. As a result, the precautionary principle is ignored.The security claims by the Developers of G Island is a partial claim, which fails to consider other aspects. In addition, there is no cancellation of AMDAL Environmental Impact Analysis . That is not appropriate because there is no detailed assessment yet partial study. Moreover, there are matters of ethics, point of view, disagreement between disciplines, and matters of equity which made the condition of the reclamation on incertitude framework social politically ambiguous. The technocratic approach is not a solution. There has to be an in depth analysis through a multi criteria mapping which will address the cumulative impact of reclamation planning. Keyword reclamation, precautionary principle, the security claim, incertitude"

"ABSTRACTPemerintah seringkali melakukan pembangunan perekonomian yang tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan. Salah satu buktinya adalah proyek ambisius reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan lahan di DKI Jakarta serta menambah pendapatan daerah melalui investasi, namun reklamasi ini justru telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luas dan juga menimbulkan kerugian bagi puluhan ribu nelayan untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strict liability pada kasus lingkungan di Indonesia seperti reklamasi Teluk Jakarta. Sebab pada umumnya, gugatan perdata lingkungan di Indonesia menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan perbuatan melawan hukum ini dirasa belum mampu berpihak kepada lingkungan. Hal ini disebabkan pembuktian kesalahan dalam perbuatan melawan hukum cenderung memberatkan pihak yang dirugikan seperti lingkungan. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum menjadi mengesampingkan dampak atau kerugian yang telah ditimbulkan. Namun dalam penerapannya di Indonesia, strict liability ini masih jarang digunakan karena kurangnya penjelasan dan pengaturan secara lebih lanjut mengenai dasar gugatan ini. Oleh karena itu, untuk menerapkan strict liability pada kasus lingkungan seperti reklamasi Teluk Jakarta diperlukan pembelajaran dari peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan dampak dan cara kerja reklamasi Teluk Jakarta.

---

ABSTRACTThe government often do economic development which do not provide a guaraantee protecting the environment. One of the evidence is ambitious project called Jakarta Reclamation Bay. This project regarded as a solution to solve the lack of land in Jakarta and to increase revenue through investments, but in other side, reclamation apparently caused enviromental degradation and also caused financial losses for tens of thousands of fishermen. This study aims to analize the implementation of strict liability in the case of Indonesia rsquo s environment such as Jakarta Reclamation Bay. Commonly, a civil suit used tort, but this action have not been able to pro for environmental. It is because of evidence a mistake on tort tended to burden the disadvantaged parties such as environmental. The mistakes to be proved on tort be ruled out an impact that has been inflicted. But on practice in Indonesia, strict liability is still rarely used because lack of explanation andd regulation to give further details pertaining to this lawsuit. For that reason to applied strict liability on Indonesias enviromental case such as Jakarta Bay Reclamation would necessary to learned from law which is connected with Jakarta Bay Reclamation."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"Penelitian ini membahas upaya pasangan Wayan Koster dan Cok Ace sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih pasca Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi terkait kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain deskriptif . Hasil penelitian ini menunjukkan, Wayan Koster dan Cok Ace belum mampu mengakomodir dibatalkan atau direvisinya kebijakan reklamasi Teluk Benoa pada Perpres Nomor 51 tahun 2014. Meski kawasan Teluk Benoa akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim oleh Menteri Kelautan dan Kemaritiman dan dituangkan dalam Perda RZWP3K Provinsi Bali 2020-2040, namun kekuatan aturan masih dipegang oleh Perpres 51 Tahun 2014 terkait status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan pemanfaatan umum. Selain itu, perumusan kebijakan Wayan Koster dan Cok Ace terhadap kebijakan Teluk Benoa yang tidak transparan hanya menimbulkan konflik berkelanjutan dengan kelompok penolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan mengacu model formuasi kebijakan Thomas R. Dye Gubernur tidak melakukan negosiasi, bargaining, maupun kompromi dengan kelompok penolak sebagaimana dikemukakan Dye. Gubernur justru menghindar terhadap proses resolusi konflik yang dilakukan. Perspektif Miall terhadap pendekatan dalam menghadapi konflik mampu menjawab realitas ini yaitu terdapat indikasi Gubernur Koster memilih untuk menunda atau menghindari respons. Hal ini terlihat dari permasalahan kebijakan reklamasi yang belum selesai, yaitu kelompok penolak yang hingga saat ini masih menuntut Perpres Nomor 51 Tahun 2014 untuk dicabut.

---

This study examines the efforts of Wayan Koster and Cok Ace as the Governor and Deputy Governor of Bali elected of the 2018 Bali gubernatorial elections, concerning the Benoa Bay reclamation issue, which was very crucial for the government and society in Bali. By using a qualitative approach with a descriptive analysis, this study found some indications that Wayan Koster and Cok Ace have not been able to accommodate the cancellation or revision of the Benoa Bay reclamation policy in Presidential Decree No. 51 of 2014. Even though the Benoa Bay area was finally designated a Maritime Conservation Area by the Minister of Maritime Affairs and Maritime Affairs and set forth in the Regional Regulation RZWP3K Bali Province 2020 -2040, but the regulation is still held by Presidential Regulation 51 of 2014 regarding the status of the Benoa Bay area as a public use area. In addition, the non-transparent formulation of Wayan Koster and Cok Ace's policy on the Benoa Bay policy only led to ongoing conflicts with groups opposed to Benoa Bay reclamation. Referring to Thomas R. Dye's model of policy formulation, actually in the process of a formulation policy, there are many actors who involved in, many interests in terms of power-interplay among actors. But in this case, the Governor did not negotiate, bargain or compromise with opposing groups as stated by Dye. The Governor actually avoided the conflict resolution process that was carried out. Miall's perspective on approaches to dealing with conflict is able to answer this reality, namely that there are indications that Governor Koster has chosen to delay or avoid responding. This can be seen from the unresolved reclamation policy issues, namely the opposing groups who are still demanding that Presidential Decree No. 51 of 2014 be repealed."

"ABSTRAKLahan adalah salah satu sumber daya alam yang terbatas. Kebutuhan lahan yang tinggi mengakibatkan adanya rekayasa teknologi yaitu reklamasi lahan. Reklamasi seharusnya bertujuan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi kenyataannya berkontribusi pada masalah lingkungan dan konflik sosial. Riset ini bertujuan untuk mengetahui keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di lokasi reklamasi Teluk Benoa melalui penilaian dari 4 dimensi, yaitu: Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Pemanfaatan Ruang Laut. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Multidimensional Scaling MDS untuk menilai keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di lokasi reklamasi Teluk Benoa. Hasil penelitian menunjukan nilai keberlanjutan dari masing-masing dimensi yaitu Pemanfaatan Ruang Laut 27,05 -Kurang Berkelanjutan , Ekonomi 44,313 -Kurang Berkelanjutan , Sosial 49,79 -Kurang Berkelanjutan , Lingkungan 49,88 -Kurang Berkelanjutan . Berdasarkan 4 dimensi keberlanjutan, nilai keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di lokasi reklamasi Teluk Benoa adalah 43,15 Kurang Berkelanjutan . Diperlukan intervensi lebih lanjut apabila rencana reklamasi ini tetap dilaksanakan di Teluk Benoa.

---

ABSTRACTLand is one of limited natural resources. The high requirement of land made technology develop by reclamation method. The purpose of reclamation should be for increasing the benefit of natural resources and community welfare, but in fact the reclamation contribute the environmental problem and social conflict. The aims of this research are analyzing the sustainability of marine and coastal resources in Benoa Bay Reclamation Site based on 4 dimension, there are Environmental, Social, Economic, and Marine Spatial Utilization. This research was conducted quantitative approach by Multidimensional Scaling MDS for assessing the sustainability of marine and coastal resources. The result of research shows sustainability value of each dimension in sequence starting from the lowest is Marine Spatial Utilization 44,31 Less Sustainable , Social 49,79 Less Sustainable , Environmental 49,88 Less Sustainable . The overall sustainability value of marine and coastal resource analysis in Benoa Bay reclamation site is 43,15 Less Sustainable . Further consideration is needed if the reclamation plan is to be implemented in Benoa Bay.Keywords Marine and Coastal Resources, Sustainability, Benoa Bay, Reclamation, MDS"

"Reklamasi wilayah pesisir jakarta menggangu 3 aspek keseimbangan wilayah pesisir, seperti aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta dibutuhkan strategi pengelolaan wilayah pesisir. Pada penelitian terdahulu sudah dijelaskan bahwa reklamasi telah mengganggu 3 aspek utama keseimbangan, namun belum terlihat jelas bagaimana pengelolaan terhadap dampak reklamasi tersebut. Model yang di rancang akan divalidasi dan nilai validasi model yang disebut Average Mean Error AME. Berdasarkan hasil rekalkulasi, didapat nilai AME Luas tambak = 5,69 , AME Hutan mangrove = 2,17, AME Hasil produksi ikan laut = 11,49 , dan AME hasil tambak = 13,16. Simulasi model dilakukan sampai pada tahun 2019. Hasil simulasi kondisi BAU didapatkan bahwa keadaan hutan mangrove terancam punah diiringi dengan luas tambak yang cenderung meningkat. Hasil tangkapan ikan mengalami peningkatan karena jumlah area luas tambak yang kian meningkat. Pembuatan skenario intervensi ditujukan untuk merubah keadaan existing, yaitu mencegah kepunahan hutan mangrove dan tidak menambah area luas tambak. Skenario intervensi terdiri dari 2 skenario, dimana skenario intervensi 1 adalah skenario intervensi dimana hasil tambak dinaikan menjadi 300 dengan penggunaan teknolog, sedangkan skenario intervensi 2 adalah skenario intervensi dimana hasil tambak yang ditingkatkan menjadi 300 diimbangi dengan program restorasi hutan mangrove dengan target menambah luas hutan mangrove sebesar 2 ha setiap tahunnya. Dampak pada aspek ekonomi adalah menurunnya pendapatan nelayan dari Rp. 5.000.000,00-Rp. 10.000.000,00 menjadi sekitar Rp. 2.000.000,00-Rp. 3.000.000,00. Dampak pada aspek sosial adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak pada aspek lingkungan hidup adalah berkurangnya luasan mangrove serta diiringi dengan meningkatnya luasan tambak. Perancangan 2 skenario intervensi pada model untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dimana skenario intervensi pertama adalah restorasi mangrove dan skenario intervensi kedua adalah penggabungan pelengkapan fasilitas nelayan dalam melaut dan program restorasi hutan mangrove. "

"ABSTRAKTeluk Jakarta merupakan wilayah strategis di Utara Jakarta dengan berbagai aktivitas seperti perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Berbagai aktivitas tersebut mengakibatkan dampak pencemaran lingkungan salah satunya penurunan kualitas air dengan timbulnya fenomena trofik atau pengayaan zat hara nitrogen dan fosfor yang merusak biota air dan munculnya algae bloom. Maka diperlukan penelitian untuk mensimulasikan kondisi trofik yang terjadi di Teluk Jakarta menggunakan parameter DIN nitrogen dan TP fosfor . Tujuan penelitian ini yaitu menentukan pola sebaran DIN ndash; TP dan status trofik di Teluk Jakarta menggunakan pemodelan MIKE 21 Ecolab. Data yang digunakan yaitu data konsentrasi total nitrogen anorganik DIN dan total fosfor TP tujuh sungai tahun 2010-2016 , debit sungai, pasang surut, data angin BMKG, dan curah hujan di Teluk Jakarta. Perbandingan skenario pre reklamasi, reklamasi, dan masterplan digunakan dalam penelitian ini pada musim Barat dan musim Timur. Hasil penelitian diperoleh kadar DIN sebesar 0,005 - 7,764 mg/L, TP sebesar 0,001 ndash; 0,941 mg/L, dan kecepatan arus sebesar 0,006 ndash; 0,084 m/s. Pola sebaran pencemar dipengaruhi oleh kecepatan arus, kemiringan pantai, dan lokasi pencemar. Semakin cepat arus maka semakin cepat pencemar terdistribusi ke wilayah lain. Status trofik di Teluk Jakarta sudah berada pada status hipertrofik tercemar dengan wilayah paling kritis berada di pesisir. Pada perairan lepas pantai kadar pencemar cenderung menurun akibat adanya pelarutan dengan air. Bentuk pengelolaan yang memungkinkan dilakukan di Teluk Jakarta adalah adanya penanggulangan dari aktivitas masyarakat, dibangunnya IPAL pada daerah aktivitas masyarakat dan dibangunnya waduk sebelum wilayah muara.

---

ABSTRACTJakarta Bay is a strategic area in North Jakarta with various activity such as fishery, cruising, and tourism. The activities mention above causing environmental pollution, such as lower quality of water with arise of trophic phenomenon or enrichment in nutrient substance nitrogen and phospor which damaging water biota and appearing of algae bloom. From that data, therefore needed a research to stimulate trophic condition which happen in Jakarta Bay using DIN nitrogen parameter and TP phospor . Aim of this research is to determine distribution pattern DIN ndash TP and trophic condition in Jakarta Bay using MIKE 21 Ecolab model. Data used from DIN and TP concentration in seven river year 2010 ndash 2016 , river debit, river tidal, wind data from BMKG, and rainfall level in Jakarta Bay. Comparison scenario between pre reclamation, reclamation, and masterplan used in this research on West Season and East Season. Results of this research obtained that DIN levels amount is 0,005 ndash 7,764 mg L, TP levels amount 0,001 ndash 0,941 mg L, and current speed amount 0,006 ndash 0,084 m s. Distribution pattern of contaminants affected by current speed, slopeness of the beach, and contaminants location. The faster current speed then the distribution of contaminants to other area getting faster. Trophic condition of Jakarta Bay already in a hipertophic tainted condition with the most critical area located in coastal area. In offshores water the contaminants levels tend to decrease from water dissolution. Form of management which possible in Jakarta Bay is to countermeasures of society activity, built of IPAL in society activity area and built of reservoir before estuary area."

"Reklamasi di Teluk Jakarta merupakan salah satu alternatif dalam upaya pembangunan kota. Namun, ternyata reklamasi memberikan perubahan pada aktivitas perikanan tangkap di sepanjang Teluk Jakarta, salah satunya di Kamal Muara. Perubahan tersebut mencakup perubahan pada kondisi ekologi maupun ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ekologi dan ekonomi yang terjadi pada nelayan sero dan sondong di Kamal Muara setelah adanya reklamasi pulau buatan dan mensintesa hubungan antara aspek ekologi dan ekonomi nelayan sero dan sondong di Kamal Muara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekologi dan ekonomi nelayan sero dan sondong di Kamal Muara mengalami perubahan setelah adanya reklamasi. Perubahan ekologi meliputi penurunan kecepatan arus permukaan laut, perubahan komposisi hasil tangkapan, dan semakin jauhnya letak daerah penangkapan ikan sero dan sondong. Perubahan ekonomi nelayan sero meliputi penurunan pada volume hasil tangkapan, biaya operasional, dan keuntungan yang didapatkan nelayan sero. Perubahan ekonomi nelayan sondong meliputi peningkatan volume hasil tangkapan dan biaya operasional. Namun, terjadi penurunan pada keuntungan nelayan sondong. Usaha perikanan tangkap sero dan sondong masih tergolong layak untuk dijalankan. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variasi jarak daerah penangkapan ikan mempengaruhi besarnya biaya operasional.

---

Reclamation in Jakarta Bay is an alternative in the city development effort. But, reclamation change the capture fishery activities along the Jakarta Bay, one of them is in Kamal Muara. These changes include changes in ecological and economic conditions. The purpose of this study are to analyze the ecological and economic changes that occur in sero and sondong fishermen in Kamal Muara after the reclamation of artificial islands and synthesize the correlation between ecological and economic aspects of sero and sondong fishermen in Kamal Muara. This research uses a descriptive quantitative approach with questionnaire, observation, interview and documentation methods.

The results of the study showed that the ecological and economic conditions of sero and sondong fishermen in Kamal Muara changes after reclamation. Ecological changes include a decrease in the speed of sea surface current, changes in the composition of the catch, and the further away the location of fishing ground of sero and sondong fisheries. Economic changes of sero fishermen include decrease in the volume of catches, operational costs, and the profit. Economic changes of sondong fishermen include increase in the volume of catches and operational costs. However, there was a decrease in the profits of sondong fishermen. Sero and sondong capture fisheries business is still considered feasible to run. Then the results of the study also showed that variations in the distance of the fishing ground affect the operational costs."