Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Efek yang diterbitkan dalam SCF dapat bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk. Masing- masing efek memiliki sifat yang berbeda sehingga hubungan antar para pihak menjadi berbeda. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat utang dan/atau sukuk adalah wajib, sedangkan berdasarkan Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat ekuitas adalah tidak wajib. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melakukan wawancara dengan narasumber, dan menggunakan jenis data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kuasa mencakup segala kebutuhan pemodal pada perusahaan penerbit. Bentuk kuasa yang seharusnya diberikan adalah secara khusus sesuai dengan pengurusan yang akan dilakukan. Pengurusan pada efek berupa saham dilakukan untuk mewakili pemodal pada proyek atau usaha termasuk dalam RUPS dan penandatanganan akta serta dokumen yang mengakibatkan hak dan kewajiban baru sehingga diperlukan pelimpahan kewenangan. Sifat dari saham, yakni kepemilikan atas sebagian nilai perusahaan, diterbitkan untuk kebutuhan pendanaan pada suatu perseroan, keberadaannya tidak dijamin, tenor tidak terbatas, dan nilainya fluktuatif. Pada efek bersifat utang dan/atau sukuk memiliki kewajiban untuk melimpahkan kuasanya dari pemodal kepada penerbit karena sifatnya merupakan kepemilikan bersama atas suatu proyek yang telah ditentukan sebagai dasar penerbitan efek. Terkait dengan pengaturan SCF yang terbatas, mengingat masuk ke sektor pasar modal. OJK mengatur melalui POJK 57/2020 yang masih kurang mengakomodir jalannya SCF secara praktik. Sehingga dengan ketiadaan aturan yang dapat digunakan oleh SCF sampai saat ini menimbulkan permasalahan salah satunya terkait pemberian kuasa. OJK perlu memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian kuasa yang diberikan pada efek bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk karena kedua efek tersebut memiliki sifat yang berbeda yang mengakibatkan kewenangan dalam pemberian kuasa oleh pemodal kepada penyelenggara pun berbeda.

---

Securities issued under SCF may be equity, debt and/or sukuk. Each security has a different nature so that the relationship between the parties becomes different. Based on Article 19 paragraph (1) POJK 57/2020, the granting of power of attorney in debt and/or sukuk securities is mandatory, while based on Article 64 paragraph (3) POJK 57/2020, the granting of power of attorney in equity securities is not mandatory. This thesis uses normative juridical research methods, conducts interviews with sources, and uses secondary data types. From the results of this research, it is found that the power of attorney covers all the needs of investors in the issuing company. The form of power of attorney that should be given is specifically in accordance with the management to be carried out. Management of securities in the form of shares is carried out to represent investors in projects or businesses including in the GMS and the signing of deeds and documents that result in new rights and obligations so that delegation of authority is required. The nature of shares, namely ownership of part of the company's value, is issued for funding needs in a company, its existence is not guaranteed, the tenor is unlimited, and its value fluctuates. Debt securities and/or sukuk have the obligation to delegate the authority from the investor to the issuer because the nature is joint ownership of a project that has been determined as the basis for the issuance of securities. Related to the limited regulation of SCF, considering that it enters the capital market sector. OJK regulates through POJK 57/2020 which still does not accommodate the operation of SCF in practice. So the absence of rules that can be used by SCF until now has caused problems, one of which is related to granting power of attorney. OJK needs to provide further provisions regarding the exercise of power of attorney granted to equity, debt, and/or sukuk securities because the two securities have different characteristics which result in different authorities in granting power of attorney by investors to organizers."

"Perjanjian Investasi Internasional terdiri dari Perjanjian Multilateral dan Bilateral. Perjanjian ini ditandatangani sebagai alat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap investor asing dan investasinya. Skripsi ini membahas dampak hukum bagi Indonesia dari keberadaan klausa penyelesaian sengketa penanam modal asing dan negara yang teracantum dalam Perjanjian Investasi Bilateral. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan descriptive analysis sebagai bentuk penelitian. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dampak hukum dari keberadaan pasal tersebut adalah dimana Indonesia telah melepaskan sebagian dari kedaulatannya sehingga penanam modal asing dapat menggugat negara dihadapan Arbitrase Internasional secara langsung. Hal ini berdampak pula pada berkurangnya kekuasaan negara dalam menerapkan peraturan untuk kepentingan publik. Lebih jauh, Skripsi ini menyimpulkan bahwa formulasi dari klausa tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap Indonesia.

---

International Investment Agreement consists of Multilateral and Bilateral Investment Treaties. These treaties signed as instrument providing greater assurance for foreign investment and his investment. This thesis discusses the legal impacts of the investor-state dispute settlement clause stipulated in the Bilateral Investment Treaties for Indonesia and the legal protection for Indonesia by the existence of such clause. This thesis employs the juridical normative research methodology and uses descriptive analysis as type of research. The thesis concludes the legal impact is that since Indonesia has waived part of its sovereignty in the investor-state dispute settlement clause, foreign investor, hence, can have direct recourse against Indonesia in international arbitration. It curtails the sovereign power of the host state in enacting regulation for the public purpose, especially for matter related investment. Further, this thesis concludes that the formulation of the clause does not provide protection for Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini meneliti reaksi investor pada peristiwa akuisisi PT Bank Internasional Indonesia Tbk oleh Malayan Banking Berhad. Metode penelitian ini menggunakan event study dengan tiga event penelitian Event pertama adalah pengumuman akuisisi, kedua pembatalan akuisisi dan keitiga pemberian kembali ijin akuisisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa event pertama mendapatkanrespon yang positif dari investor BII dan yang negatif dari Maybank, event kedua tidak mendapatkan respon yang positif dari investor BII dan respon yang negatif dari Maybank. Event kedua tidak mendapatkan respon yang signifikan dari investor BII dan mendapatkan respon yang positif dari investor Maybank dan event ketiga mendapatkan respon yang postif dari investor BII dan respon negatif dari invenstor Maybank"

"Laporan akhir magang ini bertujuan untuk memberikan saran bagaimana proses implementasi social media marketing dilakukan serta dampaknya terhadap peningkatan jumlah investor ritel yang membuka akun investasi dan konsumen loyal untuk terus menggunakan platform PT. Trimegah Securities, Tbk. PT. Trimegah Securities, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi pasar modal yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini diadaptasi dari penelitian Patria Laksamana (2018) yang berjudul “Impact of Social Media Marketing on Purchase Intention and Brand Loyalty: Evidence from Indonesia’s Banking Industry”. Terdapat 3 variabel yang diuji pada penelitian ini diantaranya adalah variabel Social Media Marketing, Purchase Intention, dan Brand Loyalty. Hipotesis yang dibangun pada penelitian ini diantaranya adalah Social Media Marketing berhubungan positif terhadap Purchase Intention, Social Media Marketing berhubungan positif terhadap Brand Loyalty, dan Purchase Intention berhubungan positif terhadap Brand Loyalty. Berdasarkan konstruk penelitian tersebut tentunya variabel ini merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan brand loyalty yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan PT. Trimegah Securities, Tbk untuk mengambil keputusan dalam hal strategi pemasaran. Data valid terkumpul adalah 256 responden yang disebarkan melalui kuesioner online. Pengambilan data dilakukan pada pertengahan April 2022. Hasil pengujian menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Social Media Marketing yang dapat mempengaruhi Purchase Intention dan Brand Loyalty dari investor di pasar modal Indonesia untuk mengambil keputusan untuk memilih platform sekuritas untuk berinvestasi.

---

This final internship report aims to advise how the social media marketing implementation process carries and its impact on increasing the number of retail investors who open investment accounts and loyal consumers to continue using the PT. Trimegah Securities, Tbk. PT. Trimegah Securities, Tbk is a company engaged in capital market investment registered with the Financial Services Authority. This study adaption from Patria Laksamana's research (2018) entitled "Impact of Social Media Marketing on Purchase Intention and Brand Loyalty: Evidence from Indonesia's Banking Industry." This study tested three variables: Social Media Marketing, Purchase Intention, and Brand Loyalty. The hypotheses built in this study include Social Media Marketing is positively related to Purchase Intention, Social Media Marketing is positively related to Brand Loyalty, and Purchase Intention is positively related to Brand Loyalty. Based on the research construct, of course, this variable is an important aspect that needs to be considered in increasing brand loyalty, which can be used for PT. Trimegah Securities, Tbk to make decisions in terms of marketing strategy. The valid data collected were 256 respondents who were distributed through online questionnaires. Data collection was carried out in mid-April 2022. The test results state that there is a positive influence on Social Media Marketing which can affect the Purchase Intention and Brand Loyalty of investors in the Indonesian capital market to make decisions to choose a securities platform to invest."

"Pengaturan Pengendali di Indonesia belum memiliki pengaturan yang harmonis baik dari segi pendefinisian maupun pembatasan kewenangan yang dapat dilakukan. Ketidakharmonisan tersebut diiringi dengan adanya pengaturan kewajiban baru bagi Perusahaan Terbuka untuk memiliki Pengendali yang juga disertai dengan sanksi. Di sisi lain, terdapat pengaturan yang berisikan ketentuan mengenai pengendalian Perusahaan hanya saja tidak dikenal dengan Pengendali, melainkan pemilik manfaat. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk melindungi investor. Apabila dibandingkan dengan Singapura dan Amerika Serikat, pengaturan mengenai kewajiban Pengendali berbeda dengan di Indonesia, yang didukung dengan kepercayaan investor terhadap Perusahaan yang tidak bergantung pada Pengendali. Dalam rangka mencapai penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif yang mencapai pada kesimpulan bahwa pengaturan Pengendali di Indonesia masih belum harmonis, akan tetapi masih memiliki pengaruh terhadap tata kelola Perusahaan dan untuk perlindungan investor, masih bergantung pada keputusan Pengendali yang harus mempertimbangkan beberapa aspek. Sementara, di Singapura dan Amerika Serikat tidak memberikan kewajiban eksistensi pengendali secara langsung, akan tetapi Singapura mewajibkan secara tidak langsung. Dengan ketidakharmonisan pengaturan dan kepastian hukum Pengendali di Indonesia dapat menimbulkan risiko bagi investor, maka harus didukung dengan perlindungan hukum bagi investor lain.

---

Controller Arrangements in Indonesia do not yet have harmonized arrangements both in terms of defining and purifying the powers that can be exercised. This disharmony is accompanied by a new arrangement of obligations for Public Companies to have a Controller which is also accompanied by administrative sanctions. On the other hand, there are arrangements that contain provisions regarding the control of the Company, only that the Controller is not known, but the beneficial owner. This of course needs to be considered to protect investors. When compared to Singapore and the United States, the arrangements regarding the obligations of a Controller are different from those in Indonesia, which depend on investor confidence in a Company that is not dependent on a Controller. In order to achieve this research, the method used is juridical-normative which reaches the conclusion that the arrangements of the Controllers in Indonesia are still not harmonious, but they still have an influence on corporate governance and for the protection of investors, still depend on the decisions of the Controllers which must consider several aspects. While Singapore and the United States do not provide the controlling entity's obligations directly, Singapore obliges indirectly. With the disharmony of regulation and legal certainty, the risk of controllers in Indonesia can arise for investors, it must be supported by legal protection for other investors."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan institusi independen dalam mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen tunai pada perusahaan di Indonesia. Investor institusional, terutama investor institusional yang independen adalah pihak yang terdepan dalam usaha mereformasi corporate governance di dunia. Kemudian, dari perspektif masalah keagenan, pembayaran dividen tunai dapat digunakan sebagai alat untuk menurunkan arus kas bebas yang berada dalam control manajemen, agar dapat mengurangi masalah keagenan. Penelitian ini menemukan bahwa investor institusional yang independen dapat mempengaruhi manajemen untuk membayarkan dividen tunai yang lebih besar, sesuai dengan teori yang relevan. Lebih lanjut, investor institusional independen asing lebih dapat mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen tunai dibandingkan dengan investor institusional independen lokal.

---

ABSTRACTThis research is conducted to examine the ability of independent institutional investor to influence cash dividend payment of companies in Indonesia. Institutional investor, especially independent institutional investors have become the leading players of corporate governance reform across the globe. From agency theory perspective, dividend payment can be used as a tool to reduce free cash flow at management rsquo s control, to reduce potential agency problem. This research figures out that independent institutional investors have the ability to influence higher cash dividend payment, which is consistent with relevant theories. Moreover, foreign independent institutional investor has greater ability to influence cash dividend policy compared to local independent institutional investor."

"ABSTRAKTesis ini membahas kelayakan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasiberupa Base Tranceiver Station (BTS) yang dilakukan oleh perusahaan PT Xdengan PT Huawei di Papua Barat. Kedudukan PT X adalah sebagai penyediajasa sambungan telepon bergerak seluler GSM dan layanan jasa internet melaluiperangkat bergerak seluler. Sementara kedudukan PT Huawei adalah sebagaipelaksana proyek, pemasok perangkat sekaligus sebagai investor proyek. Proyekyang dilaksanakan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 (delapan tahun)ini bertujuan meningkatkan revenue dan jangkauan layanan (coverage) dari PT Xdi Papua Barat. Proyek ini dilakukan dengan konsep bagi hasil. Revenue yangdihasilkan oleh PT X dibagi dengan nilai pembagian 20:80 untuk base case. PT Xmemperoleh 20% dari revenue yang dihasilkan dan PT Huawei mendapatkan 80%bagian dari revenue. Revenue yang dihasilkan akan dikurangi sejumlah minimumrevenue yang diharapkan oleh PTX. Setelah revenue yang diperoleh tersebutdikurangkan, maka sisanya akan dibagi untuk PT X dan PT Huawei dengan rasiotersebut diatas. Minimum revenue adalah revenue dari kinerja PT X sebelumadanya kerjasama ini. Dari analisis dan penilaian ini akan dibuatkan analisissensitifitas terhadap berbagai skenario pembagian, dengan menggunakan NetPresent Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan payback period.Kelayakan yang optimum adalah yang menghasilkan NPV positif dan setara baikNPV PT X maupun PT Huawei, kemudian IRR yang lebih tinggi dari interest rateserta payback period yang kurang dari umur proyek.

---

ABSTRACTThis thesis explores the feasibility of the project of telecommunicationinfrastructure building in the form of Base Transceiver Station (BTS) conductedby PT X and Huawei in West Papua. Status of PT X is a mobile phone serviceproviders in form of GSM and internet services via mobile cellular devices. WhileHuawei is a position as project manager, software suppliers as well as the projectinvestor. Projects implemented from 2014 until 2021 (eight years) is dedicated toincreasing the revenue and service area (coverage) of PT X in West Papua. Thiscooperation project is carried flow by the concept of revenue sharing. Revenuegenerated by PT X will be divided by the value of the distribution of 20:80 for thebase case. PT X gets 20% of revenue generated and Huawei get a 80% share ofthe revenue. Revenue generated will be reduced by the minimum amount ofrevenue expected by PT X. After the revenue earned is deducted, the remainderwill be divided for PT X and Huawei with the above ratio. The minimum revenueis revenue from the performance of PT X before this partnership. Analysis andassessment of the sensitivity analysis will be made of the various scenariosdivision, using the Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) andpayback period. Feasibility optimum is the equivalent yield positive NPV andNPV both PT X and Huawei, then the IRR is higher than the interest rate and thepayback period is less than the life of the project."

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kepemilikan investor institusional terhadap hubungan antara konvergensi IFRS dengan waktu terbitnya laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sebanyak 804 tahun perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012. Peneliti menggunakan report delay sebagai ukuran atas ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kehadiran konvergensi IFRS menjadikan rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan keuangan lebih panjang. Kepemilikan institusional mengurangi report delay. Namun, kepemilikan investor institusional di suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap report delay setelah periode konvergensi IFRS. Besarnya persentase kepemilikan investor institusional tidak cukup kuat untuk mengurangi report delay.

---

This study aims to examine the impact of institutional investor ownership on the relationship between the IFRS convergence with the issuance of financial statement. This study conducts as much as 804 years of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2009-2012. Researcher uses the report delay as the measurement of timeliness of financial statement. IFRS convergence presence makes the span of time required to prepare financial statements longer. Institutional investor ownership reduces the delay report. However, institutional investor ownership in a company does not have an influence on the report delay after a period of IFRS convergence. The percentages of ownership of institutional investors are not strong enough to reduce the report delay."

"Tesis ini dibuat untuk memastikan apakah metode dollar-weighted-return (DWR) sesuai untuk mengukur imbal hasil investor yang sebenarnya pada sahamsaham JII (Jakarta Islamic Index). Time-weighted-return (TWR) yang lebih umum digunakan pada dasarnya adalah imbal hasil buy-and-hold. Padahal, imbal hasil investor saham juga tergantung pada arus modal dari dan ke investor sepanjang periode investasi. Maka, TWR tidak sesuai untuk mengukur imbal hasil investor saham yang melakukan active trading sepanjang periode investasi. Sementara, DWR dihitung sebagai internal rate of return (IRR) dari sebuah proyek investasi dengan memperhitungkan arus modal di setiap periode. Karena itu, DWR lebih sesuai untuk mengukur kinerja investasi dari sisi pandang investor.Hasil empiris menunjukkan bahwa TWR dari saham-saham JII lebih besar daripada DWR. Selisihnya (tahunan) adalah 2%. Hasil penelitian ini juga menemukan korelasi antara arus modal investor dengan imbal hasil sebelum dan sesudah, yang menunjukkan bahwa investor saham-saham JII cenderung melakukan active trading secara reaktif, yaitu menambah modal setelah imbal hasil yang tinggi dan sebelum imbal hasil yang rendah. Maka, temuan dari tesis ini memastikan bahwa DWR sesuai untuk mengukur imbal hasil investor saham-saham JII.

---

This thesis is developed to test whether dollar-weighted-return (DWR) method is suitable for measuring actual investor?s returns on JII (Jakarta Islamic Index) stocks. The time-weighted-return (TWR), that is more commonly used is basically buy-and-hold return. However, the returns of stock investor also depend on the capital flow from and to investors during the investment period. Thus, TWR is not suitable to measure return of the stocks for investors who perform active trading during the investment period. On the other hand, DWR is computed as internal rate of return (IRR) from an investment project by taking into account the capital flow in every period. Therefore, DWR is suitable for measuring investment performance from the investor?s point of view.The empirical result shows that TWR of JII stocks is higher than its DWR. The annual difference is 2%. The result of this study also find correlation between investors? capital flow with past and future return, which shows investors of JII stocks tend to perform active trading reactively, i.e., add capital after high return and before low return. Thus, the finding of this thesis ensures that DWR is suitable to measure actual investor?s returns on JII stocks."

"Banyak akademisi dan investor professional ragu bahwa strategi kontrarian yang berdasarkan pada value based investing dan strategi price momentum yang memanfaatkan perilaku investor yang overreaction dapat mengalahkan kinerja market index. Penelitian dalam thesis ini adalah untuk mempelajari apakah di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Thailand dan Bursa Efek Philipina, strategi kontrarian dan strategi momentum merupakan strategi yang efektif untuk memperoleh tingkat return diatas market index. Dengan menggunakan data harga bulanan dari periode Januari 2002 hingga bulan Desember 2012, diperoleh kesimpulan bahwa strategi momentumterbukti efektif untuk dipergunakan di Bursa Efek Indonesia, Thailand dan Philipina sedangkan strategi kontrarian efektif untuk dipergunakan di Bursa Efek Indonesia dan Philipina. Hasil penelitian ini juga telah membuktikan adanya perilaku investor yang overreaction dan underreaction di ketiga Bursa Efek tersebut

---

For many years scholars and professional investor has doubt that managing equity portfolio using contrarian strategies and price momentum strategies could outperformed market. These contrarian strategies call for buying loser stocks with the highest loss and winner stocks with highest gain are motivated by the availability of overreaction and underreaction Investors behavior. The purpose of this thesis is to find the evidences that both strategies are effective to be applied in Indonesia Stock Exchange, Thailand Stock Exchange and Philipine Stock Exchange. Using the trading data from January 2002 to December 2012 it was observed that contrarian and momentum strategies are effective to outperform market and it was observed also that such overreaction and underreaction behavior exist in those three stock exchanges."