Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan pajak penghasilan dalam PP 23 Tahun 2018 terkait dengan pilihan tarif, jangka waktu, dan ambang batas peredaran bruto. Evaluasi menggunakan theory of planned behavior untuk mengevaluasi kepatuhan pajak dalam kondisi umum dan prospect theory untuk kondisi ketidakpastian di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik thematic analysis terhadap data kepatuhan DJP, data keuangan UMKM, serta wawancara kepada UMKM, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP 23 Tahun 2018 meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, ketentuan mengenai jangka waktu dan ambang batas peredaran bruto perlu ditinjau ulang. Komponen TPB yang paling berperan besar terhadap kepatuhan adalah perceived behavioral control dengan faktor tax knowledge and capability. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada wajib pajak untuk menghilangkan persepsi bahwa pembukuan adalah sulit. Berkaitan dengan prospect theory, dalam kondisi Covid-19, wajib pajak cenderung mengambil posisi loss framing sehingga diperlukan evaluasi dan pengawasan atas pemanfaatan insentif pajak agar tepat sasaran.

---

The focus of this study is to evaluate the income tax provisions for MSMEs in Government Regulation Number 23 of 2018 related to the tax rates, periods of imposition, and gross income threshold. The evaluation uses the theory of planned behavior (TPB) to evaluate tax compliance in general conditions and prospect theory for conditions of uncertainty during the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative analysis with thematic analysis techniques on DGT compliance data, MSME financial data, as well as interviews with MSMEs, DGT, tax consultants, and academics. The results of the study show that the implementation of PP 23 of 2018 increases tax compliance. However, the provisions regarding the period and gross income threshold need to be reviewed. The TPB component that has the most significant role in compliance is perceived behavioral control with tax knowledge and capability factors. Therefore, it is necessary to educate taxpayers to eliminate the perception that bookkeeping is difficult. In terms of prospect theory, under the conditions of Covid-19, taxpayers tend to take a loss framing position, so evaluation and supervision of the use of tax incentives is needed to make it right on target."

"Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi sebuah peraturan yang menetapkan PPh Final 0,5% khususnya bagi pengusaha kecil yang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Melalui PP inilah di dalamnya memberikan beberapa aturan mengenai dasar pengenaan pajak dan siapa saja pihak-pihak yang dapat dikenakan PPh Final. PP ini menurunkan tarif pajak dari peraturan yang sebelumnya untuk memberikan keringanan dan kemudahan beban pajak bagi para pengusaha kecil di Indonesia. Pemerintah mengingat bahwa usaha kecil menjadi salah satu pendongkrak ekonomi suatu negara tetapi minim perhatian dan fasilitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekaan yuridis normatif karena dengan adanya penelitian ini maka akan mengulas secara mendalam mengenai penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan kaitannya dengan prinsip keadilan dalam hukum perpajakan mengingat peraturan ini dibuat untuk memihak para pengusaha kecil. Hasil dari adanya penelitian ini yaitu didapatkan bahwa secara normatif, peraturan ini sudah memberikan keadilan bagi para pengusaha kecil. Tetapi dikarenakan adil adalah hal yang abstrak, maka keadilan belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, ditemukan hambatan yang dihadapi oleh para fiskus dan pengusaha kecil. Salah satu hal terbesarnya yaitu masih banyak pengusaha kecil yang belum mengetahui kewajiban perpajakannya hingga masih minimnya pengusaha kecil dalam melakukan pencatatan keuangan. Sehingga, diperlukan support, kerja sama, hingga kepercayaan dari berbagai elemen untuk dapat meminimalisir hambatan yang dihadapi oleh para fiskus dan pengusaha kecil.

---

The government's Rule Number 23 in 2018 is a rule that stated Final Income Tax for 0,5%, especially for small businesses and it rises pros and cons int he implementation. Through this PP there are several basic rules on the tax imposition and determine parties that should be Final Income Taxed. This government regulation decreases tax costs from previous rules to lighten up and facilitate tax costs for small businesses in Indonesia. The government noted that small businesses make contributions to boost the economy of a nation but there is minimum care and facilitations. This research was done by using a normative juridical approach because through this research the researcher would review deeply the implication of the Government's Rule Number 23 in 2018 and related to the fairness principle in tax law given that this research was made to take small business actor's side. The result of this research is we got normatively these rules have already given fairness to small businesses. But because fairness is an abstract hung, think, then fairness had not been fully achieved.  Other than that, there is an obstacle that has to be faced by the fiscus and small business actors. One of the biggest problems is there are still a lot of small business actors who still do not know about tax obligations which causes small businesses not to write a financial record. So it is necessary to have support, cooperation, and trust from various elements to minimize obstacles that have to be faced by fiscus and small businesses."

"Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan tetap terbitnya peraturan lama yaitu angsuran Pajak Pengahsilan Pasal 25, memunculkan kebingungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terutama Pedagang Pengecer, dalam menggunakan peraturan dalam tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang penerbitan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan perbandingan kedua peraturan ditinjau dari prinsip Ease of Administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian adalah kemudahan adalah kata kunci dari latar belakang dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan prinsip Ease of Administration sebagian besar dipenuhi oleh PER 32/PJ/2010 dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Upaya untuk memenuhi prinsip Ease of Administration, pemerintah membenahi kembali Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

---

Issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and the old rules are still the issuance of income tax installment Article 25, led to confusion for the individual taxpayer primarily Merchant Retailers, in using the rules in 2013. This study was conducted to determine the background of the issuance of Government Regulation No. 46 of 2013 and a comparison of the two rules in terms of the principle of Ease of Administration. This study used a qualitative approach with in-depth technical analysis of interviews and literature studies.

The results of the study were convenience are the key words of background issued Government Regulation No. 46 of 2013 and the principle of Ease of Administration largely met by PER 32/PJ/2010 compared to Government Regulation No. 46 of 2013. Efforts to meet the principle of Ease of Administration, the government fix the back of Government Regulation No. 46 of 2013."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

---

The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."

"Dalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participating interest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksi pengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasar pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakan tersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untuk menjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

Under current policy, participating interest transfer is subject to final income tax at the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). This research is aimed to provide comprehensive overview regarding policy implementation process of income tax on transaction of participating interest transfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research is conducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.

The results of this study indicate that, the income tax policy on transaction of participating interest transfers has not been implemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the tax revenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractors to carry out their investment, especially in exploration phase."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 yang merupakan bentuk perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, yang mengatur beberapa perubahan terkait dengan pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri tertentu dan/atau didaerah tertentu di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan tinjauan terkait dengan latar belakang perubahan peraturan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan dan memberikan analisis perbandingan dua peraturan yang menjadi dasar pemberian fasilitas pajak penghasilan bagi industri panas bumi di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian diketahui bahwa latar belakang dilakukan perubahan adalah karena peraturan terdahulu yang masih kurang menarik dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha panas bumi. Poin perubahan yang terjadi lebih memungkinkan untuk pengusaha panas bumi untuk dapat memaksimalkan fasilitas yang ditawarkan dalam aturan tersebut.

---

Government Regulation number 18 year 2015 was the substitution of GR 52 year 2011 which is the second amendment of the regulation number 1 on the 2007, there are the several changes of the income tax incentive for certain industry and/or certain industrial area in Indonesia which became government?s concentration including for geothermal industry. The researched was conducted to provide the background of providing of tax legislation changes in coorporate income tax incentive and comparative analysis of income tax incentive regulation for geothermal energy in Indonesia. The researcher used qualitative-descriptive approach, and used study literature and the depth interview as technical of data collection in this research. The result shows that the premises of change the regulation are the mandatory of evaluation from previous regulation. It is considered not attractive and be giving certainty for industry to using the provided incentive. Points of change on the new regulation is the time for used the tax allowance, classification expansion of compensation for losses, disposition of authority, and expansion of industry that will be used the incentive. The new regulation is more feasible implemented on geothermal industry."

"Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang memberikan secara luas kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang dapat diajukan Gugatan. Sementara dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal 37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang bisa diajukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas mengenai apa saja yang diajukan sebagai gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak bisa diajukan sebagai Gugatan.

---

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers have a right fundamental objection is filed, Appeal and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined as to what is proposed as a lawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as a lawsuit. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan APIP dan implikasi hukum atas hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan/pejabat penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pengawasan organisasi APIP berada pada sisi complain/kepatuhan saja yang bersifat mencari kesalahan, yaitu melalui audit tujuan tertentu dengan metode Investigasi. Dalam perkembangan praktik pengawasan internal, konsep pengawasan lebih mengutamakan memberikan nilai tambah bagi organisasi, dan konsep pengawasan yang dicita-citakan menurut UU 30/2014 yaitu bersifat preventif. Pelaksanaan pengawasan yang bersifat preventif dapat diwujudkan melalui pembentukan unit kepatuhan internal dan pelaksanaan audit hukum. Dari sisi implikasi hukum hasil pengawasan APIP, maka penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, namun apabila penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana.

---

ABSTRACT This study aimed to analyze the APIP supervision strategy and legal implications for the results of APIP supervision related to the abuse of authority conducted by the state agency officer in accordance with Law No 30 of 2014 on Government Administration. Then methodologies of the study are through legislation, conceptual and historical approaches. By using those methods, it can be seen that APIP organizational oversight practice is on the compliance side only that is seeking error, through the audit of certain objectives by the method of Investigation. In the development of internal supervision practice, the concept of supervision prioritizes adding value to the organization, and the concept of supervision aspired under Law 30 2014 is preventive. Implementation of preventive supervision can be realized through the establishment of internal compliance units and the implementation of legal audits. In terms of legal implications of APIP results, abuse of authority by government officials should be solved administratively first, but if the abuse of the authority contains criminal elements of threat, bribery and deception to gain unauthorized gain, then on suspicion abuse of authority is resolved through criminal."