Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ajaran Woekerordonantie 1938 dapat diterapkan sebagai dasar pembatalan perjanjian selama memenuhi unsur-unsur kurang cermat, keterbatasan pengetahuan atau pengalaman, dan keadaan terdesak dari salah satu pihak yang dimanfaatkan lawan janjinya sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan prestasi dan kontraprestasi di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Berdasarkan ajaran Woekerordonantie 1938, maka hakim berdasarkan jabatannya memiliki kewenangan untuk mengesampingkan Pasal 1338 KUHPerdata untuk menyeimbangkan perjanjian tersebut, atau membatalkan perjanjian di antara para pihak dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian ke-1 (kesatu) atau ke-4 (keempat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas bagaimana penerapan Woekerordonantie 1938 dan pertimbangan hakim Indonesia dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat unsur Woekerordonantie 1938. Berdasarkan hasil penelitian penulis, ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia. Terkait adanya inkonsistensi hakim dalam menerima maupun menolak penerapan Woekerordonantie 1938, sebenarnya diakibatkan oleh belum adanya keseragaman pengetahuan hakim Indonesia mengenai adanya ajaran Woekerordonantie 1938 sebagai dasar pembatalan perjanjian selain yang telah diatur dalam KUHPerdata

---

This thesis discusses the application of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for the annulment of the agreement due to an element of inattention, limited knowledge or experience, and a state of urgency from one of the parties that are used by the opponent of the promise, resulting in an imbalance of achievements and counter-achievement between the parties to the agreement. Based on the teachings of Woekerordonantie 1938, judges based on their offices have the authority to waive Article 1338 of the Civil Code to balance the agreement or cancel the agreement between the parties due to inconsistency with the validity of the 1st (first) or 4th (fourth) agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The main problem in this thesis is to discuss the application of Woekerordonantie 1938 and the consideration of Indonesian judges in deciding cases in which there are elements of Woekerordonantie 1938. Based on the results of the author's research, the teachings of Woekerordonantie 1938 as the basis for the cancellation of the agreement have been known and applied in various Indonesian court decisions. Regarding the inconsistency of judges in accepting or rejecting the application of Woekerordonantie 1938, it is caused by the absence of uniformity of knowledge of Indonesian judges regarding the existence of the teachings of Woekerordonantie 1938 as a basis for annulment of the agreement other than those stipulated in the Civil Code."

"Perjanjian Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang menjadi dasar hukum bagi mereka yang membuatnya untuk saling mengikatkan diri. Hal ini disebabkan agar para pihak tidak melakukan hal-hal diluar apa yang mereka perjanjikan yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan yang sering muncul dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi. Hasil penelitian ini yaitu: (i) Akta Perikatan Jual Beli tetaplah sah apabila tidak melanggar ketentuan syarat objektif, tidak memenuhi persyaratan kebatalan akta, para pihak tidak memintakan pembatalannya kepada pihak yang terikat, ataupun belum dibatalkan oleh pengadilan; (ii) Akibat hukum dari sebuah Perjanjian Jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan yaitu, tidak beralihnya objek jual beli, hilangnya uang panjar, dan pembayaran biaya perkara kepada pengadilan. Adapun bagi pihak yang merasa ingin memiliki objek jual beli, harus memberikan uang panjar yang besar agar dapat memiliki beberapa objek yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli walaupun akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

---

The sale and purchase agreement made by the Notary as an authorized official becomes the legal basis for those who make it to bind themselves to each other. This is due so that the parties do not do things outside of what they agreed that can cause problems. The problem that often arises in an agreement is default. The results of this study are: (i) the Sale and Purchase Agreement Deed is still valid if it does not violate the provisions of the objective conditions, does not meet the requirements for the cancellation of the deed, the parties do not ask for its cancellation to the bound party, or have not been canceled by the court; (ii) The legal consequences of a sale and purchase agreement that is canceled by the court are the non-transfer of the object of sale and purchase, loss of down payment, and payment of court fees. As for those who feel they want to own the object of sale and purchase, they must provide a large down payment in order to have several objects contained in the Deed of Sale and Purchase Agreement even though the deed is canceled by the court."

"Kedudukan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah sifatnya sebatas menimbulkan akibat hukum antara penjual dengan pembeli, sesuai dengan isi klausula-klausula dalam perjanjian, hal ini didasarkan pendapat R. Setiawan, yang berpendapat bahwa: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh Hukum”. Untuk itu harus memahami Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang dibuat tanpa persetujuan pihak bank sebagai kreditur dalam pengalihan piutang Kredit Pemilikan Rumah agar selaras dengan hukum yang berlaku. Fungsi jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai upaya preventif bilamana debitur tidak dapat mengembalikan kredit tersebut kepada bank selaku kreditur. Dalam hal ini jaminan ada yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat hak kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan selalu mengikuti bendanya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Jaminan

---

The position of the binding agreement on the sale and purchase of land is limited to causing legal consequences between the seller and the buyer, in accordance with the contents of the verses in the agreement. It is based on the opinion of R. Setiawan, who argues that “inding is a legal relationship, which means a relationship regulated and recognized by law”. Thus, it is necessary to understand Binding Agreement on Land Sale and Purchase that was made without the approval of the bank as a creditor in the transition of House Ownership Credit receivables so that it is in accordance with the law. The function of collateral in providing credit is as a preventive measure if the debtor cannot return the credit to the bank as the creditor. In this case, there are collaterals in the form of material rights and individual rights. Collaterals in the form of materials rights are collaterals in the form of absolute rights to an object that has the characteristics, namely having a direct association to certain objects from the debtor, being able to be defended against anyone, and always following the object.

Keywords: Agreement, Credit, Collateral"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan Repurchase Agreement (Repo) yang yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususnya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel di mana pihak yang membeli dalam perjanjian Repo menjual kepada pihak ketiga, namun dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa pihak ketiga yang membeli dari pembeli awal dalam perjanjian Repo melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut secara otomatis dapat memberikan peluang untuk terjadinya konflik hukum. Perbuatan Pembeli awal yang telah mengalihkan objek dalam perjanjian Repo sehingga penjual awal dalam perjanjian Repo merasa dirugikan karena haknya untuk membeli kembali tidak bisa dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pihak ketiga yang membeli saham dari pembeli awal dalam perjanjian Repo merupakan pihak yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di muka pengadilan

---

ABSTRACTThis thesis covers the analysis of disposition of comercial objects, especially stocks/shares, and the concept of its ownership in terms of being the stated object in a sale-purchase agreement with right to repurchase as one of the agreements conditions. The term for sale-purchase agreement with right to repurchase, in which stocks/shares as the object, is called Repurchase agreement (Repo) where the regulation of its enforcement procedures or guideline is stipulated in The Financial Services Authority Regulation concerning Guideline of Repurchase Agreement Transaction For Financial Services Institution. Practically speaking, it is not uncommon that many has considered Repo Agreement as an attachment of collateral, whilst in the manner of its principle, Repo is different from the concept of collateral attachment. From that difference, in which it will be covered in this thesis, can it be understood the concept of ownership of comercial objects (especially stocks/shares) which is determined as the object being sold with repurchase right. In South Jakarta district court verdict number 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel where the party that purchased stocks in Repo Agreement, related to the case in that verdict, disposed that purchased stocks to third party (parties outside the Repo), yet in the verdict, the judges stated that the third party had commited tort or unlawful deed. It can automatically emerges the chance of legal conflicts. The deed of the party that purchased and then sold the stocks to third party that was not included in the Repo caused the comercial damage to the party that sold the stocks in the Repo because by then the selling party in the Repo could not use his repurchase right (his right had been violated). This reasearch/thesis is a normative reasearch by the nature of descriptive analytical research. This thesis uses secondary data with qualitative data analysis approach or method. Regarding that third party in the said Repo, it is authors opinion that the third party should be provided with legal protection and certainty before the court."

"Tesis ini membahas mengenai instrument pasar modal berupa RepurchaseAgreement saham yang merupakan jual beli saham dengan mekanisme pembeliankembali ketika jatuh tempo dengan harga tertentu. Perusahaan melakukantransaksi repo dengan alasan membutuhkan dana dengan waktu yang cepat danmudah, namun risiko yang terdapat pada transaksi repo ini juga cukup besar salahsatu risiko nya adalah default oleh salah satu pihak dalam perjanjian Repo.Keadaan default dalam Repo dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunyadipengaruhi oleh tindakan manipulasi pasar yang dilarang oleh UUPM. Risikodefault ini dapat menyebabkan keadaan wanprestasi. Dalam kurun waktu yanglalu pasar modal Indonesia dilanda krisis yang menyebabkan penurunan hargasaham bagi perusahaan yang melakukan transaksi Repo harus menanggung risikountuk membayar kekurangan dana atau melakukan top up saham karena sahamyang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan nilai akibat krisisfinansial tersebut. Penurunan nilai saham tersebut menyebabkan turunnya rasiojaminan saham yang menjadi underlying perjanjian Repo tersebut, mekanisme topup yang terdapat pada Repo digunkan untuk menutupi turunnya rasio jaminansaham. Namun apabila mekanisme top up tidak dapat dilakuan oleh penjual repomaka yang terjadi adalah wanprestasi terhadap perjanjian repo. Pada tesis inidibahas studi kasus pada saham SIAP yang default dalam transaksi Repo dimanadefault nya transaksi Repo SIAP dipengaruhi oleh indikasi transaksi semu yangdilakukan pihak penjual Repo SIAP.

---

This thesis discusses the Share Repurchase Agreement, a capital market

instrument which comprises the buying and selling of shares arranged with a

repurchase mechanism at a specified price by the time the repurchase is due.

Companies enter into repurchase agreements (also known as repo transactions) to

quickly and easily acquire funds. However, the risk of default by one of the

parties of a repo transaction is also quite significant to the transaction. The state of

default within a repo transaction may be influenced by several circumstances, one

of which is the action of market manipulation prohibited by Law Number 8 of

1995 concerning the Capital Market. This risk of default may cause the state of a

breach of the repurchase agreement. During a certain period ago, the Indonesian

capital market was struck by a crisis that led to a decrease in the share prices of

companies that conducted repo transactions. Those companies had to bear the

risks of either paying the shortage of funds or to conduct the top-up of shares, for

the reason that the shares which constituted the underlying assets of the

transactions were devalued as a result of the financial crisis. This decline in share

value caused the decline in the ration of the share collateral as the underlying asset

of the repo transaction. The top-up mechanism contained in the repo transaction is

used to cover the decline in the ration of share collateral. However, if the top-up

mechanism cannot be conducted by the seller of the repo transaction, then a

breach of the repurchase agreement has emerged. This thesis conducts a case

study on the shares of SIAP which defaulted in its repo transaction. Its default is

influenced by an indication of false transactions carried out by the seller of the

SIAP repo."

"ABSTRAKDalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintahmenggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutanumum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitianini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchaseintentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, danjuga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannyaadalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umumTransjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orangresponden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitysampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisisdengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadapperceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceivedcost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived costberpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefitsberpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadaprepurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi olehattractiveness of alternatives modes.

---

ABSTRACTDalam rangka mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta, pemerintahmenggalakan penduduk unuk menggunakan angkutan umum. Salah satu angkutanumum yang ditujukan untuk mengatasi kemacetan adalah Transjakarta. Penelitianini berfokus untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap repurchaseintentions dari konsumennya melalui pengaplikasian model perceived value, danjuga pengaruh dari keberadaan penyedia jasa angkutan umum lainnya. Tujuannyaadalah untuk mengetahui perilaku konsumen yang memakai angkutan umumTransjakarta terhadap jasa Transjakarta. Sampel penelitian berjumlah 240 orangresponden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitysampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan dianalisisdengan software LISREL 8.7 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality berpengaruh terhadapperceived benefits. Perceived non-monetary cost berpengaruh terhadap perceivedcost. Perceived monetary cost berpengaruh terhadap perceived cost. Perceived costberpengaruh terhadap perceived value, demikian juga perceived benefitsberpengaruh terhadap perceived value. Perceived value berpengaruh terhadaprepurchase intentions, selain itu repurchase intentions juga dipengaruhi olehattractiveness of alternatives modes"

"Perkembangan pasar obligasi korporasi di Indonesia sekarang ini cukup pesat, dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah penerbitan obligasi di Indonesia tiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, harus diperhatikan mengenai perlindungan atas hak dari investor dalam obligasi korporasi terutama atas pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh investor terhadap emiten penerbit dimana terdapat putusan yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan harus melalui waliamanat. Investor sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan penerbit memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak dalam mengajukan gugatan. Hal ini akan diteliti dalam penelitian ini untuk mencari Legal Standing investor dalam mengajukan gugatan terhadap penerbit obligasi.

---

The development of bonds market in Indonesia is now quite rapid, evidenced by growth of number of bonds inssuance. In this regard, it must be considered regarding the protection of the rights of investors in corporate bonds, especially for filing lawsuits against investors by issuers in which there is a verdict stating that the claim must be through a trustee. The investor as the party who is harmed by an act against the issuer has the position as the party entitled to file a claim. This will be examined in this study to find a Legal Standing investor in filing a lawsuit against the bond issuer."

"Pasar modal Indonesia memegang peranan yang penting sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha mengingat peran yang amat vital ini, maka hasil dari kegiatan Pasar Modal ini di harapkan semaksimal mungkin untuk tercapainya tujuan tersebut di upayakanlah suatu sistem perdagangan efek yang likuid, efisien, efektif dan ekonomis. Sistem perdagangan efek tanpa warkat yang di terapkan secara penuh dalam Pasar Modal Indonesia ada Pertengahan tahun 2002 ini seakan telah menjawab kebutuhan itu. Sistem ini tidak mengutamakan transaksi efek secara fisik tetapi lewat pemindah bukuan rekening saja. Akan tetapi di dalam penerapannya tentu membawa implikasi yang tidak dapat dielakkan terhadap peran lembaga-lembaga penunjang yang ada di Pasar Modal salah satunya adalah terhadap peran Biro Administrasi Efek (BAE) seperti : Bank Data (Dokumen-Dokumen) yang di miliki oleh BAE dan mengenai dokumen saham yang telah dikonversi ke dalam bentuk tanpa warkat (elektronik)."

"Transaksi repo di Indonesia yang selama ini mekanisme dan perjanjiannya belum terstandarisasi, melatarbelakangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meluncurkan Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia yang menjadi landasan pelaksanaan transaksi repo di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan. GMRA Indonesia merupakan standarisasi perjanjian transaksi repo yang mengadopsi standar perjanjian GMRA yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA) dengan klausul yang disesuaikan dengan kondisi hukum dan pelaku pasar di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu bagaimana perbedaan implementasi penggunaan GMRA dalam transaksi repo di Indonesia dengan negara lain. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normatif. Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa GMRA dijadikan acuan internasional dalam melakukan transaksi repo di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Singapore yang sudah terlebih dahulu menggunakan GMRA dalam transaksi repo untuk meningkatkan pendalaman pasar keuangannya. Tesis ini juga membahas ketentuan dalam GMRA Indonesia yang diharapkan dapat mencegah sengketa apabila terjadi peristiwa kegagalan (default) dikemudian hari guna melindungi semua pihak terlibat termasuk investor agar tidak mengalami kerugian. GMRA juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan Penawaran Perdana saham (Initial Public Offering/IPO), dimana dalam pelaksanaannya tidak lepas dari fungsi Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal.

---

Within the practice in Indonesia, its mechanism and agreement have not been standardized, a circumstance which brings about the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to launch the Indonesia's Global Master Repurchase Agreement (GMRA) called GMRA Indonesia as a basis for the implementation of repo transactions in the capital market as stipulated in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 / POJK.04 / 2015 on Guidelines for Repurchase Agreement Transactions for Financial Services Institutions (Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan). GMRA Indonesia is a standardized Repo Transaction Agreement that adopts the GMRA standard agreement issued by the International Capital Market Association (ICMA) with clauses tailored to the legal and market conditions in Indonesia. The research is descriptive analytical with normative juridical approach. The research phase consists of literature and field research. Data collection tehniques were conducted by document studies and interviews. Analytics are done using normative qualitative analysis method. Based on the results of the research, GMRA is used as an international reference in conducting Repo transactions on various countries, such as the United States and Singapore which have already been long utilizing GMRA in Repo transactions for its financial markets. This thesis also discusses the provisions in GMRA Indonesia which are expected to prevent disputes in case of default event in the future to protect all parties involved including investors from the risk of loss. GMRA could also encourage companies to conduct Initial Public Offering (IPO), which in its implementation is not possible without the function of Notary as one of the professions supporting the capital market."

"Pasar modal menurut Pasal 1 angka-13 Undang-Undang Pasar Modal merupakan “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” BEI sebagai self regulatory organization yang diberikan kewenangan untuk membuat suatu peraturan oleh Undang-Undang membuat peraturan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00096/BEI/12-2022 Tentang Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia. Peraturan tersebut menimbulkan isu di tengah-tengah masyarakat karena di salah satu isi peraturan tersebut mengatur bahwa bursa akan menghapus kode broker selama sesi perdagangan, hal ini menimbulkan implikasi karena meskipun tujuan dari peraturan penghapusan kode broker adalah untuk melindungi investor akan tetapi terdapat beberapa investor yang justru dirugikan akibat pemberlakuan peraturan tersebut karena peraturan tersebut justru dinilai mengurangi prinsip keterbukaan di pasar modal. Sebanyak 2.690 petisi sudah ditanda tangani oleh para pelaku pasar saham yang menolak kebijakan penghapusan kode broker selama sesi perdagangan tersebut. Peraturan yang mengatur tentang penghapusan kode broker selama sesi perdagangan menyebabkan permasalahan hukum hal ini disebabkan karena terdapat berbagai pandangan yang berbeda dari para pelaku pasar. BEI berpendapat bahwa urgensi dari pemberlakuan peraturan penghapusan kode broker selama sesi perdagangan tersebut upaya untuk melindungi investor. Namun di sisi lain beberapa investor justru dirugikan dari pemberlakuan peraturan tersebut dan berpendapat peraturan tersebut justru dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan tindak manipulasi harga pasar. Urgensi dari pembahasan topik ini adalah untuk menjawab permasalahan apakah peraturan penghapusan kode broker selama sesi perdagangan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan apakah urgensi dari pemberlakuan peraturan penghapusan kode broker. Penerapan dari penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada masalah dengan ilmu mono displiner, yaitu ilmu hukum. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

The Capital Market, according to Article 1 number 13 of the Capital Market Law, is defined as "activities related to the Public Offering and trading of Securities, Public Companies related to the Securities they issue, as well as institutions and professions related to Securities." The Indonesia Stock Exchange (BEI), as a self-regulatory organization authorized by the law to create regulations, issued a Board of Directors Decree Number Kep-00096/BEI/12-2022 regarding the Amendment to the Trading Guidelines of the Indonesia Stock Exchange. This regulation has sparked controversy among the public due to one of its provisions, which states that the exchange will remove broker codes during trading sessions. This measure has implications because, although its aim is to protect investors, some investors feel disadvantaged by its implementation, as it is seen to reduce transparency principles in the capital market. A total of 2,690 petitions have been signed by stock market participants who reject the policy of removing broker codes during trading sessions. The regulation concerning the removal of broker codes during trading sessions has caused legal issues due to differing views among market participants. BEI argues that the urgency of implementing this regulation is to safeguard investors. However, some investors believe that this regulation could be exploited by parties engaged in market manipulation. The urgency of discussing this topic is to address the question of whether the regulation of removing broker codes during trading sessions contradicts the principle of transparency and whether the urgency of implementing this regulation is justified. This research focuses on legal issues as a mono-disciplinary field, namely legal science. The data used in this research are secondary or library data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials."