Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk produk pangan olahan yang dapat diedarkan di Indonesia, di mana pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol dapat ditemukan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran minuman beralkohol terdapat batasan dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha salah satunya adalah memiliki izin edar. Mengingat semakin maraknya penggunaan internet, pelaku usaha minuman beralkohol mulai menjual produknya secara daring melalui platform digital. Namun, secara hukum belum ada aturan yang mengatur apakah minuman beralkohol boleh diedarkan secara daring. Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara daring dan kaitannya dengan perlindungan konsumen di Indonesia serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemberi izin edar dan pengawas atas peredaran minuman beralkohol di platform digital. Dalam melakukan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu memperbarui aturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol terkait penjualan secara daring. Mengingat apabila hanya mengacu pada peraturan yang sudah ada saat ini, dirasa kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

---

Alcoholic beverages are a form of processed food products that can be sold in Indonesia, where arrangements regarding the circulation of alcoholic beverages can be found in Regulation of the Minister of Trade No. 25 of 2019 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 concerning Control and Supervision of the Procurement, Distribution, and Sales of Alcoholic Beverages. In carrying out the business activities of marketing alcoholic beverages, some limitations and conditions must be obeyed by business actors, one of which is having a distribution permit. Given the increasingly widespread use of the internet, alcoholic beverage businesses are starting sell their products through digital platforms. However, legally there are no rules governing whether alcoholic beverages may be distributed online. This thesis will discuss the regulation of the circulation and sale of alcoholic beverages online and its relation to consumer protection in Indonesia and the role of National Agency of Drug and Food Control (BPOM) that gives distribution permits and a supervisory agency for the circulation of alcoholic beverages on digital platforms. In doing the writing, the writer uses the juridical-normative research method with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researcher concluded that the Government needs to update the rules governing alcoholic beverages related to online sales. Considering that if only referring to the regulations that currently exist, it is felt that they do not provide enough protection for consumers and business actors."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dampak sosialisasi konsumen terhadap perilaku konsumsi minuman ringan dan apakah ada peran mediasi dari perilaku generasional konsumen. Dimensi sosialisasi konsumen yang diteliti adalah kegunaan media sosial, grup sosial dan grup budaya. Dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner, akan diolah menggunnakan uji regresi linear berganda dan untuk melihat efek mediasinya akan menggunakan uji sobel mediator first order. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi konsumen, kegunaan sosial media, grup sosial dan grup budaya memberikan pengaruh positif terhadap perilaku konsumsi minuman ringan; dan juga setelah diuji, perilaku generasional konsumen yang telah dibagi menjadi 3 kelompok generasi yaitu generasi X, generasi Y dan generasi Z mempunyai efek mediasi antara sosialisasi konsumen terhadap perilaku konsumsi minuman ringan yang berarti bahwa perilaku generasional konsumen ikut mempengaruhi perilaku konsumsi minuman ringan. Hal ini akan dimanfaatkan untuk sebagai tambahan data untuk perancanan strategi marketing yang efektif.

---

ABSTRACTThis research aimed to see the influence between consumer socialization towards non alcoholic consumption consumption and mediating role of consumer generational behavior. The dimension of consumer socialization are benefit of social media, social group and cultural group. The data taken using questionnaire was calculated using multiple linear regression as for the mediating effect was calculated using sobel mediator first order test. The result showed consumer socialization, benefit of social media, social group and cultural group have positive influence towards non alcoholic beverages consumption also for the mediating role of consumer generational behavior that has been divided into 3 groups which are generation X, generation Y and generation Z showed mediating effect between consumer socialization and non alcoholic beverages consumption. This result will be utilized to support the formulation of effective marketing strategy. Keywords consumer socialization, non alcoholic beverages consumption, multiple linear regression, sobel mediator first order."

"Kebiasaan konsumsi minuman beralkohol yang mengalami peningkatan prevalensi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan untuk menyelesaikan masalah kesehatan ini. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ketidakmerataan konsumsi minuman beralkohol yang dipengaruhi oleh beberapa dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakmerataan konsumsi minuman beralkohol pada kalangan remaja di Indonesia menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017. Populasi pada SDKI 2017 yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua remaja pria dan wanita berumur 15-24 tahun di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional menggunakan aplikasi SPSS untuk uji univariat serta bivariat dan aplikasi HEAT-Plus untuk uji ketidakmerataan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja yang mengonsumsi minuman beralkohol paling banyak berjenis kelamin pria, berusia ≥ 20 tahun, berpendidikan rendah, dengan status ekonomi terbawah, bertempat tinggal di pedesaan, serta berada di kategori pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, juga pada remaja yang memiliki riwayat merokok dan riwayat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kemudian, ukuran ketidakmerataan paling tinggi dari konsumsi minuman beralkohol pada remaja yaitu pada dimensi riwayat penyalahgunaan obat-obatan terlarang, riwayat merokok, dan jenis kelamin. Maka, dibutuhkan upaya penanganan terintegrasi antara upaya menangani konsumsi minuman beralkohol dengan upaya menangani ketiga dimensi tersebut.

---

The habit of consuming alcoholic beverages which has increased in prevalence in recent years is a challenge to solve this health problem. This can occur due to the inequality of alcoholic beverages consumption which is influenced by several dimensions. This study aims to analyze the inequality of alcohol consumption among adolescents in Indonesia using secondary data from the Indonesia DHS 2017. The population used in this study were all male and female adolescents aged 15-24 years in Indonesia. This research is a quantitative research with cross sectional study design using SPSS application for univariate and bivariate test and HEAT-Plus application for inequality test. The results of this study indicate that adolescents who consume alcoholic beverages are mostly male, aged ≥ 20 years, have low education, with the lowest economic status, live in rural areas, and are in the islands of Bali, NTB, and NTT, also have a history of smoking and drug abuse. Then, the highest measure of inequality of alcoholic beverages consumption in adolescents is in the dimensions of drug abuse history, smoking history, and gender. Therefore, an integrated handling effort is needed between efforts to handle the consumption of alcoholic beverages and efforts to handle the three dimensions."

"Penelitian tentang konsumsi dan kebijakan terkait minuman beralkohol di Indonesia masih minim. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi konsumsi alkohol dan penerimaan negara, khususnya cukai. Pertama, makalah ini membahas pengaruh dari pajak dan menemukan bahwa kenaikan cukai menyebabkan lebih banyak konsumsi alkohol. Implikasinya, pemerintah dapat menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah tanpa khawatir terhadap penurunan konsumsi. Namun, pemerintah perlu mengumpulkan data penjualan alkohol yang lebih komprehensif untuk memahami elastisitas harga dan tingkat kelonggaran pajak. Selanjutnya, makalah ini membahas dampak dari perubahan kebijakan alkohol dan menunjukkan bahwa perubahan pajak memberikan pengurangan jangka pendek pada konsumsi alkohol; jadi, pemerintah dapat sering melakukan perubahan untuk mengurangi konsumsi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa larangan terhadap minuman beralkohol berdampak negatif terhadap konsumsi; namun, pengurangan tersebut hanya mempengaruhi alkohol yang recorded, yaitu alcohol yang dikenai pajak dan berada dalam kendali pemerintah.

---

Research on alcoholic beverage consumption and related policies in Indonesia is minimal. Therefore, this study examines how policies affect alcohol consumption and government revenue, specifically excise tax revenue. First, this paper discusses the effect of alcohol tax policies and finds that an increase in the excise tax leads to more alcohol consumption. The implication is that the government may increase tax rates without reducing consumption to increase government revenue. However, the government needs to collect more comprehensive alcohol sales data to understand price elasticity and the degree of tax pass-through. Subsequently, this paper discusses the effects of alcohol policy change and shows that tax changes lend short-term reductions on alcohol consumption; so, the government may perform frequent changes to reduce consumption. It also shows that a total ban negatively affects consumption; however, the reduction only affects the recorded alcohol supply, which is taxed and inside government control."

"

Seiring dengan peningkatan konsumsi dan penjualan minuman beralkohol, peredaran minuman beralkohol juga terus mengalami perkembangan, seperti peredaran melalui jalur darat, air, dan udara dengan sarana angkutan yang juga berkembang. Tak hanya peredaran yang resmi dan patuh terhadap ketentuan atau peredaran legal yang berkembang, peredaran ilegal juga makin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku yang ingin menghindari ketentuan dari pemerintah, seperti pengenaan cukai atas minuman beralkohol atau minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Peredaran ilegal ini di beberapa negara telah melebihi kuantitas peredaran minuman beralkohol yang legal, salah satunya adalah di Indonesia. Salah satu dampak yang berkaitan dengan hal ini adalah penerimaan cukai yang tidak optimal sehingga fungsinya untuk menekan eksternalitas negatif dari MMEA juga tidak akan maksimal. Hal yang perlu dikaji berkaitan dengan hal ini adalah pengawasan cukainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengawasan cukai MMEA di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pengawasan hingga masih tingginya peredaran MMEA ilegal dengan menganalisis perbandingan dengan negara lain, Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses pengawasan cukai MMEA di Indonesia, yaitu tahapan intelijen, tahapan penindakan, dan tahapan penyidikan. Lebih lanjut, dalam setiap tahapannya, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui, baik dari internal maupun eksternal. Hambatan dari internal dapat berupa keterbatasan sumber daya, ketidaksinkronan peraturan, dan aksi korupsi oleh oknum aparat penegak hukum. Sementara itu, hambatan dari eksternal dapat berupa resistensi dari pelaku dan masyarakat, modus peredaran MMEA ilegal yang terus berkembang, dan kesulitan dalam menangkap pelaku utama. Secara garis besar, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh DJBC dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui tersebut, mulai dari manajemen risiko sumber daya, kerja sama dengan inistitusi lain untuk membangun solusi teknologi sistem monitoring yang lebih baik, dan membentuk organisasi gabungan dengan inistitusi lain untuk mengefisiensikan pelaksanaan pengawasan.

---

Alongside the increase in consumption and sales of alcoholic beverages, the circulation of alcoholic drinks continues to develop, including distribution via land, water, and air using evolving transportation means. Not only does legal and compliant distribution grow, but illegal circulation is also increasingly carried out by individuals seeking to evade government regulations, such as taxes on alcoholic beverages or beverages containing ethyl alcohol (MMEA). In some countries, illegal circulation has surpassed the quantity of legally circulated alcoholic beverages, Indonesia being one example. One associated impact is suboptimal tax revenue, thereby limiting its function to mitigate negative externalities from MMEA. Supervision of taxation is crucial in this regard. The objective of this research is to analyze the supervision system of MMEA taxation in Indonesia and identify the obstacles faced in the supervision process, particularly in light of the persistently high illegal circulation of MMEA, comparing with Malaysia. This study utilizes a qualitative approach with data collection through literature review and in-depth interviews. Findings indicate that the supervision process of MMEA taxation in Indonesia consists of three stages: intelligence gathering, enforcement, and investigation. Each stage encounters various internal and external obstacles. Internal obstacles include resource limitations, regulatory inconsistencies, and corruption among law enforcement personnel. External obstacles include resistance from perpetrators and communities, evolving modes of illegal MMEA circulation, and difficulties in apprehending key perpetrators. Several solutions are proposed for the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) to address these obstacles, such as resource management risk, collaboration with other institutions to develop better technological monitoring solutions, and forming joint organizations with other institutions to streamline supervision implementation."

"Aroma mempengaruhi manusia pada berbagai tingkatan yang memiliki fungsi vital dan kritis. Saat ini, indra penciuman lebih sering terpapar parfum daripada yang disadari kebanyakan orang, membuat penggunaan parfum menjadi keseharian. Sebagai industri yang berkembang pesat, industri parfum menghasilkan puluhan miliar dolar setiap tahun, menetapkan kepentingan sosial ekonominya dalam skala global. Perusahaan parfum juga berinvestasi dua kali lipat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dibandingkan perusahaan multinasional besar lainnya di Eropa, menjadikan pengetahuan tentang formula aroma atau teknik manufaktur penting untuk keberlanjutan industri tersebut. Namun, seiring kemajuannya teknologi, aset informasi perusahaan parfum mungkin lebih mudah dimanipulasi dengan tanpa adanya perlindungan yang memadai. Dengan menggunakan penelitian normatif, penelitian ini akan mengkaji mengapa aroma parfum harus dilindungi secara memadai, rezim kekayaan intelektual mana yang mampu melindungi aroma parfum berdasarkan perjanjian internasional sebagai ambang batas minimum, dan hak kekayaan intelektual mana yang pantas untuk menjaga aroma parfum berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa aroma parfum mempertahankan keunikannya karena merupakan hasi dari inovasi, sehingga perlindungan yang tepat harus ditegakkan agar perusahaan parfum mendapat manfaat penuh dari penemuan dan, sebagai hasilnya, memulihkan biaya investasi tersebut. Perjanjian internasional juga mengizinkan perlindungan aroma parfum di bawah rahasia dagang dan merek dagang. Sebaliknya, di Indonesia, di mana perlindungan yang lebih luas diperlukan, aroma parfum hanya dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Oleh karenanya, untuk menjaga kerahasiaan kombinasi bahan kimia, perusahaan parfum di Indonesia harus membuat perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan/atau pihak ketiga.

---

Scent affects humans on a variety of levels, performing a variety of vital and critical functions. Nowadays, the olfactory sense is more frequently exposed to perfumes than most people realize, making perfume usage a daily occurrence. As a rapidly growing industry, the perfume industry generates tens of billions of dollars annually, establishing its socioeconomic importance on a global scale. Perfumers also invest twice as much in R&D as other major multinational firms in the EU, making knowledge of scent formulas or manufacturing techniques vital for industry preservation. However, as technology advances, information assets of perfume companies may be more easily manipulated, with no adequate protection. Using normative research, this study will examine why perfume scents should be adequately protected, which intellectual property regime is capable of protecting perfume scent based on the international covenant as a minimum threshold, and which intellectual property rights are appropriate to safeguard perfume scent based on Indonesian intellectual property legislation. The thesis concludes that perfume aroma retained its uniqueness as a result of innovation, implying that appropriate protection should be enforced so that the fragrance company fully benefits from the invention and, as a result, recovers the costs of investment in innovation. The international agreement also permits the protection of perfume scents under trade secret and trademark. In contrast, perfume fragrances can only be protected as trade secrets in Indonesia, where more extensive protection is required. To keep the chemical ingredient combination secret, perfume companies in Indonesia should sign non-disclosure agreements with their employees and/or third parties."

"Sektor industri atau disebut pengolahan non migas merupakan kontributor terbesar pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta mengindikasikan besarnya potensi pasar domestik sekaligus jaminan sektor industri Indonesia terus bertumbuh. Namun demikian, komitmen liberalisasi perdagangan antar negara yang semakin tinggi sejak berdirinya World Trade Organization (WTO), memaksa sektor industri Indonesia bersaing dengan Industri negara-negara berteknologi maju.Dalam persaingan itu, industri Indonesia terus mengalami pelemahan daya saing baik di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini sangat terlihat nyata terjadi pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT). Menghadapi situasi yang dinilai banyak pihak sebagai de-industrialisasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis menggunakan bantuan finansial (financial contribution) sebagai salah satu instrumen kebijakan peningkatan daya saing industri. Pada praktiknya, komitmen Indonesia sebagai anggota WTO tidak bisa dikesampingkan. Beberapa perjanjian yang dicakup (covered agreement) dalam pembentukan WTO, seperti General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures mengatur batasan bantuan finansial yang dapat atau dilarang untuk diberikan pemerintah. Perspektif pengaturan subsidi dalam WTO adalah pemberian subsidi lazim dilakukan pemerintah suatu negara untuk peningkatan kemakmuran dan perlindungan kepentingan domestik, namun juga berpotensi mendistorsi perdagangan internasional apabila menimbulkan keuntungan kompetitif bagi sektor swasta secara tidak adil.Dengan menggunakan perspektif itu, dilakukan studi hukum pelaksanaan program restrukturisasi mesin/peralatan ITPT yang memuat kebijakan pembiayaan pemerintah untuk peningkatan daya saing ITPT. Diharapkan ditemukan pemahaman kritis akan desain kebijakan penggunaan instrumen subsidi oleh pemerintah dengan tetap mengindahkan komitmen Indonesia dalam WTO. Momentum penulisan tesis diperkuat dengan Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta dalam rangka peningkatan daya saing industri dalam negeri atau pembangunan industri pionir. Bentuk pembiayaan dimaksud dapat berupa keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan.

---

The industry sector, or called with non oil and gas manufacturing sector, is the largest contributor to economic income and employment in Indonesia. Indonesia's population of over 250 million indicates the potential of the domestic market as well as the guarantee of Indonesia's industrial sector continues to grow. Nevertheless, the increasing commitment of trade liberalization between countries since the establishment of the World Trade Organization (WTO) has forced the Indonesian industrial sector to compete with industries from countries with advanced technology.

In that competition, Indonesia's industrial competitiveness continues to weaken both in domestic and export markets. Significant impacts occurred in the Textile and Textile Products Industry (ITPT). Faced with the situation that many considered as de-industrialization, the Government of Indonesia took a strategic step to use financial assistance as one of the policy instruments to increase the competitiveness of industry. In practice, Indonesia's commitment to WTO membership can not be ruled out. Some covered agreements in the establishment of the WTO, such as the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures provide provisions for financial assistance that can be granted or prohibited by the government. The perspective of the subsidy provisions in the WTO is that subsidies are commonly applied by a country's government to increase prosperity and protection of domestic interests, but also potentially distort international trade if it causes unfairly competitive advantage for the private sector.

By using that perspective, the authors conducted a legal study on the implementation of the ITPT machine / equipment restructuring program which contains a government financing policy to improve the competitiveness of ITPT. It is expected to find a critical understanding of the policy design of the use of subsidized instruments by the government by taking into account Indonesia's commitment to the WTO. The momentum of thesis writing is reinforced by Article 45 and Article 47 of Law No. 3 of 2014 on Industrial Matters which contains provisions that the government can provide financing to private industrial companies in order to increase the competitiveness of domestic industry or the development of pioneer industries. The financing stated in Article 47 covers three forms of financing, which include: loan interest rate, discounted purchase of machinery and equipment, and machinery and equipment assistance."

"Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Permasalahan di Indonesia yang masih sering terjadi dan merugikan konsumen beragama islam adalah terkait sertifikat halal. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, umat islam wajib untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai salah satu ibadah yang dilakukan. Hal tersebut membuat sertifikat halal menjadi bentuk perlindungan konsumen. Sertifikat halal hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen agar dalam melakukan konsumsi tersebut konsumen mendapatkan informasi yang terjamin terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan adanya sertifikat halal, dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan terkait perlindungan terhadap konsumen. Adapun seringkali terjadi ketidakpastian hukum terkait sertifikat halal tersebut. Dalam memberikan sertifikat halal yang telah terjamin dan pasti, diperlukan banyak lembaga serta pengaturan untuk memastikan bahwa hal tersebut pasti. Di Indonesia telah terdapat banyak peraturan terkait perlindungan pada konsumen, dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Terkait untuk lembaga, di Indonesia terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memegang kuasa terkait sertifikasi halal. Dalam melakukan perbandingan, negara Singapura merupakan salah satu negara di Asia tenggara yang memiliki latar belakang berbeda dengan Indonesia memiliki pengaturan juga terkait perlindungan konsumen. Singapura, yang masyarakat muslimnya merupakan minoritas memiliki perlindungan terkait sertifikasi halal. Pengaturan tersebut terdapat pada Administration of Act Singapore  yang dijalankan oleh lembaga The Majlis Ugama Islam Singapura. Singapura dapat memberikan perlindungan tersebut dengan menggunakan lembaga serta peraturan yang ada dengan sistematis yang baik.

---

Indonesia is a country with a Muslim majority population. The problem in Indonesia that are detrimental to Muslim consumers are related to halal certificates. In accordance with the provisions of Islamic law, Muslims are required to consume halal food as one of the acts of worship performed. Halal certificates exist to provide protection for consumers so that in carrying out these consumption consumers have guaranteed information regarding the sustenance as a form of consumer protection. With the existence of a halal certificate, it can provide legal certainty to consumers. Halal certificates have several issue related to their use, and it is questionable whether they can provide protection for consumers. In providing  halal certificates, many institutions and arrangements are needed to ensure that the certificate is definite. In Indonesia, there are many regulations related to consumer protection, from the Consumer Protection Act to the Halal Product Guarantee Law. Regarding institutions, in Indonesia there is a Halal Product Assurance Organizing Agency which holds the authority regarding halal certification. In making comparisons, Singapore is one of the countries in Southeast Asia which has a different background from Indonesia and has regulations related to consumer protection. Singapore, whose Muslim community is a minority, has an established halal certification. These arrangements are contained in the Singapore Administration of Act which is run by the institution of The Majlis Ugama Islam Singapore. Singapore can provide a halal certificate by using existing institutions and regulations in a good systematic manner."

"Skripsi ini membahas mengenai fenomena peniruan yang dilakukan terhadap suatu permainan video sehingga menghasilkan permainan video lainnya yang serupa dengan permainan video tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini membahas mengenai bagaimana hak cipta terkhususnya hak cipta Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memandang fenomena ini, mencakup bagaimana suatu permainan video dapat dilindungi oleh hak cipta dan sejauh mana perlindungan hak cipta yang dapat diberikan, serta lebih lanjut menelaah apakah tindakan peniruan tersebut termasuk dalam pelanggaran hak cipta atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Berdasarkan peninjauan maupun penelitian yang telah dilakukan, untuk dapat dilindungi oleh hak cipta, permainan video tersebut haruslah berupa ekspresi yang orisinal, yaitu seluruh unsur penyusunnya dibuat berdasarkan pemikiran masing-masing dari si pencipta unsur penyusun tersebut. Selanjutnya, peniruan pada dasarnya merupakan pelanggaran hak cipta. Namun jika hanya didasarkan kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta, peniruan harus dilakukan dengan mengambil dan/atau menggunakan ekspresi permainan video lain yang mencakup seluruh atau hampir seluruh unsur penyusun yang dapat dilindungi hak cipta dan termasuk juga serangkaian pengkombinasian unsur-unsur penyusun tersebut, secara seluruh atau sebagian yang substansial tanpa izin sehingga terdapat persamaan substansial antara karya orisinal dengan karya yang diduga meniru.

---

In general, this thesis discusses about the phenomenon of video game copying that results in another video games that is similar to the original game. In relation to that, this thesis also discusses how copyright, especially Indonesians copyright based on Law Number 28 Year 2014 views this phenomenon, including how a video game can be protected by copyright and how far copyright protection can be provided, and whether or not the act of copying is included in the copyright infringement. The research method used in this thesis is juridical normative with secondary data type. Based on the review and the research that have been done, for it to be protected by copyright, the video games should be an original expression whereas the whole constituting elements are created based on the individual thoughts of the creators of the constituent elements. Furthermore, copying is basically an act of copyright infringement. However, if it is only based on the Indonesian Law No. 28 Year 2014, for it to be considered as a copyright infringement, copying should be done by taking and or using another video games expressions that includes all or nearly all of the constituent elements which can be protected by copyright which also includes a series of combination of the constituent elements, as a whole or substantially without permission thus the substantial similarities between the original works and the work that is allegedly doing the copying."

"Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usahasuatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalamdunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021,terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusanmasalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadappenyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut olehOJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalampenyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsiini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajianmenyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untukmeninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yangPerizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakankasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapanketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yangperizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telahmembuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yangperizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kreditbermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus olehTim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

---

Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS."