Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 153124 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mollynda Ara Safia
"Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Namun, masih terdapat kasus dimana anggota memohonkan pailit Koperasinya sendiri dan juga anggota yang tidak setuju atas kepailitan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit dan mengenai peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kemenkop UKM”) dalam memberikan perlindungan terhadap anggota Koperasi dalam perkara kepailitan Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah secara kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yaitu pengkajian melalui hukum positif yang berlaku. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa belum terdapat aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan anggota dalam hal kepailitan Koperasi dan masih terdapat kurangnya kesadaran hukum anggota akan kedudukannya dalam koperasi. Di sisi lain, peran Kemenkop UKM dalam upaya perlindungan anggota Koperasi dalam kepailitan adalah dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah dan melakukan sinkronisasi dengan pihak eksternal. Namun, sebagai upaya preventif, Kemenkop UKM belum membuat kebijakan kepailitan Koperasi secara terkhusus sehingga masih terdapat Koperasi yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya.

Cooperatives are legal entities that are oriented towards the welfare of members in particular and the prosperity of the people in general. However, there are still cases where members apply for bankruptcy of their own Cooperative and also members who disagree with the insolvency. This thesis discusses 2 (two) things, namely regarding the protection of cooperative members who have been declared bankrupt and regarding the role of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises ("Ministry of Cooperatives and SMEs") in providing protection for cooperative members in cooperative bankruptcy cases. The research method used in this thesis is qualitatively with a juridical-normative form of research, namely assessment through applicable positive law. The results of research that has been carried out by the author show that there are no rules that can accommodate the interests of members in terms of cooperative insolvency and there is still a lack of legal awareness of members about their position in the cooperative. On the other hand, the role of the Ministry of Cooperatives and SMEs in efforts to protect cooperative members in bankruptcy is to form a Task Force for Handling Problematic Cooperatives and synchronize with external parties. However, as a preventive measure, the Ministry of Cooperatives and SMEs has not made a cooperative insolvency policy specifically so that there are still cooperatives that act arbitrarily in carrying out their business."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukanto Reksohadiprodjo
Yogyakarta: BPFE UGM, 2010
334 SUK m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pandji Anoraga
Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995
334 PAN m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sonny Sumarsono
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004
334 SON m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Adinda Diandri Putri
"Meningkatnya kesadaran konsumen terkait dampak negatif dari produksi pakaian pada perusaahaan fast fashion, banyak konsumen beralih ke produk yang lebih sustainable. Sehingga, diperlukan penelitian untuk memahami lebih baik bagaimana mendorong perilaku pembelian yang berkelanjutan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara faktor internal yaitu karakteristik konsumen (shopping value, sustainability consciousness, perceived consumer effectiveness, environmental knowledge) dan faktor eksternal yaitu perspektif pemasaran (kriteria produk pakaian sustainable) yang mempengaruhi intensi perilaku konsumsi produk pakaian sustainable diantara kelompok generasi. Data survey yang dikumpulkan melalui kuesioner online terdiri dari 150 konsumen Generasi X, 150 konsumen Generasi Y, dan 150 konsumen Generasi Z. Analisis data akan menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil dari analisis PLS-SEM menunjukkan beberapa faktor karakteristik konsumen dan perspektif pemasaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap intensi perilaku konsumsi pakaian sustainable. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada beberapa faktor karakteristik konsumen dan perspektif pemasaran diantara kelompok generasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha di bidang industri mode dalam mengembangkan strategi pemasaran yang menargetkan kelompok generasi untuk mendorong konsumsi pakaian sustainable dengan memperhatikan isu keberlanjutan (lingkungan dan sosial) tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek mereka, namun juga untuk berkontribusi dalam mengatasi krisis yang dihadapi di tanah air dan generasi selanjutnya

Increased consumer awareness regarding the negative impacts of clothing production in fast fashion companies has made a lot of consumer shift to a more sustainable product. Therefore, research is needed to understand how to effectively encourage sustainable buying behaviour. This research aims to develop a conceptual model that describes the relationship between the internal factors, namely consumer characteristics (shopping value, sustainability consciousness, perceived consumer effectiveness, environmental knowledge), and external factors namely advertising perspective (sustainable clothing product criteria) which influence the behavioural intention of consuming sustainable clothing products among generation groups. Survey data collected through online questionnaires consisted of 150 Generation X consumers, 150 Generation Y consumers, and 150 Generation Z consumers. Data analysis will be using Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) method. The result from the PLS-SEM analysis shows that several factors of consumer characteristics and marketing perspective have a positive and significant effects on the behavioural intention to consume sustainable clothing. These findings show that there are significant differences in several factors of consumer characteristics and marketing perspectives between generation groups. This research could give useful recommendations for businessmen in the fashion industry in developing marketing strategies targeting generational cohorts to encourage sustainable apparel consumption by considering sustainability issues (environmental and social) not only to increase consumer trust in their brand, but also to contribute to handling the crisis that is faced in the homeland and future generations."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aditya Dharmawan
"Koperasi Dana Mandiri menjalankan usahanya melalui kegiatan simpan pinjam. Penghimpunan dana yang dilakukan Koperasi Dana Mandiri dilakukan dengan cara mengiming-imingi calon nasabah dengan pemberian imbalan yang dianggap cukup tinggi. Namun pada Tahun 2015 Koperasi Dana Mandiri digugat ke pengadilan karena tidak dapat mengembalikan simpanan para anggotanya. Kebebasan koperasi dalam menentukan kebijakannya adalah satu keunggulan dari suatu koperasi. Pada contoh kebijakan yang ditetapkan secara bebas adalah pemberian imbalan atas simpanan yang ditentukan melalui keputusan rapat anggota. Pemberian imbalan berupa bunga ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.2 Tahun 2017. Imbalan jasa yang cukup besar tentunya akan menarik masyarakat untuk mengelola uangnya pada Koperasi Simpan pinjam. Namun pemberian bunga tersebut akan menjadi masalah ketika suatu koperasi tidak bisa  mengembalikan simpanan anggotanya tersebut. Maka terciptalah suatu pokok permasalahan tentang pengaturan rapat anggota koperasi dan mekanisme mengenai pemberian bunga simpanan kepada anggota koperasi serta pemberian bunga pada koperasi dana mandiri dan apakah diperlukan aturan tambahan yang mengatur tentang pemberian bunga tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemberian imbalan atas jasa tersebut dilakukan berdasarkan rapat anggota yang ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah, selanjutnya pemberian bunga yang dilakukan oleh koperasi dana mandiri merupakan keputusan indivindu bukan keputusan rapat anggota dan menjawab bila tidak diperlukan pengaturan khusus mengenai pemberian Batasan atas imbalan anggota koperasi karena semua didasarkan rapat anggota dan itulah yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya.

Koperasi Dana Mandiri runs its business through savings and loan activities. Funds collected by the Dana Mandiri Cooperative are carried out by lure potential customers with rewards that are considered high enough. But in 2015 the Dana Mandiri Cooperative was sued in court for not being able to return the deposits of its members. The freedom of cooperatives in determining their policies is one advantage of a cooperative. In the example of a policy that is freely determined is the provision of benefits for deposits determined through the decision of a meeting of members. The provision of rewards in the form of interest is regulated in the Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No.2 of 2017 The benefits of services that are quite large will certainly attract the public to manage their money in the Savings and Loan Cooperative. But the giving of interest will be a problem when a cooperative cannot return the savings of its members. Then a main issue was created regarding the arrangement of cooperative member meetings and the mechanism for providing deposit interest to cooperative members and giving interest to independent fund cooperatives and whether additional rules were needed to regulate the interest. This writing uses normative legal research methods. The results of this study found that the provision of compensation for these services is based on meeting members whose provisions refer to the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Regulations, then the interest made by independent fund cooperatives is indivindu decisions rather than decisions of member meetings and answers if no special arrangements are needed granting limits on compensation for cooperative members because all are based on members' meetings and that is what makes cooperatives different from other business entities.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eva Paramita Antika
"ABSTRAK
Peranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demi
terciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan oleh
masyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yang
memiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan
bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor atas terjadinya pembatalan Akta
tersebut? Untuk mengetahui penyebab tidak adanya kepastian hukum dalam
putusan beserta upaya untuk menanggulanginya untuk mengetahui apa saja
dampak putusan tersebut bagi para pihak, Notaris serta masyarakat luas. serta
untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab tidak adanya keadilan. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan
(library research) dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan
pendekatan kasus. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan
kesalahan penulisan dalam akta pengakuan utang mengakibatkan akta pengakuan
utang tersebut menjadi batal demi hukum. Putusan tersebut tidak mencerminkan
adanya kepastian hukum. Tidak adanya kepastian hukum disebabkan oleh tidak
adanya aturan yang spesifik mengenai kriteria akta yang mengakibatkan akta
menjadi batal demi hukum.

ABSTRACT
The role of judge decision should be placed on the element of legal certainty in
order to create justice based on law so that it can be felt by the community,
especially each party. This study aims to determine whether or not the judges'
judgment in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia
Number 1691 K / Pdt / 2011 to determine the cause of the absence of legal
certainty in the decision and the effort to overcome it to know what the impact of
the decision to the parties, wide community. As well as to know what is the cause
of the absence of justice. With a statutory approach, a conceptual approach and a
case approach. The judge's consideration in the verdict states the mistake of
writing in the deed of recognition of debt resulting in the deed of recognition of
the debt becomes null and void. The verdict does not reflect the legal certainty.
The absence of legal certainty is caused by the absence of specific rules regarding
the deed criteria which resulted in the deed being null and void by law."
2017
T48302
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Akbar Hariadi
"ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Namun sayangnya klausula baku di dalam perjanjian baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, terutama klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha klausula eksonerasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen cenderung dianggap sebagai buah dari itikad tidak baik pelaku usaha dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan posisi tawar konsumen yang rendah. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah ldquo;bagaimana perbandingan konsep pengalihan tanggung jawab pelaku usaha antara pendapat ahli, UU Perlindungan konsumen dan putusan pengadilan dalam sengketa perlindungan konsumen rdquo;. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan dari pemaknaan klausula eksonerasi baik dari pendapat ahli, UU Perlindungan Konsumen sendiri ataupun penafsiran makna Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

ABSTRACT
Based on Article 1 Paragraph 10 of the Consumer Protection Law in Indonesia, Standard Clause are rules or provisions and conditions which have been prepared and determined first unilaterally by a supplier in a document and or agreement binding and must be fulfilled by the consumer. Unfortunately, the standard clause in the standarized agreement issued by the supplier, usually transfering the responsibility of supplier exoneration clause as stated in Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law. The standard clause tends to be regarded as the result of bad faith of business actor rsquo s on seeking maximum profit, including from the weakness of consumer position. Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law formulate the subject matter on this thesis is how to compare the concept of transfer of business actors 39 responsibility between expert opinion, Consumer Protection Law in Indonesia and court decision in consumer protection dispute . To answer the question the authors use normative juridical research methods with library data collection techniques, and related documents. The result of this thesis shows that there is no restriction on the meaning of exoneration clause either from expert opinion, Consumer Protection Law in Indonesia itself or interpretation of Judges of Badan Penyelesaian Sengketa Kosnsumen. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Salsabila
"Tulisan ini menganalisis pembatalan perdamaian (Homologasi) ditinjau dari syarat utang sederhana yang terjadi pada koperasi simpan pinjam dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada koperasi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan perbandingannya setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, serta analisis pembatalan perdamaian (Homologasi) pada koperasi simpan pinjam ditinjau dari syarat utang sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permohonan PKPU terhadap koperasi sama dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Namun, setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, permohonan pernyataan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Koperasi sebagai Menteri yang membidangi perkoperasian. Tujuan utama dari dilaksanakannya PKPU adalah untuk mencapai suatu perdamaian. Dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst., permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh 2 (dua) anggota KSP Pracico Inti Sejahtera dengan alasan KSP Pracico Inti Sejahtera selaku debitor telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian karena pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran antara debitor dan kreditor mengenai besaran cicilan yang harus dibayarkan pada setiap periode sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tanggal 27 Januari 2021.

This paper analyzes the annulment of reconciliation in according to act or condition which prove in a simple way requirement in savings and loan cooperative in Decision Num. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. This paper employs doctrinal research method. The discussion in this research is focused on the mechanism of application for Suspension of Payment (PKPU) in cooperative based on the Bankruptcy and PKPU Law and its comparison after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, as well as the analysis of the annulment of reconciliation in saving and loan cooperative according to act or condition which prove in a simple way. The results showed that the mechanism of PKPU application against cooperative is the same mechanism that has been regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. However, after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, the application for bankruptcy and PKPU can only be submitted by the Minister of Cooperatives as the Minister in charge of cooperatives. The main objective of the PKPU is to achieve reconciliation. In Decision No. 49/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt Pst., the request for cancellation of reconciliation was submitted by 2 (two) members of KSP Pracico Inti Sejahtera on the grounds that KSP Pracico Inti Sejahtera as the debtor had neglected to implement the reconciliation agreement. The Panel of Judges rejected the request for cancellation of reconciliation because the proof could not be done simply. This is because there are differences in interpretation between debtor and creditors regarding the amount of installments that must be paid in each period as stipulated in the Reconciliation Agreement (Homologation) dated January 27, 2021. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutiara Salsabila
"Tulisan ini menganalisis pembatalan perdamaian (Homologasi) ditinjau dari syarat utang sederhana yang terjadi pada koperasi simpan pinjam dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada mekanisme permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada koperasi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dan perbandingannya setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, serta analisis pembatalan perdamaian (Homologasi) pada koperasi simpan pinjam ditinjau dari syarat utang sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permohonan PKPU terhadap koperasi sama dengan mekanisme yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Namun, setelah diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022, permohonan pernyataan pailit dan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Koperasi sebagai Menteri yang membidangi perkoperasian. Tujuan utama dari dilaksanakannya PKPU adalah untuk mencapai suatu perdamaian. Dalam Putusan No. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst., permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh 2 (dua) anggota KSP Pracico Inti Sejahtera dengan alasan KSP Pracico Inti Sejahtera selaku debitor telah lalai dalam melaksanakan perjanjian perdamaian. Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perdamaian karena pembuktian tidak dapat dilakukan secara sederhana. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran antara debitor dan kreditor mengenai besaran cicilan yang harus dibayarkan pada setiap periode sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) tanggal 27 Januari 2021.

This paper analyzes the annulment of reconciliation in according to act or condition which prove in a simple way requirement in savings and loan cooperative in Decision Num. 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst. This paper employs doctrinal research method. The discussion in this research is focused on the mechanism of application for Suspension of Payment (PKPU) in cooperative based on the Bankruptcy and PKPU Law and its comparison after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, as well as the analysis of the annulment of reconciliation in saving and loan cooperative according to act or condition which prove in a simple way. The results showed that the mechanism of PKPU application against cooperative is the same mechanism that has been regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. However, after the issuance of SEMA No. 1 of 2022, the application for bankruptcy and PKPU can only be submitted by the Minister of Cooperatives as the Minister in charge of cooperatives. The main objective of the PKPU is to achieve reconciliation. In Decision No. 49/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt Pst., the request for cancellation of reconciliation was submitted by 2 (two) members of KSP Pracico Inti Sejahtera on the grounds that KSP Pracico Inti Sejahtera as the debtor had neglected to implement the reconciliation agreement. The Panel of Judges rejected the request for cancellation of reconciliation because the proof could not be done simply. This is because there are differences in interpretation between debtor and creditors regarding the amount of installments that must be paid in each period as stipulated in the Reconciliation Agreement (Homologation) dated January 27, 2021. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>