Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi membawa perubahan pada sektor teknologi dan ekonomi, membuat hubungan antar negara menjadi saling terintegrasi, serta memungkinkan adanya pasar bebas yang menjadikan arus transaksi jual-beli antar negara menembus batas negara. Hal tersebut memperluas jangkauan pemasaran berbagai produk dari luar wilayah Indonesia untuk masuk ke wilayah Indonesia yang dapat juga berlangsung melalui e-commerce. Saat ini masih banyak ditemukan pelaku usaha produk impor pada salah satu e-commerce yang beroperasi di Indonesia, yaitu Shopee. Namun keberadaan produk impor yang dijual oleh pelaku usaha pada Shopee memunculkan keresahan pelaku usaha produk lokal karena harga jual yang relatif lebih murah. Hasil survei menunjukkan bahwasanya salah satu alasan yang membuat produk impor terjual laris di kalangan konsumen e-commerce adalah karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga produk lokal. Dalam hal ini, penetapan harga produk impor oleh pelaku usaha pada e-commerce yang sangat rendah dan tidak wajar menimbulkan dugaan adanya praktik jual rugi. Oleh karena itu, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai potensi adanya praktik jual rugi oleh pelaku usaha produk impor di Shopee yang dilarang oleh UU Anti Monopoli. Dalam menganalisis dugaan tersebut, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, di mana penulis akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dugaan yang terjadi pada penetapan harga yang sangat rendah dan tidak wajar oleh pelaku usaha produk impor di Shopee, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur pada Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Hasil dari penelitian adalah tidak terbukti adanya praktik jual rugi sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, (UU Anti Monopoli). Penulis juga memberikan saran agar dibuatnya pengaturan khusus dan lebih lanjut mengenai masuk dan penjualan produk impor, serta penetapan harga pada penjualan produk impor di dalam negeri, khususnya pada e-commerce.

---

Abstrak Berbahasa Inggris:

Globalization brings changes to the technology and economic sectors, that makes relations between countries integrated with each other, and allows a free market that makes transactions between countries across national borders possible. This expands various products from outside Indonesia to enter the territory of Indonesia, which can also take place through e-commerce. Currently, there are still many imported product business actors in one of the e-commerce operating in Indonesia, namely Shopee. However, the existence of imported products sold by business actors at Shopee raises concerns among local product business actors, because, as what the survey shows, the reason imported products sell well among e-commerce consumers is because their prices are relatively cheaper compared to local product prices. In this case, the very low and unreasonable price of imported products by business actors in Shopee raises suspicions that there is a practice of predatory pricing. Therefore, the author discusses this phenomenon to increase knowledge and insight to the public regarding the potential of a practice of predatory pricing by business actors of imported products at Shopee which are prohibited by the Anti-Monopoly Law. In analyzing these allegations, the author uses a form of normative juridical research with an analytical descriptive research type, where the author will describe and provide an overview of the allegations, then analyze them based on the provisions of business competition law through the elements in Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The result of the research is that it is not proven that there is a practice of predatory pricing as prohibited by Article 20 of Law No. 5 of 1999, (Anti Monopoly Law). The author also provides suggestions for making special and further arrangements regarding the entry, the sale, and the pricing of imported products, especially in e-commerce."

"Beberapa tahun terakhir pertumbuhan jumlah pengguna Internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan dan masyarakat mulai banyak memanfaatkan situs-situs e-commerce. Pemanfaatan e-commerce khususnya C2C memiliki risiko yang dapat mengurangi minat berbelanja online. Dari sekian banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya transaksi, trust menjadi faktor kunci.Dalam penelitian ini dibuat sebuah model untuk menjelaskan minat membeli di lingkungan e-commerce C2C. Dalam model tersebut trust kepada penjual menjadi faktor utama yang membentuk minat membeli. Cognitive trust yang terdiri dari persepsi akan ability, benevolence, integrity, dan adopsi terhadap informasi eWOM digunakan sebagai faktor yang menjelaskan bagaimana trust terbentuk. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuisioner online di forum kaskus. Simulasi dibuat untuk dijalankan oleh responden sebelum menjawab kuisioner, sehingga diharapkan responden dapat mempunyai gambaran yang lebih nyata tentang tawaran di situs e-commerce C2C.Total didapatkan 114 jawaban kuisioner valid yang digunakan untuk analisis. Analisis dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS), dan menggunakan alat SmartPLS 2.0. Dari hasil analisis didapatkan bahwa trust kepada penjual mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap minat untuk membeli. Kemudian didapatkan bahwa dua variabel cognitive trust, yaitu persepsi akan kemampuan dan integritas penjual, bersama dengan adopsi terhadap informasi eWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust kepada penjual.

---

In the last few years, the number of Internet users in Indonesia was growing rapidly as many people started to use e-commerce sites. Utilization of C2C e-commerce in particular has a risk that may reduce people interest in online shopping. Of the many factors that may influence online shopping intention, trust becomes the key.

This study create a model to explain the purchase intention in the C2C e-commerce environment. In the model, buyer?s trust to the seller is a major factor that influence the purchase intention. Cognitive trust and adoption of eWOM information is used as a factor that explains how trust is formed. Data were obtained by distributing online questionnaires in kaskus forum. Simulation were made to be run by the respondents before answering the questionnaire, so that respondents were expected to have a more realistic condition of the offer in C2C e-commerce site. Total 114 valid questionnaire responses were used for analysis.

The analysis was conducted using Partial Least Square (PLS) and SmartPLS 2.0 as the tool. We found that trust have a positive and significant effect to the purchase intention. Later it was found that two cognitive trust variables, the perception of ability and integrity of the seller, along with the adoption of eWOM information have a positive and significant impact on the trust to the seller."

"Era Milenium ke-3 saat ini adalah era bagi Komunitas Bisnis di Internet, atau banyak orang menyebut sebagai komunitas e-business yang dipacu oleh perkembangan E-commerce. Indonesia dengan lebih dari 200 juta penduduk yang relatif telah berpendidikan dan kaya akan kekayaan alam adalah aset yang besar untuk berkompetisi dalam pasar global. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan aktifitas E-Commerce -nya. Salah satu sumber masalah adalah perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang baru mencapai 6 juta sst line in service dan sekitar 300.000 hubungan Internet dengan ISP. Reformasi Undang-undang Telekomunikasi d?'l perbaikan kondisi ekonomi diharapkan dapat memperbaiki situasi ini. Undang-undang yang mengatur pemanfaatan bisnis di Internet masih dalam penyusunan dan harus segera ada untuk menjamin aspek legal dari transaksi bisnis di E-commerce. Arah manajemen dan Teknologi lnformasi harus berjalan selaras dan seimbang. Perusahaan dengan konsep tradisional akan menghadapi hambatan karena ketidaktahuan terhadap cara kerja teknologi dan manfaat Internet bagi bisnisnya. Saat ini aspek-aspek yang berkaitan dengan penjualan, pemasaran, fabrikasi, distribusi, inventory dan billing, harus sejalan dengan strategi Teknologi lnformasi. Kesempatan dalam penghematan biaya dan pertumbuhan pendapatan bagi banyak perusahaan terdapat dalam E-Commerce yang merupakan sarana pemasaran, penjualan dan pembelian berbagai produk melalui Internet. E-commerce berkaitan dengan penggunaan informasi elektronik untuk meningkatkan performansi, meningkatkan nilai dan membentuk hubungan yang baru antara kalangan bisnis dan kastemer. Tanpa infrastruktur yang baik yang tergelar antara semua bagian perusahaan adalah sulit untuk berkompetisi di era virtual economy. Suply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM) & Enterprise Resources Planning (ERP) adalah beberapa faktor kunci sukses dalam E-Commerce, dan terkait tidak hanya mengenai aspek teknologi tetapi juga aspek penataan uryar1isasi yaitu strategi dan proses bisnis. Manajemen sekuriti (security policy & security audit) juga merupakan faktor kritis dalam implementasi sistem E-commerce. PT. Telkom Divisi Regional II sebagai Divisi Utama di perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, harus mendefinisikan kembali dan mereorganisasi bisnisnya untuk mengantisipasi lingkungan kompetisi E-Commerce. Lingkungan industri E-commerce adalah lingkungan bisnis yang penuh kompetisi, teknologi tinggi dan investasi beresiko tinggi, karena hampir tidak ada hambatan yang berarti bagi perusahaan baru maupun lama untuk terjun sebagai E-commerce Provider. Untuk menjadi pemimpin dalam E-commerce Service Provider PT. Telkom Divre II harus menyusun aliansi strategis dengan perusahaan lain sebagai partner strategis. Aliansi strategis yang meliputi usaha patungan atau akuisisi sangat penting untuk mempercepat penerapan sistem E-commerce dan untuk meminimalkan resiko investasi. PT. Telkom Divre II juga harus menerapkan sistem E-commerce pada aktifitas bisnis utamanya sebagai sarana pemasaran untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga loyalitas kastamer. Tesis ini didedikasikan bagi kalangan akademik dan bisnis di Indonesia terutama bagi PT. Telkom Divre II agar diperoleh arah yang lebih tepat di masa mendatang dalam era e-business."

"Walaupun penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum sudah berjalan sejak dahulu, akan tetapi masih terdapat banyak masalah pada setiap versi peningkatan layanan yang dapat diberikan oleh sistem tersebut. Salah satu yang masih menjadi agenda adalah banyaknya keterlambatan pelelangan proyek dan tidak lengkapnya data pelelangan yang salah satunya disebabkan oleh pengguna yang disebut panitia lelang tidak menggunakan e-procurement dalam proses pelelangan sesuai dengan peraturan. Rendahnya pemanfaatan e-procurement oleh panitia lelang diduga disebabkan banyak hal misalnya kualitas sistem yang belum terintegrasi, regulasi yang belum ketat, dan resistensi pengguna terhadap sistem yang biasanya memang terjadi pada penggunaan suatu sistem di organisasi. Kementerian Pekerjaan Umum pun belum melakukan kegiatan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pengguna setiap melakukan upgrade terhadap sistem. Penulis pun melakukan analisis penerimaan pengguna terhadap sistem e-procurement dengan menggunakan teori Model Penerimaan Teknologi dengan teknik Model Persamaan Struktural. Setelah melihat kondisi penggunaan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum, penulis membuat sebuah model penerimaan yang diadaptasi dari teori Model Penerimaan Teknologi 2. Hal selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan teknik Model Persamaan Strukturalsehingga diketahui bahwa faktor kualitas informasi, kesukarelaan, dukungan organisasi, peraturan, kualitas sistem, dan kualitas layanan untuk menggunakan sistem e-procurement merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan pemanfaatan e-procurement di Kementerian Pekerjaan Umum.

---

Even tough the use of e-procurement in Ministry of Public Work has been done since a long time ago, the problem still exists for every version of service upgrade which can be given by that system. The real problem until now is there are so many project procurement which is not in time and procurement information is not completed by users on system which is caused by procurement team as a user does not use e-procurement in procurement process according to law and rules. Ministry of Public Work suspect that the low rate of e-procurement use by procurement team is caused by many things like unintegrated system quality, weak regulation and law, users resistency for the system which usually happens in organization. Ministry of Public Work also has not conducted any activities which is related with analysis affecting factors of user acceptance for the system everytime they want to upgrade the system. The writer here start to do analysis affecting factors of user acceptance for e-procurement system using Technology Acceptance Model with Structure Equation Model technique. After observing the use of e-procurement condition in Ministry of Public Work, writer made a user acceptance model which was adapted from Technology Acceptance Model 2. After doing analysis using Structure Equation Model techniques, it has been known that information quality, voluntariness, organisation subjective norm, system quality, and service quality factors are the affecting factors which have to be concerned to gain the usability level of e-procurement in Ministry of Public Work."

"Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi dunia yang sangat pesat, e-commerce telah menjadi bagian yang penting dari aktivitas perekonomian dunia. Akan tetapi, meskipun jaringan dan teknologi infrastruktur yang mendukung perkembangan e-commerce telah memberikan kenyamanan, kecepatan, dan biaya yang murah, metode pembayaran online masih menghambat perkembangan ekonomi online. Pembayaran online adalah faktor kunci bagi perkembangan e-business ke depannya karena memiliki potensi untuk mengurangi faktor-faktor penghambat pembayaran yang terjadi pada bisnis tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema-skema e-payment yang sudah ada sekarang dan menemukan skema terbaik untuk diterapkan pada ekosistem bisnis online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), sebuah metode penentuan keputusan dengan mengkuantifikasikan nilai-nilai kualitatif dari tiga buah sistem e-payment, yaitu kartu kredit, e-money, dan transfer antar rekening bank. Ketiga sistem tersebut dievaluasi berdasarkan tiga buah kriteria yaitu aspek teknologi, ekonomi, dan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi bagi pelaku bisnis online (merchant) yang akan menentukan metode pembayaran pada bisnis mereka. Pada akhir penelitian akan ditemukan bahwa metode transfer antar rekening bank merupakan metode yang paling baik dari seluruh aspek yang ada. Dengan demikian hal ini memiliki implikasi yaitu metode tersebut harus tetap menjadi salah satu pilihan utama dalam menentukan metode e-payment. Untuk kartu kredit dan e-money, masih dibutuhkan banyak waktu untuk kedua metode tersebut menjadi seimbang dengan transfer antar bank terutama dalam aspek customer base dari sisi sosial.

---

The growth of global economy and technology in this era is moving quickly, and e-commerce has become a vital part of the economic activities globally. However, even if the network and the infrastructure technology that supports the growth of e-commerce has given us comfort, speed, and low cost, the available online payment method may still hold the growth of online economy. Online payment is a key factor for the growth of e-business later on because it has the potential to reduce the negative factors that are found on traditional businesses.

This research aims to analyse the available e-payment schemas that are available in Indonesia and decide which schema is the best to be used in the online business ecosystem in Indonesia. This research uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) method, a decision making method which quantifies values (which may be qualitative) from three e-payment systems that is credit cards, e-money, and bank transfer. The three systems are evaluated with regard to three criterias which are technology, economy, and social. This research helps online businesses as a reference for when they want to decide which electronic payment method to use in their business.

At the end of this research it is found that the bank transfer method is the most suitable method in general from all aspects. This imples that the method should still be the main choice of e-payment method. Both e-money and credit card needs more time for those methods to be on par with bank transfer, especially on the customer base aspect from the social perspective."

"Perkembangan dunia digital telah membuka jaringan yang lebih luas untuk terbentuknya perekonomian global, yang juga mendorong munculnya berbagai transaksi bisnis yang banyak melibatkan perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi aplikasi (financial technology) atau Fintech. Fintech sangat berkembang pesat dan signifikan di Indonesia, sub-sektor Fintech yang terlihat tumbuh subur, yakni lending dan e-wallet (dompet elektronik) di mana dompet elektronik diyakini akan menjadi sub-sektor Fintech yang paling berpotensi. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perang harga dan promosi pun tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha dompet elektronik. Praktik perang harga dan promosi tidak wajar antar perusahaan dompet elektronik tersebut mengarah pada predatory pricing yang akan menghilangkan posisi tawar-menawar konsumen dengan pelaku usaha karena praktik yang tidak sehat hanya akan menyisakan satu pemain dominan di pasar. Artikel ini bertujuan memberikan analisis mengenai indikasi predatory pricing pada praktik perang harga antara pelaku usaha dompet elektronik. Praktik persaingan pemberian promosi tersebut akan dikaitkan dan dianalisis dari sisi hukum persaingan usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, Penulis akan membandingkan penerapan dan pengaturan terkait persaingan usaha di negara Amerika Serikat.

---

The development of the digital world has opened a wider network for the formation of the global economy, which has also led to the emergence of various business transactions involving many financial companies based on application technology. Fintech is growing rapidly and significantly in Indonesia, the Fintech sub-sector that looks to be thriving, namely lending and e-wallet where e-wallet is believed to be the most potential Fintech sub-sector. In carrying out their business activities, price and promotions wars cannot be avoided by the e-wallet companies. The practice of price war and improper promotion between the e-wallet companies lead to predatory pricing which will eliminate the bargaining position of consumers and business actors because unhealthy practices will only leave one dominant player in the market. This article aims to provide an analysis of predatory pricing indications in price war practices between the e-wallet companies. The competitive practice of promotion will be linked and analyzed from the legal side of business competition based on Law No. 5 of 1999 and other related regulations. In addition, the author will compare the application and regulation related to business competition in the United States."

"Tindakan pemberian potongan harga atau diskon merupakan strategi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan. Namun, dalam praktiknya banyak pelaku usaha yang menggunakan strategi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menawarkan potongan harga palsu tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya. Tindakan ini merugikan konsumen karena melanggar haknya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Sayangnya, dalam praktiknya tindakan ini belum dapat diatasi secara maksimal di Indonesia. Dalam melakukan analisis, Penulis menggunakan penelitian doktrinal dimana penulis berfokus pada doktrin yang berupa aturan, norma, dan nilai yang ada. Penulis mencoba untuk mengidentifikasi apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelangaran melalui contoh kasus di Indonesia yang memiliki indikasi tindakan potongan harga palsu dan membandingkan dengan Australia terhadap pengaturan dan penanganan kasus yang serupa. Dari hasil penelitian Penulis tersebut, tindakan potongan harga palsu merupakan bentuk pelanggaran hukum perlindungan konsumen, tetapi nyatanya peraturan yang terdapat di Indonesia dan lembaga konsumen belum dapat mengatasi kasus ini dengan optimal sedangkan Australia dinilai lebih unggul dalam mengatasi tindakan potongan harga palsu ini. Oleh karena itu, timbul urgensi untuk melakukan pembaharuan peraturan dan penegakan hukum terhadap tindakan pelanggaran potongan harga palsu di Indonesia.

---

The act of providing discounts is a strategy used by businesses to increase sales. However, in practice, many business actors use this strategy not in accordance with applicable regulations, namely by offering false discounts that are not in accordance with actual information. This action is detrimental to consumers because it violates their rights as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, namely the right to obtain correct information. Unfortunately, in practice this action has not been able to be overcome optimally in Indonesia. In conducting the analysis, the author uses doctrinal research where the author focuses on doctrine in the form of existing rules, norms, and values. The author tries to identify whether the act can be considered as a violation through examples of cases in Indonesia that have indications of fraudulent discounts and compares with Australia on the regulation and handling of similar cases. From the results of the author's research, the act of fake discount is a form of violation of consumer protection law, but in fact the regulations contained in Indonesia and consumer institutions have not been able to overcome this case optimally while Australia is considered superior in overcoming this fake discount. Therefore, there is an urgency to reform regulations and law enforcement against false discount violations in Indonesia."

"Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet atau yang lebih dikenal dengan E-commerce. Di Indonesia telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, berkembangnya teknologi menciptakan suatu bisnis baru yaitu suatu mall online online marketplace yang digunakan oleh pelaku usaha untuk sarana proses jual beli secara online, jual beli online tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pengiriman barang karena jual beli online tersebut umumnya dilakukan antar pulau yang memiliki jarak yang cukup jauh. faktanya terdapat terdapat salah satu e-commerce yang memberikan harga yang tidak masuk akal yaitu potongan yang sangat tinggi untuk subsidi pengiriman barang dimana potongan tersebut dibawah rata-rata harga yang diberikan oleh e-commerce lainnya. Sedangkan pengaturan dibidang e-commerce atau bisnis berbasis internet masih sangat sedikit dan hampir tidak ada perlindungan hukum tertulis bagi pelaku usaha online marketplace lainnya akibat adanya indikasi Jual Rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Maka dari hal tersebut dirasa perlu melakukan penelitian terkait Pengaturan atau Kebijakan KPPU terhadap para pelaku usaha dalam melakukan Pengawasan di sektor e-commerce dan Perlindungan Hukum bagi para Pelaku Usaha e-commerce lainnya yang dirugikan akibat kegiatan Predatory Pricing. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundangundangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Penentuan ada tidaknya jual rugi di Indonesia Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam pasal pasal 35 dan pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999. KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktek-praktek kegiatan yang dilarang, perjanjian yang di larang dan posisi dominan Berdasarkan rumusan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa tidak semua kegiatan jual rugi atau sangat murah tidaklah otomatis merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan predator, maka haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

The use of the internet as a medium of trade continues to increase from year to year, this is due to various benefits obtained by companies and consumers by conducting transactions via the internet or better known as E-commerce. In Indonesia, it has begun to be used by several companies, the development of technology creates a new business that is an online mall online marketplace that is used by businesses to process buying and selling online, buying and selling online will not be able to run without sending goods because of buying and selling online it is generally carried out between islands which have a considerable distance. the fact is that there is one e-commerce that provides an unreasonable price which is a very high discount for shipping subsidies where the discount is below the average price provided by other e-commerce. While regulations in the field of e-commerce or internet-based business are still very few and there is almost no written legal protection for other online marketplace businesses as a result of indications of Loss and Loss conducted by these business actors. Therefore, it is deemed necessary to conduct research related to the Regulation or Policy of KPPU on business actors in conducting Supervision in the e-commerce sector and Legal Protection for other e-commerce Business Actors who are disadvantaged due to Predatory Pricing activities. This study uses the Legislation Approach, Conceptual Approach, Case Approach. Determination of whether there is a sale or loss in Indonesia The duties and authority of KPPU are regulated in article 35 and article 36 of Law no. 5 of 1999. KPPU carries out its duties to supervise three things in the law concerning the practices of prohibited activities, prohibited agreements and dominant positions. Based on the formulation of Article 20 of Law No. 5 of 1999, it can be seen that not all resale or very cheap activities are not automatically unlawful acts. In the event of an indication of a predatory action, it must be checked whether there are acceptable reasons and justifications for the action, and whether the action can indeed lead to monopolistic practices and unfair business competition."

"Dalam beberapa tahun terakhir, Tik-Tok telah berkembang menjadi platform yang tidak hanya menyediakan konten video, tetapi juga fitur e-commerce melalui Tik-Tok Shop, yang memungkinkan pengguna berbelanja produk secara langsung. Namun, keberadaan Tik-Tok Shop memicu berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha, yang berpotensi merugikan pelaku usaha lokal dan UMKM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 dalam konteks pengawasan persaingan usaha untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan elektronik. Tesis ini juga membahas dampak dari penggabungan kedua fungsi tersebut serta perlunya regulasi yang lebih tegas untuk menghindari dugaan praktik monopoli dan kompetisi yang tidak sehat, seperti predatory pricing yang dilakukan oleh pelaku usaha di Tik-Tok Shop. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis kualitatif. Melalui kajian terhadap regulasi yang ada, penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengawasi praktik e-commerce yang diintegrasikan dengan social media. Rekonstruksi hukum yang diusulkan mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik predatory pricing, penguatan posisi KPPU dalam mengawasi kegiatan social commerce, serta penetapan sanksi yang proporsional bagi orang yang diduga melanggar hukum persaingan.

---

In recent years, Tik-Tok has developed into a platform that not only provides video content but also e-commerce features through Tik-Tok Shop, which allows users to purchase products directly. However, the existence of the Tik-Tok Shop has triggered various problems, especially related to business competition violations, which can potentially harm local businesses and MSMEs in Indonesia. This research aims to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023 in the context of monitoring business competition to ensure balance and fairness in electronic commerce. This thesis also discusses the impact of combining these two functions and the need for stricter regulations to avoid monopolistic practices and unhealthy competition, such as predatory pricing carried out by business actors in the Tik-Tok Shop. The research method used is normative legal research with a qualitative analysis approach. Through a review of existing regulations, this research found that the applicable rules are not yet fully capable of regulating and supervising e-commerce practices integrated with social media. The proposed legal reconstruction includes stricter law enforcement against predatory pricing practices, strengthening the KPPU's position in supervising social commerce activities, as well as establishing proportional sanctions for violators of competition law."

"Penelitian ini didesain untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesiapan organisasi, dorongan eksternal, kemudahan untuk menggunakan dan manfaat yang bisa didapat dari penggunaan e-commerce di UMKM industri Kreaif di Wilayah Jabodetabek. Dari hasil analisis diperoleh hubungan antara kemampan organisasi, pengaruh eksternal, kemudahan dalam penggunaan dan manfaat yang bisa didapat terhadap penggunaan e-commerce dalam UMKM di Jabodetabek. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa hanya kesiapan organisasi dan manfaat yang dapat dirasakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penggunaan e-commerce di UMKM industri kreatif. Sedangkan pengaruh eksternal dan kemudahan menggunakan ditemukan tidak berpengaruh secara signifikan.

---

This Research designed to discover how organizational readiness, externall pressure, perceived ease of use, and perceived benefits affected e-commerce adoption among SME Creative industry in Jabodetabek. From the analisys result achieve that there?s positive relation form organizational readiness, externall pressure, perceived ease of use and perceived benefit towards e-commerce adoption of Creative Industry?s SME in Jabodetabek. This research also find out that organizational readiness and perceived benefit significantly affected e-commerce adoption of Creative Industry's SME in Jabodetabek. While externall pressure and perceived ease of use not significantly affected e-commerce adoption in Creative Industry's SME in Jabodetabek."