Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak mempakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak.Penegakan hukum pajak dapat dilaksanakan dengan cara pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektifitas sistem perpajakan diperlukan pula adanya sistem pemeriksaan yang efektif. Sistem pemeriksaan pajak harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat dan bagaimana peran pemeriksaan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang.Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Empat. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak di masa yang akan datang.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif.Dari analisis tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan berperanan positip atas peningkatan kepatuhan kewajiban penyampaian SPT-nya.Saran dalam penelitian ini adalah agar terhadap Wajib Pajak yang tidak pemah diperiksa selama 3 (tiga) tahun agar dilakukan pemeriksaan baik Pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan Iapangan yang dilakukan oleh KPP setempat atau Karikpa Jakarta Empat, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.Hasil pemeriksan tersebut apabila sumir maka NPWP dan NPPKP Wajib Pajak harus segera dihapus dan dicabut, agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.Untuk melakukan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan kriteria seleksi agar pemeriksaan yang dilakukan lebih efektif terutama apabila ada data informasi yang tersedia di bank data.

---

Law enforcement conducted by Directorate General Tax Affairs is manifested by inspection. It is as any law enforcement activities in order that the legislations enactment may be realized soundly- Without any law enforcement it will no bring about law justice against tax payers who had conducted their tax payment in tnie, it is line with authority mandated by legislations against fiscal administrative.

Law enforcement may bc implemented by inspection, obligation and collection. Hence, it is necessary the effective inspection in order to increase affectivity of fiscal system. Fiscal inspection system should be able to stimulate truth and report completion on revenue, submission, deduction, taxation and fiscal payment by tax payer.

The essential problematic herein is how implementation of Fiscal inspection at Inspection and Fiscal Investigation at Oflice Jakarta Empat and inspection role against the obedience in complying with fiscal obligation and to follow wholly, the fact finding of inspection within framework inspection and investigation function in the future.

The objective of this research is to illustrate and describe fiscal inspection at Office Jakarta Empat. Analyzing and explaining fiscal inspection implementation as realization of inspection objective to examine tax payer obedience. To clarify and analyze the steps in order to increase inspection and fiscal investigation in the future.

Research methodology used in this thesis is analysis descriptive method with data collection technique by library and field research. Analysis conducted in qualitative and quantitative.

From analysis on obedience rate in complying fiscal obligation regarding the submission both Annually and Masa SPT is obtained conclusion that inspection has positive role in increasing obligation obedience in sending SPT.

Suggestion in this research is that Tax Payer who never be inspected for three (3) years to be investigated either Office or Site Inspection conducted by local KPP or Karikpa Jakarta Empat, it is necessary conducted in order to increase obedience rate of Tax Payer.

Provided that such inspection results is succinct then, immediately, both NPWP and NPPKP of Tax Payer should be written off or invoked so as not to be used by other individual incorrectly.

To implement such inspection should be based on selection criteria in order that such inspection is more effective mainly, provided that any information data available on bank data."

"Tingkat kepatuhan pajak dan penggunaan E-filing sebagai sistem pelaporan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya SE/8/2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT PPh OP oleh ASN/TNI/Polri melalui e- filing. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan penggunaan e- filing pada golongan Bintara Polda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survey. Hasil penelitian menyebutkan bahwa golongan Bintara Polda memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam menggunakan e-filing untuk pelaporan SPT PPh OP berdasarkan teori Mazur. Sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan e-filing, pengenaan kewajiban penggunaan e-filing dapat diterapkan pada instansi pemerintah lainnya.

---

The level of tax compliance and e filing usage in Indonesia for tax reporting system remains low. Thus, Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Bureaucracy Reform enacted the SE 8 2015 about Personal Income Tax Return Reporting Obligation through e filing. This research aims to measure the compliance level of e filing usage of NCO division of Polda Metro Jaya. This research used quantitative approach and survey as data collection technique. As the result, NCO has high level of compliance in using e filing based on Mazur theories. For recommendation, the government may apply the same policy of e filing obligation to other government institutions to increase the compliance level. "

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan untuk menurunkan compliance cost wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (WP UMKM). Penelitian ini dilakukan pada pada Wajib Pajak yang terdaftar di data Industri Kecil Menengah Jakarta Timur dengan mengacu pada rumus Slovin dari jumlah populasi 484 pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu yang akhirnya sampel dipilih sebanyak 98 sampel yang dipilih secara purposive sampling dengan menggunakan google form sebagai media pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dan dalam pengujian statistiknya menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara fungsional administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari penerapannya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari kemampuan adaptasinya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak.

---

This study aims to examine the effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted on taxpayers registered in East Jakarta Small and Medium Industry data by referring to the Slovin formula. Out of a population of 484 MSME actors as taxpayers who have a certain gross turnover, 98 samples were selected by purposive sampling using Google. form as a sampling medium. This study uses multiple linear regression techniques and in statistical testing uses SPSS. The results of this study indicate that functionally digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its application, digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its adaptability, digital tax administration can effectively affect mandatory compliance costs tax."

"This writing is aimed to describe how is the role of Account Representative (AR) in increasing tax servicing and the Taxpayer compliance after the implementation of Modem Taxation Administration System (SAPM). In this research is explained background/basic thinking of SAPM implementation at Foreign Investment Tax Office Four, for realizing the highest level of voluntary compliance, the conviction level against high taxation administration and high productivity of taxation agency. The implementation of Modem Taxation Administration System was started with the change of organization structure and taxation information system technology. Organization structure was designed based on the functions of covering servicing, inspection, supervision, collecting, objection functions, based on tax type as determined before. The most prominent change element is the establishment of Account Representative position (AR) who is responsible for servicing and supervising Taxpayer compliance. AR becomes connector between tax office and Taxpayer who is responsible for submitting taxation information effectively and professionally.

In this thesis writing is used descriptive method with qualitative and quantitative approaches, a method to uncover conditions and factual problem happened in this time. Based on said method, the research in this writing would be focused to analyze the role of AR in increasing servicing and Taxpayer compliance at Foreign Investment Tax Office Four after SAPM implementation.

The research result indicated that the role of AR in SAPM implementation at Foreign Investment Tax Office Four is very dominant and influence servicing to Taxpayer. With the existence of AR as Liaison Officer between Tax Office and Taxpayer in creating servicing and inspection functions against tax compliance becoming more effective. Even though there is some settlement of Taxpayer application out of time, but based on research, the said delay is largely caused by the lack of Taxpayer understanding level concerning the order, procedure and formal completeness which should be provided when requesting application to Foreign Investment Tax Office Four.

The role of AR in increasing Taxpayer compliance in submitting annual SPT 2004 with SPT electronic application is not optimal yet. Based on this research, many obstacles were faced by AR in executing socialization and e-SPT training against Taxpayer causing the level of Taxpayer to use e-SPT application is still low.

In order that SAPM can be done optimally for increasing tax servicing and Taxpayer compliance in submitting annual SPT at Foreign Investment Tax Office Four, can be done various efforts, with increasing the role of Account Representative (AR) in inspecting and giving taxation information to Taxpayer, maximizing the application of Sl-DJP with conducting the completing of the available system in this time, as well reconstruction and increase Human Resources quality in Foreign Investment Tax Office Four followed by the increase of moral quality in the event of developing awareness for increasing servicing to Taxpayer. With awarding good servicing to Taxpayer is expected can increase also the voluntary Taxpayer compliance, so that Foreign Investment Tax Office Four can maximize duties in the event of state income from tax sector."

"Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan suatu kebijakan yang melibatkan sinergi antar Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia secara kolaboratif. Kebijakan KSWP meningkatkan kapabilitas Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak serta membantu dalam pembentukan basis data perpajakan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KSWP sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan paradigma post-positivist, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle. Data yang dikumpulkan berbentuk data kualitatif, yang ditranskrip dan dianalisis dengan metode successive approximation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KSWP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat digolongkan ke dalam kategori berhasil karena lingkungan implementasi yang mendukung serta kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor, tetapi dengan catatan rendahnya tingkat pengetahuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor terhadap kebijakan KSWP.

---

Tax Clearance Simplified System (KSWP) is a policy that involves synergy between Government Institution to improve taxpayer compliance in Indonesia collaboratively. This policy enhances the capability of the Directorate General of Taxes to detect taxpayer disobedience and helps in establishing a strong taxation database. This study aims to analyze the implementation of KSWP policies as an effort to increase taxpayer compliance in the City Government of Bogor. This study uses a quantitative approach with the post-positivist paradigm, with reference to the Merilee S. Grindle public policy implementation model. Data collected in the form of qualitative data, which are transcribed and analyzed by successive approximation methods. The results showed that the implementation of the KSWP policy within the City Government of Bogor could be categorized as a success because of the supportive implementation environment and readiness of resources owned by the City Government of Bogor, but with a note of the low level of knowledge of the Bogor City One Stop Service and Integrated Services (DPMPTSP Kota Bogor) towards KSWP policies."

"ABSTRAKMerujuk pada slippery slope framework, kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan perspektif kepercayaan dan wewenang otoritas pajak untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak yang ada pada KPP Wajib Pajak Besar Dua serta menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak berada di tingkat yang baik serta berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (sebesar 57,2%) di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Saran dalam penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mengendalikan wewenang dan kekuasaannya sebaik-baiknya agar tidak terlampau lemah atau terlampau sewenang-wenang.

---

ABSTRACTRefering to slippery slope framework, tax compliance can be measured using variable of trust and power to obtain a more comprehensive result. This research was conducted in order to analyze trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua and also aimed to analyze the impact of trust in authority and power of authority to tax compliance. The approach of this research is mix methods approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In quantitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua are in good state and have effect on tax compliance (57,2%). Recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua is keep controlling the power of authority so that it will not too low or too high."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory yang digunakan untuk variabel pelayanan adalah teori Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) yang meliputi dimensi: bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati, sedangkan untuk variabel kepatuhan adalah teori Salamun AT yang mencakup aspek penyetoran dan pelaporan.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain korelasional dengan melibatkan 100 sampel yang diambil secara acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Rank Spearman dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Rank Spearman dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 12.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelayanan pada KPP Cikarang Satu tergolong baik, sedangkan kepatuhan wajib pajak relatif kurang. Sementara itu hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien korelasi = 0,7.Dengan kondisi seperti itu, maka pelayanan pada KPP Cikarang Satu pertu ditingkatkan dan disempurnakan secara terus menerus yang mencakup semua indikator (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati) dengan tekanan pada aspek-aspek yang pelaksanaanya masih belum maksimal, misalnya: pelayanan sejak awal secara profesional kepada wajib pajak dan perhatian aparat pajak secara personal; dan dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan serupa tetapi dengan obyek penelitian yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga dimungkinkan terjadinya generalisasi yang Iebih luas dan meyakinkan yang pada gilirannya dapat memperkaya dan memperkukuh hasil penelitian ini.

---

This research was aimed to analyze the influence of service toward taxpayers' obedience at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cikarang Satu. Grand theory used for service variable was Zeithaml, Parasuraman, & Berry (1990) which covered several dimensions such as: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, whereas theoretical foundation for obedience variable was Salamun AT theory which included several aspects such as: and reporting.Quantitative approach and correlation design were deployed by participating 100 samples obtained from simple random sampling technique. Documents analysis and valid and reliable questionnaires were used to get data. Rank Spearman and Spearman Brown were utilized as validity and reliability testing. Obtained data then were analyzed using Rank Spearman Correlation and f-test with SPSS Ver. 12.Descriptive analysis indicated that service at KPP Cikarang Satu was in good condition, whereas taxpayers' obedience relatively low. Moreover, hypothesis testing showed that there was positive and significant correlation between service and obedience of taxpayers (0.7).Based on this condition, service performance of KPP Cikarang Satu needs improving continuously which covers all indicators such as physical evidence, reliability. responsiveness, assurance, and empathy focused on factors which its implementation not in good condition, for example: early professionally service to taxpayers and the personal attention of tax officers; and it takes further research with similar approach but implemented in different research objects using bigger sample size, so that generalization will be broader which lead to the improvement of this field of research."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. Persepsi wajib pajak mengenai kinerja pelayanan perpajakan adalah pandangan individu seorang wajib pajak mengenai hasil kerja aparatur pajak dalam menjalankan tugas pelayanan yang diukur berdasarkan indikator: keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang mencerminkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang meliputi indikator penyetoran dan pelaporan.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasionai dengan melibatkan 97 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 3018 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yangsebelumnya telah diuji va|iditas dan reiiabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak mempersepsi baik mengenai kineria palayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, baik dilihat berdasarkan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan maupun empati. Sementara untuk kepatuhan wajib pajak, diketahui secara umum wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah, baik untuk kepatuhan dalam melaporkan maupun dalam membayar pajak. Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa persepsi wajib paiak mengenai kinerja palayanan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pe|ayanan Pajak Pratama Senen. Indikator kinerja pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati juga memiliki hubungan singifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Indikator yang memiliki hubungan paling erat adalah keandalan, diikuti dengan bukti fisik, jaminan, daya tanggap dan empati.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas pelayanan perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi dalam melakukan pelayanan. Reward dapat diberikan dalam bentuk material seperti uang, kendaraan, atau beasiswa melanjutkan studi; dan dapat pula diberikan secara imaterial berupa piagam penghargaan dan pujian eksklusif dalam bentuk publikasi massa. Selain itu perlu adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pelayanan pegawai dengan memasukkan materi-materi yang terkait dengan kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal.

---

This research was aimed to examine the relationship between taxpayer perception about service performance of taxation with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen. The perception about service performance of taxation is taxpayer view about tax officers outcome in the performing of service task that measured by indicators: reliability, responsibility, assurance and empathy. Taxpayer compliance is a condition express the taxpayer in the fulfill obligation of taxation and performing his taxation rights which cover the reporting and endorsement indicator.

The research used descriptive and corellational method involving 97 sample (respondent) being taken randomly from 3018 populations. Data collection was being done with questionnaires that its validity and reliability have been tested before. Validity test used Spearman Rank and reliability test used Spearman Brown formula. Data then were analyzed with Spearman Rank and t-test assisted with SPSS Version 13.

Descriptive analysis result show in generally taxpayer have good perception to service performance of taxation at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen, both seen by physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy. While for taxpayer compliance, known in general taxpayer have low compliance, both to compliance in reporting and in paying lease. From the hypothesis testing got result that taxpayer perception about service performance of taxation have the positive relationship and significant with taxpayer compliance at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senen. The performance service indicator consisting of the physical evidence, reliability, responsibility, assurance and empathy is also have the significant relationship with taxpayer compliance. The indicator have the tightest relationship is reliability, followed with physical evidence, assurance, responsibility and empathy.

Based on Endings, hence service quality of taxation needed to improve as effort to improve taxpayer compliance. Improving effort can be done by giving reward to the officer have achievement in doing the service. Reward can be given in the form of material be like money, vehicle, bursary continue the study; and can is also given imaterially in the form of exclusive praise and appreciation charter in the form of mass publication. Beside that, require of specialized training to improve ability of service by involving the emotional intellegence and communications interpersonal."