Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan sistem self-assessment pajak memberi kepercayaan penuh dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti teknologi, sumber daya dan keterampilan, kerangka kerja legislatif di mana badan penerimaan beroperasi, tujuan dan strategi organisasi, dan sikap masyarakat terhadap kepatuhan pajak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan kebijakan Compliance Risk Management(CRM) berbasis machine learning. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam penerapan kebijakan pajak di Indonesia. Hasil penelitian dari studi ini adalah pentingnya kebijakan CRM berbasis Machine Learning yang pada prinsipnya bahwa setiap wajib pajak tidak dapat diperlakukan sama, sehingga diperlukannya keputusan untuk memilih wajib pajak yang diperiksa harus didasarkan pada justifikasi yang rasional berdasarkan tingkat risiko. Otoritas pajak perlu fokus dalam pemanfatan big data analyticsdengan alogaritma machine learningsebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan, dan membantu memprediksi pola wajib pajak yang berpotensi menggelapkan pajak dan yang taat membayar pajak, dan dapat digunakan untuk mengurangi risikosebelum terjadi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan menganalisispengaruh sistem kebijakan tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai diDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Sampel penelitian meliputi para pegawai pelaksana yang dikategorikan berdasarkan peringkat dengan menggunakan teknik stratified random samplingdan pendekatan Cohen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari survei persepsi atas penerapan sistem kebijakan tunjangan kinerja yang meliputi tiga aspek, yaitu Peraturan Presiden Nomor 156/2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.01/2018 juncto85/PMK.01/2015 junctis214/PMK.01/2011, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor176/PMK.01/2018. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi formatif dan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan Partial Least Square(PLS) mengacu pada kriteria Chin. Kesimpulan akhir penelitian adalahbahwa sistem kebijakan tunjangan kinerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan."

"Penerapan sistem self-assessment pajak memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.  Untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan mendesain Compliance Risk Management (CRM) dalam rangka pemeriksaan wajib pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam penerapan kebijakan pajak di Indonesia dan di DKI Jakarta. Studi ini menemukan bahwa: (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan kebijakan Compliance Risk Management sejak tahun 2019 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta mengurangi biaya pemungutan; (2) Pengawasan dan pemeriksaan fokus pada wajib pajak yang tidak patuh yang sudah dilakukan analisa menggunakan analisis prioritas berdasarkan “big data analytics” dengan pengolahan data menggunakan alogaritma machine learning melalui aplikasi approweb; (3) Bapenda belum memiliki kebijakan compliance risk management fungsi pemeriksaan dan profil resiko kepatuhan wajib pajak, sehingga belum tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi atas wajib pajak restoran; (4) Bapenda belum memiliki payung hukum keterbukaan informasi perpajakan dengan pihak ke tiga sehingga belum adanya integrasi data yang memudahkan fiskus dalam rengka pengawasan wajib pajak. Selain itu disarankan agar Bapenda membuat aturan mengenai kebijakan kepatuhan Compliance Risk Management Fungsi Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

---

The implementation of tax self-assessment system gives full trust to taxpayers to calculate, pay, and report their tax payables. To achieve optimal results, the implementation of this system is largely determined by the level of compliance of the taxpayers. This study aims to increase the level of compliance of restaurant taxpayers by designing Compliance Risk Management (CRM) in auditing taxpayers. This study uses a qualitative approach by conducting interviews with informants who play a role in the implementation of tax policy in Indonesia and in DKI Jakarta. This study found that: (1) the Directorate General of Taxes (DGT) through Compliance Risk Management policy since 2019 was able to increase taxpayer compliance and tax revenue and reduce collection costs; (2) Supervision and audit focus on non-compliant taxpayers who have been analyzed based on “big data analytics” by processing data using machine learning algorithms through the approweb application; (3) Bapenda does not yet have a compliance risk management policy for the audit function and compliance risk profile of taxpayer, so that a high level of compliance has not yet achieved for restaurant taxpayers; (4) Bapenda does not yet have a legal protection for tax information disclosure with third parties, so that there is no data integration that makes it easier for the tax authorities to supervise taxpayers. In addition, it is recommended that Bapenda make rules regarding the Compliance Risk Management Compliance Policy for the Audit Function in order to improve restaurant taxpayer compliance."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP saat ini sedang melakukan transformasi kelembagaan menuju Semi-Autonomous Revenue Authority yang sudah dicantumkan dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan DJP sebagai salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan strategis dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan yang dilakukan oleh DJP, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan yaitu teori administrasi pajak, transformasi organisasi, perencanaan strategis, compliance risk management, semi-autonomous revenue authority, dan fiscal blueprint. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan wawancara mendalam . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan strategis dalam penerapan cetak biru transformasi kelembagaan DJP sudah terlaksana baik dalam bidang strategic plan, IT dan HR plan, communication, hiring dan training, restructuring dan reengineering, dan budget allocation.

---

ABSTRACTDirectorate General of Taxes is doing institutional transformation to Semi Autonomous Revenue Authority which has been set in Institutional Transformation Blueprint Directorate General of Taxes as one of the efforts to achieve the tax revenue target. This research aims to analyze strategic plan on institutional transformation blueprint that done by Directorate General of Taxes, using qualitative approach. The theories used in this research are tax administration, institutional transformation, strategic plan, compliance risk management, semi autonomous revenue authority, and fiscal blueprint. This research is using data collection of literature study and field research in depth interview . The result shows that strategic plan on institutional transformation blueprint Directorate General of Taxes had been done well including strategic plan, IT and HR plan, communication, hiring and training, restructuring and reengineering, also budget allocation."

"Demokratisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia, Self-Assessment System, berpotensi meningkatkan kecurangan pajak. Akibatnya, salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan Joint Program, program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam Joint Program terdapat sebuah sistem terintegrasi, yaitu Joint Analysis, yang berguna mengawasi kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor ekspor dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus terhadap ketentuan kepabeanan, cukai, dan perpajakan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai. Implementasi Joint Analysis harus menerapkan prinsip Good Governance. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC serta menganalisis penerapan prinsip Good Governance pada implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Joint Analysis yang pelaksana programnya adalah DJP dan DJBC telah optimal jika dilihat dari manfaatnya, seperti optimalisasi penerimaan negara, kepatuhan Wajib Pajak (WP), dan perbaikan Probis, dan perbaikan sistem. Adapun posisi pembuat keputusan adalah top-down. Strategi yang digunakan adalah mekanisme pengawasan dan tindak lanjut, seperti pemblokiran dari ABS serta PCA. dengan menggunakan sumber daya manusia, data beserta saluran pertukaran dan analisis datanya, Monev, serta aturannya. Penerapan Good Governance juga telah memenuhi semua asas kecuali rule of law, transparansi (rahasia data WP), efektivitas, dan efisiensi. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi seperti kerangka hukum yang tidak sesuai kondisi lapangan, tidak adanya instrumen efektif untuk menekan pengemplang pajak dan tax fraud, minimnya partisipasi unit kerja vertikal di daerah, dan perbaikan akses data

---

Democratization of the tax collection system in Indonesia, the Self-Assessment System,has the potential to increase tax fraud. As a result, one of the government's efforts to optimize tax revenue is to conduct a Joint Program,a synergy program between the Directorate General of Taxes (DJP) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). In the Joint Program there is an integrated system, namely Joint Analysis, which is useful to oversee the compliance of companies receiving facilities for ease of export imports and business actors in the Special Economic Area to customs, excise, and taxation provisions and support the optimization of state revenues from taxes, customs and excise. Joint Analysis implementation must apply the principles of Good Governance. The purpose of this study is to analyze the implementation of Joint Analysis in DJP and DJBC and analyze the application of good governance principles in joint analysis implementation in DJP and DJBC. The research method used is quantitative with a post-positivistparadigm. The results showed that the implementation of Joint Analysis whose program implementation is DJP and DJBC has been optimal when viewed from the benefits, such as optimization of state revenues, Taxpayer compliance, and busineness process improvement, and system improvements. The decision-making position is top-down. The strategies used are surveillance and follow-up mechanisms,, such as blocking from ABS and PCA. using human resources, data and its data exchange and analysis channels, Monev, and its rules. The implementation of Good Governance has also fulfilled all principles except the rule of law,transparency (wp data secrets), effectiveness, and efficiency. There are several things that must be addressed such as legal frameworks that are not in accordance with field conditions, the absence of effective instruments to suppress tax evasion and tax fraud,the lack of participation of vertical work units in the area, and improvements in data access."

"Indonesia merupakan negera dengan penerimaan terbesar dari pajak, salah satunya pajak atas orang pribadi maka dari pada itu Compliance Risk Management diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak pada September 2019 dengan tujuan meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko yang merupakan reformasi perpajakan dalam membangun profil kepatuhan yang lebih baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management di Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jakarta dengan mengunakan teori Mazmanian dan Sabatier dan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan penerapan Compliance Risk Management di Jakarta. Peneliti mengunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma pos-positivisme. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management. lmplementasi Compliance Risk Management dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kinerja staf Account Receivable yang ada di Kantor Pelayanan Pajak  dalam menentukan risiko, kekurangan pada implementasi ini adalah kurangnya staf di unit Compliance Risk Management dalam menyusun logaritma sistem yang lebih efektif. Hasil penelitian terkait strategi yang dilakukan dalam mensukseskan penerapan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Unit Compliance Risk Management melakukan percepatan persebaran sosialisasi dengan sistem shareknowledge yaitu dengan cara mengambil sampel dari masing – masing Kantor Pelayanan Pajak sebagai responen yang nantinya akan dibagikan ke seluruh staf terkait di unit masing -  masing, selain itu juga dengan menanamkan visi dan misi perubahan paradigma di seluruh Direktorat Jenderal Pajak. Namun kekurangan dari hal ini adalah tidak adanya mandatori sehingga masih ada beberapa staf yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan share knowledge.

---

Indonesia is the country with the largest tax revenues, one of which is tax on individuals, so Compliance Risk Management was implemented at the Directorate General of Taxes in September 2019 with the aim of increasing supervision of risk-based taxpayer compliance, which is tax reform in building a better compliance profile. The purpose of this study is to analyze the implementation of Compliance Risk Management at the Directorate General of Taxes in increasing taxpayer compliance in Jakarta by using Mazmanian and Sabatier theory and analyzing the Directorate General of Tax's strategy in the successful implementation of Compliance Risk Management in Jakarta. Researchers used qualitative methods and adopted the positivism paradigm. Based on the results of the analysis through data collection conducted using literature studies and in-depth interviews with informants, it can be concluded that with the Compliance Risk Management. Implementation of Compliance Risk Management can help the Directorate General of Taxes to handle Taxpayers more equitably and transparently, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will realize a new compliance paradigm for the Directorate General of Taxes namely sustainable compliance that implements Compliance Risk Management conducted at the Directorate General of Taxes can improve the performance of Account Receivable staff in the Tax Service Office in determining risk, the lack of this implementation is the lack of staff in the Compliance Risk Management unit in developing a more effective system logarithm. The results of the research related to the strategy carried out in the successful implementation of the Directorate General of Tax Compliance Risk Management Unit accelerate the dissemination of information dissemination using the shareknowledge system by taking samples from each Tax Service Office as a response that will later be shared with all relevant staff in each unit - respectively, but also by instilling a vision and mission of paradigm shift in the entire Directorate General of Taxes. But the drawback of this is the absence of a mandatory so there are still some staff who do not carry out their obligations in conducting knowledge sharing."

"Dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, penerapan manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi seluruh instansi pemerintah. Manajemen risiko harus diterapkan dalam mengelola kinerja, guna mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam RPJMN. Kementerian X sebagai lembaga negara tidak terlepas dari risiko, beberapa kali menjadi sorotan media dalam sejumlah kasus, mulai dari masalah korupsi, masalah keimigrasian, penegakan hukum hingga kerusuhan di penjara. Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Kementerian X dan peran Inspektorat Jenderal sebagai audit internal dalam manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi dan wawancara. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan ISO 31000: 2018 dan standar yang dikeluarkan oleh IIA. Hasil penelitian berupa evaluasi dan saran untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan peran audit internal untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko di Kementerian X masih dalam tahap pengembangan dan berada pada level risk aware. Struktur manajemen risiko dan budaya sadar risiko belum terbentuk, dibutuhkan komitmen pimpinan untuk hal tersebut. Selain itu, terdapat kelemahan pada Formulir Manajemen Risiko dan Peraturan Menteri X, penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan. Inspektorat Jenderal belum menjalankan peran intinya sebagai lini ketiga dalam memberikan asurans atas penerapan manajemen risiko, karena masih fokus pada kegiatan asistensi manajemen risiko dan peran konsultasinya

---

With the enactment of RPJMN 2020-2024, implementing risk management is a must for all government institutes. Risk management must be applied in managing institute performance, in order to support the achievement of the objectives set out in the RPJMN. Ministry of X as a state institution is inseparable from risk. It has been in the media spotlight several times in a number of cases, ranging from issues of corruption, immigration issues, law enforcement until riots in prison. The paper aims to evaluate the application of risk management in X Ministry and the role of the Inspectorate General as an internal audit in risk management. This research uses descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection methods were carried out in the form of observations and interviews. The evaluation was carried out using ISO 31000: 2018 and the standards issued by IIA. The results of the study are evaluations and suggestions for improving the effectiveness of risk management and the role of internal audit to provide added value, improve performance and achieve organizational goals. The implementation of risk management in X Ministry is still in the development stage and is at the level of risk aware, it has not been implemented in all work units. The risk management structure and risk awareness culture have not been establish, it requires leadership commitment. In addition, there are weaknesses in risk management tools and Ministerial Regulation X, this study provides recommendations for improvement. The Inspectorate General has not yet carried out its core role as a third line in providing assurance for the implementation of risk management, because it still focuses on risk management assistance activities and its consultancy role"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko berbasis strategi (strategic risk management) pada sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pengembangan perangkat lunak (software). Strategic risk management memasukkan risiko sebagai bagian dari perencanaan strategi perusahaan, sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Industri teknologi informasi memiliki risiko operasional yang relatif tinggi sehingga pendekatan manajemen risiko berbasis strategi dapat lebih membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus pada satu perusahaan yang mengembangkan software untuk ERP dan HR. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan manajemen puncak perusahaan serta menyebarkan kuisioner yang harus diisi oleh seluruh department head yang berjumlah 12 orang. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan dokumen yang tersedia di perusahaan, laporan keuangan, daftar bad debt AR serta data kepuasaan pelanggan untuk dapat mengobservasi penerapan manajemen risiko berdasarkan ISO 27001:2013 berupa IT Risk Management. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun strategi bisnis perusahaan sudah searah dengan visi, misi dan core value perusahaan, namun penerapan manajemen risiko pada PT. Y dapat dikategorikan sebagai manajemen risiko tradisional yang belum terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan dan belum memasukkan risiko sebagai bagian dari perencanaan strategic, selain itu mengindikasikan pula bahwa department head yang bertugas sebagai risk officer belum menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai risk officer dan tidak mengerti prosedur kerja seorang risk officer sehingga risiko bisnis perusahaan tidak dikelola sebagaimana harusnya.

---

The aims of this study is to analyze how a company enganged in software development implement strategic risk management approach. Strategic risk management incorporates risk as a part of the companys stategic planning, hoping that in can create value for the company. The information technology industry has relatively high operational risk thus a strategy-based risk management approach shall contribute the company to achieve its objectives easier. This study uses a case study method approach in a company with the core business is developing HR and ERP software. Data collection was conducted through interviews with the top management of the company and distributing questionnaires filled by 12 companys department heads. In addition, this research also carried out using documents available in the company, financial reports, lists of bad debt AR and customer satisfaction data used to observe the implementation of risk management based on IT Risk Management of the ISO 27001: 2013. This study finds that the companys business strategy is in line with the companys vision, mission and core value, however the application of risk management in the company categorized as traditional risk management that has not been integrated with the companys business strategy, and has not been embedded yet into its strategic planning. Furthermore this study also found that almost all of the department head assigned as risk officer is not aware of their duties and responsibilities as a risk officer and does not understand the work procedures of a risk officer, consequently companys business risk is not managed as it should be."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dan peran audit internal terhadap manajemen risiko pada Lembaga PQR. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pengumpulan data triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di Lembaga PQR belum cukup efektif, yang menjadi penghambat utama adalah komitmen dari pimpinan dan kesadaran terhadap risiko di seluruh level organisasi yang masih rendah. Direktorat Pengawasan Internal selaku auditor internal juga belum efektif menjalankan perannya dalam mengembangkan manajemen risiko khususnya dalam hal memberikan keyakinan memadai terhadap manajemen risiko. Akhirnya risiko yang teridentifikasi tidak dapat dijadikan pertimbangan organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya.

---

This study aims to analyze of risk management implementation and internal audit’s role in risk management at PQR Commission. This research uses descriptive analytical method with data triangulation technique collection. The results of this study indicate that the implementation of risk management at PQR Commission has not been effective enough, which is the main obstacle is the commitment of the leadership and awareness of risk at all levels of the organization that is still low. The Directorate of Internal Monitoring as an internal auditor has also not been effective in carrying out its role in developing risk management, especially in giving assurance in risk management. Finally, these risks cannot be considered by the organization in carrying out its business processes."