Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat tidak menyukai adanya keterlambatan dalam penetapan APBD karena berdampak negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregat karakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktu pelaksanaan pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Data panel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistik biner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada berkorelasi positif dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepat waktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan pilkada. Selain itu, faktor lain yang meliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja, kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan pilkada juga berkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD."

"Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkansetelah awal tahun anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Penelitianini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi politik divided government sebagaisalah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Hasil PemiluLegislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005, 2006 dan2007 menunjukkan sangat sedikit membentuk pemerintahan yang mayoritas.Akibatnya, persaingan kepentingan antara eksekutif dan legislatif didugamengemuka sehingga pembahasan APBD tahun anggaran 2008 dan 2009terancam berlarut-larut.Dengan menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwaformasi pemerintahan berupa single minority party, minority coalition, majoritycoalition, dan single majority party mempengaruhi keterlambatan penetapanAPBD sepanjang tahun 2008-2009. Semakin kuat dukungan partai eksekutif diparlemen semakin cepat penetapan APBD-nya. Namun demikian seberapa lamadelay penetapan APBD yang terjadi tidak dipengaruhi oleh 4 formasipemerintahan tersebut yang ditunjukkan melalui estimasi model data panel.Hasil ini juga menjelaskan bahwa sebelum batas waktu keterlambatan ? 1 Januaritahun fiskal baru ? ketegangan eksekutif-legislatif dipengaruhi oleh 4 formasipemerintahan daerah dan besarnya total belanja APBD. Setelah pemerintahandaerah tersebut gagal memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD sebelum bataswaktu, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penetapan APBD antara lainadalah besarnya total belanja APBD, dan kepemilikan sumber daya alam.Sedangkan besarnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD ternyatamempercepat penetapan APBD. Secara umum, hal ini selaras dengan hasilpenelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa perilaku indisipliner aktorpolitik anggaran seperti memaksimalkan anggaran, konflik kepentingan, dan rentseeking atas common pool resources berupa anggaran daerah diindikasikan cukuprelevan dengan berlarutnya pembahasan APBD.

---

AbstractWhy is APBD (Regional Budget) often made after the beginning of the year for anew budget? Is it because of political factor? The research would like to highlightthe economic and political perspectives of divided government as one of thefactors of the bad performance of the Regional Budget (APBD). The results of theGeneral Election for the Legislatives 2004 and the Direct Local Elections of theyears 2005, 2006, and 2007 show very few form the majority of the government.Consequently, the interest competition between the executives and the legislativesis assumed to appear so that the discussion of APBD of the years 2008 and 2009is threatened to be delayed.By using logit regression equation model, a result obtained shows thatgovernment formations, such as single minority party, minority coalition, majoritycoalition, and single majority party, influence the Regional Budget delay of theyear 2008-2009. The stronger the support of the executive party in the parliament,the faster the making of the APBD is. However, the duration of the APBD delayoccuring is not influenced by the 4 government formations shown through thepanel data model estimation.The result also explains that before the time limit of the delay ? January 1 of thenew fiscal year - the executive-legislative tense is influenced by 4 regionalgovernment formations and the total amount of APBD expenditure. After theregion fails to fulfill the punctuation of the making of APBD before the time limit,the factors influencing the duration of the making of APBD are, among others, thetotal amount of APBD expenditure and the possession of natural resources. Onthe other hand, the amount of the salary and benefits of the members of DPRD(Regional House of Representatives) turn out to accelerate the making of APBD.Generally, this result is suitable with the previous reseach results showing thatindiscipline behaviour of the budget political actors, such as maximazing thebudget, conflict of interest, and rent seeking on common pool resources in a formof regional budget, is indicated to be sufficiently relevant with the APBDdiscussion delay."

"Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaanPemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biayapolitik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanyaketerlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampaknegatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregatkarakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktupelaksanaan Pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Datapanel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistikbiner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada berkorelasi positif denganketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepatwaktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan Pilkada. Selain itu, faktor lain yangmeliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja,kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan Pilkada jugaberkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

---

Political costs are considered by regional heads every time there is a regional head election (Pilkada). Regional heads will bear high political costs when late in determining the regional budget. This is because people do not like the delay in determining the regional budget. The delay in determining the regional budget has a negative impact on the provision of public services. This study uses disaggregated data on regional characteristics in the form of regional financial data, area and the timing of the elections in 508 cities/districts in the period 2014-2020. The collected panel data were then

analyzed using binary logistic regression. This study proves that Pilkada is positively correlated with timeliness in determining the regional budget. The probability of determining the regional budget on time is greater when there is a Pilkada. In addition, other factors including the average percentage of the social assistance budget to the total expenditure plan, regional fiscal independence as well as the policy on grant allocation during the Pilkada also correlate with the timeliness in determining the regional budget."

"Latar Belakang MasalahKrisis sosial politik yang terjadi sejak tahun 1997 telah berdampak di segala sektor kehidupan. Krisis ini kemudian diikuti dengan gejolak moneter yang berkepanjangan sehingga memporak- porandakan sendi-sendi kehidupan yang dibangun selama masa Orde Baru. Pengaruh krisis yang melanda Indonesia saat ini sangat berpengaruh dalam menentukan RAPBN tahun 1999/2000. Presiden B.J. Habibie dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna DPR tanggal 5 Januari 1999, menyebutkan bahwa RAPBN tahun 1999/2000 lebih kecil daripada RAPBN tahun 1998/1999, yaitu sebesar Rp 218,2 Trilyun, atau merosot sebesar 17,31 persen dari volume APBN tahun 1998/1999 yang sekarang sedang berjalan yakni Rp 263,9 Trilyun. Penurunan RAPBN ini diakui Pemerintah sebagai pencerminan dari situasi dan kondisi ekonomi yang sedang prihatin untuk periode tahun 1999/2000. Perhitungan tersebut bisa terjadi karena adanya penurunan penerimaan Pemerintah RI dalam Rupiah dari bantuan luar negeri. Selain itu,juga berkenaan dengan penurunan penerimaan negara dari ekspor minyak mentah sebesar 62,2 persen, hanya 11 Dollar AS per barrel. Di samping itu juga adanya adanya pengeluaran atas subsidi BBM, dan pembayaran cicilan serta bunga utang luar negeri. Penurunan penerimaan dalam negeri bukan Migas terjadi pada penerimaan bea masuk sebesar 46,3 pesen, penerimaan PBB dan BPHTB sebesar 4,8 persen, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 3,2 persen. Demikian juga penerimaan negara dari bantuan luar negeri juga mengalami penurunan yaitu untuk pinjaman program sebesar 36 persen, dan untuk pinjaman proyek sebesar 26 persen. Namun Pemerintah masih berharapkan bantuan luar negeri ini dapat dicapai sebesar 10,3 Milyar Dollar, hampir sama dengan target bantuan yang dicapai pada bantuan luar negeri tahun lalu. Peningkatan penerimaan negara terjadi di bidang Perpajakan yaitu Pajak Penghasilan sebesar 57,2 persen, PPn dan PPnBM sebesar 19,9 persen, Cukai sebesar 20,7 persen, Pajak Ekspor sebesar. 175,2 persen, dan pajak lainnya sebesar 4,5 persen.2 Usaha untuk meningkatkan Pajak Ekspor ini tidaklah mudah, karena dalam situasi gejolak moneter yang belum rnenentu seperti sekarang ini cenderung akan mendorong kenaikanbahan bakur apalagi bahan baku tersebut masih harus diimpor."

"Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui pengaruh hubungan politik dan agency costs terhadap efisiensi investasi perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menguji efek moderasi agency costs atas pengaruh hubungan politik terhadap efisiensi investasi. Hubungan politik dalam perusahaan diukur pada tingkat dewan komisaris dan direksi. Proksi agency costs yang digunakan dalam penelitian ini adalah expense ratio, yaitu selling, general, and administrative SGA expense yang diskalakan dengan total penjualan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014 hingga 2015. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sampel yang digunakan adalah sebanyak 271 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik berdampak negatif dan signifikan terhadap efisiensi investasi. Sedangkan, agency costs tidak berpengaruh terhadap efisiensi investasi. Namun demikian, ketika berperan sebagai variabel moderasi, agency costs mampu memberikan pengaruh signifikan atas dampak hubungan politik terhadap efisiensi investasi.

---

This research examines how political connections and agency costs affects investment efficiency. Besides, it also examines how agency costs moderates the relationship between political connections and investment efficiency. Political connections is being measured on the boards level.

Agency costs is calculated by using expense ratio which refers to selling, general, and administrative SGA expense scaled by total sales. Based on the criteria in determining the sample from firms listed on Indonesia Stock Exchange IDX during 2014 2015, this study has 271 firms as the sample.

The results suggest that political connections has negative impact on investment efficiency. Meanwhile, agency costs does not affect investment efficiency. However, this study also finds that agency costs can significantly moderates the relationship between political connections and investment efficiency."

"Muhamad Kautsar Sangaji. 1206253294. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi. Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (2) produk hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) kekuatan hukum peraturan gubernur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika terjadi penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

Muhamad Kautsar Sangaji. 120653294. Faculty of Law of Universitas Indonesia. Authority of Governors about Determination of Regional Revenues and Expenditures Budget regarding The Refusal of Regional Revenues and Expenditures Budget by Regional People?s Legislative Council.This thesis discribes the regulation of regional revenues and expenditures budget and governor authority in determining of regional revenues and expenditures budget. Regional revenues and expenditures budget is the basis of regional budget management for one year. This thesis writing is made in order to answer: (1) governor?s authority in determining regional revenues and expenditures budget; (2) legal product of determination of regional revenues and expenditures budget if it is refuse by regional people?s legislative council; (3) governor?s regulation power in the implementaion of regional revenues and expenditures budget. The overall purpose of this thesis is to understand the authotity or the power of governor about determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council. This thesis writing uses a research method of juridical normative analysis which means that The Writer conducts the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this thesis writing. Finally, writer concludes that a governor has the authority to determine regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council."

"Fokus dari penelitian adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dari sisi penerapan Baseline dan kaitannya dalam penyusunan Pagu Indikatif di Kementerian Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian terkait pelaksanaan KPJM ini dititikberatkan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, mengingat pada tahun ini pendekatan baseline mulai diterapkan dalam kebijakan KPJM di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini antara lain menyarankan perlunya reformulasi untuk perumusan angka KPJM serta koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas agar angka baseline yang dihasilkan dari KPJM dapat mendekati riil kebutuhan Kementerian/Lembaga.

---

The focus of the research is to discuss and analyze the implementation of the Medium Term Expenditure Framework policy with baseline approach and the relation with Indicative Ceiling preparation in the Ministry of Finance, with the scope of the analysis includes the powers in the planning and budgeting functions as mandated by Law No. 17 of 2003 concerning State Finance and Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System. Research related to the implementation of the MTEF is focused on the last three years that the year 2011 to 2013, considering that in the baseline approach was implemented in the MTEF policy in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research design. The data obtained through in-depth interviews. Results of this study suggest the need for reformulation include figures for the formulation of MTEF and better coordination between the Ministry of Finance to the Ministry of Planning / Bappenas that baseline figure resulting from the MTEF can approach the real needs of Ministries/Institutions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana APBD Kota Tangerang Selatan berpihak kepada pemberdayaan perempuan. Ada dua pokok permasalahan, yaitu (1) Bagaimana komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan anggaran yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan;(2) Bagaimanakah proporsi alokasi belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode positivism dan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan (1) telaah dokumen (2) wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan (1) komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan anggaran yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan, (2) Proporsi alokasi belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dikaitkan dengan tingkat responsivitas pada persoalan pemberdayaan perempuan jumlahnya masih kecil.

---

This study aims to analyze the extent to which APBD South Tangerang City side with the empowerenment of women. The analysis in this study conducted on two principal problems, (1) How does South Tangerang City Governments commitment to implement the budget in favor of the women, (2) What is the proportion of expenditure allocation South Tangerang city Government is associated with the level of responsiveness to the issue of womens empowerenment. This study uses positvsm and qualitative methods. Data collected by (1) strategic policy document review, (2) interviews with relevant agencies. The result showed (1) Commitment to implement the budget in favor of the empowerenment of women should be improved, (2) Proportion of expenditure allocation South Tangerang City Government which is associated with the level of responsiveness to the issue of womens empowerenment, the numbers still small"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas sistem informasi realisassi anggaran khusunya terkait sistem pengeluaran kas yang digunakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sebagai sistem informasi akuntansi. Penelitian menganalisis kesesuaian pengendalian intern sistem akuntansi yang berlaku dengan pengendalian internal menurut COSO ataupun SPIP sudah memadai dan efektif. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data-data yang telah diperoleh diolah penulis kemudian dianalis. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan sudah memadai namun memerlukan penetapan peraturan tambahan terkait pajak dan jam mengajar

---

ABSTRACTThis research discussses information systems budget realization that Human Resource Development Body of Ministry of Home Affair used as an accounting information system. This study analyze the internal control compliance of accounting information systems applicable with internal controls according to COSO or SPIP is adequate and effective. The research used in this paper using descriptive method analysis. Obtained data processed by writer then analyzed. From the research result, it is concluded that the internal control performed is adequate but needs to regulate additional regulation about tax and teaching hour."