Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyebab belum selesainya negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) adalah masih adanya poin pembahasan yang belum disepakati kedua belah pihak, salah satunya adalah usulan Uni Eropa untuk menghapus kebijakan bea keluar Indonesia. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas ekspor kode harmonized system enam digit dalam rentang waktu 2007-2019 secara bulanan, dan mengaplikasikan metode fixed effect model, simultaneous equation model serta seemingly unrelated regression. Hasil estimasi menunjukkan bahwa bea keluar dan volume ekspor berkorelasi secara simultan. Peningkatan permintaan ekspor dari Uni Eropa secara signifikan meningkatkan tarif bea keluar Indonesia, dan tarif bea keluar Indonesia secara signifikan mengurangi volume ekspor ke Uni Eropa. Artikel ini menemukan bahwa kebijakan bea keluar Indonesia atas ekspor tujuan Uni Eropa dapat meningkatkan suplai di dalam negeri."

"Perjanjian kerjasama ekonomi atau Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan suatu perjanjian dagang dimana tidak hanya bertujuan untuk membuka akses pasar perdagangan namun juga mempertimbangkan aspek kerja sama ekonomi dan inisiatif pembangunan antara kedua negara. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang menjadi perjanjian dagang bilateral pertama bagi Indonesia yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi, mulai berlaku pada tahun 2008. Perkembangan sektor jasa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai analisis perkembangan sektor jasa menjadi menarik untuk diulas lebih lanjut terutama jika dikaitkan dengan berlakunya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang EPA. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode estimasi yang digunakan adalah model Gravity dengan Difference in Difference (DiD) untuk melihat pengaruh adanya dampak dari perjanjian IJEPA. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa variabel interest tidak signifikan terhadap variabel dependen memberikan gambaran bahwa adanya perjanjian IJEPA secara statistik kurang dapat menjelaskan hubungan yang terjadi dengan nilai ekspor maupun nilai impor sektor jasa Indonesia. Adanya implementasi IJEPA di Indonesia masih belum berpengaruh dan belum memperoleh manfaat yang optimal khususnya untuk perdagangan sektor jasa.

---

The Economic Partnership Agreement (EPA) is a trade agreement that aims to open trade market access and considers aspects of economic cooperation and development initiatives between the two countries. The trade agreement between Indonesia and Japan is Indonesia's first bilateral trade agreement covering trade in goods, services, and investment, and entry into force in 2008. The development of the service sector is an important factor in supporting economic growth. Research on the analysis of the development of the service sector is interesting for further review, especially if it is associated with the enactment of the bilateral agreement between Indonesia and Japan EPA.

This study uses panel data regression with the estimation method used by the Gravity model with Difference in Difference (DiD) to see the impact of the IJEPA. The study results show that the interest variable is not significant to the dependent variable illustrating that the existence of the IJEPA agreement is statistically unable to explain the relationship that occurs with the value of exports and imports of the Indonesian service sector. Implementing IJEPA in Indonesia still does not have an impact and has not given benefits, especially for service trade."

"This thesis is aimed to discuss the arrangement of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements.The agreements are the Bilateral Investment Treaty ("BIT") and the Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement (" IC-CEPA ”) which involves the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia as parties to both agreements. This research is a normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the ISDS mechanism settlement at BIT was not much different when compared to the mechanism settlement at the IC-CEPA even though both of them appointed ICSID and UNCITRAL as international arbitration institutions for ISDS. However, with the enactment of IC-CEPA which replaced BIT, it will guarantee legal certainty for both partiesespecially related to avoiding claims that are filed separately but contain the same substance.

---

Tesis ini akan membahas pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement (“ISDS”) dalam perjanjian investasi internasional, dalam hal ini the Bilateral Investment Treaty (“BIT”) serta Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement(“IC-CEPA”) yang melibatkan Republik Indonesia dan Australia sebagai para pihak dalam kedua perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa ISDS pada BIT tidak banyak perbedaan jika dibandingkan dengan pengaturan mekanismenya pada IC-CEPA meskipun keduanya sama-sama menunjuk ICSID dan UNCITRAL sebagai institusi arbitrase internasional bagi ISDS. Namun demikian, dengan diberlakukannya IC-CEPA yang menggantikan BIT, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua pihak terutama terkait menghindari gugatan yang diajukan secara terpisah namun berisi substansi yang sama."

"Penelitian ini menganalisis motif Indonesia dalam mengusulkan perjanjian perdagangan komprehensif dalam bentuk Indonesia - Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) kepada Turki. Indonesia dan Turki meluncurkan perjanjian ini pada tahun 2017 yang bertujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Indonesia dan Turki berada pada kawasan yang berbeda. Meskipun kedua negara memiliki hubungan yang erat secara historis dan merupakan negara sahabat dengan mayoritas berpenduduk muslim, namun hubungan baik ini tidak tercermin dalam hubungan ekonomi dan perdagangannya. Turki bukan merupakan mitra dagang utama Indonesia, akan tetapi Indonesia mengusulkan perjanjian perdagangan komprehensif dengan negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori Solis dan Katada yang menetapkan tiga motif negara dalam menjalin kerja sama yaitu motif ekonomi, motif keamanan dan diplomasi, dan motif leverage. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki dua motif dalam mengusulkan IT-CEPA kepada Turki. Pertama, motif ekonomi Indonesia dalam mengusulkan IT-CEPA adalah untuk memperkuat akses pasarnya melalui penurunan tarif bea masuk di Turki dan untuk menghindari pengalihan perdagangan akibat dari FTA Turki dan Malaysia yang telah ada terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, motif keamanan Indonesia adalah untuk mendorong industri pertahanan dalam negeri dan meningkatkan citra internasional melalui upaya trade hub bagi Turki.

---

This study analyzes Indonesia's motives in proposing a comprehensive trade agreement in the form of the Indonesia - Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) to Turkey. Indonesia and Turkey launched this agreement in 2017 aimed at improving economic and trade relations between the two countries. Indonesia and Turkey are in different regions. Although the two countries have historically close relations with a majority Muslim population, this good relationship is not reflected in their economic and trade relations. Turkey is not Indonesia's main trading partner, but Indonesia proposes a comprehensive trade agreement with the country. This study uses a qualitative approach with the theoretical framework of Solis and Katada which establishes three motives of states in establishing cooperation, namely economic motives, security and diplomacy motives, and leverage motives. This study finds that Indonesia has two motives in proposing IT-CEPA to Turkey. First, Indonesia's economic motive in proposing the IT-CEPA is to strengthen its market access through lowering import duty rates in Turkey and to avoid trade diversions as a result of the existing Turkish and Malaysian FTAs. Then secondly, Indonesia's security motive is to encourage the domestic defense industry and improve its international image through trade hub efforts for Turkey."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadappemilihan auditor yang digunakan dan audit fee. Penelitian ini adalah penelitiankuantitatif. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 100 perusahaan dengan totalobservasi sebanyak 255 firm-years. Sampel diambil berdasarkan pengungkapan auditfee pada laporan tahunan periode 2012, 2013, dan 2014. Penelitian dilakukan denganregresi OLS dan regresi logistik untuk pengukuran biner. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kepemilikan keluarga di Indonesia berpengaruh positif terhadappemilihan auditor secara signifikan dan berpengaruh negatif terhadap audit fee secarasignifikan. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada ilmupengetahuan tentang pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pemilihan auditor danaudit fee, serta memberikan informasi kepada investor tentang hubungan antarakepemilikan keluarga dengan pelaksanaan tata kelola yang baik pada perusahaan.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the influence of family ownership on auditor choice andaudit fee. This is a quantitative study. The sample of this study consists of 100companies with 255 firm-years observation in total. The sample was taken based inthe disclosure of audit fee in annual report on 2012, 2013, and 2014. This study useOLS regression and logistic regression to process the data. The results show that thereis a positive effect between family ownership and auditor choice However, there is asignificantly negative effect between family ownership and audit fee. This studycontributes in giving new information regarding the effect of family ownership toaudit fee and auditor choice to financial science as giving new information toinvestors about the influence of family ownership to likelihood to perform good corporate governance"

"Dalam melakukan suatu usaha harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu tidak melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan sebagainya. Tetapi dalam Pasal 50a menyatakan bahwa 'ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikecualikan apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Apabila perbuatan dan/atau perjanjian yang dimaksud tersebut merupakan suatu perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dalam hal umum maka ketentuan tersebut tidak menjadi masalah, tetapi apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut merupakan melakukan suatu kegiatan usaha dalam bidang kemitraan maka hal tersebut akan menyebabkan suatu masalah yaitu terjadinya pertentangan antara Pasal 50a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa 'Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan'. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam tesis ini akan dibahas mengenai perjanjian kemitraan inti plasma di Indonesia, kesesuaian perjanjian kemitraan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan sektor perkebunan.

---

In performing an business must apply the principles business competition healthy as regulated in the law number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition that is they did not do monopoly, as having only one buyer, mastery market and so on. But in article 50a stated that 'a provision in a law this could be exempted when deeds and / or agreement was aimed to implement laws and regulations'. When deeds and / or agreement referred to this is a deed to perform a business activities in terms of common so this regulation was not be a problem, but when deeds and / or agreement was done a business activities in the field of partnership so that this will cause a problem that is the difference between article 50a the act of number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition with act number 20 years 2008 on micro business, small and medium. On bill number 20 years 2008 stated that 'partnership is cooperation in entanglement business, either directly or indirectly, based on the principle need each other, trust, strengthen, and profitable'. So based on such statement in this will be discussed in the partnership agreements the nucleus plasma in Indonesia, conformity partnership agreements with the principles business competition healthy, and supervision with the implementation of the partnership the agricultural sector."

"Sektor usaha yang pada saat ini sedang berkembang di kalangan masyarakat adalah usaha peternakan, yang salah satunya adalah peternakan ayam. Kemitraan dapat menjadi solusi terhadap kurang berkembangnya pelaku usaha peternakan yang dapat membantu meningkatkan peran pelaku usaha peternakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara PT. Charoen Pokhand  Indonesia  dan mitra peternak ayam dalam perjanjian kemitraan dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Perusahaan inti dengan mitra peternak ayam. Metode yang digunakan pada penyusunan penelitian ini deskriptif-analitis, dalam hal ini akan diinventarisir peraturan yang berlaku mengenai kemitraan dalam intensifikasi ternak unggas, inventarisasi ini dilakukan melalui proses klasifikasi yang logis dan sistematis, dan dengan cara menemukan hukum yang dalam hal ini diawali dengan mendiskripsikan masalah-masalah yang menyangkut perlindungan hukum inti dan plasma, kemudian membantu mencarikan pemecahnya dengan kritis pada perangkat norma-norma hukum positif yang ada. Pola kemitraan yang diterapkan oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia yaitu pola kemitraan Inti Plasma yaitu pola kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar ini berkedudukan sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Dalam perjanjian inti plasma dalam ternak ayam terdapat dua pihak yang saling terlibat, yaitu pihak perusahaan sebagai inti, sedangkan pihak peternak sebagai plasma. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Charoen Pokhpand Indonesia dan peternak, kedua belah pihak telah menyebutkan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut dan pelaksanaan dari perjanjian kemitraan inti plasma. Perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. Charoen Pokphand Indonesia telah memenuhi asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk perjanjian telah memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat diketahui bahwa Peternak plasma sangat terbantu dengan adanya kemitraan ini memperoleh berupa permodalan, sarana produksi serta bimbingan secara teknis kepada para peternak. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya berjalan memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak ntuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma

---

The business sector currently experiencing growth among communities is the livestock industry, one of which is poultry farming. Partnership can be a solution to the underdevelopment of livestock business actors, which can help enhance the role of livestock business actors. The problem in this research is how the legal relationship between PT. Charoen Pokhand Indonesia and chicken farm partners in partnership agreements and how the implementation of partnership agreements between the Core Company and chicken farm partners. The method used in the preparation of this research is Descriptive-Analytical, in which regulations regarding partnerships in poultry intensification will be inventoried. This inventory is carried out through a logical and systematic classification process, and by finding the law which starts by describing the problems related to the legal protection of core and plasma, then helping to find solutions critically on the positive legal norms available. The partnership pattern applied by PT. Charoen Pokphand Indonesia is the Core Plasma partnership pattern, which is a partnership pattern between small entrepreneurs and medium or large entrepreneurs, with the latter being the core and the former being the plasma. In the core plasma cooperation agreement in chicken farming, there are two parties involved, namely the company as the core, and the farmers as the plasma. Based on the cooperation agreement between PT. Charoen Pokhpand Indonesia and farmers, both parties have mentioned the rights and obligations of both parties in the cooperation and the implementation of the core plasma partnership agreement. The partnership cooperation agreement in chicken farming applied by PT. Charoen Pokphand Indonesia has fulfilled the principles of binding strength, freedom to contract, and the requirements for the formation of a valid agreement. Likewise, the form of the agreement is adequate. Based on the results of interviews conducted by the author with respondents, it can be seen that plasma farmers are greatly assisted by this partnership, obtaining capital, production facilities, and technical guidance for farmers. However, the partnership cooperation agreement has not fully met the principles of balance and good faith, government involvement is needed to provide guidance and technical assistance to farmers to resolve conflicts between the core company and plasma farmers."

"Indonesia dan 15 negara lainnya sedang bernegosiasi tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang dianggap berbeda dengan yang telah ada sebelum-sebelumnya di Kawasan Asia Pasifik. Penelitian ini menguji faktor-faktor kedekatan pembangunan development proximity sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor di pasar RCEP dengan model gravitasi. Model estimasi yang dipergunakan adalah random effect generalized squared dan Prais-Winsten dengan Panels Standard Corrrected Errors. Hasil menunjukkan PDB per kapita, tingkat kesamaan PDB per kapita, jarak geografis dan investasi berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di enam dari 14 negara di RCEP. Sektor pertanian mempunyai ruang pertumbuhan ekspor lebih banyak apabila dibandingkan dengan sektor manufaktur.

---

Indonesia and 15 other countries are negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). This is a free trade agreement which considered different from what has made before in the Asia Pacific Region. This research examines development proximity factors as a strategy to increase Indonesias export in RCEP market through gravity model. The estimation model used is random effect generalized least squared and Prais-Winsten with Panels Standard Corrected Errors. The results show GDP per capita, level of similarity in GDP per capita, geographical distance and investment affect Indonesia export. Indonesia has potential export to six of 14 countries in RCEP. The agricultural sector has more room for export growth than the manufacturing sector."

"ABSTRACTEuropean. Union (EU) market has a huge demand of world's cocoa and cocoa products, as raw material for its processing cocoa industries. EU imposed tariff and non tarrif policy to the world in importing cocoa and cocoa product, except from members of the ACP (African, Caribbeanr and Pacific ) countries, as well as some countries which have special trade agreement with EU.However, Indonesia does not get such special trade facility. Therefore, as a second producer of cocoa in the world (in 2005 ) , Indonesia is only in the sixth place as cocoa exporter to EU market.The purpose of this research is to find out opportunities in exporting of cocoa and cocoa products to EU market, to find out how to use those opportunities, as well as to learn the profile of EU's cocoa market.The research will analyze profile of cocoa commodity market in EU-25 (25 member countries) for the period of 2001-2005.In order to find out cocoa export opportunities, the writer uses the least square statistic method in order to forecast EU's cocoa import demand in 2007 and 2010.Finally, after the mapping and formulating factors of export barriers to EU, Indonesia is able to identify its opportunities in order to increase its cocoa and cocoa product commodities."

"International Risk Sharing (IRS) adalah pembagian risiko secara internasional antar-negara dalam suatukawasan atau dalam kawasan berbeda yang disebabkan oleh adanya gejolak spesik terhadap suatuperekonomian yang menyebabkan pendapatan (konsumsinya) beruktuasi. Tujuan studi ini adalah untukmenganalisis pengaruh dari terjadinya penggabungan mata uang di negara-negara Uni Eropa terhadapperkembangan IRS dan home bias di negara-negara tersebut. Dengan melihat hubungan output danpendapatan suatu negara dengan output dan pendapatan rata-rata kawasan, menggunakan data sebelasnegara awal yang tergabung dalam mata uang tunggal Euro, studi ini menemukan bahwa penggabunganmata uang di wilayah negara-negara Uni Eropa meningkatkan risk sharing dan home bias secara signikan."