Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan Penjaminan Kredit adalah perusahaan jasa keuangan nonbank yang menyediakan jaminan terhadap risiko gagal bayar (default risk). Penyelenggaraan kegiatan usaha penjaminan di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2017 tentang penyelenggaraan usaha penjaminan. Pada POJK No. 2/POJK.05/2017 pasal 21 tertulis bahwa lembaga penjamin wajib memiliki cadangan klaim dan cadangan umum. Sejauh ini perhitungan cadangan klaim pada perusahaan penjaminan telah diatur dalam POJK No. 2/POJK.05/2017 pasal 22 yang ditetapkan sebagai standar minimal nilai cadangan klaim perusahaan. Akan tetapi di dalam ilmu aktuaria, prediksi cadangan klaim biasanya dihitung menggunakan beberapa metode aktuaria seperti metode Chain Ladder (CL), metode Bornhuetter-Ferguson (BF), dan metode Benktander yang sering digunakan oleh perusahaan asuransi. Pada skripsi ini, dilakukan perbandingan prediksi cadangan klaim salah satu perusahaan penjaminan kredit di Indonesia dengan metode CL dan BF serta metode Benktander yang merupakan perbaikan dari metode CL dan BF. Hasil perhitungan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan berdasarkan POJK No. 2/POJK.05/2017. Didapatkan bahwa hasil prediksi cadangan klaim menggunakan metode aktuaria lebih besar dari hasil cadangan klaim berdasarkan POJK.

---

Credit Guarantee Company is a nonbank financial services company that provides guarantees for default risk. The implementation of guarantee business activities in Indonesia is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 2/POJK.05/2017 about the implementation of the guarantee business. In POJK No. 2/POJK.05/2017 article 21 states that the guarantor institution is required to prepare claims reserves and general reserves. So far, the rules for calculating claims reserves at guarantee companies have been regulated in POJK No. 2/POJK.05/2017 article 22 which is set as the minimum standard for the company's claim reserve value. However, in actuarial science, the prediction of claim reserves is usually calculated using several actuarial methods, like the Chain Ladder method (CL), the Bornhuetter-Ferguson (BF) method, and Benktander method which are often used by insurance companies. The main focus in this writing is to calculate the prediction of the guarantee company's claim reserves with the CL and BF methods and also the Benktander method which is the improvement from CL and BF method. Then this calculation results will be compared with the results of calculations based on POJK No. 2/POJK.05/2017. It is found that the prediction results for claims reserves using the actuarial methods are more than the claims reserves based on POJK."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada perusahaan ndash; perusahaan asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis data dengan membandingkan antara indikator ndash; indikator pada POJK No. 2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik.Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa indikator yang masih belum memenuhi ketentuan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia sebesar 64 telah memenuhi ketentaun praktik tata kelola pada dengan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu penelitian ini juga menguji korelasi antara skor tata kelola perusahaan asuransi dengan ROA dan ukuran perusahaan. Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa skor tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ukuran perusahaan.

---

The purpose of this study is to review the implementation of POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company in Indonesia. The research method used are descriptive analysis and data analysis comparing between the indicators based on POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company with the suitability of application of good corporate governance by company.

Based on analysis of implementation of good corporate governance there are several indicators that still not meet the regulations yet by some insurance company. However, the results obtained in this study indicate that 64 insurance company in Indonesia has meet the regulations according to POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance in the insurance company. In addition, this study also examines the correlation between the score of corporate governance with ROA and firm size. The results of this correlation test indicate that corporate governance scores have no significant effect with ROA and firm size. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Penerapan kepatuhan terhadap POJK dapat dinilai dari laporan keuangan LPEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPEI secara umum sudah menerapkan POJK terkait. Namun terdapat satu aspek dalam POJK yang belum dapat dipenuhi oleh LPEI yaitu terkait dengan Pembiayaan kepada UMKM. Hal tersebut dikarenakan sulitnya LPEI menemukan UMKM yang sesuai dengan kriteria pada Undang-undang tentang UMKM serta berorientasi ekspor.

---

This study aimed to analyze the compliance of LPEI for the OJK rules. The method used is qualitative research methods case study . The implementation of the compliances can be judged by the LPEI rsquo s financial statements. The results of this study indicate that generally, LPEI is already implementing the regulations. However, there rsquo s one aspect in the regulations that LPEI can not comply yet, i.e. about the financing for micro, small, and medium Enterprises. It is because the difficulties faced by LPEI to find the right criteria of micro, small, and medium Enterprises which is in accordadnce with the micro, small, and medium Enterprises regulations itself and with the export oriented ones."

"Financial technology (fintech) merupakan salah satu produk digitalisasi yang menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk bertransaksi. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkannya, fintech juga mengandung risiko yang dapat berdampak kepada konsumen maupun regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi regulatory sandbox dan pengawasan berbasis risiko fintech oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Penerapan regulatory sandbox dan pengawasan berbasis risiko terhadap fintech terdaftar bertujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh fintech di masa mendatang. OJK melaksanakan pengawasan berbasis risiko dengan melakukan prioritisasi risiko yang terdiri dari: (1) risiko strategis; (2) risiko operasional sistemik; (3) risiko operasional individual; (4) risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme; (5) risiko perlindungan data konsumen; (6) risiko penggunaan jasa pihak ketiga; (7) risiko siber; dan (8) risiko likuiditas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pengawasan berbasis risiko dan regulatory sandbox dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh fintech. Namun, OJK perlu mengembangkan aturan dan teknologi yang dimiliki untuk efisiensi dalam mengatur dan mengawasi kegiatan fintech dan untuk meminimalkan segala jenis risiko yang mungkin ditimbulkannya.

---

Financial technology (fintech) is one of the digitalization products that offers convenience for users to make transactions. However, in despite of the convenience it offers, fintech also contains risks that can be perceived by consumers and regulators. This study aims to evaluate the implementation of the regulatory sandbox and risk-based supervision of fintech by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) in Indonesia. The implementation of regulatory sandbox and risk-based supervision towards registered fintech is intended to reduce the risk that fintech may impose in the future. OJK carries out risk-based supervision by prioritizing risks consisting of: (1) strategy risk; (2) systemic operational risk; (3) individual operational risk; (4) money laundering and limitation of terrorism risk; (5) consumer data protection risk; (6) the risk of using third party services; (7) cyber risk; and (8) liquidity risk. This study concludes that the application of risk-based supervision and regulatory sandbox can reduce the risks faced by fintech. However, OJK needs to develop its own rules and technology to obtain efficiency in regulating and supervising fintech activities and to minimize all types of risks that may impose."

"Otoritas Jasa Keuangan OJK merupakan lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, yang mengikuti model lembaga pengawas terintegrasi. OJK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang dilakukan melalui perbandingan hukum. Tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula dijalankan oleh Bank Indonesia kini beralih kepada dengan didirikannya lembaga pengawas tersebut. Penelitian ini membahas kewenangan yang dimiliki OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang dijalankan oleh lembaga pengawas jasa keuangan di Negara lain. Perbandingan ini dilakukan terhadap Autorit des March s Financiers AMF dan Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR di Perancis yang dianggap berhasil, dan terhadap Financial Services Authority FSA di Inggris yang di anggap gagal dan telah di bubarkan dan digantikan oleh Financial Conduct of Authority FCA dan Prudential Regulation Authority PRA yang di aggap berhasil. Perbandingan dalam penelitian ini ditinjau melalui kewenangan lembaga dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan di negaranya, mengenai independensi lembaga, dan mengenai hubungan antara lembaga pengawas tersebut dengan bank sentral di negaranya masing-masing.

---

Otoritas Jasa Keuangan OJK is the Indonesian financial services authority and was established as an integrated supervisory body under the Law No. 21 Year 2011. This thesis is a juridical normative research through the comparative study of law. The regulation and the supervision of banking activities was performed by the Indonesian Central Bank, otherwise known as Bank Indonesia, until the establishment of the OJK, which then resulted to the transfer of the said regulatory and supervisory authority over the banking sector onto the OJK. This thesis first elaborates the OJK rsquo s authority to regulate and to supervise the banking sector before comparing it later on with the financial supervisory authorities of two other countries. The comparison is conducted upon the Autorit des March s Financiers AMF and the Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution ACPR in France, which are considered successful and not only upon the Financial Services Authority FSA in the United Kingdom which failed, but also with its replacing authorities that are the Financial Conduct of Authority FCA and the Prudential Regulation Authority PRA . The said comparison is done through the analysis of each institutions rsquo authorities in performing banking regulation and supervision and their independency, along with their institutional relationship with the Central Bank of each their respective country. "

"ABSTRACTThis thesis analyzes the jurisdiction for the Otoritas Jasa Keuangan policytowards the Pandawa Group with the prevailing regulations for the fundsinstitutions. The research method conducted on this thesis is based on normativejuridical research, and it is found that that OJK had regulatory and supervisionpower over several funds institutions institusi penghimpun dana cooperatingwith several others financial supervision bodies, such as Bank of Indonesia,BAPEPAM LK, and Bappebti with regards to the macro financial activities. Otherthan that, OJK also had power to supervise and regulates a micro financialinstitutions where it activities focuses on funding the savings of the society and ormember of the institution itself, and it may be in form of limited liability companyor a micro financial which owned by a cooperative. Based on license issued by theMinistry of Cooperative and SMEs, Pandawa Group is in a form of Savings andLoan cooperative, in which they are regulated under the Ministry of Cooperativeand SMEs. After analyzing the form and the activity of the Pandawa Group itself,the action taken by the OJK was out of their jurisdiction, yet it was necessary toactively interfere the Pandawa Group activity. Based on these findings, this thesisrecommends to make every license of any funding activity in any form ofinstitution should be from one single institution to avoid the scamming based onlicense which permitted by one of the one of the authorized state institutions.

---

ABSTRAKTesis ini menganalisis yurisdiksi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap GrupPandawa dengan peraturan yang berlaku untuk institusi penghimpunan dana.Metode penelitian yang dilakukan pada tesis ini didasarkan pada penelitian yuridisnormatif, dan ditemukan bahwa OJK memiliki kewenangan pengatur danpengawasan terhadap beberapa lembaga penghimpun dana bekerjasama denganbeberapa lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Indonesia, BAPEPAM - LK,dan Bappebti berkenaan dengan kegiatan keuangan makro. Selain itu, OJK jugamemiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan mikrodimana kegiatannya berfokus pada Simpan-Pinjam terhadap masyarakat dan / atauanggota institusi itu sendiri, yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau lembagakeuangan mikro yang dimiliki oleh koperasi. Berdasarkan izin yang dikeluarkanoleh Kementrian Koperasi dan UKM, Pandawa Group berbentuk koperasi simpanpinjam, yang diatur di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Setelahmenganalisis bentuk dan aktivitas Kelompok Pandawa itu sendiri, tindakan yangdiambil oleh OJK berada di luar yurisdiksinya, namun tindakan tersebut dirasaperlu untuk secara aktif mengintervensi aktivitas Pandawa Grup yang melawanketentuan dari peraturan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan temuan tersebut,skiprsi ini merekomendasikan agar setiap lisensi dari setiap kegiatanpenghimpunan dana dalam bentuk badan apa pun harus berasal dari satu institusitunggal agar tidak melakukan penipuan berdasarkan lisensi yang diizinkan olehsalah satu lembaga negara yang berwenang."

"ABSTRAKCadangan klaim adalah cadangan yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi long-tail business untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dimasa yang akan datang. Salah satu metode yang paling populer untuk memprediksi cadangan klaim adalah metode Chain Ladder. Metode ini menggunakan development factor dan run-off triangle dalam bentuk cumulative untuk memprediksi cadangan klaim. Run-off triangle menyatakan ringkasan data klaim secara keseluruhan, sedangkan development factor menyatakan perkembangan besar klaim pada setiap periode pembayaran. Namun, pada metode Chain Ladder, prediksi cadangan klaim hanya didasarkan informasi masa lalu individual perusahaan saja. Apabila informasi masa lalu individual perusahaan kurang, seorang aktuaris perlu mempertimbangkan informasi lain yaitu informasi kolektif. Penggabungan kedua informasi tersebut dilakukan dengan menerapkan teori kredibilitas B hlmann-Straub pada metode Chain Ladder. Pada skripsi ini diberikan contoh pengaplikasian prediksi cadangan klaim dengan menggunakan teori kredibilitas dalam metode Chain Ladder. Data yang digunakan adalah data yang diterbitkan National Association of Insurance Commissioners NAIC mengenai data asuransi private passanger autoliability/medical pada tahun 1998-2007.

---

ABSTRACTA claim reserve is a reserve that must be prepared by a long tail business insurance company to fulfill its obligations to future policyholders. One of the most popular methods for predicting claim reserves is the Chain Ladder method. However, on the Chain Ladder method, the claim reserve is predicted solely based on insurance rsquo s individual past information only. If the insurance rsquo s individual past information is lacking, an actuary needs to consider other information that is collective information. Merging the two information is done by applying the theory of credibility B hlmann Straub on Chain Ladder method. This paper provides an example of applying prediction of claim reserves by using the theory of credibility in the Chain Ladder method. The data used are data published by National Association of Insurance Commissioners NAIC on the data of private passanger autoliability medical insurance in 1998 2007."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan ekonomi digital berkembang. Teknologi Keuangan adalah inovasi di sektor keuangan dan mampu menawarkan berbagai jenis layanan keuangan secara inovatif. Salah satu bentuk pendanaan terbaru dalam teknologi keuangan adalah Crowdfunding. Pada dasarnya ada empat jenis Crowdfunding, yaitu; Crowdfunding berbasis pinjaman, Crowdfunding berbasis ekuitas, Crowdfunding berbasis hadiah dan Crowdfunding berbasis donasi. Skripsi ini secara khusus menganalisis Fintech dalam bentuk Pinjaman yang merupakan Crowdfunding berbasis pinjaman yaitu Peer to Peer Lending, yang peraturannya telah diterbitkan oleh OJK dengan peraturan No. 77 / POJK.01 / 2016. Penulis membandingkan dengan Fintech dalam bentuk Capital Raising yaitu Equity Crowdfunding yang baru-baru ini telah diterbitkan OJK peraturannya No. 37 / POJK.04 / 2018. Pendekatan penelitian ini merupakan yuridisial-normatif dengan menggunakan bahan sekunder serta wawancara dengan CEO Bizhare, Heinrich Vincent dari sisi Platform dan juga Pejabat OJK, Alieta Lestari dan Johnson Simanjuntak dari sisi Regulator. Dalam praktiknya, Pinjaman Fintech menunjukkan beberapa masalah dalam implementasinya yaitu terkait Illegal Fintech, masalah Penagihan Utang, dan Masalah Perlindungan Data. Sementara Fintech Capital Raising menunjukkan beberapa risiko potensial seperti Risiko Likuiditas, Risiko Penipuan, dan Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sektor fintech yang telah penulis analisa terkait pendekatan yang dapat diambil untuk menghindari risiko ini, dan aspek Perlindungan Hukum Teknologi Keuangan di sektor Peer to Peer Lending and Equity Crowdfunding, serta Kewenangan Otoritas OJK terkait Peer to Peer Lending and Equity Crowdfunding di Indonesia. Penulis menganalisis tentang bagaimana regulasi dapat dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen dan nasional sementara pada saat yang sama memberikan peluang bagi penyedia teknologi keuangan untuk tumbuh dan berkembang dan berkontribusi pada ekonomi nasional.

---

ABSTRACTIndonesias strong economic growth in recent years has led to a flourishing digital economy. Financial Technology is an innovation in the financial sector and able to offer various types of financial services in an innovative manner. One of the newest form of funding in financial technology is Crowdfunding. There are essentially four types of Crowdfunding, which are; Loan-based Crowdfunding, Equity-based Crowdfunding, Reward-based Crowdfunding and Donation-based Crowdfunding. This Thesis specifically analyzes regarding Fintech in a form of Lending that is Loan-based Crowdfunding in a form of Peer to Peer Lending, which OJK has issued its regulation No. 77/POJK.01/2016. Comparing with Fintech in a form of Capital Raising in a form of Equity Crowdfunding which OJK has just recently issued the regulation No.37/POJK.04/2018. This is a juridical-normative research approach by using secondary sources including an interview with the CEO of Bizhare, Heinrich Vincent from the Platform side and also OJK Officer, Alieta Lestari and Johnson Simanjuntak from the Government side. In practice, Fintech Lending showed some problems in its implementation which are Illegal Fintech, Debt Collector issues, and Data Protection Issues. While Fintech Capital Raising shows some potential risks such as Liquidity Risk, Fraud Risk, and Money Laundering or Financing of Terrorism Financing Risk which Author has provided the approaches to be taken to reduce these risks, and the Legal Protection aspect of Financial Technology in Peer to Peer Lending and Equity Crowdfunding, as well as the Authorities of OJK in regards to Peer to Peer Lending and Equity Crowdfunding in Indonesia. Author analyzes on how the regulations can be designed to protect consumer and national interest while at the same time providing opportunities for local providers of financial technology to grow and expand and contribute to national economy."

"Pada perusahaan asuransi bisnis long-tail (penyelesaian klaim ≥ 1 tahun), perusahaan harus memiliki cadangan klaim untuk membayar klaim pada masa yang akan datang. Metode yang sering digunakan untuk perhitungan prediksi cadangan klaim adalah Chain Ladder (CL) yang dihitung berdasarkan pola dari klaim yang sudah dibayarkan. Namun, CL tidak dapat memberikan hasil prediksi cadangan klaim yang akurat, karena dari pendefinisiannya CL sangat bergantung dengan data. Padahal, data tersebut dapat mengandung outlier, atau tidak memadai. Ketika hal ini terjadi, maka aktuaris seringkali menggunakan penilaian subyektif mereka dengan menyesuaikan perhitungan dan dapat memberikan hasil yang berbeda-beda. Hasil yang berbeda-beda menyebabkan adanya ketidakpastian akan hasil yang didapat. Pada skripsi ini, dikenalkan metode Fuzzy Chain Ladder (FCL) yang menggabungkan metode CL dengan triangular fuzzy number (TFN) agar dapat mempertimbangkan ketidakpastian terhadap perhitungan. Berbeda dengan CL yang menghasilkan satu nilai cadangan klaim, FCL menerapkan TFN pada perhitungannya sehingga menghasilkan besar cadangan klaim dalam bentuk kisaran atau range. Dalam range tersebut, aktuaris dapat memilih nilai cadangan klaim berdasarkan penilaian subyektif mereka sehingga diharapkan metode FCL dapat mempertimbangkan adanya ketidakpastian tersebut. Selanjutnya, dilakukan analisis perhitungan prediksi cadangan klaim dari data klaim asuransi umum kelautan menggunakan FCL dibandingkan dengan metode CL.

---

In long-tail business insurance (settlement period ≥ 1 year), companies must have claim reserve to pay claims in the future. The method often used for calculating claims reserve is Chain Ladder (CL) that is calculated based on the pattern of paid claims. However, CL cannot provide accurate claims reserve predictions, because the definition of CL is dependent on data. In fact, these data can contain outliers, inadequate. When this happens, actuaries often use their subjective judgment by adjusting calculations and can produce different results. Different results cause uncertainty about the obtained results. In this thesis, a method called Fuzzy Chain Ladder (FCL) is introduced which combines CL with triangular fuzzy number (TFN) to consider uncertainty regarding calculations. In contrast to CL which produces a single value of claim reserves, FCL applies TFN to its calculation to produce many claims reserves in the form of ranges. Within that range, actuaries can choose the value of claims reserves based on their subjective judgement so that the FCL method can be expected to consider the existence of these uncertainties. Furthermore, an analysis of the prediction of claim reserves from the general marine insurance claim data is analyzed using FCL compared to the CL method."

"Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga negara yang dirancang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap industri jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). OJK menjalankan perannya sebagai regulator industri jasa keuangan di Indonesia dengan sumber pembiayaan dari APBN dan/atau Pungutan. Namun pada tahun 2015, OJK ditetapkan sebagai Wajib Pajak (WP) Badan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mengharuskan OJK untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti WP Badan komersial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pungutan yang dilakukan oleh OJK merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) dan apakah penetapan OJK sebagai WP Badan sudah tepat, serta mengetahui dampak yang ditimbulkan atas penetapan tersebut. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menyampaikan data-data yang didapatkan di lapangan berupa hasil wawancara dan tinjauan literatur untuk menganalisis status penetapan OJK sebagai WP Badan beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Perpajakan, OJK tidak dikecualikan sebagai WP Badan, maka dari itu OJK ditetapkan sebagai WP Badan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dampak atas penetapan tersebut adalah perhitungan PPh Badan OJK tidak sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan Pungutan OJK sehingga menimbulkan beban administratif dan beban anggaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa OJK merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi pemerintahan sesuai amanat UU OJK, selain itu terdapat pandangan bahwa Pungutan OJK kepada Industri Jasa Keuangan sama dengan pajak sehingga penetapan OJK sebagai WP Badan kurang tepat.

---

This study discusses the problems faced by the Financial Services Authority (OJK) as a state institution designed to conduct integrated regulation and supervision of the financial services industry in the Banking sector, Capital Market sector, and Non-Bank Financial Industry (IKNB) sector. OJK carries out its role as regulator of the financial services industry in Indonesia with funding sources from the state budget and/or levies. However, in 2015, the OJK was determined as a Corporate Taxpayer by the Directorate General of Taxes which required the OJK to perform tax obligations like other commercial corporate taxpayers. This study aims to determine whether the levies carried out by OJK is an object of income tax and whether the determination of OJK as a corporate taxpayer is appropriate, and to know the impact caused by the determination. The author uses a qualitative method to convey data obtained in the field in the form of interviews and literature review to analyze the status of the establishment of OJK as a corporate taxpayer and their impact. The results of this study show that based on the Indonesian Tax Regulation, OJK is not exempt from being a Corporate Taxpayer, hence OJK is designated as a Corporate Taxpayer by Directorate General of Taxation. The impact of this determination is that the calculation of OJK Corporate Income Tax is not in accordance with the principle of recognizing OJK levies income, which creates administrative and budget burdens. The results also show that OJK is an independent institution that carries out government functions in accordance with the mandate of the OJK Law, moreover there is another point of view stating that OJK levies on the Financial Services Industry are the same as taxes so that the determination of OJK as Corporate Taxpayer is not quite right."