Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang. Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021 yang merupakan wujud bahwa MKN telah memberikan persetujuan untuk seorang notaris untuk diperiksa, walaupun pada akhirnya notaris dalam putusan tersebut diputuskan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu fungsi MKN sebagai pintu perlindungan hukum agar notaris tidak semena-mena untuk dipidanakan. Oleh karena itu, adapun permasalahan mengenai bagaimana parameter MKN memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak hukum dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh MKN apabila notaris dikaitkan dengan suatu perkara pidana. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, tipologi penelitian tesis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah parameter dalam aspek hukum formil merupakan aspek prosedural yang harus dilakukan, kemudian aspek materiil diatur pada Permenkumham Nomor 17/2021 dan akibat belum diaturnya apsek pidana materiil, dapat dilakukan dengan pencocokan pada pasal yang didakwakan kepada notaris. Mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh MKN berbentuk pembinaan dan memberikan persetujuan kepada jawaban atas permintaan untuk memeriksa notaris dan/atau akta-aktanya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan merupakan untuk mengatur aspek pidana materiil pada peraturan jabatan notaris supaya dapat melakukan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi MKN. Kemudian, perlindungan hukum maksimal dapat dilakukan oleh MKN yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan INI untuk mendampingi notaris pada saat pemeriksaan pada proses peradilan pidana.

---

The Notary Honorary Council (MKN) in providing answers upon request from law apparatus enforcers should have based on formal and material criminal aspects in a balanced manner. However, the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 regarding the implementation of Notary Honorary Council and Notary Position Law has not regulated material criminal aspects. The Supreme Court Decision Number 41 PK/PID/2021 is one of the evidences that the Notary Honorary Council has decided to grant permission to investigate the notary, while the final court decision verdict that the notary was not proven guilty of committing the crime. This matter does not appropriately correspond with one of the Notary Honorary Council's functions which was supposed to act as a legal protection to prevent arbitrary criminalization of notaries. Therefore, the issue regarding how the Notary Honorary Council parameters in providing the decision to answer upon the request from the law apparatus enforcers and how the Notary Honorary Council carries out legal protection if a notary was accused of doing criminal conduct. To answer these problems, this study uses a doctrinal research methodology by conducting studies from legal objects in the form of statutory regulations and a court decision. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are relevant in this study. Then, the typology of this thesis research is explanatory. The results of this study are firstly, the parameters in formal legal aspect is a form of procedural law that must be carried out, then secondly, the material legal aspect are regulated in the Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 and while it hasn't enforce the material criminal aspect, the classification of the parameters can be done by matching the articles that are charged to the notary. Meanwhile, the legal protection that should be done by the Notary Honorary Council can be carried out with giving guidance and giving approval to answer the request from law apparatus enforcers to investigate notary and/or their deeds. Therefore, the advice that can be given is to regulate material criminal aspects in Notary Position Law to improve their role and functions. Secondly, the Notary Honorary Council can provide legal protection by coordinating with Notary Organization (INI) to establish a division which one of the duties is to accompany a notary during judicial examination."

"Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang secara atributif diberikan oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan memenuhi standar profesional. Pengawasan terhadap Notaris bukan hanya pelaksanaan jabatannya tapi perilakunya, yang selama ini belum jelas kriteria perilaku yang diawasi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, hasil wawancara dipergunakan untuk mendukung argument hasil penelitian. Hasil penelitiannya, Pertama, fungsi Majelis Pengawas sudah cukup baik sedangkan fungsi Dewan Kehormatan belum optimal melaksanakan tugasnya karena sosialisasi terhadap perilaku Notaris yang baik tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga pelanggaran Perilaku Notaris tidak hanya ada pada Notaris yang diawasi saja, tetapi dilakukan juga oleh Anggota Majelis Pengawas serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri, Kedua, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia agar semakin aktif melaksanakan tugasnya mengawasi serta melakukan pembinaan atas Pelanggaran Perilaku Notaris dan yang ketiga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah menerima kepercayaan masyarakat selayaknya berperilaku dan berahlak baik.

---

Notary is a position of trust given attributively by the State as listed in the Law. In carrying out this post, a Notary must comply with all the moral rules held in the community and meet professional standards. Monitoring of the Notary means not only supervising the implementation of the position, but also their conduct which so far it is not clear as of the criteria of the conduct to be supervised. This study is an empirical research, interview result is used to support the research argument.

The result is: First, the Supervision Board has been quite good while Honorary Council are not yet optimal in carrying out their functions as the socialization on Notary Conduct is not performed periodically, thus the violation of Notary Conduct is present not only among the supervised Notaries, but also among members of the Supervision Board and members of the Indonesia Notary Association. Second, it is hoped that the Honorary Council of the Indonesia Notary Association will be more active in carrying out their duties of supervising and coaching against violation of notary conduct, and the third, a Notary public official who has received public trust should possess a good moral and conduct."

"Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. hal ini juga termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dalam tesis ini juga meninjau beberapa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi dalam bentuk sanksi teguran. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana efektifitas putusan Majelis Pengawas Notaris yang berupa sanksi teguran terhadap Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dan bagaimanakah pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya berdasarkan hasil putusan Majelis Pengawas Notaris. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi teguran yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, baik lisan maupun tertulis, dianggap kurang efektif, karena sanksi teguran tidak memberikan dampak langsung serta dianggap tidak memberikan efek jera bagi Notaris, dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris dalam menjalankan sanksi yang diterimanya tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten yang diberikan wewenang berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi.

---

The notary in running the Department is not separated from the supervision of the Notary Supervisory Council. it is also included in the case of penalties for a Notary who violates the Notarized Code of Conduct and / or the Law of Notary Public, so this thesis also reviews some of the decision of the Supervisory Council of the Notary Public of DKI Jakarta regarding sanctions in the form of reprimand sanctions.

The issue raised in this thesis is how effective the decision of the Notary Superintendent Assembly in the form of sanction of reprimand against notary who violated and how to supervise Notary in carrying out sanctions received based on decision of Notary Supervisory Council. This paper uses normative juridical research method that refers to legal norms with literature study by examining and analyzing library materials in the field of law.

The conclusion in this study is that the sanctions sanctions imposed by the Notary Supervisory Council, both oral and written, are considered less effective, since reprimand sanctions have no immediate impact and are considered to have no deterrent effect on the Notary, and the oversight by the Notary Registrar of the The notary in carrying out the sanction it received was carried out by the Notary Assembly of the City / County Notaries given authority based on the Decision of the Regional Supervisory Council of the provincial Regional authorities in charge of the decision."

"Sebagai pejabat umum, Notaris adalah pihak yang memiliki tanggung jawab atas akta autentik karena akta tersebut dapat menjadi alas hukum atas hak dan kewajiban seseorang ataupun status harta benda. Kekeliruan akta yang dibuat oleh seorang Notaris dapat memiliki konsekuensi serius, seperti dicabut hak seseorang atau munculnya beban kewajiban atas sesuatu kepada seseorang. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris pada umumnya dibantu oleh karyawan Notaris untuk mempersiapkan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam proses pembuatan akta autentik. Apabila seorang Notaris diduga melakukan tindak pidana berupa pemalsuan akta yang menimbulkan kerugian, maka terdapat kemungkinan bahwa karyawan Notaris juga terlibat dalam prakteknya. Dalam penelitian ini dianalisis dan ditelaah mengenai pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadinya tindak pidana berupa pemalsuan akta yang dalam pelaksanaannya turut melibatkan karyawan Notaris, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan Notaris yang Notarisnya melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 1209 K/Pid/2022. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan deskriptif-analisis sebagai tipe penelitiannya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas akta autentik tetaplah berada di tangan Notaris, sebab tugas karyawan Notaris hanya membantu Notaris. Bentuk pertanggungjawaban pidana Notaris apabila terbukti karyawan Notaris turut andil dalam melakukan tindak pidana adalah pidana penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebab Notaris dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

As a public official, a Notary is the party responsible for authentic deeds because the deed can be the legal basis for a person's rights and obligations or property status. Mistakes in the deed made by a Notary can have serious consequences, such as revoking a person's rights or the emergence of a burden of obligation for something to someone. In carrying out his duties and positions, a Notary is generally assisted by Notary employees to prepare other things needed in the process of making authentic deeds. If a Notary is suspected of committing a crime in the form of forgery of a deed that causes losses, then it is possible that Notary employees are also involved in the practice. In this study, the Notary's liability in the event of a crime in the form of forgery of a deed is analyzed and reviewed, which in its implementation also involves Notary employees, as well as the legal protection provided to Notary employees whose Notaries commit crimes by analyzing the Supreme Court Decision No. 1209 K/Pid/2022. This study uses doctrinal and descriptive-analytical methods as its research type. The type of data used is secondary data obtained through literature searches that are processed qualitatively. The results of this study indicate that the responsibility for authentic deeds remains in the hands of the Notary, because the task of the Notary's employees is only to assist the Notary. The form of criminal liability of the Notary if it is proven that the Notary's employees participated in committing a crime is the crime of involvement in the crime of forgery of documents as regulated in Article 264 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code because the Notary is considered negligent in carrying out his duties and position. Legal protection provided to Notary employees in their position as instrumental witnesses is regulated in Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims."

"Majelis Pengawas Daerah (MPD) berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan Notaris. Peranan MPD sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran jabatan Notaris secara khusus pada Kota Depok. Sehingga perlu diteliti mengenai peran MPD dalam menghadapi pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok berdasarkan ketentuan yang berlaku serta implikasi penanganan jenis laporan aduan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat pada kinerja MPD Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan data empiris yang kualitatif dengan metode wawancara dan didukung oleh data sekunder. Penelitian ini mengkaji mengenai kinerja pengawasan MPD di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan peraturan serta teori terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) peranan MPD Kota Depok dalam menghadapi permasalahan pelanggaran jabatan Notaris di Kota Depok, yaitu melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan berdasarkan pelanggaran yang ditemukan saat pemeriksaan protokoler dan pengaduan masyarakat serta pemeriksaan secara mendadak bagi Notaris yang dikategorikan sering melakukan pelanggaran di Kota Depok; (2) MPD Kota Depok telah berusaha menangani setiap laporan pengaduan yang dilaporkan dari tahun 2022 hingga 2024, namun masih terdapat hal yang perlu dievaluasi terkait ketertiban dalam administrasi, pengolahan data laporan aduan setiap tahunnya serta transparansi terhadap data laporan aduan yang ada di MPD Kota Depok.

---

The Regional Supervisory Council (MPD) functions to oversee and provide guidance on the Notary profession. The role of MPD is crucial in minimizing violations related to the Notary profession, particularly in Depok City. Therefore, it is necessary to examine the role of MPD in addressing violations of the Notary profession in Depok City, based on applicable regulations, as well as the implications of handling various types of violation reports submitted by the public on the performance of MPD in Depok City. This study uses a non-doctrinal method with qualitative empirical data, gathered through interviews and supported by secondary data. The research examines the performance of MPD's supervision in Depok City and its alignment with relevant regulations and theories. The findings of the study conclude that: (1) the role of MPD in addressing issues related to Notary violations in Depok City includes conducting investigations on the Notary in question based on violations found during protocol checks, public complaints, and unannounced inspections for Notaries who are frequently found to have committed violations in Depok City; (2) MPD Depok has made efforts to address each complaint report submitted between 2022 and 2024. However, there are still aspects that need evaluation, particularly regarding administrative order, the management of annual complaint data, and the transparency of the complaint data held by MPD Depok."

"Tesis ini membahas kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan keputusan dan persetujuan kepada penegak hokum ketika memeriksa Notaris yang diduga melakukan pelanggaran hokum saat menjalankan jabatannya, menganalisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan pada penegak hukum yang melakukan penyidikan maupun persidangan terhadap Notaris, dan menganalisis upaya hukm yang dapadi tempuh Notaris terhadap keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Perlindungan Hukum terhadap jabatan Notaris pada masa Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk mengambil fotocopy Minuta akta dan atau protocol Notaris yang disimpan dalam penyimpanan Noratis, sedangkan Undang-undang No 2 tahun 2014 untuk proses peradilan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan untuk prosedur hokum bagi perlindungan hukumnya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Noratis.

---

This thesis discusses the authority of the Notary Public Honor Board in giving decision and approval to law enforcement when examining Notary who allegedly committing a violation of law when conducting his / her position, analyzing the authority of Notary Public Honor Board in giving approval to law enforcement investigating and trial to Notary, which can be taken by Notary to the decision of the Regional Notary Council of Notary through the State Administrative Court. Legal Protection of Notary's office at the time of the Notary Law No. 30/2004 that for the judicial, investigative, public prosecutor and judge processes with the approval of the Regional Notaries Supervisory Board is authorized to take photocopies of Minuta deed and or Notary's protocol deposited in Noratis storage, while Law No. 2 of 2014 for judicial proceedings of investigators, public prosecutors and judges shall obtain the approval of the Notary Publicity Council. As for the legal procedure for legal protection there are several steps that must be obeyed by the investigator and the Honorary Council of Notary to guarantee the certainty and legal protection contained in article 66 paragraph (1) of Notary Position Law. This is by using a comparison of the authority of the Regional Supervisory Board and the authority of the Honorary Assembly of Noratis."

"Tesis ini membahas mengenai pentingnya penerapan Tindak Pidana Notaris (TPN) dalam UUJN, dimana saat ini banyak terjadi akta otentik yang dibuat oleh Notaris dipersoalkan di Pengadilan, atau Notaris tersebut dipanggil melalui MPD untuk dijadikan saksi, bahkan tidak sedikit Notaris yang digugat atau dituntut di muka Pengadilan. Penyebab permasalahan tersebut bisa timbul akibat kesalahan baik karena kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), ataupun karena peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh pihak lain. Apabila dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris terbukti melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan dalam UUJN, maka Notaris tersebut hanya mendapatkan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi administratif. Dari sanksi-sanksi dalam UUJN tersebut dipercaya tidak dapat membuat efek jera bagi Notaris yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, bahkan yang cukup ironi pada sanksi tersebut ada sanksi pemberhentian dengan hormat, sehingga terkesan seorang Notaris yang apabila secara sah dan terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran masih mendapatkan penghormatan untuk diberhentikan dari suatu jabatannya. Dengan ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN maka pengaturan mengenai sanksi terhadap Notaris menjadi kurang sempurna, karena tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas akan tindakan-tindakan yang dikategorikan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh Notaris, yang kenyataannya belum ada satupun peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dilakukan penyempurnaan peraturan mengenai sanksi dalam UUJN sebagai salah satu cara untuk mengklasifikasikan dan membatasi tindakan-tindakan Notaris menyangkut tindak pidana yaitu dengan merumuskan Tindak Pidana Notaris (TPN) dan sanksi pidananya.

---

This thesis discusses the importance of the implementation of the Crime of Notaries (TPN) in UUJN, which is currently a lot happening authentic deed of Notary questioned in court, or notary is called upon by the MPD to be witnesses, not even a little notary sued or prosecuted in advance court. Causes of these problems may arise due to errors either due to deliberate (dolus) and negligence (culpa), or because the laws are not strict, it can also arise indirectly in the case made by the other party. If in doing his job a Notary proven guilty or violates the UUJN, the notary is only sanctioned by civil penalties and administrative sanctions. Of sanctions in UUJN is believed can not create a deterrent effect for Notaries who make mistakes or violations, even considerable irony in the dismissal sanction sanction exists with respect, giving the impression of a notary legally and if proven guilty or breach still get honor to be dismissed from the office. In the absence of criminal sanctions in UUJN the setting of sanctions against the Notary be less than perfect, in the absence of a firm and clear sanctions for measures specifically categorized as a crime that can only be done by a notary, the fact that no single rule governing the matter them. The results of this study do suggest to improve the regulation of the UUJN sanctions as a way to classify and restrict the actions involve criminal Notary is to formulate Crime Notary (TPN) and criminal sanctions."

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum merupakan suatu profesi yang kedudukannyasangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum salah satunya dibidang Perbankan yaitumembuat Akta Perjanjian Kredit yang melibatkan nasabah dan bank, sehinggaNotaris harus memiliki sikap yang profesional berdasarkan Pasal 16 ayat (1) hurufa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalammenjalankan Jabatannya Notaris berkewajiban: Bertindak Jujur, saksama,mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalamperbuatan hukum. Dalam kasus ini bentuk pelanggaran yang dilakukan olehNotaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-UndangJabatan Notaris, dimana Notaris menyerahkan agunan berupa Sertipikat hak Milikatas tanah kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi dan persetujuan dari pihakbank terlebih dahulu. Sehingga pihak Bank merasa dirugikan sebagai pihak yangberitikad baik meminjamkan pinjaman, maka Bank melaporkan Notaris kepadaMajelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan memberikan sanksikepada Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridisnormative dengan tipologi yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisisdata yang bersifat kualitatif.

---

ABSTRACTAs a Notary Public Official whose position is a very important profession inhelping create legal certainty for the community. Notary service as general officerin banking is one of them made a deed of credit agreement involving the customerand the bank, so the notary must have a professional attitude under Article 16Paragrapah (1) letter a of Regulations number 30 year 2004 concerning the notary,in carrying out his post notary shall: Acting honestly, carefull, independent,impartial and safeguard the interest of parties involved in the legal action. In thiscase the violations is commited by the notary violations of Article 16 Paragraph(1) letter a notary law, notary where the right hand over collateral ceritificate tothe customer-owned land without the confirmation and approval of the bank inadvance. So the bank feels aggrieved party as the party acting in the good faithlend loans, the bank reports to the supervisory council of notary public who hasthe authority to give sanction to the notary. This study used a method with anormative juridical typology exploratory in nature and also method of qualitativedata analysis."

"Dalam menjalankan profesi Notaris harus berpedoman pada kaidah hukum dan juga kaidah moral, kaidah hukum yang saat ini berlaku bagi Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan kaidah moral yang mengatur tentang tindakan atau perilaku Notaris dalam menjalankan profesi adalah Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris mengatur tentang larangan bagi Notaris dalam menjalankan profesi, hal ini untuk menjaga keluhuran martabat jabatan Notaris. Namun dalam praktek di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, salah satunya yaitu menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi. Menimbulkan permasalahan bagaimana pengaturan mengenai larangan menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi sebagai Notaris dan apakah larangan tersebut sinkron pada saat ini. Pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan masalah hukum dan akibat hukum. Media elektronik adalah ruang yang luas sehingga bagaimana cara pengawasannya. Permasalahan tersebut dianalisis dengan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan tesis ini dan menganalisis data dengan pengolahan data kualitatif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan mengenai publikasi atau promosi diri oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah segala cara atau kegiatan yang menginformasikan atau menyebarkan informasi kepada banyak khalayak ramai yang sifatnya menuntun atau mengajak atau membujuk orang lain agar menggunakan jasanya dan pengaturan tersebut masih sinkron karena Notaris merupakan pekerjaan yang mulia yaitu melayani masyarakat. Akibat hukum dari Notaris yang melanggar hal tersebut pada praktek di lapangan mendapat teguran baik lisan maupun tulisan hal tersebut untuk menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari yaitu persaingan tidak sehat dan pemusatan pasar jasa Notaris di satu titik. Oleh karenanya pengawasan diperlukan baik oleh Dewan Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris. Aturan mengenai larangan tersebut harus eksplisit karena publikasi dan promosi hal yang berbeda. Pengawasan yang dilakukan harus lebih aktif lagi dan membuat pedoman pelaksanaan. Sanksi yang diterapkan apabila tidak membuat jera dapat dipertimbangkan sanksi lainnya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

---

In carrying out the profession, the Notary must be guided by the legal and also the moral principle, the current law for the Notary is Law Number 2 of 2014 Amendment of Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, while the moral principle governing the action or the behavior of Notaries in running the profession is the Code of Conduct Notary of 2015 set by a notary professional organization that is Notary Association of Indonesia. In the provisions of the Notary Law and the Notary's Code of Ethics stipulate the prohibition of Notary in running the profession, this is to maintain the nobility of the position of Notary. But in practice in the field there are still many violations committed by Notaries, one of which is using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession. It raises the issue of how the arrangement of the prohibition of using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession as a Notary and whether the ban is in sync at this time. Violations that occur can cause legal problems and legal consequences. Electronic media is a vast space so how to supervise it. The problem is analyzed by research method used in this thesis in the form of normative juridical research by examining library materials or secondary data related to this thesis and analyzing data with qualitative data processing based on Notary Position and Notary Code. The results of the research can be concluded that the regulation concerning publication or self promotion by a notary in performing his duties of office is any means or activities that inform or disseminate information to many audiences that lead or invite or persuade others to use his services and the arrangement is still in sync because Notary is a noble job of serving the community. The legal consequences of the notary in violation of the matter in practice in the field received a reprimand both spoken and written it to avoid problems that will occur in the future that is unhealthy competition and concentration Notary service market at one point. Therefore, supervision is required either by the Notary's Board of Honor and the Notary Supervisory Board. The rules regarding the ban must be explicit due to the publication and promotion of different matters. Supervision should be more active and make implementation guidelines. Sanctions applied if not deterrent may be considered other sanctions in accordance with the Notary Code of Ethics."

"Pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan adanya pembinaan dan pengawasan kepada Notaris agar para Notaris saat menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan jabatan guna kepentingan masyarakat menjadi aman. Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai tolak ukur untuk menilai protokol Notaris. Namun, menjadi masalah jika seorang Notaris tidak diketahui telah meninggalkan wilayah jabatannya dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga peran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) sangat perlu untuk diperhatikan. Memeriksa kantor Notaris secara berkala selama 1 (satu) tahun atau setiap waktu dianggap perlu merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang harus dijalankan dan sudah diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimana sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang tidak diketahui keberadaannya dikaitkan dengan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode deskripstif dan analitis. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan atau data sekunder terutama dari sisi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dapat dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian. Simpulan dari penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 hururf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tidak diterapkan karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) Jakarta Utara tidak mengawasi Notaris DV selama 4 (empat) tahun berdasarkan fakta dalam kasus Notaris DV. Mengenai sanksi terhadap Notaris DV yang mana Majelis Pengawas Pusat (MPP) memberikan sanksi usulan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saran yang dapat diberikan dalam hal tidak terlaksananya Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 30 huruf b Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 perlu mempertimbangkan untuk penataan ulang wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan pemekaran Majelis Pengawas Daerah (MPD), agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat merealisasikan pemeriksaan terhadap protokol Notaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Diharapkan adanya review ulang terhadap kedua peraturan jabatan Notaris tersebut terutama mengatur terkait sanksi yang dapat diterima oleh Notaris agar Notaris menjadi lebih bertanggung jawab atas jabatannya sebagai seorang Notaris.

---

The government has formed a Notary Supervisory Board that is responsible for carrying out guidance and supervision of Notaries. The purpose of guidance and supervision of Notaries is so that Notaries when carrying out their duties in accordance with the regulations of the position for the benefit of the community to be safe. The Regional Supervisory Board (MPD) is a benchmark for assessing Notary protocols. However, it becomes a problem if a Notary is not known to have left his area of ​​office for a long time, so the role of the Regional Supervisory Board (MPD) really needs to be considered. Checking the Notary's office periodically for 1 (one) year or whenever deemed necessary is the authority of the Notary Supervisory Board which must be carried out and has been regulated in the regulations governing the position of Notary. This study analyzes how the supervision carried out by the Supervisory Board on Notaries whose whereabouts are unknown is related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 and how the sanctions that can be given by the Supervisory Board to Notaries whose whereabouts are unknown are related to Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021. The writing in this thesis uses descriptive and analytical methods. The research was conducted by collecting data through literature or secondary data, especially from the side of laws and regulations and legal norms that can be related to the problems in the study. The conclusion of the research in this thesis is that Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 are not applied because the North Jakarta Regional Supervisory Board (MPD) has not supervised Notary DV for 4 (four) years based on the facts in the case of Notary DV. Regarding the sanctions against DV Notaries, where the Central Supervisory Board (MPP) gave a sanction of a proposal for dishonorable dismissal to the Minister of Law and Human Rights. Suggestions that can be given in the event of non-implementation of Article 70 letter b UUJN and Article 30 letter b Permenkumham Number 16 of 2021 need to consider rearranging the work area of ​​the Regional Supervisory Board (MPD) with the expansion of the Regional Supervisory Board (MPD), so that the Regional Supervisory Board (MPD) can realize the examination of the Notary protocol 1 (one) time in 1 (one) year. It is hoped that there will be a review of the two Notary job regulations, especially those regulating the sanctions that can be received by Notaries so that Notaries become more responsible for their position as Notaries."