Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Victim blaming atau tindakan menyalahkan korban sering terjadi dalam masyarakat ketika muncul kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Film Penyalin Cahaya (2021) menjadi salah satu film yang menceritakan mengenai kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus dan dunia digital, serta korban yang harus mengalami victim blaming karena mencoba untuk mengusut kekerasan seksual yang dialaminya. Penulis mengidentifikasi film menggunakan pendekatan kriminologi visual dan film tersebut memberikan representasi victim blaming serta menggambarkan perjuangan korban mendapatkan keadilan. Melalui viktimologi kritis, penulis mengidentifikasikan juga kalau Penyalin Cahaya memperlihatkan bagaimana kebijakan kampus tidak dapat melindungi korban kekerasan seksual dan adanya tumpang tindih kekuasaan yang dimiliki pelaku.

---

Victim blaming, or the act of blaming the victim, often occurs in society when cases of sexual violence arise, one of which is when sexual violence occurs on campus. The film Photocopier (2018) is one of the films that talk about sexual violence, especially in the campus environment and the digital world, as well as victims who must experience victim blaming for trying to investigate the sexual violence they experienced. The writer identifies the film using a visual criminology approach, and the film provides a representation of victim blaming and depicts the victim's struggle for justice. Through critical victimology, the author also identifies that the Photocopier shows how campus policies cannot protect victims of sexual violence and that there is an overlap of powers that the perpetrators have."

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."

"Alles ist Gut adalah film debut dari sutradara kelahiran Berlin Eva Trobisch, yang menampilkan kehidupan Janne sebagai seorang wanita yang berjuang untuk menjalani hidupnya setelah diperkosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana korban pelecehan seksual direpresentasikan dengan menggunakan Teori Representasi Stuart Hall. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korban direpresentasikan sebagai seseorang dengan mentalitas mandiri yang tidak ingin terikat dengan nasibnya sebagai korban perkosaan. Meski begitu, mentalitasnya dikendalikan oleh lingkungan patriarkinya, membuatnya merasa tertindas. Situasi yang ditunjukkan menggambarkan realitas ketundukan dan pemberontakan banyak perempuan yang berusaha melepaskan diri dari dominasi laki-laki yang kemudian mengakibatkan efek domino pada korban sehingga membuat hidup menjadi rumit dan serba salah. Film ini memberikan rasa ketidaklengkapan kepada penonton karena respon korban yang monoton sekaligus memberikan perspektif yang unik tentang reaksi psikologis korban.

---

Alles ist Gut is the debut film from Berlin-born director Eva Trobisch, featuring Janne's life as a woman struggling to live her life after being raped. This research aims to find out how victims of sexual harassment are represented by using the Representation Theory by Stuart Hall. Based on the analysis conveyed, it can be concluded that the victim is represented as someone with an independent mentality who does not want to be tied to her fate as a rape victim. In spite of that, her mentality is controlled by her patriarchal environment, making her feel oppressed. The indicated situation portrays the reality of both submission and rebellion of many women who tried to break free from male domination which subsequently resulted in a domino effect in such a way that makes life complicated and awry. This film gives the audience a feeling of incompleteness due to the monotonous response of the victim while simultaneously providing a unique perspective on the psychological reaction of the victim."

"Meski isu kekerasan seksual telah semakin diperhatikan, korban nonideal dalam kekerasan seksual atipikal masih kerap terabaikan, tidak dipercaya, tidak mendapatkan bantuan, hingga mengalami reviktimisasi dan viktimisasi sekunder. Dear David (2023) merupakan satu dari sedikit film yang mengangkat isu tersebut. Oleh karenanya, representasi dan keberpihakan kepada korban nonideal menjadi sangat krusial dalam pendokumentasiannya sebagai suatu karya seni yang dikonsumsi banyak orang. Penulis menggunakan pendekatan kriminologi visual dan perspektif viktimologi kritis untuk mengkaji representasi dan keberpihakan terhadap korban nonideal dalam kekerasan seksual atipikal yang ditunjukan dalam film tersebut. Dapat disimpulkan bahwa film Dear David menunjukkan representasi kekerasan seksual atipikal dengan korban nonideal yang sesuai dengan realitas di dunia nyata, tetapi pesan yang dibawa terdistorsi karena simplifikasi yang berlebihan.

---

Although the issue of sexual violence has received more attention, non-ideal victims of atypical sexual violence are still often overlooked, not believed, not receiving help, and even experience revictimization and secondary victimization. Dear David (2023) is one of the few movies that raises this issue. Therefore, representation and positionality towards non-ideal victims are crucial in its documentation as a work of art that is consumed by many people. The author used visual criminology approach and critical victimology perspective to examine the representation and positionality towards nonideal victims of atypical sexual violence shown in the movie. It was concluded that the representation of atypical sexual violence with non-ideal victim in this movie matched with its reality, but the message was distorted because of oversimplifications."

"

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk di lingkungan pendidikan. Berbagai program untuk mengurangi kekerasan seksual telah dilakukan. Namun, kebanyakan hanya menargetkan kepada korban maupun pelaku. Di sisi lain, individu yang menjadi pengamat atau bystander bisa memiliki peran untuk dapat terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual. Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah melalui keterlibatan mahasiswa untuk menampilkan perilaku bystander yang aktif. Objektif studi ini untuk melihat perubahan perilaku bystander yang aktif pada mahasiswa melalui pelatihan intervensi bystander. Dengan metode penelitian single-group pre-post design, studi ini menggunakan mahasiswa (n = 11) dari Universitas Indonesia (UI). Instrumen yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku adalah Bystander Behavior Scale-Revised (BBS-R). Hasil uji beda menunjukkan peningkatan tingkah laku bystander signifikan (p = 0.05) setelah intervensi pelatihan bystander dijalankan. Diindikasikan bahwa intervensi memiliki efektivitas pada sampel mahasiswa UI tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu program di kampus yang berguna untuk dapat mencegah kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus.

---

The sexual violence can occur anywhere even in an educational environment. Various programs to reduce sexual violence have been carried out. However, the most programs targetting victims and perpetrators only. On the other hand, individuals who are observers or called bystander have a role to be involved in preventing sexual violence. So, one of the efforts to prevent sexual violence in the campus environment is through the involvement of students to show active bystander behavior. The objective of this study is to look at changes in active bystander behavior in students through bystander intervention training. With a single-group pre-post design research method, this study uses students (n = 11) from the University of Indonesia (UI). The instrument used to measure behavior change is the Bystander Behavior Scale-Revised (BBS-R). The results showed a significant increasing in bystander behavior (p = 0.05) after the bystander training intervention was carried out. It was indicated that the intervention had effectiveness in the sample of the UI`s students. It is hoped that this research can be one of the programs on campus that is useful to be able to prevent sexual violence on campus.

"

"Persoalan victim blaming terhadap perempuan korban kekerasan seksual dipicu oleh stereotip tentang perempuan dalam masyarakat patriarki. Budaya patriarki mengonstruksi stereotip tentang perempuan yang menjadi dasar penilaian seorang perempuan. Cerpen “Kuping” karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie menggambarkan isu victim blaming yang dialami oleh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perilaku victim blaming dan diskriminasi yang terjadi pada tokoh perempuan dalam cerpen “Kuping”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa victim blaming pada perempuan korban kekerasan seksual terjadi karena masyarakat patriarkis lebih percaya dengan pernyataan dari laki-laki serta adanya stereotip tentang perempuan. Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh perempuan korban kekerasan seksual berupa pengucilan dan pengabaian. Melalui cerpen ini, pengarang memperlihatkan bahwa victim blaming dan diskriminasi merupakan persoalan yang memberikan penderitaan bagi korban kekerasan seksual. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan perlakuan diskriminasi berlapis dan masyarakat patriarkis yang tidak dapat memberikan keadilan bagi mereka. Karya ini juga menunjukkan pandangan dan kritik pengarang tentang victim blaming dan diskriminasi yang dapat menyadarkan masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari persoalan sosial tersebut.

---

Blaming the victim towards female victim of sexual violence is stimulated by stereotypes about women in a patriarchal society. Patriarchal culture constructs stereotypes and become the basis for judging women. The short story “Kuping” by Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie contains the issue of victim blaming experienced by women. This study aims to describe victim blaming and discriminatory behavior that occurs to female characters in the short story “Kuping”. This study uses a qualitative method with a sociology of literature approach. The results of this study indicate that the victim blaming towards female victim of sexual violence occurs because of patriarchal society that believes more in men and there are stereotypes about women. The discriminatory treatment received by female victims of sexual violence is exclusion and disregard. Through the short story, the author shows that victim blaming cause suffering to victims of sexual violence. From this study, it can be concluded that women victims of sexual violence receive multiple forms of discrimination and patriarchal society unable to provide justice for them. This short story also shows the author’s point of view and criticisms about victim blaming and discrimination which can raises an awareness about the impacts of these social issues."

"Penelitian ini bertujuan menemukan model ideal pelayanan victim oriented humanistic policing (VOHP) dan standar operasional prosedur victim impact statement (VIS) untuk korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan studi komparasi implementasi victim oriented policing (VOP) dan VIS pada kepolisian di Indonesia, Jepang, dan Selandia Baru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparasi studi kasus, merujuk pada Neuman (2013). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kajian pustaka, dan dokumen dari ketiga negara, berfokus pada pelayanan kepolisian pada korban kekerasan seksual. Perbandingan dilakukan berlandaskan pada berbagai variabel aspek VOP dan VIS. Variabel perbandingan pada VOP meliputi: kultur organisasi, sumber daya organisasi, dan kompetensi khusus petugas. Sedangkan, variabel pada VIS meliputi pendekatan humanis, sikap empati, dan teknik komunikasi persuasi. Victim oriented humanistic policing (VOHP) yang penulis susun terdiri lima pendekatan strategis. Kelima pendekatan itu berupa (1) pendampingan berkelanjutan; (2) keterampilan wawancara praktis; (3) advokasi; (4) penggunaan teknologi; dan (5) kemitraan strategis. Kelima konsep teoretik ini menekankan fokus transformasi bagi penegak hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi primer maupun sekunder ketika menangani korban. Pada kesimpulannya, penelitian ini menawarkan model ideal VOHP dan model aplikatif VIS bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berlandaskan pada aspek humanis. Menempatkan korban sebagai inti dari pelayanan kepolisian, terutama pada konteks pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan di Indonesia.

---

This research aims to find the ideal model of victim-oriented humanistic policing (VOHP) and the standard operating procedure of the victim impact statement (VIS) for victims of sexual violence crimes in Indonesia. This goal is achieved by conducting a comparative study of the implementation of victim-oriented policing (VOP) and VIS in the police forces of Indonesia, Japan, and New Zealand. The research method uses a descriptive qualitative approach and a comparative case study, referring to Neuman (2013). Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and documents from the three countries, focusing on police services for victims of sexual violence. Comparisons were made based on various variables of VOP and VIS aspects. Comparison variables in VOP include: organizational culture, organizational resources, and special officer competencies. Meanwhile, variables in VIS include a humanistic approach, empathetic attitudes, and persuasive communication techniques. The victim-oriented humanistic policing (VOHP) that the author has compiled consists of five strategic approaches. These five approaches are (1) ongoing accompaniment; (2) practical interview skills; (3) advocacy; (4) use of technology; and (5) strategic partnerships. These five theoretical concepts emphasize the focus of transformation for law enforcement to prevent the occurrence of primary and secondary victimization when handling victims. In conclusion, this study offers an ideal model of VOHP and an applicative model of VIS for the Indonesian National Police (Polri) based on humanistic aspects. Placing victims at the core of police services, especially in the context of services for victims of violent crimes in Indonesia."

"Kekerasan seksual di kampus merupakan tindak kejahatan dengan tingkat pelaporan yang sangat rendah. Sementara itu, berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, diketahui bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah peristiwa traumatis yang sangat berdampak pada kesehatan mental dan fisik korbannya. Oleh karenanya, tesis ini membahas seputar permasalahan kriminologis kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi, khususnya kebijakan pencegahan dan penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y. Penelitian ini adalah penelitian kriminologi feminis dengan menggunakan pendekatan kritis. Hasil penelitian menyarankan bahwa model kebijakan yang ideal harus mencakup aspek Pelaporan, Penanganan, Pencegahan, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi.

---

Campus sexual assault is the most underreported crime. Meanwhile, previous studies reveal that sexual violence is a traumatic event that has major impacts on the mental and physical health of its victims. Against that background, this thesis discusses the criminological problem of campus sexual assault, particularly the prevention and response policy aspect at University X and Y. This research is a criminology-feminist study using a critical approach. The result of the study suggests that the ideal policy model must include Reporting, Response, Prevention, Funding, Monitoring and Evaluation."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penulisan ini dianalisis dengan metode doktrinal. Tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam berbagai undang-undang sebelum UU TPKS disahkan dengan berbagai istilah yang beragam. Terminologi kekerasan seksual kemudian disepakati untuk digunakan dalam UU TPKS untuk unifikasi setiap tindakan yang dijelaskan pada UU ini, dan UU lain di luar UU TPKS. Namun, frasa ‘disebutkan secara tegas sebagai kekerasan seksual’ yang ditujukan bagi tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS pada pasal 4 Ayat 2 menimbulkan berbagai disharmonisasi sehingga keberlakuan UU TPKS dan segala kebaruan serta panduan penanganan tindak pidana yang mengaturnya, tidak dapat secara serta merta berlaku pada UU pendahulunya. UU TPKS hadir dengan berbagai kebaruan yang menguntungkan korban, menjamin lebih banyak perlindungan korban dari mulai pencegahan sampai dengan pemulihan. Potensi terjadinya multitafsir dalam mengartikan sebuah tindakan sebagai kategori tindak pidana kekerasan seksual haruslah ditindaklanjuti dengan kehadiran peraturan lanjutan yang kemudian dapat memperbaiki kekosongan dan kerancuan pada UU TPKS demi jaminan kepastian hukum bagi setiap korban.

---

This thesis discusses the regulation of the crime of sexual violence in the Law on Sexual Violence and outside the Law on Sexual Violence. This thesis is analyzed using the doctrinal method. The crime of sexual violence was regulated in various laws before the Law on Sexual Violence was passed with various terms. The terminology of sexual violence was then agreed to be used in the Law on Sexual Violence to unify every act described in this law, and other laws outside the Law on Sexual Violence. However, the phrase 'expressly mentioned as sexual violence' which is intended for criminal acts of sexual violence outside the Law on Sexual Violence in Article 4 Paragraph 2 creates various disharmonizations so that the applicability of the Law on Sexual Violence and all the novelty and guidelines for handling criminal acts that regulate it, cannot immediately apply to the predecessor law. The Law on Sexual Violence comes with various novelties that benefit victims, guaranteeing more victim protection from prevention to recovery. The potential for multiple interpretations in defining an action as a category of sexual violence crime must be followed up with the presence of further regulations that can then correct the ambiguities in the Law on Sexual Violence to guarantee legal certainty for every victim."