Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang dialektika pada pasangan suami-istri yang menjalani keputusan childfree serta memperoleh pemahaman akan pola komunikasi pasangan suami-istri dalam menjalani keputusan childfree dan upaya mengelola dialektika yang dilakukan pasangan dalam hubungan pernikahan itu sendiri. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi dengan informan penelitian yang terdiri dari dua pasangan suami-istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan childfree mengalami variasi dialektika dalam analisis internal dan eksternal. Pasangan pertama (P dan R) menghadapi dialektika keterpisahan dan kebersamaan (autonomy-connection), dengan P ingin hidup tanpa anak sementara R ingin memiliki anak. Pasangan kedua (W dan I) menghadapi dialektika kepastian dan ketidakpastian (certainty-uncertainty), dengan W meragukan komitmen childfree mereka karena I menyukai anak kecil. Dalam dialektika eksternal, pasangan childfree menghadapi ketegangan pengungkapan dan penyembunyian (revelation-concealment). Secara umum, pasangan cenderung tidak ingin secara terbuka mengungkapkan pilihan mereka karena adanya stigma negatif masyarakat terhadap childfree. Pada intinya teori dialektika relasional menawarkan diskusi rasional di antara pasangan ketika menghadapi ketegangan terkait menjalani keputusan childfree dari pengaruh secara internal dan eksternal. Diskusi rasional yang dilakukan pasangan adalah dengan mengelola kontradiksi-kontradiksi yang ada secara seimbang. Pengelolaan dialektika internal cenderung menggunakan strategi seleksi dan integrasi berupa reframing, sementara dialektika keterbukaan dan ketertutupan (openness-closedness) menggunakan strategi segmentasi dan diskualifikasi dalam masalah finansial. Dalam dialektika eksternal, pasangan menggunakan strategi netralisasi dan alterasi siklik yang sesuai dengan kategori dialektika yang dihadapi. Upaya kompromi dan pergantian menjadi ciri khas pasangan dalam mengungkapkan dan menyembunyikan (revelation-concealment) keputusan childfree kepada lingkungan sosial.

---

This study aims to gain knowledge about dialectics in married couples who undergo childfree decisions and understand the communication patterns of married couples in undergoing childfree decisions and efforts to manage dialectics carried out by couples in the marriage relationship itself. The research method for this study is qualitative with a case study approach. Research data were obtained through in-depth interviews and observations with research informants consisting of two married couples. The results of this study indicate that childfree couples experience dialectical variations in internal and external analysis. The first couple (P and R) face a dialectic of autonomy-connection, with P wanting to live without children while R wanting to have children. The second couple (W and I) face a dialectic of certainty and uncertainty, with W doubting their childfree commitment because I likes small children. In the external dialectic, childfree couples face the tension of revelation-concealment. In general, couples tend not to want to openly express their choices because of the negative social stigma against childfree. In essence, the theory of relational dialectics offers a rational discussion between partners when facing tensions related to making decisions child-free from internal and external influences. The rational discussion conducted by the pair is to manage the contradictions that exist in a balanced way. Management of internal dialectics tends to use selection and integration strategies as reframing, while openness-closedness uses segmentation and disqualification strategies in financial matters. In the external dialectic, the couple uses neutralization and cyclic alteration strategies that are appropriate to the dialectical category they are facing. Attempts to compromise and change are characteristic of couples in revelation-concealment childfree decisions to the social environment."

"Perkawinan berbeda kewarganegaraan menyebabkan persatuan harta dikemudian waktu. Banyak peraturan peraturan di negara ini, yang membedakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia untuk sistem kepemilikan suatu harta benda, jika menikah tanpa Perjanjian Perkawinan, maka harta tersebut akan menjadi bulat, oleh karna itu dibuatlah Perjanjian Perkawinan, untuk melindungi masing masing pihak. Berlakukanya Perjanjian Perkawinan setelah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan semenjak perkawinan berlangsung. Oleh karna itu, Perjanjian Perkawinan berlaku apabila Perkawinan yang dijalani oleh pasangan berbeda kewarganegaraan berjalan dengan sah, tetapi dalam analisa kasus ini pasangan yang menikah berbeda kewarganegaraan ini tidak menjalani beberapa aturan dan ada beberapa keterangan yang tidak diterangkan. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah, Bagaimana Pengaturan pelaksanaan pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh pasangan berbeda kewarganegaraan, permasalahan berikutnya, Bagaimana pengaturan Pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan dengan yang perkawinannya tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku di Indonesia, serta pencatatan perkawinan agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dan sah. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalahanalisis data yang ada secara kualitatif. Metode yang menekankan pada peraturan perundang undangan teoritis. Dan bentuk penelitian adalah yuridis Normatif, penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis.pengaturan dan pelaksanaan, pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Warga Negara Oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri Harus mendapatkan surat bukti perkawinan warga negara Indonesia,untuk jadi alat bukti pencatatan. Pengaturan Pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraandalam penulisan ini melalui, konsorsium penetapan pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dengan sah dengan dasar Asas Lex Loci Celebrationis.

---

A different nationality marriage, cause of a unity property in the future. Many regulation in this country differentiate between an Indonesian and the foreign citizens in the system to ownthe property. If someone married without prenuptial agreement then the property between a marriage couple will be united, then it's better to make prenuptial agreement to protect each property.Prenuptial agreement is valid since its registered by marriage officers, and during the marriage. Therefore the prenuptial agreement is valid when the marriage different nationality do the procedure of regulation and legitimate. But in this case the both couple different nationality not did the procedure, and some identity is being hiden, the problem in this case is how the regulation and implementation to register the prenuptial agreement which is made in Indonesian, by the marriage different nationality in other country, next problem is how the regulation and implementation to register the prenuptial agreement which is made in Indonesia but the marriage against the regulation Indonesia, also how to make the prenuptial agreement register and legimate.

The method in this thesis is use analysis data by qualitative, and using the regulation theory, the form of the research yuridical normative, which is use regulation. Regulation and implementation of register Prenuptial agreement before marriage begin, marriage with different nationality in other country has been prove with letter to prove their marriage in other country for to as based to register marriage and prenuptial agreement. Register and implementation in this case by marriage different nationality, is using consortium is issued by Register Office Indonesia, also the prenuptial agreement is legimate based on Lex Loci Celebrationis."

"[Di era modern ini, terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya semakin terbuk. Saat ini banyak perempuan yang memperhatikan tingkat pendidikannya demi memiliki karier yang baik di dalam dunia pekerjaan. Peningkatan karier perempuan diiringi juga dengan peningkatan penghasilan membuat perempuan memiliki peran lebih dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam keluarga. Fenomena tersebut kemudian memunculkan istilah alpha wife. Skripsi ini memberikan gambaran mengenai dinamika relasi suami istri dan pengambilan keputusan pada keluarga alpha wife. Di Indonesia, alpha wife tidak hanya memiliki penghasilan lebih besar dari suami, hal tersebut juga mempengaruhi relasi kekuasaan di dalam keluarga. Namun, hubungan di antara keduanya masih tetap dipengaruhi oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

---

In this modern era, opening up opportunities for women to develop themselves increasingly exposed. Today women are paying attention to level of education in order to have a good career in the world of work. Career advancement of women followed by an increase in income makes women have a larger role to fulfill the economic needs of the family. The phenomenon then led to the term alpha wife. This thesis provides an overview of the dynamics of husband and wife’s relationship and decision making in alpha wife family. In Indonesia, alpha wife not only who earns more than her husband but it also affects the power relations within family. However, the relationship between husband and wife still influenced by the values and norms in society.

, In this modern era, opening up opportunities for women to develop themselves increasingly exposed. Today women are paying attention to level of education in order to have a good career in the world of work. Career advancement of women followed by an increase in income makes women have a larger role to fulfill the economic needs of the family. The phenomenon then led to the term alpha wife. This thesis provides an overview of the dynamics of husband and wife’s relationship and decision making in alpha wife family. In Indonesia, alpha wife not only who earns more than her husband but it also affects the power relations within family. However, the relationship between husband and wife still influenced by the values and norms in society.

]"

"Dalam pengikatan perjanjian jaminan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak, salah satunya adalah mengenai status perkawinan debitur. Jika debitur telah terikat dalam suatu perkawinan maka akan berakibat adanya beberapa kelompok harta kekayaan. Jika yang dijadikan jaminan adalah harta bersama maka diperlukan persetujuan bersama dari suami dan istri. Tetapi sering terjadi suami atau istri tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu dalam pengikatan perjanjian jaminan atas harta bersama oleh pasangannya. Suami atau istri yang merasa keberatan dapat meminta pembatalan perjanjian jaminan tersebut ke pengadilan. Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada akan memberikan penilaian terhadap keabsahan perjanjian jaminan tersebut, bisa saja tetap dinyatakan sah atau dinyatakan batal. Skripsi ini disertai dua putusan pengadilan yang terdapat pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan suatu perjanjian jaminan atas harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan library research yang bersifat yuridis normatif. Hasil peneilitian ini menyatakan bahwa dalam pengikatan jaminan atas harta bersama memang perlu persetujuan bersama dari suami dan istri. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu suami atau istri bisa dianggap telah memberikan persetujuan diam-diam yang artinya secara tidak langsung telah menyetujui pengikatan jaminan tersebut. Keadaan tersebut antara lain adalah suami atau istri telah ikut menikmati hasil dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang, atau suami atau istri dianggap telah mengetahui perjanjian jaminan yang telah dibuat sejak lama dan sebelumnya tidak mengajukan keberatan.

---

In making security agreement, there are some things that need to be considered by the parties, one of those things is about the marital status of the debtor. If the debtor has been bound in a marriage, there will be some form of wealth. If joint wealth are used for the objects of security agreement, it would be require a mutual consent from husband and wife. But often, the husband or wife is not asked for consent from his partner in making the security agreement on joint wealth. Husband or wife who is objected can be appeal for the cancellation of the security agreement to the court. The judge based on the facts, will provide an assessment of the validity of the security agreement, it might be declared invalid or declared void. This thesis is accompanied by two court decisions that are considered judges in assessing the validity of a security agreement on joint wealth without the consent from husband or wife. This research uses library research that are normative. The outputs of this researched stated that the security agreement on joint wealth does need consentience from husband and wife. But in certain circumstances a husband or wife can be considered have given tacit consent, which means indirectly has consent the security agreement. There circumstances are husband or wife has come to enjoy the results of the credit agreement, or husband or wife is deemed to have been aware that the security agreement has been made for a long time and had not objected."

"Household culture in Indonesia determines that men are the breadwinners and women take care of the family and home. Increasingly many women are helping to meet the economic needs of the family. However their involvement in the fulfillment of family income is not met with reduced household duties. This paper is the result of a qualitative study female civil servants (PNS) in Ketapang District, West Kalimantan. Sixteen informants were interviewed in depth. The results show that the civil servants, whose husbands have a steady income, managing and using their earnings for their families, do not benefit from the situation. It is obvious from the results that household work is left more to the women and less to the men, even if both spouses maintain a full time job. This study recommends efforts to change the mindset and worldview of women and men towards income and responsibilities concerning the role and position of husband and wife in the family. In addition, there should be efforts to sensitize the general public about the importance of the division labor, power relations and bargaining power of women to create a gender-just society."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peran notaris dalam pembuatan isi dan aktakesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Akta Kesepakatan Bersama(Perjanjian) Pra Perceraian berisi mengenai Hak Asuh atas anak dan PembagianHarta Gono-Gini, akan tetapi hal tersebut tidaklah mutlak. Notaris memiliki secarakewajiban moral dan professional untuk memberikan penyuluhan hukum terkait isidari aktanya tersebut. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desainpreskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentinganmasyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antaraPemerintah (diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), IkatanNotaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara,menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya kesepahaman dikalangan Notaris terkait dengan bentuk, jenis akta, moralitas dan etik bagi Notarisyang membuat kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian ini.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the roles of notary in the content creation and mutualconsent (agreement) pre divorce deeds. The mutual consent (agreement) predivorce deeds contains custody over children and the separation of family wealthor known as Gono-Gini, but it is not absolute. Notary has both a moral andprofessional obligation to provide legal counseling related to the contents of thedeeds. This research is explanatory prescriptive. The researcher suggest thatIndonesian matrimonial regulation Number: 1 year 1974 need to be amendmentbecause it can’t accommodate the citizen stipulation; Memory of Understandingbetween The Government (represent by Ministry of Law and Human Rights),Indonesian Notary Organization, and The Supreme Court is needed as a transitoryregulation; There is need to be an understanding in the Indonesian NotaryCommunity regarding the outline, the type of the agreement, morality and ethicalconduct of the notary that construct mutual consent (agreement) pre divorce."

"Perkawinan menurut KUHPerdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memandang perkawinan dari ikatan lahir batin, yang tidak hanya mencakup ikatan secara fisik dan batiniyah, namun juga ikatan dalam harta benda. Terkait ikatan harta benda tersebut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa diperbolehkannya suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan atas harta benda dalam perkawinan. Sehingga, apabila terjadi perceraian, maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat akan berdampak pada perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut mengenai pembagian harta benda perkawinan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, tulisan dalam skripsi ini menunjukkan adanya prosedur pembuatan dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh suami istri; dan implikasi terhadap perjanjian perkawinan terhadap harta benda perkawinan apabila terjadi perceraian adalah telah memiliki kedudukan hukum selama perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagai contoh, mereka dapat mengadakan pisah harta sama sekali, pisah harta secara terbatas, pemisahan aset-aset tertentu, percampuran harta bulat, campur hasil pendapatan, persatuan untung rugi.

---

Marriage in accordance with The Civil Code is only being regarded in terms of civilization. Unlike The Law No. 1 of 1974 that views the marriage of the spiritual and physical bond, that includes not only physical and spiritual bonds but also the prenuptial bonds. Related to the prenuptial bonds, The Law No. 1 of 1974 regulates that husband and wife are allowed to arrange a prenuptial agreement in their marriage. Thus, in the event of divorce appears in their marriage, the prenuptial agreement that has been made will give an implication to the prenuptial in the marriage. By using normative methods, this mini thesis study shows that there are several procedures and requirements that should be conducted to make a legal prenuptial agreement; and the implication of the prenuptial agreement in the event of divorce appears is the prenuptial agreement has its own legal position in the course of the agreement?s clause is not permissible if it is prohibited by the law, or if it violates good conduct, or public order. In example, they can arrange a completely separated of assets, separately limited of assets, separation of custom assets, completely interfusion of assets, interfusion of incomes, coalition of benefits and loss"

"Seiring dengan perkembangan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan, kini wanita maupun pria memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Wanita yang bekerja di luar rumah menjadi sorotan masyarakat ketika ia memutuskan untuk tetap bekerja setelah menikah dan mempunyai anak. Pandangan tradisional masyarakat menuntut wanita untuk bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Ada berbagai alasan mengapa seorang istri memutuskan untuk bekerja. Selain untuk memperoleh penghasilan (ekonomis) juga adanya kebutuhan untuk memperluas wawasan intelektual dan interaksi sosial (non-ekonomis). Keputusan istri untuk bekerja mendatangkan konsekuensi pada tiga aspek dalam lingkungannya, yaitu pada hubungan perkawinan, pada anak serta pada dirinya sendiri. Penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini cenderung berfokus pada konsekuensi negatif tanpa lebih dalam melihat pandangan obyektif, dari pihak istri dan suami. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui gambaran yang lebih mendalam mengenai persepsi kedua pihak terhadap tujuan dan konsekuensi istri yang bekerja penuh waktu. Adapun yang dimaksud persepsi adalah interpretasi secara selektif oleh individu untuk memberi arti pada Iingkungannya Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini ialah : Bagaimanakah persepsi suami dan istri terhadap istri yang bekerja sebagai karyawati penuh waktu ? Penelitian ini menggunakan pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara sebagai pelengkap. Subyek penelitian ialah pasangan suami-istri yang bekerja penuh waktu sudah mempunyai anak, berpendidikan minimal SLTA. Istri berusia 22-45 tahun dan bekerja di instansi swasta. Hasil yang diperoleh dari 57 pasang suami-istri menunjukkan bahwa istri dan suami mempersepsi adanya tujuan ekonomis dan non-ekonomis dari bekerja. Adapun terhadap konsekuensi, suami mernpersepsi konsekuensi yang positif dari istri yang bekerja sedangkan istri mempersepsi adanya konsekuensi yang positif dan sekaligus negatif pada hubungan perkawinan, anak dan diri istri yang bersangkutan. Hasil tambahan menyatakan bahwa semakin positif persepsi suami terhadap konsekuensi istri bekerja semakin negatif persepsi istri, sebaliknya semakin positif persepsi istri semakin negatif persepsi suami. Hasil wawancara mendukung hasil di atas dan memberi data tambahan bahwa pasangan suami istri cenderung rnenjalankan peran tradisional. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa istri bekerja untuk tujuan ekonomis dan non-ekonomis, dimana hal ini dipersepsi sama pentingnya oleh suami maupun istri. Berkaitan dengan konsekuensi istri bekerja, ternyata persepsi suami Iebih positif dibandingkan dengan persepsi istri bekerja yang bersangkutan. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pasangan suami-istri mempersepsikan peran masing-masing dalam rumah tangga yang masih cenderung tradisional."

"Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, maka aturan mengenai harta para pihak diatur dengan jelas di sana, baik mengenai harta bawaan maupun harta yang dihasilkan oleh para pihak selama masa perkawinan. Tentunya prosedur pembuatan perjanjian perkawinan haruslah dengan prosedur yang berlaku seperti perjanjian tersebut harus dibuat pada saat atau sebelum berlangsungnya perkawinan, dibuat dengan akta notaris, dan harus didaftarkan di Lembaga Pencatat Perkawinan. Begitu juga dengan masalah perubahan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihaknya. Perjanjian perkawinan hendaknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Penulis dalam penulisan skripsi ini mencoba menganalisa perlindungan hukum terhadap harta benda perkawinnan yang menggunakan perjanjian perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang mengalami perubahan.

---

Prenuptial agreement is a written contract between two people who are about to marry that concerns about various financial issues. It covers the control and possession of property and other assets taken into the marriage and later obtained during the marriage either individually or jointly, as well as the couple's future earnings, and how such property or assets will be distributed in the event of divorce or death. These agreements are fairly common if either or both parties have substantial assets, children from a prior marriage, potential inheritances or earn high incomes. The writer of this thesis analyze the impact of law protection on prenuptial agreement against the financial issues in a marriage with prenuptial agreement and how the protection takes place on the prenuptial agreement which has been changed after the marriage. As a result of the recent high number of divorces which ended with problems, pre-nuptial agreement is expected to minimized those problems in advance. However, the procedure on creating the prenuptial agreement has to be made by law which would bound the two parties legally. Furthermore, any changes on the prenuptial agreement after the marriage has also be done by law to make it remain valid legally."