Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Juli 2021, Komisi Uni Eropa (EU) mengeluarkan proposal CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) yang akan mengenakan biaya tambahan secara sepihak terhadap lima kategori barang padat karbon yang diimpor ke wilayah EU. CBAM yang biasa disebut sebagai Carbon Border Tax (CBT) akan mulai diterapkan oleh EU pada Oktober 2023 sebagai kebijakan pelengkap dari mekanisme Emission Trading System di wilayah EU. CBT bertujuan untuk memperkuat upaya EU dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong negara lain untuk mengurangi emisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan Indonesia apabila kedepannya akan menerapkan Kebijakan CBT sebagai kebijakan pelengkap setelah Indonesia berhasil menerapkan Kebijakan Harga Karbon secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 4 peluang dan 3 tantangan yang akan diterima oleh Indonesia apabila akan menerapkan Kebijakan CBT berdasarkan dinamika perkembangan dan kesiapan yang sudah ada baik dari sisi pemerintah, swasta (industri), maupun masyarakat. Adanya peraturan terkait Kebijakan Harga Karbon; Dibentuknya Standar Industri Hijau; Langkah untuk mengendalikan impor dan melindungi industri dalam negeri; serta Indonesia memiliki 285 juta jiwa pada Tahun 2030 akan menjadi peluang apabila akan menerapkan kebijakan CBT. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu belum adanya kepentingan nasional Indonesia dan komitmen di ASEAN; Tarif yang masih rendah dan tidak seriusnya Kebijakan Harga Karbon di Indonesia; serta Kondisi industri dalam negeri yang belum siap. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat berfokus dalam mempersiapkan kondisi dalam negeri ke arah yang lebih rendah karbon sebelum berencana untuk menerapkan Kebijakan CBT.

---

In July 2021, the European Union (EU) Commission issued a CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) proposal that would unilaterally impose surcharges on five categories of carbon-intensive goods imported into the EU. The CBAM, commonly referred to as the Carbon Border Tax (CBT), will be implemented by the EU in October 2023 as a complementary policy to the Emission Trading System mechanism in the EU. The CBT aims to strengthen the EU's efforts to reduce carbon emissions while encouraging other countries to reduce their emissions. This research aims to find out Indonesia's opportunities and challenges if in the future it will implement the CBT Policy as a complementary policy after Indonesia has successfully implemented the Carbon Pricing Policy effectively. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of field studies through in-depth interviews and literature studies. This research succeeded in identifying 4 opportunities and 3 challenges that will be accepted by Indonesia if it will implement the CBT Policy based on the dynamics of development and existing readiness both in terms of government, private (industry), and society. The existence of regulations related to Carbon Pricing Policy; The establishment of Green Industry Standards; Steps to control imports and protect domestic industries; and Indonesia having 285 million people in 2030 will be an opportunity when implementing CBT policies. Meanwhile, the challenges that must be faced are the absence of Indonesia's national interest and commitment in ASEAN; Low tariffs and the lack of seriousness of the Carbon Pricing Policy in Indonesia; and The condition of the domestic industry that is not ready yet. This study provides recommendations for the government to focus on preparing domestic conditions to become lower carbon before planning to implement the CBT Policy."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peluang dan tantangan penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di Indonesia dan bagaimana praktik penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di negara lain yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam peluang yang dapat dimanfaatkan jika Indonesia menerapkan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon agar tercapai tujuan awal dari penerapan Pajak Karbon, yaitu Indonesia sudah memiliki Nationally Determined Contribution (NDC), terdapat badan khusus yang mengelola dana lingkungan hidup, ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, adanya sistem Climate Budget Tagging (CBT), penambahan akun pada APBN, dan pembelajaran dari penerapan earmarking pada penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan, tantangan yang dapat menghambat penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon, yaitu antara lain perlunya kejelasan definisi dari pengeluaran yang terkait, perbedaan kepentingan diantara stakeholder terkait, pengelolaan dana atas penerimaan pajak pusat di dalam APBN, dan resistensi terhadap penerapan Pajak Karbon. Selain itu, berdasarkan analisis perbandingan dengan dua negara lain yaitu Jepang dan Swiss, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Jepang adalah bahwa alokasi seluruh penerimaan dari Pajak Karbon kepada program energi atau lingkungan membuat praktik earmarking tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi secara logis, sehingga dapat melemahkan praktik earmarking. Di sisi lain, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Swiss adalah distribusi kembali kepada masyarakat dan perusahaan selaku pembayar pajak memberikan manfaat ekonomi secara logis. Selain itu, penetapan secara jelas dan spesifik terkait pengeluaran atau belanja alokasi dari penerimaan Pajak Karbon serta pencatatan dengan akun khusus terkait pengeluaran tersebut di dalam anggaran, dapat memperketat sifat hubungan atau linkage dalam praktik penerapan earmarking.

---

"

"Konflik di Eropa Timur pada 2022 menyebabkan harga komoditas energi melambung tinggi karena kebijakan embargo dan larangan ekspor. Lonjakan harga komoditas energi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk menambah penerimaan negara serta redistribusi pendapatan melalui windfall profit tax. Industri batu bara sebagai industri pertambangan utama di Indonesia juga menikmati windfall profit dari melonjaknya harga batu bara sehingga pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menerapkan kebijakan windfall profit tax. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alternatif kebijakan windfall profit tax berdasarkan analisis komparasi dengan negara Inggris, India, Uganda, dan Uni Eropa serta mengetahui peluang dan tantangan penerapan kebijakan windfall profit tax berdasarkan konsep equity, revenue productivity, dan neutrality – equality. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua alternatif penerapan windfall profit tax di Indonesia di mana kedua alternatif tersebut menggunakan metode income-based dengan perbedaan pada objek, tarif, durasi penerapan, serta earmarked revenue. Kemudian, penelitian ini juga menunjukkan dalam metode income-based, terdapat tiga peluang yang terdiri dari adanya potensi penerimaan negara, skema income-based yang mirip dengan skema PPh Badan, serta penerimaan PNBP yang masih terbilang kecil dan perbedaan konsep antara pajak dengan PNBP, serta delapan tantangan berupa metode income-based terdiri dari penentuan kriteria dan ambang batas windfall profit, penentuan durasi penerapan dan evaluasi berkala, administrative cost dan enforcement costs, dan adanya PNBP Minerba dan potensi mengganggu investasi dan keputusan bisnis. Sementara itu, peluang dan tantangan dari metode excise yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah adanya potensi penerimaan negara yang dapat menjadi alternatif cost recovery, skema excise yang mirip dengan skema PNBP, serta penerimaan PNBP yang masih terbilang kecil dan perbedaan konsep antara pajak dengan PNBP. Kemudian, enam tantangan tersebut terdiri dari penentuan durasi penerapan dan evaluasi berkala, administrative cost dan enforcement costs yang meningkat, dan adanya PNBP Minerba serta potensi mengganggu investasi dan keputusan bisnis. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar lebih tanggap dalam menangkap momentum, melibatkan sektor industri dalam membuat kebijakan, mengoptimalkan potensi earmarked revenue, serta menggunakan metode income-based jika menerapkan windfall profit tax.

---

The conflict in Eastern Europe during 2022 is anticipated to result in a surge in energy commodity prices due to embargo policies and export restrictions. Various nations have capitalized on this price escalation to bolster state revenues and redistribute income through windfall profit taxes. Indonesia’s coal industry, as a pivotal mining sector, has also reaped windfall profits from the steep rise in coal prices. Consequently, the Indonesian government should leverage this momentum to enact a windfall profit tax policy. This research is aims to explore alternative windfall profit tax policies by conducting a comparative analysis with the United Kingdom, India, Uganda, and the European Union and to identify the opportunities and challenges associated with implementing windfall profit tax policies, drawing upon the concepts of equity, revenue productivity, and neutrality-equality. Employing a post-positivist approach, the study collects data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The research findings reveal two distinct approaches for implementing windfall profit tax in Indonesia. Both alternatives employ an income-based method, differing in terms of the taxable object, tax rates, implementation duration, and earmarked revenue. Furthermore, within the income-based method, three opportunities emerge: the potential for state revenue, a scheme akin to Corporate Income Tax, and relatively modest non-tax state revenue (PNBP) compared to the conceptual differences between tax and non-tax revenue and relatively small PNBP receipts. However, eight challenges accompany the income-based method, including defining criteria and thresholds for windfall profit, determining implementation duration and periodic evaluation, administrative costs, enforcement costs, and the presence of PNBP Minerba, which could impact investment and business decisions. Meanwhile, the opportunities and challenges associated with the excise method, as indicated in this research, include the potential for state revenue as an alternative cost recovery, a scheme resembling PNBP, and relatively modest PNBP compared to the conceptual differences between tax and non-tax revenue and relatively small PNBP receipts. Six challenges arise from the excise method, including determining implementation duration and periodic evaluation, increasing administrative and enforcement costs, and addressing the impact on investment decisions due to PNBP Minerba. In conclusion, this research recommends that the government be more responsive in seizing momentum, involve industrial sectors in policy-making, optimize earmarked revenue potential, and consider using the income-based method when implementing windfall profit tax policies."