Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kemungkinan pengenaan cukai sebagai regulerend atas bahan perusak ozon (BPO), melihat eksternalitas negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena produk ber-BPO yang masih terus digunakan. Penggunaan BPO yang terus-menerus akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup terutama lapisan ozon, serta dampak kesehatan pada manusia dan beberapa makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penggunaan BPO harus diatur dan ditekan sehingga konsumsinya berkurang, melalui pengenaan cukai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa pengenaan cukai atas bahan perusak ozon di Indonesia memungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan dan disertai dengan strategi-strategi ekstensifikasi. Sementara itu, Amerika Serikat sebagai negara pembanding telah berhasil menerapkan pengenaan cukai atas BPO dengan berkurangnya kasus eksternalitas negatif akibat BPO, namun Thailand masih harus memperkuat payung hukum pajak lingkungan dalam penerapan pajak atas BPO tersebut.

---

This research discusses the possibility of imposing excise as a regular for ozone depleting substances (ODS), looking at the negative externalities caused to public health and the environment, because ODS products are still being used. The continuous use of ODS will cause damage to the environment, especially the ozone layer, as well as health impacts on humans and some other living things. Therefore, the use of ODS must be regulated and suppressed so that consumption is reduced, through the imposition of excise duties. The approach used in this research is descriptive qualitative, as well as the collection of data through literature study and field studies, as well as qualitative data analysis techniques. Through this research, it is concluded that the imposition of excise duty on ozone depleting substances in Indonesia is possible to be carried out by considering several provisions and accompanied by extensification strategies. Meanwhile, the United States as a comparison country has succeeded in imposing excise tax on ODS by reducing the case of negative externalities due to ODS, but Thailand still has to strengthen the environmental tax law umbrella in the application of the tax on the ODS."

"Skripsi ini membahas usulan pemerintah mengenakan cukai atas kendaraan bermotor untuk meningkatkan fungsi cukai sebagai pengatur barang konsumsi yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dengan mengaitkan pada teori karakteristik cukai Sijbren Cnossen, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan cukai atas kendaraan bermotor memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah saat ini belum berorientasi terhadap isu pencemaran lingkungan atau eksternalitas negatif dari kendaraan bermotor, sehingga pengenaan cukai dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen alternatif sesuai dengan fungsi cukai. Pengenaan cukai atas kendaraan bermotor juga sudah diterapkan di beberapa negara ASEAN.

---

This thesis focused on the Government’s proposal on imposing excise tax on motor vehicle to increase excise function as a regulator of consumer goods which can cause negative externalities. This study used a qualitative-descriptive approach through field studies and literature studies. According to the legal character of excise theory by Sijbren Cnossen, the results showed that the imposition of excise tax on motor vehicle meet the characteristics of excise which are: selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has not been oriented towards the issues of environmental pollution or negative externalities of motor vehicles, so the imposition of excise can be used as one off the alternative instrument in accordance with the excise function. Imposition of excise tax on motor vehicle has also been applied by several ASEAN countries."

"Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar minyak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membawa eksternalitas negatif yaitu polusi udara. Usulan pengenaan cukai atas BBM ini sudah diusulkan oleh Badan Kebijakan Fiskal sehingga skripsi ini akan mengkaji usulan tersebut mengenai potensi pengenaan cukai atas bahan bakar minyak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian ini menganalisis pengenaan cukai atas bahan bakar minyak dengan mengaitkan teori Legal character cukai milik Sjibren Cnossen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai atas bahan bakar minyak sudah memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage dengan indikator objek cukai merupakan barang dan jasa tertentu yang diatur dalam undang-undang, tujuan pemungutan cukai lebih menitikberatkan kepada fungsi regulerend, terdapat pengawasan secara fisik oleh pemerintah atau otoritas pajak, dan pengenaan cukai hanya dilakukan di salah satu mata rantai produksi atau distribusi, dan jenis tarif yang dikenakan berbeda tergantung pada jenis atau jumlah barang, memenuhi karakteristik discrimination in intent dengan indikator untuk mengompensasi biaya eksternalitas dan untuk mengendalikan konsumsi, dan terakhir memenuhi karakteristik Quantitative Measurement dengan menggunakan sistem pembayaran. Pengenaan cukai atas bahan bakar minyak ini sudah diterapkan di berbagai negara di dunia khususnya negara Thailand dan Filipina.

---

Indonesian people's consumption of fuel oil always increases every year so that it brings negative externalities for the air pollution. The proposal for the imposition of excise on gasoline has been proposed by the Fiscal Policy Agency (Badan Kebijakan Fiskal) so that this thesis will examine the information regarding the potential imposition of excise on gasoline. This research used post-positivist through literature studies and in-depth interviews. This research based on theory Legal Character Excise by Sjibren Cnossen. The results showed that the impositions of excise tax on petrol has already considered excise, which are Selectivity in Coverage with indicators being certain goods and services regulated in legislation, the purpose of tax collection is more focused on regulerend purpose, excise tax are only carried out in one of the production or distribution links, and different types of tariffs depend on the type or quantity of goods, meet characteristics Discrimination in the Intent with indicators to compensate for the costs of externalities and to increase consumption, and finally according to characteristics Quantitative Measurement. The imposition of excise tax on petro has already been applied in various countries in the world such as Thailand and Philippine."

"Kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang dijalankan pemerintah merupakan perpaduan dari 3 (tiga) prioritas kepentingan yang berbeda, yaitu aspek kesehatan, tenaga kerja dan penerimaan. Ketiga aspek kepentingan harus mampu diakomodir dalam penyusunan kebijakan tarif cukai hasil tembakau. Oleh karenanya, Ketiga prioritas tujuan pemungutan cukai tersebut dituangkan dalam sebuah Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2020, yang memaparkan visi Industri Hasil Tembakau (IHT) pada tahun 2020, yaitu terciptanya IHT yang berorientasi pada aspek kesehatan masyarakat, di samping penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara. Skripsi ini membahas tentang evaluasi tarif CHT dalam kerangka pencapaian Roadmap IHT 2007-2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan tarif cukai hasil tembakau tidak dilakukan sesuai dengan perguliran prioritas Roadmapnya. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perubahan paradigma (shifting paradigm) dalam pembuatan tarif cukai hasil tembakau yang seharusnya disesuaikan dengan perguliran Roadmap Industri Hasil Tembakau 2007-2013.

---

The current policy regarding the custom tariff for tobacco?s products in Indonesia is a combination of three different dominant interests coming from the concern regarding health issue, labor issue, and government?s income issue. These interests must be considered in the policy making of determining the custom tariff for tobacco?s products. Thus, those three interests are included in the Roadmap of Tobacco?s Product Industry 2007 ? 2020 that explains the vision of Tobacco?s Products Industry in 2020 that is to have a Tobacco?s Products Industry which is also oriented in the realization of public health other than the provision of work field and the contribution to national income. This research is a qualitative descriptive research which evaluates the current custom tariff for tobacco?s products in the efforts of succeeding the Roadmap of Tobacco?s Product Industry during 2007 until 2013. The research shows that the policy making of custom tariff for tobacco?s products was not enforced according to the Roadmap?s priority. Hence, the research concludes that shifting paradigm in the policy making of determining the custom tariff for tobacco?s products did not happen in which this was supposed to happen if the Roadmap of Tobacco?s Product Industry during the period of 2007 - 2013 was correctly enforced and considered during the policy making process."

"Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik, pada tahun 2016, pasca penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, pemerintah merencanakan penerapan kebijakan cukai plastik. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan suatu kebijakan adalah persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Provinsi DKI jakarta dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia. Volume sampah yang dihasilkan di provinsi ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk sampah plastik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi positif terbentuk dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan yang positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Selain itu, persepsi positif juga terbentuk dari penilaian positif atas ketepatan waktu untuk penerapan kebijakan cukai plastik serta dukungan dari latar kerja dan latar sosial. Namun, terdapat pula masyarakat yang memiliki persepsi negatif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi negatif terbentuk karena rendahnya kesadaran atas isu lingkungan, kebiasaan dalam menggunakan kantong plastik, dan sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Untuk meningkatkan dukungan pada penerapan kebijakan cukai plastik, edukasi mengenai dampak negatif penggunaan kantong plastik bagi lingkungan serta sosialisasi mengenai rencana kebijakan cukai plastik perlu dilakukan. Selain itu, produk substitusi yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau juga perlu disediakan.

---

As an effort to solve this problem, in 2016, after the implementation of the paid plastic bag policy, the government is planned to implement a plastic excise policy. One of the factors that needs to be considered when implementing a policy is public perception. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the plan to implement a plastic excise policy. DKI Jakarta Province was chosen as the research locus because it is one of the largest waste-producing provinces in Indonesia. The volume of waste produced in this province also continues to increase every year, including plastic waste. The research approach used is quantitative approach with data collection through a survey in the form of a questionnaire and supplemented with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the plan to implement a plastic excise policy. Positive perceptions are formed from positive attitudes, motives, interests, experiences, and expectations regarding the plan to implement a plastic excise policy. Apart from that, positive perceptions are also formed from positive views on the timeliness of the implementation of the plastic excise policy as well as support from work settings and social settings. However, there are still people who have negative perceptions regarding the plan to implement the plastic excise policy. Negative perceptions are formed due to low awareness of environmental issues, habits in using plastic bags, and different points of view in solving the plastic waste problem. To increase support for the implementation of the plastic excise policy, it is necessary to conduct outreach regarding the negative impacts of using plastic bags on the environment and socialize the planned plastic excise policy. In addition, environmentally friendly substitute products at affordable prices also need to be provided."

"Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik, pada tahun 2016, pasca penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, pemerintah merencanakan penerapan kebijakan cukai plastik. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan suatu kebijakan adalah persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Provinsi DKI jakarta dipilih sebagai lokus penelitian karena menjadi salah satu provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia. Volume sampah yang dihasilkan di provinsi ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk sampah plastik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi positif terbentuk dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan yang positif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Selain itu, persepsi positif juga terbentuk dari penilaian positif atas ketepatan waktu untuk penerapan kebijakan cukai plastik serta dukungan dari latar kerja dan latar sosial. Namun, terdapat pula masyarakat yang memiliki persepsi negatif atas rencana penerapan kebijakan cukai plastik. Persepsi negatif terbentuk karena rendahnya kesadaran atas isu lingkungan, kebiasaan dalam menggunakan kantong plastik, dan sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Untuk meningkatkan dukungan pada penerapan kebijakan cukai plastik, edukasi mengenai dampak negatif penggunaan kantong plastik bagi lingkungan serta sosialisasi mengenai rencana kebijakan cukai plastik perlu dilakukan. Selain itu, produk substitusi yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau juga perlu disediakan.

---

As an effort to solve this problem, in 2016, after the implementation of the paid plastic bag policy, the government is planned to implement a plastic excise policy. One of the factors that needs to be considered when implementing a policy is public perception. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the plan to implement a plastic excise policy. DKI Jakarta Province was chosen as the research locus because it is one of the largest waste-producing provinces in Indonesia. The volume of waste produced in this province also continues to increase every year, including plastic waste. The research approach used is quantitative approach with data collection through a survey in the form of a questionnaire and supplemented with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the plan to implement a plastic excise policy. Positive perceptions are formed from positive attitudes, motives, interests, experiences, and expectations regarding the plan to implement a plastic excise policy. Apart from that, positive perceptions are also formed from positive views on the timeliness of the implementation of the plastic excise policy as well as support from work settings and social settings. However, there are still people who have negative perceptions regarding the plan to implement the plastic excise policy. Negative perceptions are formed due to low awareness of environmental issues, habits in using plastic bags, and different points of view in solving the plastic waste problem. To increase support for the implementation of the plastic excise policy, it is necessary to conduct outreach regarding the negative impacts of using plastic bags on the environment and socialize the planned plastic excise policy. In addition, environmentally friendly substitute products at affordable prices also need to be provided."