Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui kebijakan Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK), hingga saat ini masih menjadi kebijakan yang diunggulkan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi yang didukung dengan penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya masing-masing dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori Charles O. Jones (1996). Namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki serta ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan melalui kebijakan jaminan kesehatan terintegrasi.

---

The Integrated Health Insurance organized by the Bekasi City Government through the Public Health Service Based on National Identity Number Policy (PHS-NIN), is still the favered policy in efforts to achieve Universal Health Coverage in Bekasi City. Therefore, this study aims to find out how the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance is, supported by the use of the theory of policy implementation put forward by Charles O. Jones (1996). This study used a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies. The result of this study found that the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance has been well implemented by the Government of Bekasi City. This is shown from the achievement of each dimension of policy implementation based on the theory of Charles O. Jones (1996). However, there are still number of things that can be improved in an effort to optimize health services through and integrated health insurance policy."

"Adanya dualisme dalam kebijakan mengenai jaminan kesehatan di Kota Bekasi, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui Kartu Sehat berbasis NIK, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dari segi aturan maupun biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan menggunakan pengertian implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi dengan merujuk pada teori Edward III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KS-NIK sebagai Jamkesda di Kota Bekasi sudah dijalankan sebagaimana apa yang telah dikonsepkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Namun, masih ditemukan kendala yang menciptakan terjadinya berbagai perubahan pada sistem pelayanan menggunakan KS-NIK. Dari 13 Dimensi yang mengukur faktor yang mempengaruhi implementasi, hanya 5 dimensi yang tercapai. Masih ditemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan KS-NIK sebagai Jamkesda, diantaranya keterbatasan Sumber Daya, intruksi yang tidak disampaikan dengan jelas, ketidaktersediaan insentif, prosedur yang masih menimbulkan keluhan, serta kondisi politik yang tidak mendukung pelaksanaan Jamkesda. Penelitian ini merekomendasikan untuk menjadikan skema jamkesda hanya sebagai pelengkap dari kekurangan yang dimiliki JKN.The dualism in the policy of health insurance in Bekasi City such as National Health Insurance (JKN) and Local Health Insurance (Jamkesda) through Kartu Sehat Berbasis NIK, causes the occurance of overlap from the side of rules or cost that must be issued by the government of Bekasi City. This research aims to analyze the implementation of KS-NIK policy by using the implementation definition from Van Metter and Van Horn (1975) and analyze the factors that influence the policy implementation of KS-NIK by referring to the theory of Edward III (1980). The research uses post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interview and literature study. The research results show that KS-NIK implementation as Jamkesda in Bekasi City has been run in line withpolicy implementation concept (Van Metter and Van Horn, 1975). However, there are still some obstacles that cause the change in the service system using KS-NIK. Out of 13 dimensions that measure the factor which influences its implementation, there are only 5 dimensions achieved. There are still various obstacles in the implementation of KS-NIK as Jamkesda such as limited human resources, unclear instruction, inequal insentive, unclear procedures, and political condition that do not support Jamkesda implementation. This research suggest that Jamkesda neet to in line with national regulation and fill the gap from national insurance."

"

Tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Universal Health Coverage adalah cakupan pemiliki JKN yang ditargetkan mencapai minimal 95% pada tahun 2019 berdasarkan RPJMN 2019. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk mengikuti JKN adalah ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan metode logit, studi ini mengobservasi individu dari 33 provinsi di Indonesia menggunakan data cross section dari SUESNAS 2017, Kemenkes, dan BPS. Studi ini menemukan bahwa ketersediaan rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, dokter rumah sakit, dan Puskesmas dapat meningkatkan probabilita seseorang mengikuti JKN.

 

---

The Biggest challenge to the government in implementing Universal Health Coverage is the coverage of JKN owners, which is targeted to reach a minimum of 95% in 2019 according to the RPJMN. The uneven availability of health facilities and health workers in each region is one of the factors that causes individuals reluctant to join JKN. With logit estimation, data used in this study are cross section data from SUSENAS 2017, Ministry of Health, and BPS. This study found the availability of hospitals, beds in hospital, doctor in hospital, and doctor in Puskesmas can increase probability someone to join JKN.

"

"Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlahkepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmenpeserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program KaderJKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukanselama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaahdokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Ujivaliditas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwaimplementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalandengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja,namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap.Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masihmengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaanpedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin denganbaik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksanakurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belumsepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan:implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala.Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM,sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.

---

The JKN KIS Cadre Program was established to increase membership growth andincrease the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. Thepurpose of this research is to analyze the implementation of JKN KIS Cadre program inBekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 within depth interview technique, observation and document review using Van Meter andVan Horn policy implementation theory. Test validity through a source and methodtriangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN KISCadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standardsand targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximizedand the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems,application technology systems, and information dissemination are still constrained.Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not beenmaximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN KISHuman Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementersis not supportive and the economic, social and political environment has not fullysupported the implementation of the KKD KIS Cadre program. Conclusion Theimplementation of JKN KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The needfor improvement of standards and targets, information systems, communication, humanresources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIScadre program."

"Skripsi ini membahas terkait implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok. SJP Online merupakan bentuk digitalisasi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan proses klaim rumah sakit dengan prosedur yang cepat. Dalam pelaksanaan SJP Online di lapangan, masih terdapat masalah atau kendala dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat data deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dan pembahasan penelitian menggunakan perspektif teori sistem, yaitu input, process, output. Hasil penelitian terkait pelaksanaan SJP Online di Kota Depok dapat dikatakan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku, namun suatu kendala-kendala masih terjadi dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala, seperti kurangnya jumlah verifikator dalam kepegawaian SJP Online Dinkes Kota Depok, anggaran dana, sarana dan prasarana di Dinkes Kota Depok, struktur organisasi di Puskesmas, motivasi, serta sistem error masih terjadi dalam pelaksanaan SJP Online. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dilakukan dalam pelaksanaan SJP Online di Kota Depok.

---

This thesis discusses the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Depok City Regional Health Insurance (Jamkesda) program. The purpose of this study was to determine the implementation of the Online Service Guarantee Letter (SJP) system in the Regional Health Insurance (Jamkesda) program which was implemented in the Depok City area. SJP Online is a form of digitizing services that aims to facilitate the recording, reporting, and processing of hospital claims with fast procedures. In the implementation of SJP Online in the field, there are still problems or obstacles. This research is a descriptive qualitative research with data collection methods of in-depth interviews, observation, and document review. The results and discussion of the research use a systems theory perspective, namely input, process, and output. The results of research related to the implementation of SJP Online in Depok City can be said to be in accordance with applicable policies and standards, but there are still obstacles in its implementation. Obstacles, such as the lack of verifiers in the Depok City Health Office's Online SJP staffing, budget funds, facilities and infrastructure at the Depok City Health Office, organizational structure at the Puskesmas, motivation, and system errors still occur in the implementation of SJP Online. Nevertheless, efforts to improve and improve quality are carried out in the implementation of SJP Online in Depok City."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang dilihat dari Empat Variabel Implementasi menurut George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil Evaluasi Dewan Jaminan Dalam pelaksanaan Program Jaminan di Provinsi Banten masih banyak ditemui kendala.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi JKN di Kota Serang pada variabel Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sementara pada variabel Sumber daya masih ditemui bahwa di puskesmas masih ditemui kekurangan dokter dan dokter gigi, pada variabel Disposisi ada respon negatif dari para pelaksana terhadap pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel ketenagakerjaan dan kehadiran, sementara itu pada variabel Struktur birokrasi ada SOP/mekanisme yang belum sesuai standar.

---

ABSTRAK This thesis discusses the implementation of National Health Insurance Policy in Serang city views of Four Variables Implementation by George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In the Security Council Evaluation Assurance Program implementation in Banten Province still many obstacles encountered. This study used qualitative methods.The results of this study can be concluded that the implementation of JKN in Serang on Communication variables are already well underway, while the variable power source is still found in health centers that are still encountered a shortage of doctors and dentists, to no negative response variable disposition of the executor of the division variable based employment services and attendance, while the existing bureaucratic structure variable SOP / mechanisms are not yet standardized."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta menggambarkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) sebagai langkah inovasi Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam kepada 5 orang informan dan studi dokumentasi pada dokumen perencanaan dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan Jamkesda di Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa integrasi dilakukan melalui penguatan regulasi, sinkroniasi anggaran dan intensifikasi koordinasi teknis. Sedangkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda KS NIK dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sector, dengan sasaran seluruh penduduk kota bekasi yang bukan peserta PBI, dengan paket manfaat layanan kesehatan mulai di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, hingga Rumah Sakit Swasta. Penilitian ini pun menyajikan analisa strategi integrasi yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, analisa konsep setralisasi dinamik, dan konsep UHC.

---

This study aims to describe the implementation of the integration of Regional Health Insurance (Jamkesda) into the National Health Insurance (JKN) for Contribution Assistance Recipients (PBI) and to describe the implementation of the Jamkesda Health Card policy based on Population Identification Number (KS NIK) as an innovative step for the Bekasi City Government in realizing Universal Health Coverage in Bekasi City. This study used a descriptive qualitative method through in-depth interviews with 5 informants and documentation study on planning documents and regulations regarding the implementation of Jamkesda in Bekasi City. The results showed that integration was carried out through strengthening regulations, budget synchronization and intensification of technical coordination. While the implementation of the Jamkesda KS NIK policy is carried out by the Health Office as the leading sector, targeting all Bekasi city residents who are not PBI participants, with health service benefit packages starting at Puskesmas, Government Hospitals, to Private Hospitals. This study also presents an analysis of the integration strategy proposed by the National Social Security Council, an analysis of the dynamic neutralization concept, and the UHC concept."

"Program Jaminan Persalinan (Jampersal) diluncurkan Pemerintah untuk mempercepat pencapaian salah satu tujuan Millennium Development Goals (MDGs), yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102/100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Kebijakan ini dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di kota Tangerang Selatan. Kebijakan Jampersal mempunyai tujuan memfasilitasi ibu hamil atau ibu bersalin yang sebelumnya memiliki kendala keterbatasan pembiayaan agar dapat memeriksakan kehamilan dan mengakses persalinan sehat dengan bantuan tenaga kesehatan (dokter/bidan) di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Pengimplementasian Jampersal di Kota Tangerang Selatan tersebut memunculkan pertanyaan penelitian mengenai (1) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan, dan (2) kendala yang dihadapi, dalam implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan sudah berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti besaran tarif Jampersal yang dirasa masih kurang untuk standar daerah perkotaan sehingga Bidan Praktik Swasta masih meminta tambahan biaya kepada pasien Jampersal. Di samping itu, program Jampersal perlu dibatasi sasarannya untuk kehamilan pertama dan kedua guna menghindari ledakan penduduk. Peningkatan sosialisasi teknis Jampersal kepada pemberi layanan juga sangat diperlukan untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

---

Jampersal was launched by the Government in order to accelerate the achievement of one of Millennium Development Goals, namely reducing the Maternal Mortality Rate to be 102/100.000 life birth in 2015. Jampersal is implemented across Indonesia, no exception in the South Tangerang city. The objective of Jampersal is to give assurance to all expectant mothers, especially those who have funding problems, so they can access available health facilities. Achievement of this objective has raised research questions regarding the implementation of Jampersal in South Tangerang, namely (1) the factors that support the success and (2) the factors that constraint the implementation of the program. This study was conducted using qualitative description method. The data used in this study was gathered through deep interview.

The findings indicate that generally the implementation of Jampersal program in the South Tangerang has already run well. However, several problems could also be found, such as the Jampersal tariff which is still not up to standard so that the Private Practice Midwives are still asking additional cost to the patients. Moreover, the target of the Jampersal should be limited to first and second pregnancy only in order to avoid population explosion. Finally, Jampersal socialization to the health service providers is also essential to avoid confusion of the implementation of the program in the field."

"ABSTRAKRSIA Juliana merupakan salah satu rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJSKesehatan sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Dalam tiga bulan awalpelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ditemukan beberapa kendala,diantaranya dalam proses pencetakan SEP, tarif INA-CBG’s lebih rendah dari tarifrumah sakit, pemberian pelayanan persalinan normal yang seharusnya dilakukan difaskes pertama. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran penyelenggaraanJKN di RSIA Juliana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik denganmenggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian secara keseluruhan implementasiberjalan baik,beberapa yang masih menjadi kendala diantaranya, peserta tidaklengkap membawa persyaratan. Dari pelayanan manfaat jaminan kesehatan, Obatobatantidak semuanya mengacu pada formularium nasional. Standar OperasionalProsedur pelayanan JKN di rumah sakit belum lengkap. Dari biaya dan pembayaranmanfaat, tarif INA-CBG’s lebih rendah dari tarif rumah sakit. Cost sharing yangtinggi. BPJS Kesehatan tidak tepat waktu dalam pembayaran klaim ke rumah sakit.Saran hasil penelitian ini, BPJS Kesehatan meningkatkan sosialisasi prosedurpelayanan kepada peserta, menyediakan BPJS Center di rumah sakit dan perbaikanwaktu pembayaran ke rumah sakit. Kemenkes melakukan evaluasi tarif INA-CBG’sdan Formularium Nasional, melakukan pengawasan terhadap ketersediaan obatdilapangan, menyusun SOP. Rumah sakit menyusun SOP, meningkatkan efisiensidan menghitung unit cost.

---

ABSTRACTJuliana RSIA as one of the private hospital that has been making corporation withhealthy BPJS as the health facilities for the second referral. The first of tree monthsholding national health insurance (JKN) were founded many problems, among of SEPprinting process, Ina-CBG’s rates which are lower than hospital rate. The normalservices of children should be done as the first health facilities. The purposes of thisthesis (research) to get the viewing of representing of health insurance at RSIAJuliana. This is a descriptive analytic research which applied qualitative method. Theresult of this reaserch overall implementation has been running very well. some ofthem are still a constraint, the participants did not complete carrying requirements. Ofhealth care insurance benefits, not all drugs refer to the national formulary. StandardOperating Procedure JKN services in hospitals is not yet complete. Payment of costsand benefits, INA-CBG's rate is lower than hospital rates. High cost sharing. HealthBPJS not timely claims payment to the hospital. Advice on these results, increasesocialization procedures BPJS Health services to participants, providing BPJS Centerin hospitals and improvement of payment to the hospital. Ministry of Health toevaluate rates INA-CBG's and National Formulary, monitoring the availability ofdrugs in the field, preparing SOP. Hospitals prepare SOP, improve efficiency andcalculate the unit cost."

"Dalam rangka membangun sistem pencegahan korupsi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian KPK pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari nilai total dana asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan sebesar sekitar Rp 40 triliun pada 2014, dana yang berpotensi hilang akibat kecurangan bisa mencapai Rp 2 triliun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses implementasi Permenkes No.36 tahun 2015 di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan wilayah Kota Tangerang dilihat dari 4 (empat) variabel implementasi sesuai teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelmentasi pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Program JKN wilayah Kota Tangerang masih belum optimal. Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, fraud, jaminan kesehatan

---

Title : The Implementation of Regulation of Minister of Health of Republic of Indonesia Number 36 Year 2015 on Fraud Prevention in the Implementation of Health Insurance At National Social Security System in The Referral Health Facilities of Tangerang City in 2018 Academic Advisor : Prof. Dr. drg Jaslis Ilyas MPH In order to establish a corruption prevention system in the National Health Insurance Program (JKN), the Ministry of Health has issued a Regulation of the Minister of Health (Permenkes) No. 36 of 2015 concerning Fraud Prevention in the Implementation of the Health Insurance Program in the National Social Security System. The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK)revealed that from the total value of health insurance funds managed by BPJS Kesehatan amounting to around Rp 40 trillion in 2014, funds that could potentially be lost due to fraud could reach Rp 2 trillion.This study aims to find out and analyze the implementation process of Minister of Health Regulation No. 36 of 2015 in the Referral Health Facilities in the Tangerang City area seen from 4 (four)implementation variables from Edward III: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study used qualitative methods with in-depth interview techniques and documents review. The results showed that the implementation of Minister of Health Regulation No. 36 of 2016 in Referral Health Facilities, the fraud prevention system in the implementation of the Tangerang City JKN Program, was still not optimal. Analysis of communication variable showed that in the process of transmitting, stakeholders from non health sector has not been socialized. The implementor has not yet understood the clarity of information regarding supervision of the implementation of fraud prevention systems. In the resource variable there is a lack of quantity and quality of Human Resources as policy implementors. There are no regional regulations at the level of regional institutions that regulate JKN fraud in Referral Health Facilities at both the City and Provincial levels. From the disposition variable, it was found that there were differences in attitudes and tendencies in each stakeholder. There are no special incentives that encourage the implementation of regulations by implementors. On the other hand, the economic price of JKN tariffs that are deemed not appropriate seems to be a disincentive to be received by FKRTL when implementing Minister of Health Regulation No. 36 of 2015. The bureaucratic structure variables found that the internal SOP of Referral Health Facilities has not been effective and there has been no optimal coordination between Fraud prevention teams of Referral Health Facilitie and other stakeholders."