Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana manajemen parakrisis misinformasi surat palsu tentang pengangkatan pegawai non-ASN tanpa tes dijalankan oleh Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di media sosial. Paradigma dalam penelitian ini adalah post-positivism dengan pendekatan deskriptif studi kasus tunggal. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dengan Humas Kementerian PANRB dan analisis isi media sosial Kementerian PANRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons yang diterapkan untuk menanggapi misinformasi surat palsu adalah koreksi sesuai dengan rekomendasi strategi parakrisis misinformasi Coombs. Penelitian ini turut memberikan pengembangan model deteksi, pengambilan keputusan, respons, dan evaluasi krisis misinformasi. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat keterbatasan wewenang dan anggaran yang mempengaruhi manajemen parakrisis misinformasi, di sisi lain, pengetahuan tentang produk dan kebijakan organisasi yang dimiliki dapat mempercepat proses pengambilan keputusan untuk merespons kasus.

---

This study aims to explore how paracrisis management of misinformation fake official letter about inauguration of contract-based government employees to be civil servant without assessment carried out by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) on social media. This research is based on post-positivism paradigm with single case study descriptive approach. The research method was carried out qualitatively through in-depth interviews with the Public Relations of the Ministry of PANRB and analysis of the social media content of the Ministry of PANRB. The results of the study show that the response applied to respond to fake official letter is a correction, in accordance with Coombs' misinformation paracrisis strategy recommendations. This research contributes to the development of a model for detection, decision making, response, and evaluation of misinformation crises. This study reveals that there are limited authorities and budgets that affect misinformation paracrisis management, on the other hand, knowledge of organizational products and policies can accelerate the decision-making process to respond case."

"Penelitian ini membahas paracrisis yang dihadapi oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran kepada mitra kerja. Dalam situasi ini, WIKA dihadapkan pada serangkaian keluhan dan protes dari vendor dan subkontraktor melalui komentar media sosial, terutama Instagram. Dengan menerapkan pendekatan Situational Crisis Communication Theory dan Image Restoration Theory, penelitian ini menganalisis dampak paracrisis terhadap reputasi perusahaan serta strategi hubungan masyarakat dalam mengelola media sosial dan hubungan dengan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WIKA mengatasi paracrisis dengan menerapkan strategi reformasi untuk mengkomunikasikan prosedur pengaduan melalui media sosial dan merespons isu-isu secara responsif. Selain itu, dukungan positif dari media turut berkontribusi secara signifikan untuk meminimalisir dampak negatif pada reputasi perusahaan. WIKA juga telah melakukan dua tahap Image Restoration Theory, yakni simple denial dan reducing the offensiveness. Keberhasilan WIKA dalam mengelola paracrisis ini menekankan pentingnya transparansi dan responsif terhadap masalah yang muncul, serta menjalin hubungan positif dengan media sebagai bagian integral dari strategi hubungan masyarakat.

---

This study discusses the paracrisis faced by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), especially related to payment delays to business partners. In this situation, WIKA faced a series of complaints and protests from vendors and subcontractors through social media comments, particularly on Instagram. By applying the Situational Crisis Communication Theory and Image Restoration Theory, this research analyzes the impact of the paracrisis on the company's reputation and public relations strategies in managing social media and relationships with the media. The results indicate that WIKA addressed the paracrisis by applying a reformative strategy to communicate complaint procedures through social media and respond to issues responsively. Additionally, positive support from the media significantly contributed to minimizing negative impacts on the company's reputation. WIKA also implemented two stages of the Image Restoration Theory, namely simple denial and reducing offensiveness. The success of WIKA in managing this paracrisis emphasizes the importance of transparency and responsiveness to emerging issues, as well as building positive relationships with the media as an integral part of public relations strategy."

"Agenda Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia menempatkan manajemen pengetahuan sebagai salah satu pilar dalam pencapaian visi reformasi birokrasi. Knowledge management system sebagai alat bantu teknologi informasi, dapat dimanfaatkan untuk mengelola pengetahuan dalam mendukung proses inovasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan mengusulkan kerangka kerja pengembangan knowledge management systems yang mendukung inovasi pelayanan publik dengan studi kasus pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina inovasi publik. Kerangka kerja usulan merupakan hasil modifikasi Fernandez’s methodology yang dipilih dari hasil evaluasi 5 (lima) metode pengembangan knowledge management systems menggunakan teknik Analythical Hierarchy Process (AHP). Metode tersebut selanjutnya digabungkan dengan komponen kerangka kerja dalam tahapan siklus pengembangan sistem mulai dari perencanaan, analisis, desain, dan implementasi sebagai kerangka kerja usulan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian campuran (mixed-method) dengan tahapan penelitian meliputi evaluasi kandidat metode pengembangan KMS menggunakan teknik AHP, menentukan target pengetahuan yang dibutuhkan dalam inovasi pelayanan publik, dan menggabungkannya kedalam satu siklus pengembangan sistem yang kompeherensif. Penilaian pakar (expert judgement) dilakukan untuk memvalidasi kerangka kerja yang diusulkan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kerangka kerja pengembangan knowledge management systems yang mendukung inovasi pelayanan publik.

---

The Bureaucratic Reform Agenda launched by the Republic of Indonesia's government places knowledge management as one of the pillars in achieving the vision of bureaucratic reform. Knowledge management systems as a tool for information technology can be used to manage knowledge in supporting public services' innovation process. This study proposes a framework for developing knowledge management systems that support public service innovation with case studies at the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform and the State Administration Institute as a public innovation fostering agency. The proposed framework is a modified Fernandez's methodology selected from the evaluation of the 5 (five) methods of developing knowledge management systems using the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique. These methods are then embedded into the systems development cycle stages as a proposed framework for developing knowledge management systems. This study uses a mixedmethod research methodology with research stages, including evaluating KMS development method candidates using AHP techniques, determining target knowledge needed in public service innovation, and combining them into a complete system development cycle. An expert judgment is carried out to validate the proposed framework. This research is a framework for developing knowledge management systems, which includes the stages of planning, analysis, design, and implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini melakukan deskripsi analisis terhadap manajemen komunikasi krisis humas pemerintah dengan menggunakan kerangka berpikir dari Image Restoration Theory serta Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis dalam Peraturan Menteri PAN RB nomor 29 tahun 2011. Kasus yang diteliti adalah Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM menghadapi dua periode pemberitaan negatif seputar korupsi pimpinan instansi tersebut. Analisis dilakukan terhadap dimensi sebelum, selama, dan setelah krisis. Penelitian menemukan bahwa strategi pemulihan krisis sudah dilakukan namun belum ideal sehingga perlu meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, memberi perhatian penuh pada strategi pemulihan citra, serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan komunikasi yang telah dilakukan selama ini.

---

ABSTRACTThis research gives analyzes to Crisis Communication Management of the Government Public Relations by using Image Restoration Theory and The General Guidelines of Crisis Communication Management from The Regulation of Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (PAN RB) No. 29/2011 as the guidelines. The case is Public Communication Center of Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) faced two periods of negative publicity because of the corruption case. Analysis was performed on three dimension: before crisis, during crisis, and after crisis. The research found that the crisis recovery strategy has been carried out but not ideal, so it is necessary to improve the quality and capabilities of human resources, to give full attention to the image recovery strategies, and doing evaluation of the communication crisis that has been done so far."

"Tesis ini menganalisis peranan komunikasi di internal organisasi Kementerian Sosial yaitu Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dalam proses melaksanakan perubahan penyaluran PKH Program Keluarga Harapan dari tunai menjadi nontunai.Organisasi yang digambarkan sebagai sebuah sistem yang hidup oleh Katz dan Kahn 1978 dijelaskan terdiri atas unsur input - proses - output. Fokus dari penelitian ini adalah proses pengorganisasian yang terjadi pada organisasi dalam mengumpulkan, mengelola dan menggunakan informasi untuk mencapai tujuan perubahan. Proses pengorganisasian ini dijelaskan oleh Karl E. Weick dengan Teori Informasi Organisasi untuk memahami kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh anggota organisasi dalam mengurangi ketidakjelasan informasi atau equivocality melalui tahapan-tahapan enactment, seleksi dan retensi. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan mengunakan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan publik internal Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagai narasumber yang dipilih dengan menggunakan snowball sampling yang merupakan teknik sampling non-probabilitas serta data dianalisisis menggunakan trianggulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH secara nontunai pada tahap awal perubahan pola penyaluran program bantuan sosial terlaksana meskipun ada beberapa persoalan yang membutuhkan komunikasi untuk mengorganisasikan pekerjaan ke dalam organisasi sesuai dengan tujuan perubahan yang ingin dicapai.

---

This thesis is analyzing the role of communication in the internal organization on the Ministry of Social Affairs ie Directorate of Family Social Security in the process of implementing the change of implementing the change of the PKH Program Keluarga Sejahtera from cash to non cash distribution.Organization that described as a living system by Katz and Kahn 1978 consists elements of Input ndash Process Output.

The focus of this research is the organizing process. The organizing process described by Karl E. Weick 1979 with Organizational Information Theory to understand the communication activities that undertaken by members of the organization in reducing the uncertaining information or equivocality through the stages of enactment, selection and retention.

The research methods is descriptive qualitative through case study approach. Data collection techniques were carried out by document studies, Field Observations and in depth interviews with the organization 39 s internal public at The Direktorate Jaminan Sosial Keluarga as interviewees that selected using snowball sampling as non probality sampling technique and data analysis performed through data triangulation.

The results of this study showed that the implementation of PKH non cash in the early stages of changes in the patterd of distribution the social assistance programs was implemented, althought some issues still need communication to organize jobs in the organization in accordance with the objectives of the changes to be achieved."

"Keterbukaan Informasi Publik sebagai tanggung jawab semua institusi publik dan hak warga Indonesia adalah dasar untuk mendorong bangsa menuju keadaan yang lebih independen dalam ekonomi sosial dan aspek politik melalui pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh lembaga lembaga publik yang bersih dan transparan Namun fakta menunjukkan bahwa hukum Keterbukaan Informasi Publik UU KIP No 14 2008 dan prosedur untuk meminta dan menerima informasi publik masih belum banyak dikenal oleh warga negara Indonesia sehingga kesadaran masyarakat tentang ini masih rendah Dari hasil survei jumlah yang sangat besar 82 dari pemuda Indonesia berusia 18 24 tahun tingkat pendidikan tersier menginginkan pemerintah dan badan publik yang lebih terbuka Pemuda Indonesia berusia 18 24 tahun atau mahasiswa sebagai fokus dari makalah ini adalah demografi potensial untuk dididik mengenai Keterbukaan Informasi Publik Makalah ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik terhadap mahasiswa Universitas Indonesia oleh Kantor Komunikasi dan Informasi Universitas Indonesia KKI UI melalui perspektif manajemen hubungan masyarakat Sampai saat penulisan makalah ini KKI UI belum menciptakan program khusus yang melibatkan pemuda sehingga membuat segmen anak muda belum terdidik sepenuhnya tentang Kebebasan Informasi Publik Kata kunci Keterbukaan Informasi Publik pemerintahan terbuka public relations manajemen hubungan masyarakat mahasiswa pemuda Universitas Indonesia

---

Freedom of Public Information as the responsibility of all public institutions and the right of the citizens of Indonesia is the foundation to push the nation towards a more independent state in its economy social and political aspects through sustainable development that is supported by clean and transparent public institutions However fact showed that the law of Freedom of Public Information UU KIP No 14 2008 and the procedure to ask and receive public information are still not widely known by the citizen of Indonesia thus the public awareness about this important issue is still low From a survey result an overwhelming amount of 82 of young Indonesians aged 18 24 years old tertiary education level wants a more open national government Young Indonesians aged 18 24 years old or university students as the focus of this paper is a potential demographic to be educated on the Freedom of Public Information This paper aims to analyze the socialization of Freedom of Public Information towards Universitas Indonesia university students by the Office of Communication and Information through the perspective of public relations management Until the time of writing of this paper the office has not yet created a program specifically engaging the youth thus making the youth segment not yet educated about the Freedom of Public Information to its fullest potential Keywords Freedom of Public Information open government public relations public relations management university students youth Universitas Indonesia"

"Penelitian ini fokus pada manajemen perubahan dalam Strategic Human Resource Management (SHRM) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya gagasan perubahan manajemen SDM kearah SHRM yang belum dapat diimplementasikan, dan berbagai masalah dalam aspek manajemen SDM di KemenPAN-RB. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan manajemen SDM di KemenPAN-RB masih Parsial Human Resource Management dalam mengelola SDMnya, karena aspek manajemen SDM masih belum terintegrasi satu sama lain yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam aspek manajemen kompetensi, rekrutmen dan seleksi, pengembangan SDM, penilaian kinerja, perencanana karir dan sistem remunerasi. Gagasan perubahan ke arah SHRM belum dapat diimplementasikan karena berbagai faktor pengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut hasil analisis penulis dari berbagai hasil wawancara adalah faktor Mindset, Organisasional, Kepemimpinan, Sharing Knowledge, Infrastruktur, dan Kompetensi SDM.

---

This study focuses on change management of Strategic Human Resource Management (SHRM) in the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia (KemenPAN-RB). Considering on idea of change HR management towards SHRM which could not be implemented, and various issues related to human resource management in KemenPAN-RB. This study uses a qualitative method with postpositivis approach. The results showe the human resource management in KemenPAN-RB still Partial Human Resource Management in managing human resources, because of human resource management are still not integrated which causes various problems in aspects of competency management, recruitment and selection, human resource development, performance appraisal, career management and total reward system. The idea of change towards SHRM could not be implemented due to various influence factors. There are some factors influenced implementing of SHRM according to the result of author analysis taken from various interviews has been conducted those are Mindset factor, Organizational, Leadership, Sharing Knowledge, Infrastructure and HR Competency."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan mutasi pada organisasipemerintah yang selalu menimbulkan kegelisahan pada para pegawai. Informasiterkait kebijakan tersebut terkadang tidak terdistribusi dengan baik kepada pegawai.Oleh karena itu manajeman komunikasi yang baik diperlukan untuk dapatmengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanastrategi, implemantasi, dan evaluasi atas komunikasi kebijakan sumber dayamanusia tersebut pada organisasi pemerintah. Manajemen komunikasi dalampenelitian ini dibahas dengan teori proses manajemen komunikasi empat langkahdari Cutlip, Center, dan Broom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwaorganisasi pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategi komunikasi danmemenuhi prinsip-prinsip implementasi komunikasi efektif dengan cukup baikmeskipun tidak disusun dan dilaksanakan secara khusus. Selain itu, hasil darievaluasi terhadap perencanaan, implementasi, dan dampak komunikasi juga sudahbaik.

---

ABSTRACTThis research is motivated by the transfer policy at the government organizationwhich is always cause anxiety to the employees. Informations related this policysometimes not properly distributed to the empleyees. Therefore goodcommunication management is needed to solved the problem. The purposed of thisresearch is to determine how the communication strategy, implementation, andevaluation of human resources policy in the government organizations. Thecommunication management in this research are discussed by the theory of foursteps communication management process from Cutlip, Center, and Broom. Thisresearch used qualitative research method with case study research strategy. Theresearch results found that government organizations have taken the stepscommunication strategy and fulfill the implementation of the effectivecommunication principles with fairly good although not specifically formulatedand implemented. Besides, the results of preparation evaluation, implementationevaluation, and impact evaluation are also already good"

"Keterbukaan informasi secara global tanpa batas serta didukung perkembangan teknologi yang pesat berisiko memberikan kerawanan terhadap obyek informasi yang terekspose yang memberi celah kepada pihak yang tidak berkepentingan untuk mengambil atau memanipulasi informasi Organisasi Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi fungsi sesuai dengan Perpres RI Nomor 9 Tahun 2005 dan UU RI Nomor 39 tahun 2008 membutuhkan informasi yang cepat tepat akurat serta terjamin keamanannya Sehingga tuntutan ketersediaan suatu Manajemen Resiko yang efektif merupakan sesuatu yang mendesak Manajemen Resiko diperlukan untuk melindungi aset informasi organisasi dan melanjutkan misi dan visi organisasi Dalam penelitian ini penulis melakukan Perancangan Manajemen Resiko Sistem Informasi studi kasus Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan metodologi NIST Hasil dari penelitian menggambarkan tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Disclosure of information globally seamless and supported the development of technologies that provide rapid risk exposure to information objects that give loopholes exposed to unauthorized parties to retrieve or manipulate information Organization of the Ministry of Foreign Affairs provide functions in accordance with Presidential Decree No 9 of 2005 and Act No 39 of 2008 need information fast precise accurate and guaranteed safety So the demand for the availability of an effective risk management is something urgent Risk management is needed to protect the information assets of the organization and continue the mission and vision of the organization In this study the authors conducted a Risk Management Information System Design case study Communication Center Ministry of Foreign Affairs with NIST methodology The results of the study illustrate the level of maturity and completeness of the application of risk management in the Ministry of Foreign Affairs."

"Tesis ini menganalisis komunikasi internal di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam konteks manajemen perubahan berdasarkan teori Strategic Communication Model dari Roger D?Aprix. Penelitian dilatarbelakangi fakta bahwa komunikasi internal belum menjadi perhatian serius di banyak kementerian/lembaga pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan berbasis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal di Kemendag belum berperan secara ideal dalam mendukung pelaksanaan manajemen perubahan karena belum direncanakan secara strategis dengan pendekatan yang komprehensif. Salah satu saran yang dikemukakan peneliti adalah pentingnya kajian-kajian akademis yang dapat membantu kementerian/lembaga melaksanakan komunikasi internal, bukan hanya terbatas pada sosialisasi program, tetapi terkait pengembangan ilmu kehumasan pemerintahan untuk memfasilitasi dan/atau mengelola perubahan, pemanfaatan IMC (integrated marketing communication) di K/L atau social marketing untuk mendapatkan dukungan staf dalam mencapai tujuan organisasi.

---

This thesis analyzes internal communication practices in managing change based on the theory of Strategi Communication Model from Roger D?Aprix. The study is based on the fact that many ministries/government organizations have not yet put serious attention to internal communication. This is a descriptive qualitative research based on a case study.

The research results show that ?internal communication has not provided ideal support to change management in the Ministry, as it is not planned strategically using a comprehensive approach.

One of recommendations provided by the researcher is the importance of having academic studies to help government bodies to implement better internal communication which is not limited only to socialization, but to improve public relations skills for facilitating and/or managing changes in the organization, the use of IMC (integrated marketing communication) approach or social marketing to get staff support in achieving organization?s objectives."