Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp. 6,445 triliun. Salah satu skema pembiayaan yang didorong Pemerintah Indonesia dalam pembangunan infrastruktur adalah skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema KPDBU dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96/2016 telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2016, namun hingga saat ini jumlah proyek infrastruktur yang berhasil dengan skema KPDBU Availability Payment hanya 1 proyek dengan total investasi sebesar Rp. 100,6 miliar, yaitu Proyek PJU Madiun. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi Faktor Sukses Kritis (CSF) dalam melaksanakan skema KPDBU pada Proyek PJU Madiun untuk mencapai pemenuhan pembiayaan pertama di Indonesia. Sampel pada penelitian ini berjumlah 37 responden yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan skema KPDBU khususnya pada proyek Penerangan Jalan Umum di Indonesia. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap penyiapan proyek memiliki pengaruh sebesar 95,40% terhadap keberhasilan proyek KPDBU Availability Payment. Critical success factors pada proyek KPBU Daerah adalah pemahaman PJPK terhadap proyek KPBU, komitmen PJPK terhadap proyek KPBU, kelembagaan yang lengkap, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan kesesuaian struktur proyek terhadap regulasi dengan kemampuan pemilik proyek.

---

Based on data from the National Medium Term Development Plan for 2020-2024, the need for infrastructure development in Indonesia reaches Rp. 6.445 trillion. One of the financing schemes pushed by the Government of Indonesia in infrastructure development is the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP Scheme with Minister of Home Affairs Regulation No. 96/2016 has been implemented in Indonesia since 2016, but until now the number of successful infrastructure projects with the PPP Availability Payment scheme is only 1 project with a total investment of Rp. 100.6 billion, namely the Madiun Public Street Lightning Project. This research was conducted to identify Critical Success Factors (CSF) in implementing the Regional PPP scheme in the Madiun Public Street Lightning Project to achieve the first financial closing in Indonesia. The sample in this study is 37 respondents who have experience in implementing Regional PPP schemes, especially in public street lighting projects in Indonesia. Data were collected using in-depth interviews and statistical analysis of multiple linear regression. The results of this study indicate that the project preparation stage has a 95.40% influence on the success of the Regional PPP availability payment scheme project. Critical success factors in Regional PPP projects are the GCA's understanding of the PPP project, the GCA's commitment to the PPP project, complete institutions, coordination with stakeholders, and conformity of the project structure to regulations and the ability of the project owner."

"The privatization policy of the Philippines is embodied in the 1987 constitution which declares the state's recognitionof the indispensable role of the private sector in persuing development objectives...."

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"

"ABSTRAKInfrastruktur berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk membangun sebuah proyek infrastruktur sendiri dibutuhkan sebuah proses mulai dari tahap perencanaan, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, diikuti oleh pembongkaran atau perbaikan, di mana pada setiap tahap tersebut dibutuhkan pembiayaan. Pembiayaan infrastruktur berbasis syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk mengurangi beban anggaran pemerintah. Saat ini pembiayaan infrastruktur berbasis syariah telah diterapkan pada pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan, Medan. Proyek ini didanai dengan skema istishna oleh Islamic Development Bank (IDB) dan pada akhir masa konstruksi selesai Pemerintah wajib untuk segera mengembalikan pembiayaan kepada IDB dengan menggunakan akad-akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah murabahah dapat diterapkan sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Selain itu penelitian ini juga akan membahas mengenai kondisi perkembangan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan saat ini, kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dapat mempengaruhi serta syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penerapan murabahah sebagai skema pengembalian pembiayaan Proyek Pengembangan Pelabuhan Belawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi pustaka.

---

ABSTRACTInfrastructure plays an important role in supporting the economic delvelopment of a country. To build an infrastructure project require a process begin from planning, design, construction, operation, maintenance, followed by demolition or refurbishment, where every phase requires financing. Islamic financing became one of Indonesia's infrastructure financing alternatives to reduce the burden on the government budget. Currently Islamic financing for infrastructure has been applied in The Development of Belawan Port Project. This project is funded by Islamic Development Bank (IDB) with istisna financing and at the end of the construction period, the government is obliged to immediately return the financing to the IDB by using sharia contracts. This study aims to determine whether the murabaha can be applied as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. In addition, this study will discuss the current condition of The Development of Belawan Port Project, and then identify the constraint of murabaha financing implementation and the requirements that need to be considered in the implementation of murabaha as an alternative financing in The Development of Belawan Port Project. This study used qualitative method with techniques of collecting data through in-depth interview, documentary study and literature."

"Angkutan kota memiliki peranan penting untuk dapat megontrol arus pergerakan dan perpindahan masyarakat sehingga, dibutuhkan adanya efektifitas yang optimal di dalam pengoperasionalan angkutan kota tersebut. Namun pada kenyataannya, angkutan kota yang beroperasi tidak mematuhi peraturan yang ada, seperti contohnya berhenti dan menunggu penumpang pada sembarang titik, memiliki banyak terminal bayangan, dll. Hal tersebut pada kenyataannya selalu terjadi pada setiap ruas jalan yang dilewati trayek angkutan kota, salah satunya adalah ruas jalan Kelapa Dua. Pada ruas jalan tersebut angkutan kota yang melintas dan diamati adalah trayek D11, 112, dan 129. Adapun indikator kinerja angkutan kota yang diamati adalah jumlah penumpang, jumlah armada angkutan kota, load factor(faktor muatan), headway (waktu antara), dan waktu tempuh angkutan kota. Indikator kinerja angkutan kota tersebut didapatkan dari pelaksanaan survey lapangan dengan menggunakan metode statis di titik ? titik dua ruas jalan yang diteliti. Setelah melalui pengolahan dan analisa data, didapatkan bahwa pada arah Palsigunung, hanya terdapat 2 rentang waktu yang sesuai dengan SK Dirjen 687 tahun 2002 untuk load factor dan 5 rentang waktu untuk headway. Pada arah UI, tidak terdapat load factor yang sesuai parameter dan hanya terdapat 3 rentang waktu yang sesuai parameter untuk headway yang diteliti.

---

City transport has an important role to control the flow and movement of people. Thus, the optimal effectiveness is required in city transport?s operation. But in reality, many city transports operate without obey the regulation, such as stopping and waiting for passengers at any point and having a lot of illegal terminals, etc. In fact, It happens in all the routes of city transport, one of the routes is Kelapa Dua Road. On this road, the city transports? routes that have been observed for this research are the routes of D11, 112 and 129. There are some indicators of urban transportation?s performance, such as the number of passengers, the number of urban transportations, load factor, headway and the travel time of city transports. The city transport performance indicators have been obtained from the implementation of the field survey using a static method in two points of road. After went through the processing and data analysis, it is found that the direction of Palsigunung only has two time spans for load factor and 5 time spans for headway based on SK Dirjen 687 tahun 2002. At direction of UI, there are no load factor that meet the parameters and only three time spans of headway that meet the parameters."

"Infrastruktur adalah salah satu sarana penunjang pembangunan. Sistem transportasi merupakan bagian penting dan stategis bagi pembangunan suatu negara dan merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dan mendistribusikan barang dari satu daerah ke daerah lain. Namun, adanya ketidakmerataan akses masyarakat dan kesenjangan pengembangan wilayah dalam bidang infrastruktur transportasi di Indonesia. Maka perlunya pemetaan infrastruktur transportasi pada Ibukota Provinsi di Indonesia diharapkan dapat menentukan pola pembangunan dan pembenahan infastruktur transportasi pada pembangunan masa mendatang. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur untuk menetapkan indikator penilaian pada pemetaan infrastruktur transportasi di Indonesia dan penyebaran 30 kuesioner pada stakeholder terkait untuk melakukan pembobotan pada setiap indikator dengan AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan perhitungan manual. Setelah mendapatkan pembobotan pada setiap indikator, dilakukan scoring atau penilaian pada setiap infrastruktur pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesia dan didapatkan pemetaan infrastruktur transportasi pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesiadari nilai tertinggi sampai terendah. Hasil yang didapatkan adalah pada kuadran I yaitu Kota Jakarta di posisi pertama, disusul oleh Kota Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. Pada kuadran II, Kota Yogyakarta berada pada posisi kesembilan diikuti oleh Kota Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. Pada kuadran III, Kota Jambi pada posisi ke-17 diikuti oleh Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. Pada kuadran IV, Kota Gorontalo berada pada posisi ke-25 diikuti oleh Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya. Dibuktikan dari pemetaan infrastruktur transportasi ini sebagian besar kota-kota pada bagian barat Indonesia memperoleh penilaian yang lebih baik dari kota-kota di bagian timur Indonesia. Maka perlu adanya pembenahan infrastruktur transportasi pada kota-kota dengan nilai rendah yaitu sebagian besar berada pada kota-kota di bagian timur Indonesia.

---

Infrastructure is one of the definitions of supporting development. The transportation system is an important and strategic part of the development of economic progress of a country because it will support the mobility of people and to distribute goods from one place to another. However, There are the existence of inequality in access and gap in the sector of transportation infrastructure in Indonesia. Hence, the need for mapping of transportation infrastructure in the Capital of Provinces in Indonesia is expected to determine the pattern of development and improvement of future transportation infrastructure?s development.

Reasearch methodology for this research are study of literature to establish the indicators of mapping transport infrastructure in Indonesia and spread of 30 quetioners on the related stakeholders to get weight for each indicator with manual counting of AHP (Analytical Hierarchy Process). After weighting of each indicator, the next step is scoring the transport infrastructure components at 33 Capital of Provinces in Indonesia to get the results of mapping transportation infrastructure from the highest to lowest score.

The results on this reaseach are in quadrant I, the city of Jakarta in the first position, followed by the city of Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. In quadrant II, the city of Yogyakarta is at ninth position followed by the city of Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. In quadrant III, City of Jambi in the 17th position followed by Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. In quadrant IV, Kota Gorontalo are at the 25th position followed by Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya.

Evidenced from the result of mapping of transport infrastructure is mostly cities in the western part of Indonesia get better scores than the cities in the eastern part of Indonesia. Hence the improvement of transport infrastructure is needed for the cities with low scores that are mostly located in the eastern part of Indonesia."

"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing global. Hal ini terlihat pada peningkatan pembangunan jembatan beton pracetak di Indonesia. Tetapi sayangnya hal tersebut diiringi dengan peningkatan kecelakaan kerja, dimana jatuh dari ketinggian merupakan salah satu penyebab utama cedera serius dan kematian pada pekerja konstruksi. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi risiko dan penyebab karena terdapat aktivitas pekerjaan yang tidak terawasi dengan baik. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) diperlukan karena dapat mengidentifikasi risiko dan penyebab berdasarkan aktivitas pekerjaan, tetapi masih kurang efektif karena bersifat tradisional yaitu pengamatan melalui gambar spesifikasi teknis 2D, dan memberikan informasi usang sehingga mengakibatkan kesalahan dalam tahap pelaksanaan. Building Information Modelling (BIM) dapat membantu mengidentifikasi risiko secara lebih efektif karena visualisasi desain 3D serta pembaruan informasi yang up to date. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan RKK yang terintegrasi dengan BIM untuk mencegah kecelakaan jatuh dari ketinggian pada jembatan beton pracetak. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur, survey kuesioner, dan studi kasus. Hasil survey menunjukkan terdapat 30 penyebab dengan nilai risiko tinggi, dimana penyebab utama sebesar 57% dikarenakan unsafe act, seperti fatigue, kecerobohan pekerja, dan salah pijakan. Serta dilakukan pengendalian risiko, sasaran program, dan biaya keselamatan konstruksi. Selain itu, RKK yang terintegrasi dengan BIM lebih efektif dalam perencanaan karena visualisasi kondisi lapangan yang sebenarnya dan memberikan informasi pengendalian risiko terkini. Sehingga dengan adanya RKK berbasis BIM dapat meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.

---

Infrastructure development is an important factor in increasing global competitiveness. This can be seen in the increase in the construction of precast concrete bridges in Indonesia. Unfortunately, this has been accompanied by an increase in work accidents, where falling from heights is one of the main causes of serious injury and death to construction workers. This is due to the inability to identify risks and causes because there are work activities that are not properly monitored. The Construction Safety Plan (RKK) is needed because it can identify risks and causes based on work activities, but it is still ineffective because it is traditional, namely observation through 2D technical specification drawings, and provides obsolete information, which results in errors in the implementation stage. Building Information Modeling (BIM) can help identify risks more effectively due to the visualization of 3D designs and up-to-date information updates. This study aims to develop RKK that is integrated with BIM to prevent accidental falls from heights on precast concrete bridges. The methods used are literature review, questionnaire survey, and case studies. The survey results show that there are 30 causes with a high-risk score, where the main cause is 57% due to unsafe acts, such as fatigue, carelessness of workers, and wrong footing. As well as risk control, program objectives, and construction safety costs. In addition, RKK, which is integrated with BIM, is more effective in planning because it visualizes actual field conditions and provides up-to-date risk control information so that the BIM-based RKK can improve construction safety performance."