Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi terjadi tidak hanya pada tingkat level pemerintahan tertinggi, namun juga pada tingkat terendah, yaitu di desa. Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk memahami dan mendiskusikan melemahnya pengendalian sosial di tingkat desa di wilayah Karesidenan Kediri yang mengakibatkan korupsi dana desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kehidupan di desa yang menggambarkan solidaritas mekanik yang kuat dengan kepatuhan nilai dan norma dalam kehidupan sosial, akan tetapi masih terjadi tindakan korupsi di tingkat desa. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus korupsi dana desa di wilayah Karesidenan Kediri. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis fenomena pengendalian di masing-masing desa. Teori-teori yang digunakan untuk membantu analisis adalah occupational crime, containment theory, social exchange theory, dan hubungan patron klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dana desa rentan terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap perilaku korupsi oleh lingkungan kerja, pihak yang berwajib, dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap sistem peraturan dan pengendalian terhadap tindakan korupsi di desa. Penelitian ini juga memberikan saran terkait kebijakan pengendalian sosial bagi masyarakat dan pemerintah desa, pengendalian terhadap perilaku korupsi, serta evaluasi terkait kompetensi dan integritas pemerintah desa dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Tujuannya adalah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

---

Corruption occurs not only at the highest level of government but also at the lowest level, namely in rural villages. In this study, the main objective is to understand and discuss the weakening of social control at the village level in the Kediri Residency area, resulting in corruption of village funds. The problem in this research lies in the rural community's way of life, which is characterized by strong mechanical solidarity and adherence to values and norms in social life, yet corruption still occurs at the village level. The method employed in this research is qualitative, using a case study approach to examine the corruption of village funds in the Kediri Residency area. The researcher collected data through observation, interviews, and analysis of control phenomena in each village. The theories utilized to aid the analysis include occupational crime, containment theory, social exchange theory, patron-client relationships, and stake in conformity. The research findings indicate that corruption of village funds is prone to occur due to a lack of supervision over corrupt behavior by the work environment, authorities, and social life of the community. This leads to non-compliance with regulatory systems and controls against acts of corruption in the village. The study also provides recommendations regarding social control policies for the community and village governments, control measures against corrupt behavior, and evaluations regarding the competence and integrity of village governments in preventing corruption at the village level. The aim is to prevent similar incidents from recurring in the future."

"Pandemi COVID-19 di Indonesia telah menciptakan peluang kejahatan (criminal opportunity) untuk melakukan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, studi ini secara spesifik membahas kasus korupsi dana bantuan sosial Pandemi COVID-19 di Kementerian SS pada tahun 2020. Dipandu oleh Routine Activity Theory yang diperluas, menggabungkannya dengan konsep Corrupt Government Networks serta menggunakan metode analisis isi kualitatif, studi ini menyimpulkan sebagai berikut. Korupsi dana bantuan sosial Pandemi COVID-19 di Kementerian SS dipengaruhi oleh konvergensi dari tiga faktor utama yang hadir dalam ruang dan waktu yang sama. Pertama adanya pelaku yang termotivasi (motivated offender) yaitu kelompok korup atau jejaring koruptif (corrupt clique) dalam Kementerian SS. Kedua,  jejaring koruptif ini memiliki kekuasaan (power) untuk mengakses sumber daya (suitable target). Ketiga pemadaman pengawasan internal di dalam Kementerian SS mendorong ketiadaan penjaga yang cakap (absence of capable guardians). Secara akademis, studi ini menyumbang pentingnya memperluas teori kriminologi dari Barat agar sesuai dengan konteks kejahatan di Indonesia. Secara empiris, studi ini menyumbang para penentu kebijakan publik mengenai pentingnya mendeteksi jejaring koruptif yang sering terabaikan dalam peradilan kejahatan korupsi.

---

The COVID-19 pandemic in Indonesia has created a criminal opportunity for corruption. Using a qualitative approach and case study method, this study specifically discusses cases of corruption in social assistance funds during the COVID-19 Pandemic at the Ministry of SS in 2020. Guided by an extension Routine Activity Theory, combining it with the concept of Corrupt Government Networks and using analytical methods qualitative content, this study concludes as follows. Corruption in social assistance funds during the COVID-19 pandemic at the SS Ministry was influenced by the convergence of three main factors present in the same space and time. First, there are motivated offenders, namely corrupt cliques within the SS Ministry. Second, this corrupt network has the power to access resources (suitable target). The three breakdowns of internal oversight within the SS Ministry led to the absence of capable guardians. Academically, this study contributes to the importance of expanding criminological theory from the West to adopt the context of crime in Indonesia. Empirically, this study contributes to public policy makers regarding the importance of detecting corrupt networks which are often neglected in corruption crime trials."

"Penulis akan membahas mengapa korupsi masih terjadi di Indonesia, terlepas dari semua upaya yang telah dilakukan. Indonesia, sebagai salah satu negara yang dianggap kotor oleh beberapa indeks, sebenarnya dipandang sebagai salah satu negara yang telah memperkenalkan banyak agenda tentang bagaimana menghadapinya. Esai ini akan membahas beberapa inisiatif yang telah dibuat, lalu mengapa korupsi masih berlanjut. Tiga alasan termasuk, predator-elit, fraud-triangle, dan budaya korupsi. Beberapa rekomendasi yang mungkin tentang apa yang bisa dilakukan juga akan dibahas.

---

The writer will be discussing why corruption persists in Indonesia, despite all of the efforts that have been made. Indonesia, as one of the countries considered corrupted by several indexes, has actually being seen as one of the countries that had introduced numerous agendas on how to deal with it. This essay will discuss several initiatives that have been made, then why then corruption still persists. Three reasons are included, predatory-elites, fraud triangle, and culture of corruption. Several possible recommendations on what could be done will also be discussed"

"Penelitian ini bermula dari latar belakang permasalahan korupsi yangmelibatkan penyelenggara negara di Indonesia yang tidak kunjung habisnya. Halini kemudian dibentuknya lembaga antikorupsi yang mempunyai wewewangmelakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Komisi PemberantasanKorupsi merupakan komisi antikorupsi di Indonesia yang mempunyai tugas,fungsi, dan wewenang yang sangat strategis dalam memberantas korupsi.Penelitian ini membahas mengenai penggunaan penyadapan KomisiPemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi,khususnya penyuapan dan pemerasan. Posisi Komisi Pemberantasan korupsicukup strategis terlihat pada penggunaan penyadapan yang sah secara hukumdalam mengungkap kasus korupsi, khususnya kasus penyuapan dan pemerasan.Penggunaan penyadapan telah menjerat banyak pelaku tindak pidanakorupsi. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat manfaat dan kendala selamapenggunaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sehingga dapatmenggambarkan secara keseluruhan dari penggunaan penyadapan dalammengungkap kasus penyuapan dan pemerasan yang melibatkan penyelenggaranegara.Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KPK menyadaripenyadapan melalui telepon tidak cukup. Banyak kendala selama penggunaanpenyadapan selama ini disebabkan oleh, yaitu kendala personel KPK yang sedikitdibandingkan kasus yang sedang ditangani, dibutuhkan aturan hukum daninsfrastruktur yang memadai dalam hal menunjang tata cara teknis penyadapan,khususnya penyadapan yang berbasis layanan data internet.

---

AbstractThis research started from a background of corruption involving stateadministrators in Indonesia that never end. It is then, forming anti-corruptionagencies which have lawful interception and recording conversations. Indonesia?sCorruption Eradication Commission (KPK) is an anti-corruption commissionwhich has the duties, functions, and authority are very strategic in eradicatingcorruption.This research discusses the use of lawful interception Indonesia?s CorruptionEradication Commission (KPK) in exposing corruption cases, especially briberyand extortion. Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) position isstrategic at the use of lawful interception in exposing corruption cases, especiallybribery and extortion.The use of lawful interception has trapped many corruptors. The study also aimedto see the benefits and constraints of lawful interception conducted by the KPK,so that it can describes the use of it in exposing bribery and extortion casesinvolving state administrators.The results of this research is KPK aware of intercepts telephone is not enough.Many obstacles during this policy, due to the lack of personnel in KPK, it takesthe rule of law and adequate infrastructure in terms of technical procedures tosupport lawful interception especially internet-based data services."

"Korupsi melalui jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati terjadi di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 dan Kabupaten Kudus pada tahun 2019. Keduanya telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap. Penelitian ini mengangkat faktor penyebab korupsi yang dilakukan oleh Bupati Klaten (2016) dan Bupati Kudus (2019) melalui jual beli jabatan dan upaya pencegahannya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan, melalui pendekatan studi kasus. Selanjutnya masalah dikaitkan dengan teori-teori pada kerangka teori, peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadi korupsi yang dilakukan oleh Bupati Klaten (Desember 2016) dan Bupati Kudus (Juli 2019) melalui jual beli jabatan adalah: (1) pengembalian biaya politik dalam pilkada; (2) tradisi memberikan uang syukuran; (3) rendahnya integritas Bupati dan ASN; (4) pengawasan yang lemah; (5) kebijakan seleksi yang tidak transparan dan kekuasaan bupati yang prerogatif. Sedangkan upaya pencegahan korupsi jual beli jabatan oleh Bupati Klaten (Desember 2016) dan Bupati Kudus (Juli 2019) dilakukan melalui: (1) Penataan Sistem Pendanaan Pilkada dan Komitmen Partai Politik; (2) Pengelolaan Sistem Tallent Pool Bagi ASN; dan (3); Revitalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Terkait dan Peran Serta Masyarakat yang Kritis Dan Konstruktif.

---

Corruption through the sale and purchase of positions carried out by the Regent occurred in Klaten Regency in 2016 and Kudus Regency in 2019. Both have been found guilty of corruption in court decisions that have permanent power. This study examines the factors causing corruption by the Regent of Klaten (2016) and the Regent of Kudus (2019) through the sale and purchase of positions and their prevention efforts. This research is descriptive qualitative where data collection is carried out through in-depth interviews and documentation related to the problem, through a case study approach. Furthermore, the problem is associated with theories in the theoretical framework, laws and regulations and the views of experts. The results of the study show that the factors causing corruption by the Regent of Klaten (December 2016) and the Regent of Kudus (July 2019) through the sale and purchase of positions are: (1) refunding political costs in the pilkada; (2) the tradition of giving thanksgiving money; (3) the low integrity of the Regent and ASN; (4) weak supervision; (5) non-transparent selection policies and the prerogative authority of the Bupati. Meanwhile, efforts to prevent corruption in the sale and purchase of positions by the Regents of Klaten (December 2016) and the Regents of Kudus (July 2019) were carried out through: (1) Structuring the Pilkada Funding System and Commitment of Political Parties; (2) Management of the Talent Pool System for ASN; and (3); Revitalizing the Roles and Functions of Related Institutions and Critical and Constructive Community Participation."

"Penelitian ini termotivasi karena kasus korupsi yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana modus suap menempati urutan pertama dalam jumlah kasus korupsi yang paling banyak terjadi. Bahkan, sebanyak 128 kasus suap berstatus inkracht  terjadi pada pemerintah daerah yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan menggunakan  regresi panel Zero Inflated Poisson (ZIP), penelitian ini menelaah korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus korupsi suap pada 478 entitas pemerintah daerah di Indonesia.  Dari hasil analisis terhadap 258 kasus suap pada pemerintah daerah yang  telah inkracht di KPK dalam kurun waktu 2008-2017, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada korelasi antara opini BPK dengan jumlah kasus suap. Hanya kenaikan jumlah belanja modal dan belanja barang jasa yang berhubungan dengan kenaikan jumlah kasus suap. Penelitian ini merekomendasikan agar BPK mempertimbangkan untuk meningkatkan porsi audit belanja dengan prosedur audit yang lebih mengarah pada investigatif serta memasukkan faktor nilai realisasi belanja modal dan belanja barang jasa dalam variabel penentuan objek audit guna mengakomodir celah kecurangan yang meningkat akibat kenaikan nilai belanja.

---

This research is encouraged to be executed because corruption cases tend to increase from year to year, where the bribery ranks first in the number of corruption cases that occur most. In fact, as many as 128 cases of bribery with inkracht status occurred in the regional government that received unqualified opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia (BPK). By using the Zero Inflated Poisson (ZIP) panel regression, This study identifies corellation between financial statement opinion and the number of bribery corruption case based on 258 bribery cases that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2008-2017. The estimation result show that there was no correlation between financial statement opinion and the number of bribery cases. Only the increase in the amount of capital expenditure and expenditure on goods and services is related to the increase in the number of bribery cases. This study recommends that BPK consider increasing the portion of the audit of expences with audit procedures that are more investigative and include the capital expenditure realization value factor and service goods expenditure in the audit object determination variable in order to accommodate fraudulent loopholes that increase due to increases in spending value."

"Ranking Indeks persesi korupsi yang tak lama dirilis (oktober 2004) oleh lembaga Transparency International masih saja menunjukan ranking yang menyedihkan . Indonesia masih ada di urutan ke 5 negara-negara yang paling korup. Hal ini menunjukan tidak ada penyelesaian signifikan atas kasus-kasus yang sudah maupun yang sedang terjadi."

"Sejak lama, korupsi telah menyerang kehidupan negera dan terus menyebar ke berbagai bidang. Untuk itu perlu penegakan hukum yang tegas dan dapat memberantas kejahatan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemiskinan koruptor sebagai langkah alternatif dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari penelitian ini berasal dari buku-buku serta berita di media. Data-data tersebut kemudian dianalisa untuk melihat upaya pemiskinan koruptor dalam penegakan hukum kasus korupsi. Dari penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi belum tegas dan masih lemah dalam menangani kejahatan ini. Pemiskinan koruptor dapat menjadi solusi yang baik dan menguntukan bagi negara.

---

For a long time, corruption has attacked the life of state and was spreading to multiple area. To extirpate this crime needs a strict law enforcement. The purpose of this research are to explain about corruptor impoverishment as an alternative law enforcement towards the corruption case in Indonesia. This research is using qualitative approach with collected data from books and news in mass media. The data is analized to see the effort of the impoverishment corruptor as an effort of law enforcement towards corruption in Indonesia. The result from this research showed that law enforcement in Indonesia is still not strict and weak in handling corruption. Impoverishment corruptor can become a good solution and benefit the state."

"Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh korupsi (diukur dari Indeks Persepsi Korupsi) yang disinyalir sebagai salah satu penghalang suatu daerah untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Berdasarkan keseimbangan Nash yang diturunkan dari mixed strategy, hubungan antara korupsi dapat sejalan atau berlawanan dengan PAD. Metode regresi panel GLS digunakan pada 59 daerah yang disurvei oleh Transparency International Indonesia di tahun 2006, 2008, dan 2010 untuk membuktikan bahwa hubungan korupsi terhadap membentuk fungsi kuadratik dengan pola huruf U. Hasil penelitian juga menemukan bahwa hubungan korupsi terhadap PAD mencapai level terendah ketika nilai IPK sebesar 4,69.

---

This article discusses how relationship between corruption (measured from Corruption Perception Index) that is predicted as one of local governments? obstacles to collect their local own revenue. According to Nash Equilibrium derived from mixed strategies, the relationship between corruption and public investment can be both positive and negative depending on the level of the corruption Index. Panel data GLS method is employed for 59 regions surveyed by Transparency International Indonesia on 2006, 2008, and 2010 to prove a quadratic U-shape relationship between corruption and local own revenue. It was found that the local-own revenue reaches the lowest level when the corruption index is 4.69."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis efektivitas program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kementerian Pertanian dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 2 pendekatan yang dibangun antara lain pendekatan perbaikan sistem dan pendekatan pembangunan sikap dan perilaku antikorupsi. Program ini efektif untuk mendorong terus tumbuhnya unit kerja yang mengarah ke upaya pencegahan korupsi secara komprehensif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, antara lain melalui kriteria keuangan berdasarkan pada hasil laporan pemeriksaan yang terdiri dari aspek keuangan, aspek kedisiplinan pegawai, aspek kepatuhan hukum serta kriteria kinerja yang terdiri dari aspek tugas pokok dan fungsi serta aspek komitmen lembaga terhadap pencegahan korupsi.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the effectiveness of the Corruption-Free Area (Wilayah Bebas dari Korupsi) program in the Ministry of Agriculture, that is part of the effort to implement Presidential Instruction Number 5 Year 2004 on Accelerating the Eradication of Corruption. This study employs a Qualitative analysis as its research method. The result of the study indicates that two approaches were developed: system improvement approach and building anti-corruption attitude and behavior. The program effectively encourages the creation of more working units that lead to corruption prevention efforts in a comprehensive manner, all of which are in accordance with the established financial criteria based on results of examination reports. The reports consist of several aspects: financial aspect, employee discipline aspect, legal compliance aspect, as well as performance aspects that include main tasks and function aspect and institutional commitment towards anti-corruption aspect."