Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Layanan pengaduan bagi konsumen pada platform e-commerce menyediakan solusi untuk kerugian konsumen atas barang yang dibelinya melalui platform tersebut sehingga tentu diperlukan mekanisme yang jelas serta efektif untuk melindungi konsumen dan memastikan penyelesaian yang adil. Layanan pengaduan bagi konsumen ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas konsumen dalam menggunakan platform e-commerce tersebut sehingga dapat memastikan keberlanjutan maupun peningkatan bisnis platform e-commerce dalam jangka panjang. Merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, yang mana paling sedikit mencakup alamat dan nomor kontak pengaduan, prosedur pengaduan konsumen, mekanisme tindak lanjut pengaduan, petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan, dan jangka waktu penyelesaian pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab platform e-commerce terhadap kerugian konsumen yang timbul akibat penyelesaian sengketa pada layanan pengaduan di platform e-commerce. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, secara umum bersandar pada data sekunder seperti bahan hukum primer, namun juga tetap menggunakan data primer berupa wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa platform e-commerce memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pengaduan yang efektif untuk melindungi konsumen dalam menyelesaikan sengketa transaksi online. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih tegas serta kontrol pemerintah terhadap praktik bisnis platform e-commerce guna melindungi kepentingan konsumen secara maksimal.

---

Complaint services for consumers on e-commerce platforms provide solutions for consumer losses on goods purchased through these platforms, so a clear and effective mechanism is needed to protect consumers and ensure a fair settlement. This complaint service for consumers greatly influences consumer trust and loyalty in using the e-commerce platform so that it can ensure the sustainability and increase of the e-commerce platform business in the long term. Referring to Article 27 of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, business actors have an obligation to provide complaint services for consumers, which at least include complaints address and contact number, consumer complaint procedures, complaint follow-up mechanisms, competent officers in processing complaints services, and the period of complaint resolution. This study aims to analyze the responsibility of e-commerce platforms for consumer losses arising from dispute resolution on complaint services on e-commerce platforms. The form of this research is normative juridical, generally relying on secondary data such as primary legal materials, but also still using primary data in the form of interviews. The analysis shows that e-commerce platforms have a responsibility to provide effective complaint services to protect consumers in resolving online transaction disputes. Even so, there are still some obstacles in the implementation of the dispute resolution mechanism that can cause harm to consumers. Therefore, there is a need for stricter regulations and government control over e-commerce platform business practices in order to protect consumer interests to the fullest."

"Dalam berbelanja daring, ulasan dan penilaian pembeli terhadap barang atau jasa dapat menentukan sikap dan niat membeli dari calon pembeli yang membaca ulasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ulasan negatif dan respon manajerial terhadap sikap konsumen pada penjual di platform e-commerce. Studi eksperimental dilakukan terhadap partisipan dalam rentang usia 17-64 tahun, dimana partisipan dibagi ke dalam 4 kelompok yang diberikan stimulus ulasan negatif dan diikuti oleh kondisi respon manajerial yang berbeda. Digunakan alat ukur Attitude Toward the Reviewed Seller untuk mengukur sikap konsumen terhadap penjual, juga alat ukur Review Impression dan Perceived Diagnosticity of Negative Revie untuk mengukur impresi dan kesan yang didapatkan dari ulasan negatif. Hasil one-way analysis of variance menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mean yang signifikan dari 4 kelompok eksperimen, dengan nilai mean tertinggi pada kelompok yang diberikan kondisi response rate dan response relevance yang tinggi. Kemudian, analisis Pearson Correlation menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara Attitude Towards the Reviewed Seller dengan Review Impression dan dengan Perceived Diagnosticity of Negative Review. Oleh karena itu, respon penjual yang relevan dan dengan frekuensi yang banyak dalam menanggapi ulasan negatif di platform belanja e-commerce diperlukan sebagai upaya mengurangi efek buruk dari ulasan negatif, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi dan penjualan toko.

---

.In online shopping, reviews and ratings of goods can determine the attitudes and buying intentions of potential buyers who read the reviews. This study was aiming to see the effect of negative reviews and managerial response on consumer attitude towards sellers in e-commerce platforms. An experimental study was conducted on participants in the age range of 17 - 64 years old, where participants were divided into 4 groups that were given a negative review as stimulus, followed by different managerial response conditions. Consumer attitude towards seller was assessed using the Attitude Towards The Reviewed Seller measurement tool, while the impression and diagnosticity of negative reviews were assessed using the Review Impression and the Perceived Diagnosticity of Negative Review measurement tool. The results of one-way analysis of variance showed that there were significant differences in the mean of the 4 experimental groups, with the highest mean value in the group with the high managerial response rate and high managerial response relevance conditions. Meanwhile, the Pearson Correlation analysis showed that there was a significant correlation between consumer attitudes towards the seller and review impression and with the perceived diagnosticity of negative review. Therefore, relevant and frequent responses to negative reviews on e-commerce shopping platforms are needed as an attempt to reduce the adverse effects of negative reviews, and eventually to improve the store’s reputation and sales."

"Sebelum melaksanakan transaksi jual beli melalui e-commerce, untuk menambah keyakinan terhadap suatu barang dan/atau jasa, konsumen kerap membaca ulasan atau testimoni yang ditulis konsumen sebelumnya. Mayoritas situs e-commerce bahkan telah melengkapi situs mereka dengan fitur testimoni konsumen agar konsumen merasa lebih nyaman berbelanja. Namun dewasa ini, semakin banyak beredar testimoni palsu yang ditulis oleh pihak yang bukan konsumen sesungguhnya. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas bagaimana pelindungan konsumen terhadap testimoni palsu dalam kegiatan e-commerce, baik di luar negeri maupun di Indonesia, juga upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah keberadaan testimoni palsu. Dapat disimpulkan beberapa negara telah memiliki self regulation yang mengatur khusus tentang testimoni palsu, sementara Indonesia masih menggunakan undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga diperlukan peraturan tambahan yang lebih tegas.

---

Before making a purchasement through e commerce service, to gain more faith on a good and or service, consumers often read reviews or testimonies which are written by previous consumers. The majority of e commerce websites have even enhanced their sites with a consumer review feature so that their consumers feel more comfortable to shop. But nowadays, a lot of fake testimonies which were written by non consumers are spotted.

Through a normative juridical research, this thesis discuss how consumers are protected against fake testimony on e commerce activity, both outside and inside Indonesia, also some efforts that can be done to prevent the existence of false testimony.

It can be concluded that some countries have self regulations specifically about fake testimonies, while Indonesia still uses the existing law such as Act No. 8 of 1999 about Consumer Protection, thus a clearer additional regulation is needed."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan transaksi e-commerce dalam lingkup Business to Consumer dan penyelesaian sengketanya melalui metode Online Dispute Resolution. Perkembangan teknologi membuat penyelenggaraan transaksi perdagangan semakin modern. Dengan menggunakan internet, setiap orang dapat bertransaksi secara bebas dan melewati batas-batas geografis. Namun demikian, pemanfaatan teknologi dalam transaksi e-commerce tetap memiliki resiko sengketa. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam transaksi e-commerce. Kedudukan konsumen dalam transaksi e-commerce juga menjadi sangat penting karena konsumen memiliki kedudukanyang lemah dalam bertransaksi dengan pelaku usaha. Dengan demikian, penyelenggaraan transaksi e-commerce dan penyelesaian sengketanya juga harus mempertimbangkan upaya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perlindungan Konsumen, dan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan transaksi e-commerce dalam lingkup B2C. selain itu peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen juga dibahas dalam hal penyelesaian sengeketa transaksi e-commerce dalam lingkup B2C. Terakhir, penelitian ini akan membahas model ODR yang diterapkan di China oleh China International Economic and Trade Arbitration Commision (CIETAC) berdasarkan CIETAC Online Arbitration Rules.

---

This thesis discussed application of B2C e-commerce transaction and its dispute resolution through online dispute resolution mechanism. The development of information technology around the world have made trading transaction more modern than ever. E-commerce now is a global phenomenon that makes peoples use internet to make a deal. Using internet, nowadays, peoples can communicate freely and make a cross border transaction. However, e-commerce transaction have risk of dispute. Therefore, there should be a dispute resolution mechanism which accommodate every party in e-commerce transaction. Consumer also have a significant role in developing e-commerce. Consumer is always been in a weak position when dealing with business in e-commerce transaction. Consequently, the performance of e-commerce transaction must also cover the consumer protection. This research describe the legal provision concerning B2C e-commerce in ICT aspect, consumer protection aspect, and arbitration and altervative dispute resolution aspect. It also describe the roles of BPSK as the consumer dispute resolution body in settling B2C e-commerce dispute. And in the last part, this research will also discussed about the relevant model of ODR which is applied in China by China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) through CIETAC Online Arbitration Rules."

"Perlindungan konsumen pada sektor perdagangan melalui sistem elektronik merupakan salah satu hal yang fundamental. Pelaksanaan kegiatan pokok usaha perdagangan tersebut pastinya akan menghasilkan interaksi yang menimbulkan atau berpotensi memunculkan berbagai isu yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen selaku pembeli. Salah satu ketentuan yang ada di dalam kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik adalah penetapan ketentuan mengenai syarat dan ketentuan. Peran peraturan pelaksana dalam mengatur dan mengawasi syarat dan ketentuan terutama terhadap syarat dan ketentuan biaya layanan ditujukan untuk melakukan implementasi secara maksimal terhadap peraturan utama supaya dapat ditetapkan secara penuh dan spesifik. Peraturan pelaksana yang mengatur sektor perdagangan melalui sistem elektronik dirasa kurang lengkap dan kurang spesifik dalam mengimplementasikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Terdapat peraturan lainnya yang dirasa lebih lengkap dan spesifik serta serupa dengan sektor perdagangan melalui sistem elektronik, dalam hal ini adalah ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan yang memiliki skema dalam melakukan implementasi sebagai amanat dari undang-undang mengenai perlindungan konsumen secara keseluruhan. Adanya metode perubahan ketentuan berupa persetujuan aktif dan pasif dimiliki oleh ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan, dinilai lebih efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai perlindungan konsumen serta tidak mengganggu kepentingan-kepentingan bisnis lainnya.

---

Consumer protection in the trade sector through electronic systems is one of the fundamental aspects. The implementation of core trading activities will inevitably generate interactions that may give rise to various issues, potentially violating consumer rights as buyers. One provision within electronic trading activities is the establishment of terms and conditions. The role of implementing regulations in governing and supervising terms and conditions, particularly regarding service fees, aims to ensure maximum compliance with the main regulations, enabling them to be fully and specifically implemented. The implementing regulations governing the electronic trading sector are deemed incomplete and insufficiently specific in implementing consumer protection provisions. There are other regulations that are considered more comprehensive, specific, and similar to the electronic trading sector, such as provisions in the payment services and financial services sectors, which have schemes for implementing consumer protection as mandated by consumer protection laws as a whole. The method of changing provisions through active and passive consent, possessed by the payment services and financial services sectors, is considered more effective in implementing consumer protection values while not disrupting other business interests."

"Penelitian ini menganalisis tanggung jawab penyedia platform e-commerce dan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan kasus Putusan PN Jakarta Barat Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. Dalam penelitian ini, aspek penting yang harus diperhatikan oleh penyedia platform e-commerce adalah tanggung jawab terhadap konten ilegal, keamanan sistem, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengaduan konsumen. Penyedia platform e-commerce juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian. Analisis kasus Lazada Indonesia dan Tokopedia menunjukkan adanya kesalahan dan tindakan tidak bertanggung jawab yang merugikan konsumen. Penyedia platform e-commerce seharusnya bertanggung jawab atas keamanan sistem dengan melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha yang menggunakan platform tersebut. Dalam kasus ini, terdapat kelalaian dalam memberikan label "Gold Merchant" yang menandakan kepercayaan kepada pelaku usaha tertentu, yang juga berkontribusi terhadap kerugian yang dialami konsumen. Tindakan ini melanggar ketentuan hukum mengenai evaluasi dan pemantauan pelaku usaha di platform e-commerce. Penyedia platform e-commerce seperti Lazada Indonesia dan Tokopedia menolak bertanggung jawab dan tidak memberikan penyelesaian sengketa yang memadai kepada konsumen. Konsumen menghadapi kesulitan dalam melacak atau mendapatkan pengembalian dana yang hilang atau disalahgunakan. Kurangnya informasi mengenai penyelesaian sengketa dan kelemahan dalam advokasi konsumen dan pencegahan resiko juga menjadi masalah dalam penyelesaian sengketa di platform e-commerce. Untuk mengatasi masalah ini, penyedia platform e-commerce perlu memberikan ketentuan yang lebih jelas dan memastikan konsumen mendapatkan penyelesaian yang adil. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga perlu meningkatkan sosialisasi untuk memperbaiki pemahaman masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Konsumen juga perlu berhati-hati dan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap platform e-commerce. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab penyedia platform e-commerce dalam kasus pelanggaran hak konsumen. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dan memperbaiki penyelesaian sengketa di platform e-commerce di Indonesia.

---

This research analyzes the responsibilities of e-commerce platform providers and consumer dispute resolution based on the case of West Jakarta District Court Decision Number 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. In this study, the important aspects that must be considered by e-commerce platform providers are responsibility for illegal content, system security, personal data protection, and consumer complaint mechanisms. E-commerce platform providers also need to provide an effective complaint mechanism for consumers who experience losses. The analysis of the Lazada Indonesia and Tokopedia cases shows that there were mistakes and irresponsible actions that harmed consumers. E-commerce platform providers should be responsible for system security by verifying the business actors using the platform. In this case, there was negligence in providing a "Gold Merchant" label that signaled trust in certain businesses, which also contributed to the harm suffered by consumers. This action violates the legal provisions regarding the evaluation and monitoring of businesses on e-commerce platforms. E-commerce platform providers such as Lazada Indonesia and Tokopedia denied responsibility and did not provide adequate dispute resolution to consumers. Consumers face difficulties in tracking or recovering lost or misappropriated funds. Lack of information on dispute resolution and weaknesses in consumer advocacy and risk prevention are also problems in dispute resolution on e-commerce platforms. To address these issues, e-commerce platform providers need to provide clearer provisions and ensure consumers get a fair settlement. The Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) also needs to increase socialization to improve public understanding of dispute resolution procedures. Consumers also need to be careful and pay attention to the terms and conditions that apply on each e-commerce platform. This research provides a better understanding of the responsibilities of e-commerce platform providers in cases of consumer rights violations. The results of this analysis are expected to help increase consumer protection in e-commerce transactions and improve dispute resolution on e-commerce platforms in Indonesia."

"Dalam layanan E-commerce menimbulkan dampak negatif yaitu terjadi pencurian dan penjualan Data Pribadi konsumen pengguna layanan oleh pihak tidak bertanggungjawab. E-commerce dan Perlindungan Konsumen saling berkaitan, penting dalam praktik kegiatan e-commerce untuk menjaga kepercayaan konsumen selaku pengguna layanan, maka pelindungan data pribadi mendapat perhatian negara-negara di lingkup Kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini membahas terkait pengaturan Pelindungan Hak atas Data Pribadi sebagai bagian dari hak konsumen dalam penyelenggaraan E-commerce di Indonesia, pengaturan hak untuk memperbaiki data, hak atas penghapusan Data Pribadi, hak portabilitas data dalam konsep Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan implementasi hak konsumen atas Pelindungan Data Pribadi di negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam konteks E-commerce. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan komparatif. Adapun kesimpulannya yaitu  pengguna selaku konsumen berhak untuk mengetahui informasi yang jelas akan akuntabilitas, transparansi, proses pencegahan, dan penegakan hukum dalam kasus kebocoran Data Pribadi yang dialami dalam penyelenggara e-commerce. Masalah Pelindungan Data Pribadi menjadi isu di Negara Singapura dan Malaysia, dan pengaturan mengenai Tiga Hak diatas berbeda-beda. Dalam implementasi penegakan Pelindungan Data Pribadi, Singapura dan Malaysia memiliki organisasi khusus yang berwenang dalam penegakan hukumnya, sedangkan Indonesia berupaya membentuk Lembaga khusus untuk memastikan implementasi Pelindungan Data Pribadi

---

E-commerce services have a negative impact, namely the theft and sale of Personal Data of service users by irresponsible parties. E-commerce and Consumer Protection are interrelated, important in the practice of e-commerce activities to maintain consumer confidence as service users, then the protection of personal data gets the attention of countries in the scope of Southeast Asia Region. This research discusses the regulation of the Protection of the Right to Personal Data as part of consumer rights in the implementation of E-commerce in Indonesia, the regulation of the right to correct data, the right to erasure of Personal Data, the right to data portability in the concept of Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore, and the implementation of consumer rights to Personal Data Protection in Indonesia, Malaysia, and Singapore in the context of E-commerce. This research method is normative law with Legislation and comparative approach. The conclusion is that users as consumers have the right to know clear information on accountability, transparency, prevention process, and law enforcement in the case of Personal Data leakage experienced in e-commerce providers. The issue of Personal Data Protection is an issue in Singapore and Malaysia, and the regulation of the Three Rights above is different. In the implementation of Personal Data Protection enforcement, Singapore and Malaysia have special organizations authorized to enforce the law, while Indonesia seeks to establish a special institution to ensure the implementation of Personal Data Protection."

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."

"Penelitian ini didasarkan terhadap masalah perkembangan transaksi e-commerce yang tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penegasan berkaitan e-commerce dengan mengeluarkan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, di mana atas transaksi e-commerce dikenakan pajak yang sama dengan pelaku bisnis konvensional. Namun ketentuan tersebut belum cukup berhasil memaksimalkan pajak atas e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce di PT. Bukalapak.com dan memberikan rekomendasi kepada PT. Bukalapak.com berkaitan aspek perpajakan atas transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method (metode campuran). Objek Penelitian adalah PT. Bukalapak.com dengan Divisi Perpajakan sebagai unit analisis. Instrumen penelitian menggunakan wawancara terhadap PT. Bukalapak.com dan kuesioner kepada para penjual yang bertransaksi menggunakan platform marketplace. Kesimpulan penelitian adalah PT Bukalapak.com tidak melakukan penerapan atau ketentuan khusus bagi pengguna aplikasi Bukalapak, hal tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang dilakukan di Indonesia yaitu self assessment. Kurangnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi e-commerce. Terdapat sentimen negatif dengan menyatakan belum pernah melakukan, tidak paham ataupun tidak mengerti ketentuan perpajakan dari penjual yang melakukan transaksi e-commerce. PT. Bukalapak.com memiliki inisiatif untuk menjadi mitra otoritas perpajakan dengan mengajukan diri sebagai Application Service Provider, sehingga pelaporan pajak dan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi Bukalapak.

---

This research is based on the problem of the development of transactions e-commerce that do not necessarily boost state revenues from the taxation sector. The Directorate General of Taxation has made an affirmation regarding e-commerce by issuing SE-62/PJ/2013 dated December 27, 2013 concerning Affirmation of Provisions on Taxation of Transactions E-commerce, where transactions e-commerce are subject to the same tax as conventional business actors. However, this provision has not been enough to successfully maximize tax on e-commerce. This study aims to analyze the application of SE-62/PJ/2013 dated 27 December 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms on E-commerce Transactions at PT. Bukalapak.com and provide recommendations to PT. Bukalapak.com related to the taxation aspect of transactions e-commerce. This study uses a research approach with case studies. This study uses mixed-method approach. The object of the research is PT. Bukalapak.com with the Tax Division as a unit of analysis. The research instrument uses interviews with PT. Bukalapak.com and questionnaires to sellers who transact using the marketplace platform. The conclusion of the study is that PT Bukalapak.com does not implement or apply specific provisions for users of the Bukalapak application, this refers to the taxation system carried out in Indonesia, namely self assessment. Lack of tax knowledge on taxation obligations causes less success in maximizing tax payments on transactions e-commerce. There was a negative sentiment by stating that they had never done, did not understand or did not understand the tax provisions of the seller who made a transaction e-commerce. PT. Bukalapak.com has the initiative to become a partner of the taxation authority by submitting itself as an Application Service Provider, so that tax reporting and tax payments can be made through the Bukalapak application."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segmentasi konsumen e-commerce khususnya di Jabodetabek. Segmentasi dibentuk berdasarkan elemen kualitas pelayanan jasa dan kepuasan konsumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah Clustering. Hasil penelitian menunjukan segmentasi konsumen e-commerce di Jabodetabek dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok 2 memiliki nilai tertinggi dari sisi pelayanan jasa dan kepuasan.

---

This study aims to determine the consumer typology based on e-service quality and e-satisfaction of e-commerce in Jabodetabek area. This study proposed a post-hoc predictive typology with clustering analysis. The result showed the typology of consumer in Jabodetabek area can be separated into 3 groups of consumer. The second group of consumer have the highest value on e-service quality and e-satisfaction."