Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit ibu dan anak (RSIA) harus memiliki strategi kompetitif dalam penetapan harga untuk menghadapi kompetisi karena adanya keterbatasan penerimaan pelayanan pasien yang diluar pasien kekhususannya. Oleh karena itu RSIA harus dapat kompetitif pada layanan kekhusannya dalam hal ini adalah layanan rawat inap melahirkan sebagai focus RSIA. Dengan dasar strategi kompetitif ini RSIA dapat membuat strategi penetapan harga untuk dapat mengambil pangsa pasar yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi penetapan harga dengan kriteria faktor dalam menetapakan harga yaitu strategi manajemen dalam menghadapi kompetitor, minat pelanggan, dan biaya. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus berbasis evaluasi dan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pemahaman terkait situasi obyek penelitian yang dilakukan dengan kondisi alamiah obyek penelitinnya. Penelitin dilakukan dengan mengumpulkan data secara wawancara, kuisioner dan dokumen. Obyek penelitian ini adalah RSIA ABC dengan strategi penetapan harga untuk rawat inap melahirkan di tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah adanya ketidaktepatan strategi penetapan harga oleh RSIA ABC dimana RSIA ABC menggunakan best cost provider dalam menghadapi kompetitor namun harga yang ditawarkan cenderung mahal pada layanan persalinan normal dan kompetitif pada persalinan SC/Caesar. Fitur layanan yang ditawarkan oleh RSIA ABC pun secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan kompetitor. Pendapat pasien juga menguatkan adanya kesalahan dalam strategi penerapan harga dan ketidak cocokan pemahaman nilai pada fitur layanan yang ditetapkan oleh manajemen sebagai competitive advantage oleh pelanggan dinilai tidak begitu penting. Dari segi perhitungan biaya RSIA ABC juga tidak menghitung biaya secara akurat dan beberapa biaya yang didasari analisa pasar saja. Oleh karena itu RSIA ABC harus meningkatkan fitur layanan yang unik bagi RSIA ABC secara kuantitas maupun penilaian pelanggan, serta perhitungan biaya yang lebih akurat yang didasari pemahaman akuntansi biaya.

---

Mom’s and children’s hospitals must have competitive strategy and pricing to face competition because limitation for them to give services to patients out of their specialty. Therefore, Mom’s and children’s hospitals must be competitive within their specialty services in this case inpatient of maternity is the focus of Mom’s and children’s hospitals. With the competitive strategy, Mom’s and children’s hospital can make pricing strategy to take the market share. This research objective is to evaluate the pricing strategy with pricing factor namely as follow management’s strategy against competitor, consumer’s demand and cost as the criteria. This research uses case study method with evaluation basis and qualitative descriptive to describe the understanding of the research object’s situation with their natural condition. This research uses interviews, questionnaires and documents to collect research data. The object of this research is RSIA ABC’s maternity inpatient pricing strategy in the year 2022. The results of this study reveal an inaccuracy in the pricing strategy employed by RSIA ABC. While RSIA ABC positions itself as the best cost provider when competing with other companies, the prices offered tend to be expensive for normal delivery services and competitive for SC/Caesar deliveries. The service features offered by RSIA ABC are also fewer in quantity compared to its competitors. Furthermore, patients' opinions further reinforce the presence of errors in the pricing strategy and a misalignment in understanding the value of service features. Management considers these features as competitive advantages, while customers perceive them as less important. Moreover, when it comes to cost calculations, RSIA ABC does not accurately calculate costs, and some costs are determined solely based on market analysis. Therefore, RSIA ABC needs to enhance the quantity and customer assessment of its unique service features, as well as improve the accuracy of cost calculations by leveraging a comprehensive understanding of cost accounting."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis pengaruh pricing strategy, khususnya penerapan priceframing yang membuat harga makanan menjadi lebih murah dari hargaminuman, serta pemberian penawaran refill pada konsumen, selanjutnya akandilihat pengaruhnya terhadap persepsi keadilan harga (price fairness), persepsiresiko yang diterima (perceived risk), kesadaran harga (price consciousness),serta niat pembelian (purchase intention) dari konsumen. Penelitian inibersifat kuantitatif dan merupakan riset konklusif yang bersifat kausal dimanabertujuan untuk menguji hipotesis dan khususnya untuk memeriksa hubunganantara variabel-variabel dependen dan independen yang diuji. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan antara penggunaanstrategi price framing dan refill tactic pada price fairness, perceived risk danpurchase intention, namun tidak mempengaruhi price consciousnesspartisipan/konsumen. Disisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwakombinasi dari penggunaan strategi price framing dan refill tactic justru dapatmenurunkan price fairness dan purchase intention, sekaligus meningkatkanperceived risk, namun tetap tidak mempengaruhi price consciousnesspartisipan/konsumen.

---

ABSTRACTThis paper analyzed the effect of pricing strategy, in particular the applicationof price framing that cause food prices to be cheaper than the price ofbeverage, as well as providing refill offers the consumer, will see its influenceon price fairness, perceived risk, price consciousness, as well as purchaseintentions of participant/consumers. This study used quantitative methods andwas a conclusive research with causal type, which its objective was to test thehypothesis and especially to verify the relationship between its independentand dependent variables. The results of this study indicate that there is aninfluence and the relationship between the use of price framing strategy andrefill tactic on price fairness, perceived risk, and purchase intention, but itdoes not affect price consciousness of consumers. On the other hand, the studyalso showed that the combination of the use of price framing strategy andrefill tactic will reduce price fairness and purchase intention while increasingthe perceived risk, but it still does not affect the price consciousness ofconsumers."

"Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, diperlukan penelitian tentang efektifitas strategi pricing yang diterapkan bank untuk mencapai return yang optimal serta dapat mempertahankan market share dan loyalitas nasabahnya. Efektifitas strategi pricing dievaluasi dengan menggunakan Customer Profitability Analysis (CPA).Bank X menerapkan strategi Full Absorbtion Pricing kepada seluruh nasabahnya, termasuk Transco Group. Strategi ini dimaksudkan agar Bank X akan memperoleh Return on Risk Asset (RORA) sebesar 2% dan Return on Equity (ROE) sebesar 29,38%.Dengan mengaplikasikan Customer Profitability Analysis dapat disimpulkan bahwa strategi full absorbtion pricing tidak efektif diterapkan kepada Transco Group karena hanya menghasilkan RORA 1,71% dan ROE 21,37% (lebih rendah dari target).Berdasarkan analisis wallet size, diketahui bahwa Transco Group masih potensial untuk menyerap produk-produk Bank X. Untuk itu disusun skenario peningkatan wallet share dan pricing yang lebih kompetitif berdasarkan strategi relationship pricing.Skenario A berupa optimalisasi transaksi produk assets dengan menurunkan suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) menjadi 18% suku bunga KI tetap 16% dengan syarat fasilitas kredit tersebut ditarik 100%. Skenario ini menghasilkan RORA 1,68%, ROE 21,05%, yang berarti masih lebih rendah dari pada target return.Skenario B berupa optimalisasi produk assets dan liabilities, dengan menurunkan suku bunga KMK menjadi 18% suku bunga KI tetap 16% dengan syarat fasilitas kredit ditarik 100% dan Transco Group harus menempatkan deposito dan gironya 100% di Bank X. Skenario ini menghasilkan RORA 1,72%, ROE 21,45% (lebih rendah dari target return).Skenario C berupa optimalisasi produk assets, liabilities dan fee based product, dengan menurunkan suku bunga KMK menjadi 18% suku bunga KI tetap 16% dengan syarat fasilitas kredit ditarik 100%, penempatan seluruh deposito dan giro serta penyaluran seluruh aktifitas ekspor/impor melalui Bank X. Skenario ini menghasilkan RORA 2,38%, ROE 29,76% (melebihi target return).Dengan demikian skenario C yang merupakan penerapan strategi relationship pricing approach direkomendasikan untuk diterapkan Bank X kepada Transco Group."

"Tanggal 5 Maret 1999 adalah sejarah baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir sebuah undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-undang ini mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 18 Februari 1999 setelah melalui perdebatan yang panjang, dan berlaku efektif setahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2000. Pelaku usaha yang menjadi obyek dari undang-undang ini diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku untuk menyesuaikan semua aktivitasnya dengan undang-undang ini. Hal ini berarti, terhitung sejak tanggal 5 September 2000, seluruh warga negara Republik Indonesia terikat dan harus mematuhi serta melaksanakan aturan "playing field" persaingan usaha yang sudah menjadi komitmen politik dan sumber hukum bersama ini.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah demi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga tercapai ekonomi pasar yang efisien. Ekonomi pasar yang efisien akan memberikan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang optimal sesuai kemampuannya. Sementara itu, produsen mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah, jenis dan harga barang dan/atau jasa yang diproduksinya, sesuai permintaan pasar. Pelaku usaha bebas bersaing secara jujur dan sehat. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil."

"Perlakuan terhadap atribut harga dengan cara yang kurang tepat berhubungan secara langsung dengan pendapatan. Kebanyakan penyusnan kebijakan harga diilhami oleh hukum permintaan dan penawaran yang menyatakan bahwa harga yang murah akan memberikan lebih banyak sumbangan kepada pendapatan dari pada harga yang mahal, Kenyataan yang terjadi tidaklah selalu demikian.Penulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran dan memodelkan keputusan harga yang berorientasi permintaan (demand oriented pricing). Pada demand oriented pricing, harga ditentukan oleh dua hal : value dan elasticity. Konsep Value menyatakan bahwa produk dipilih karena memiliki satu atau lebih atribut yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pembeli. Konsep elasticity menyatakan bahwa harga merupakan atribut yang paling sensitif. Demand oriented pricing yang diperdalam melalui teori customer behavior menyatakan bahwa perilaku konsumen direfleksikan pada preferensinya terhadap alternatif produk. Utilitas produk membedakan preferensi konsumen. Utilitas adalah ukuran mumerik kepuasan pelanggan.Pada hukum permintaan dan penawaran, harga dan permintaan berhubungan negatif, searah, dan memberikan pengaruh yang proporsional. Sedangkan harga dan penawaran berhubungan positif, searah dan juga memberikan pengaruh yang proporsional. Penurunan harga akan meningkat permintaan, peningkatan harga akan menurunkan permintaan. Sebaliknya, penurunan harga akan menurunkan penawaran dan peningkatan harga akan meningkatkan penawaran.Hukum permintaan dan penawaran juga mengamati peranan harga pada pendapatan ketika aspek lain diasumsikan pada kondisi konstan sehingga harga berdiri sendiri. Pada kenyataannya, hubungan ketiganya tidak selalu searah dan proposional. Setiap variabel saling memberikan pengaruh yang timbal balik, Suatu sebab yang dihasilkan suatu variabel tidak selalu memberikan pengaruh "akibat" pada variabel lain dengan jumiah yang proporsional. Ketiganya juga terkait pada pola antar variabel yang rumit dan canggih. Harga juga tidak herdiri sendiri akan tetapi terkait dalam tatanan multi atribut yang membentuk profil produk.Analisis Conjoint dan berfikir sistem yang dioperasikan melalui sistem dinamis merupakan metode pendekatan hubungan mutlit atribut yang bersifat non-linear. Kekuatan pada metode ini adalah kemampuannva mengubungan secara timbal halik berbagai atribut mengikuti pola hubungan sebagaimana seharusnya yang terjadi pada dunia nvata dengan mempertimbangkan dimensi waktu sebagai proses pembelajaran Berfikir sistem yang mengkaitkan aspek value dan elasticity untuk memberikan model simulasi harga pada sistem pasar."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan terhadap praktik aggressiveness of transfer pricing, baik bentuk kepemilikan keluarga, asing dan pemerintah, dan pengaruh good governance baik corporate governance maupun government governance terhadap hubungan struktur kepemilikan dan praktik aggressiveness of transfer pricing di beberapa negara ASEAN-4. Sampel penelitian terdiri dari 264 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Saham negara-negara ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Thailand dan Philipina) dengan kurun waktu 2012-2015. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan keluarga dan kepemilikan pemerintah berhubungan negatif dengan aggressiveness of transfer pricing, sedangkan kepemilikan asing berhubungan positif dengan aggressiveness of transfer pricing. Kualitas good governance, baik corporate governance maupun government governance memperkuat hubungan negatif antara antara struktur kepemilikan keluarga dan kepemilikan pemerintah dengan aggressiveness of transfer pricing. Sebaliknya good governance, baik corporate governance maupun government governance mempu memperlemah hubungan positif kepemilikan asing dengan aggressiveness of transfer pricing. Penelitian ini melengkapi studi tentang penggunaan metode pengukuran profit level indicator (PLI) sebagai salah satu acuan dalam menentukan praktik aggressiveness of transfer pricing. Penelitian ini memiliki Implikasi terhadap pentingnya kebijakan anti abuse of transfer pricing yang lebih spesifik dalam rangka mengurangi kerugian negara akibat praktik abuse of transfer pricing.

---

This study aims to empirically examine the effect of ownership structure on the aggressiveness of transfer pricing practices in family, foreign and government ownership forms, as well as the effect of good governance in both corporate and government governance in several ASEAN countries for four years. The research sample consisted of 264 manufacturing companies, listed on the ASEAN-Stock Exchange (Indonesia, Malaysia, Thailand and the Philippines) in the period of 2012-2015. This study found out that family and government ownership were negatively related to aggressiveness of transfer pricing, while foreign ownership was positively related to aggressiveness of transfer pricing. The quality of good governance, both in corporate and government governance, strengthens the negative relationship between family and government ownership and aggressiveness of transfer pricing. Conversely, good governance, both in corporate and government governance can weaken the positive relationship between foreign ownership and aggressiveness of transfer pricing. This study applies the use of the profit level indicator (PLI) method as one of the references in determining the practice of aggressiveness of transfer pricing. This study is beneficial for a specifically anti-abusive transfer pricing policy in order to reduce state losses (due to the practice of abusive transfer pricing)."

"Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar perusahaan multinasional menghadapi permasalahan dokumentasi transfer pricing akibat sulitnya menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut ditinjau dari permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dan mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini penting mengingat sengketa pajak terkait penerapan PKKU sebagai bagian dari transfer pricing relatif tinggi dan menguras sumber daya. Teori situasional pemecahan masalah dan benchmarking digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Objek penelitian adalah sebuah perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang distribusi dan jasa konsultasi gas industri dan bahan kimia. Perusahaan tersebut dipilih karena mengalami kendala dalam penerapan PKKU sehingga tidak dapat menyiapkan dokumentasi transfer pricing tepat waktu. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada perwakilan PT ABC, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif konstan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan PKKU di masa pandemi COVID-19 adalah ketersediaan data pembanding dan ketidakpastian ketentuan mengenai penggunaan data pembanding berupa perusahaan rugi. Rekomendasi bagi Wajib Pajak antara lain menyiapkan dokumen bukti pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak terkena dampak pandemi COVID-19, mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement, dan memastikan kembali karakteristik usaha Wajib Pajak. Rekomendasi untuk DJP antara lain menerbitkan pedoman transfer pricing selama pandemi COVID-19, memberi kepastian mengenai penggunaan perusahaan rugi sebagai data pembanding, memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak, dan menyusun prioritas pemeriksaan serta pengawasan pajak.

---

The COVID-19 pandemic has caused most multinational companies to face transfer pricing documentation problems due to the difficulty of implementing the arm's length principle (ALP). This study aims to analyze this phenomenon in terms of the problems faced by taxpayers and to develop solutions to these problems. This study is important considering that tax disputes related to the application of ALP as part of transfer pricing are relatively high and drain resources. Situational theory of problem solving and benchmarking is used to answer the research questions. The research was conducted with a qualitative approach and a single case study. The object of research is a multinational company in Indonesia which is engaged in the distribution and consulting service of industrial gases and chemicals. These companies were chosen because they experienced problems in implementing ALP so that they could not prepare transfer pricing documentation on time. Data collection using the interview method conducted to representatives of PT ABC, DGT, tax consultants, and academics. The data obtained were analyzed using constant comparative and descriptive analysis methods. The results show that the constraints in implementing ALP during the COVID-19 pandemic are the availability of comparative data and the uncertainty of rule regarding comparative data which is a loss company. Recommendations for taxpayers include the preparation of supporting evidence documentation showing that the taxpayer is affected by the COVID-19 pandemic, submitting an Advance Pricing Agreement application, and reassure the business characteristics of the taxpayer. Recommendations for the DGT include issuing transfer pricing guidelines during the COVID-19 pandemic, providing certainty regarding the use of loss-making companies as comparison data, providing concessions for taxpayers, and setting priorities for prudent tax audits."