Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini mendorong adanyaperkembangan dibidang ekonomi yang dikenal dengan ekonomi digital, Perbankan dalam melakukan pembukaan rekening bagi nasabah menerapkan Prinsip kehati-hatian bank melalui proses Customer Due Diligence (CDD), namun dengan perkembangan teknologi dan perkembangan layanan perbankan, saat ini dikenal prinsip Digital Branch yakni sarana Bank yang berfungsi khusus untuk melakukan proses registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri. Selain itu, akan dibahas mengenai aspek permasalahan yang mungkin timbul dalam proses CDD pada pembukaan rekening yang dilakukan secara digital. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, hasil daripada penelitian menemukan fakta bahwa PT Bank X Tbk selaku penyedia jasa keuangan dari Layanan Perbankan Digital Produk Tabungan Now dalam hal ini telah berusaha untuk melaksanakan uji tuntas nasabah sesuai berdasarkan POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan dan POJK LPD Bank Umum. Terlepas belum terdapat pengaturan mengenai mekanisme dan penggunaan PIN dan Password dalam transaksi tabungan digital hal ini penting untuk menghindari transaksi nasabah yang mencurigakan.

---

The development of technology and information encourages developments in the economic sector known as the digital Economy. Opening Bank accounts for customers, applies the prudential banking principle through the Customer Due Diligence (CDD) process, but with the development of technology and the development of banking services, This is known as the Digital Branch, Bank facility that has a special function to carry out the process of customer registration and opening of accounts independently. Other than that, this thesis also explains about the problems that may arise in the CDD process at opening digital accounts. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a library research that delivers descriptive- analytical research typology. This Thesis concludes that PT Bank X Tbk as the financial service provider of Digital Banking Services has done its best to apply the CDD procedure based on POJK APU PPT Sektor Jasa Keuangan and POJK LPD Bank Umum. Despite the absence of regulations regarding the mechanism and use of PIN and Passwords in digital savings transactions, it is important to avoid suspicious customer transactions."

"Tesis ini mengkaji proses pembukaan rekening dalam layanan keuangan digital Bank Jago, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak UU PDP terhadap prosedur pembukaan rekening Bank Jago dan mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang dilakukan oleh bank untuk mematuhi peraturan baru tersebut. Tesis ini akan menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Makalah ini menggunakan metode wawancara untuk menganalisis langkah-langkah dan persyaratan proses pembukaan rekening, baik sebelum maupun sesudah implementasi UU PDP. Tesis ini mengeksplorasi langkah-langkah yang diterapkan oleh Bank Jago untuk menjaga informasi dan privasi klien. Ini mengacu pada pemanfaatan teknik enkripsi dan protokol keamanan. Hasil penelitian memberikan wawasan berharga tentang bagaimana prosedur pembukaan rekening Bank Jago sejalan dengan persyaratan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kesimpulannya, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat regulasi UU PDP untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam perlindungan data. Sementara bank sudah mematuhi peraturan privasi data pribadi, ada industri lain yang tidak menerapkan praktik serupa. Dengan menerapkan pedoman yang komprehensif, semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data dapat secara konsisten mematuhi hukum, sehingga mengurangi perbedaan dalam privasi data pelanggan.

---

This thesis examines the account opening process in Bank Jago's digital financial services, particularly in light of the implementation of the Personal Data Protection (PDP) Law. The purpose of this study is to evaluate the impact of the PDP Law on Bank Jago's account opening procedures and to identify any changes or adaptations made by the bank to comply with the new regulations. This thesis will utilize a doctrinal research approach, employing a descriptive analysis method. The paper employs an interview method to analyse the steps and requirements of the account opening process, both prior to and following the implementation of the PDP Law. This thesis explores the measures implemented by Bank Jago to safeguard client information and privacy. It refers to the utilization of encryption techniques and security protocols. The research findings offer valuable insights into how Bank Jago's account opening procedures align with the requirements of the Personal Data Protection (PDP) Law. In conclusion, it is crucial for the government to establish regulations for the PDP Law in order to ensure fairness and consistency in data protection. While banks already comply with personal data privacy regulations, there are other industries that do not have similar practices in place. By implementing comprehensive guidelines, all parties involved in data processing can consistently comply with the law, thereby reducing any discrepancies in customer data privacy."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengujian pengendalian atas prosedur pembukaan rekening Deposito dan prosedur penutupan rekening Deposito pada Kantor Cabang Bank KTH Syariah, yang dilakukan berdasarkan kebijakan KAP BBH Indonesia. Bank KTH Syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah yang dibawahi oleh Grup Syariah Bank KTH. Evaluasi dilakukan dengan melakukan perbandingan kesesuaian prosedur pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP BBH Indonesia dengan Standar Audit (SA) dan kerangka evaluasi berdasarkan teori auditing. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, proses pengujian pengendalian atas prosedur pembukaan rekening Deposito dan penutupan rekening Deposito telah sesuai dengan standar audit dan teori auditing yang berlaku. Proses pengujian pengendalian yang dilakukan untuk prosedur pembukaan rekening Deposito dan prosedur penutupan rekening Deposito secara keseluruhan telah konsisten sama. Perbedaan antara kedua prosedur tersebut terletak pada jenis dokumen yangdiperiksa serta jenis pengendalian yang diuji.

---

This internship report aims to evaluate the process of testing control over the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account at Bank KTH Sharia Branch Office, which is carried out based on the policy ofKAPBBH Indonesia. Bank KTH Sharia is one of the Sharia Business Units under the Sharia Group of Bank KTH. Evaluation is done by comparing the suitability of control testing procedures carriedout by KAP BBH Indonesia with Auditing Standards (SA) and auditing theory. Based on the evaluation conducted, the process of testing controls over the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account is in accordance with auditing standards and applicable auditing theory. The control testing process carried out for the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account has been consistently the same. The difference between the two procedures lies in the types of documents examined and the types of control tested."

"Manajemen laba kosmetik termasuk manajemen laba oportunistik yang dilakukan dengan melakukan sedikit pembulatan ke atas pada digit kedua angka laba agar digit pertama angka laba naik. Hal ini terutama dilakukan ketika digit kedua angka merupakan angka besar, seperti 9, dan dinaikkan sedikit agar digit kedua menjadi 0 dan digit pertama laba naik. Praktik ini didasarkan pada teori cognitive reference points. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen laba kosmetik terjadi di ASEAN dengan tendensi yang berbeda-beda di tiap negara. Manajemen laba kosmetik ditemukan memiliki korelasi negatif dengan korupsi dan uncertainty avoidance; dan memiliki korelasi positif dengan individualisme, kebebasan ekonomi, dan relative firm size.

---

Cosmetic earnings management is opportunistic earnings management by doing little upward rounding in the second digit of the earnings in order to lift up the first digit by one point. This is mainly done when the second digit of earnings is a big number, such as 9, so that a little upward rounding can change the second digit to 0 and lift up the first digit. These practices are based on cognitive reference point theory.

The results of this research showed that the cosmetics earnings management occurred in ASEAN with different tendencies across country. Cosmetic earnings management has negative correlation with corruption and uncertainty avoidance; and positively correlated with individualism, economic freedom, and relative firm size."

"Skripsi ini membahas mengenai gambaran karakteristik pasien terhadap saldo piutang murni pasien rawat inap di RSIA Budi Kemuliaan tahun 2010. Piutang murni pasien rawat inap merupakan piutang pasien rawat inap yang tidak memiliki jaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran karakteristik pasien yang memiliki piutang murni pada tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Masalah yang terjadi adalah adanya kebijakan tanpa uang muka serta terjadinya peningkatan saldo atau jumlah piutang murni pasien rawat inap yang signifikan dari tahun 2009 ke tahun 2010.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa dari kedelapan variabel karakteristik pasien, terdapat 6 variabel yang tidak memiliki hubungan dengan piutang yaitu variabel pekerjaan penanggung jawab pasien, umur pasien, pendidikan, lokasi tempat tinggal, kelas perawatan dan umur piutang. Sedangkan 2 variabel lagi yaitu variabel lama hari rawat dan besar biaya perawatan memiliki hubungan dengan piutang. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan upaya dalam pencarian donatur, dilakukan kajian mengenai sosial ekonomi pasien piutang murni, melakukan upaya penagihan yang lebih intensif, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, serta dilakukan pencatatan piutang yang lebih baik.The objective of this study is to obtain description on uninsured patient characteristics that has remaining balance of account receivables in the RSIA Budi Kemuliaan during year of 2010. Uninsured patients are those without health coverage and has been hospitalized in this hospital.

This study is a descriptive analytic study using quantitative approach. There are strong value from the owners of RSIA Budi Kemuliaan that the hospital will not charge any down payment for any inpatient care, with or without health coverage. As a result, substantial increase in the balance of account receivable are shown in 2010, as compared to the previous years.

The analysis of 8 variables on patient characteristics indicated that 6 variables do not have significant relationship with the balance of account receivables, that are including occupation, age, education, location, class of service care, and number of days of account receivables. The other 2 variables, that are length of stay and cost of care do have significant relationship with the balance of account receivables.

The result of this study suggest that if the owner prefer to maintain their value of not applying down payment to any inpatient care, then there should be further study to explore condition of social economyy of existing patients and find other alternative sources of funds. Intensify collection of account receivables and provide efective and efficient care should also be done in the future to improve the balance of account receivables."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi prosedur audit KAP AMG atas akun kas dan setara kas PT JIAH untuk periode laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Pembahasan meliputi pemahaman konsep kas dan setara kas, prosedur audit, serta analisis kas dan setara kas PT JIAH dan hasil evaluasi praktik audit KAP AMG. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur audit KAP AMG dengan dengan Standar Audit (SA) yang dituangkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh prosedur audit yang dilakukan oleh KAP AMG telah sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri dari pengalaman berdasarkan kegiatan magang di KAP AMG sebagai evaluasi diri untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia profesional pasca kuliah.

---

This internship report aims to explain evaluation of KAP AMG audit procedure on PT JIAH’s cash and cash equivalent accounts for the financial report ended December 31st, 2020. The discussion cover the understanding of cash and cash equivalent, audit procedures, as well as analysis of PT JIAH’s cash and cash equivalent and audit procedures of KAP AMG. Evaluation is carried out by comparing KAP AMG audit procedures with Auditing Standard (SA) as outlined in Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Based on evaluation, audit procedures of KAP AMG has been in accordance with applicable standards. This internship report also discusses self-reflection based on experience of internship activities in KAP AMG as a self evaluation for entering the workforce after graduate."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.

---

The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.

The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah rasio-rasio keuangan yang diukur dengan rasio CAMEL berbeda secara signifikan antara bank yang sehat dengan bank yang gagal. Selain itu juga dilakukan pengujian untuk melihat rasio keuangan mana saja yang mendiskriminankan antara bank yang sehat dengan bank yang gagal. Ada tujuh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Risked Assets (RORA), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, dan rasio kredit terhadap dana yang diterima. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah univariat analisis dan multivariat diskriminan analisis.Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel yang signifikan pada cx = 5% untuk data lima tahun sebelum bangkrut adalah CAR, RORA, ROA, rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, dan rasio kredit terhadap dana yang diterima. Variabel yang lain yaitu NPM dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional ternyata tidak signifikan. Sedangkan untuk data satu tahun sebelum bangkrut ternyata variabel yang signifikan adalah rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, rasio kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar, rasio kredit terhadap dana yang diterima, ROA, dan RORA.Pengujian diskriminan menunjukkan variabel ROA dan rasio kredit terhadap dana yang diterima yang mempengaruhi keberhasiian atau kegagalan bank. Nilai z-score untuk bank yang sehat 0,176 sedangkan bank yang gagal -0,359. Dari hasil klasifikasi ternyata persentase ketepatannya untuk satu tahun sebelum bangkrut 82%, sedangkan untuk dua tahun dan tiga tahun sebelum bangkrut tingkat ketepatannya 69,1% dan 65,3%."

"Tesis ini mencoba melihat bahwa selama ini masih banyak Uang Negara yang dikelola di luar kontrol Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Di seluruh Kementerian Negara/Lembaga terdapat rekening-rekening pemerintah yang menyimpan Uang Negara, baik yang berasal dari penerimaan negara maupun dari alokasi dana APBN yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional Kementerian Negara/Lembaga. Rekening-rekening tersebut dikelola sendiri dan tidak terjangkau pengawasan Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh keuangan negara berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara. Dengan adanya kebijakan penertiban rekening Kementerian Negara/Lembaga tersebut, diharapkan pengelolaan uang negara dapat dilaksanakan secara akuntabel.

---

This thesis is trying to view that until now there are still many State Finances being managed outside the control of Finance Minister as the State General Treasurer. In all state ministries/institutions there are government accounts that deposit State Finance, whether they are state revenue as well as from State Budget (APBN) fund allocation that will be used to pay for operational activities of state ministry/institutions. Such accounts are managed by themselves and beyond the supervision of Finance Minister. With the enactment of Law Number 1 of 2004 on State Treasury, all state finances are under the control of State General Treasurer. With the existence of policy controlling of such ministry/institution accounts, it is expected the management of state finance can be implemented accountably."

"Penulisan ini berfokus pada fenomena kejahatan siber yaitu account takeover di suatu perusahaan berbasis teknologi di Indonesia, yang karena alasan konfidensialitas disamarkan namanya menjadi Perusahaan Teknologi XYZ. Peneliti mengambil studi kasus account takeover yang terjadi terhadap salah satu pengguna layanan jasa teknologi yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi XYZ yang bergerak di sektor pariwisata. Dalam proses pengerjaan karya akhir ini, peneliti menggunakan metode studi kajian literatur dengan memakai data sekunder berupa dokumen investigasi dan referensi berupa studi-studi terdahulu. Dalam menjelaskan studi kasus yang diambil, peneliti menggunakan kerangka teori aktivitas rutin yang mencakup penjelasan mengenai terjadinya kejahatan dengan menggunakan tiga elemen, yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan penjagaan yang sesuai.

---

This study focuses on the phenomenon of cybercrime, namely account takeover in a technology-based company in Indonesia, which due to confidentiality reasons is disguised to XYZ Technology Company. Researcher took a case study of account takeover that occurred against one of the users of technology services offered by the XYZ technology company that engaged in the tourism sector. In the process of working on this final paper, researcher used a literature review study method using secondary data in the form of investigative documents and references in the form of previous studies. In explaining the case studies taken, researcher uses routine activity theory framework that includes an explanation of the occurrence of crime using three elements, namely motivated perpetrators, appropriate targets, and absence of appropriate guarding."