Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mahasiswa umumnya mengikuti program magang selama perkuliahan namun secara tidak sadar seringkali terjadi eksploitasi pada mahasiswa karena tidak adanya payung hukum untuk anak magang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eksploitasi mahasiswa magang di perusahaan startup. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif – paradigma kritis serta teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur dengan total 12 orang responden. Analisis data dilakukan berdasarkan metode analisis data dari Miles dan Huberman (1994).Hasil temuan dari studi eksplorasi ini yaitu: Mayoritas mahasiswa magang mendefinisikan eksploitasi sebagai bentuk pemanfaatan, pemaksaan terhadap individu untuk melakukan suatu pekerjaan diluar dari kontrak pekerjaan serta tidak memberikan keuntungan bagi individu tersebut. Kemudian Bentuk-bentuk dari eksploitasi pada mahasiswa magang yang terjadi di perusahaan startup yaitu berupa beban kerja yang banyak dan bekerja di luar working hours, serta terkait isu upah. Untuk pengalaman mahasiswa, mereka terkadang tidak merasa dieksploitasi meskipun pernah merasakan bentuk eksploitasi yang sudah disebutkan. Adapun untuk respon mahasiswa terkait isu eksploitasi magang ini yaitu mahasiswa berharap ada peraturan khusus yang dibuat untuk mahasiswa magang.

---

Students usually take a part in internship programs during college. However, sometimes they are being exploited due to the lack of legal regulations for interns. This research explores the exploitation of interns, explicitly focusing on students interning at startup companies. The research methodology employs a qualitative approach with a critical paradigm, utilizing semi-structured interviews as the data collection technique involving 12 respondents. The respondents are students who have either completed or are currently undertaking internships at startup companies in various fields, such as education, digital media platforms, and others. Data analysis uses Miles and Huberman's (1994) method. The findings of this exploratory study reveal that most interns define exploitation as a form of utilizing and coercing individuals to perform tasks beyond their employment contracts while not providing benefits to the individuals. Respondents identified forms of exploitation experienced by interns at startup companies, such as excessive workloads, working beyond regular working hours, and compensation issues. Interestingly, some interns do not perceive themselves as being exploited despite experiencing the forms of exploitation above. In response to these issues, interns hope for specific regulations to be established for internships."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana pemagangan menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh banyak mahasiswa untuk mengasah keterampilannya maupun membahas hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalani pemagangan tersebut. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dan dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber serta informan pendalaman data sekunder. Melihat manfaat dari pemagangan maka pemerintah pun mengadakan kurikulum magang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi pasar tenaga kerja. Akan tetapi, mahasiswa magang tersebut rentan mengalami eksploitasi karena masih minimnya perlindungan hukum yang diterima. Eksploitasi ini terjadi dikarenakan adanya kesenjangan definisi antara pemagangan pada hukum Indonesia dengan hukum Jepang. Hal ini terlihat pada hukum Jepang yang menganggap peserta magang sebagai pekerja sekaligus berlaku hukum ketenagakerjaan bagi peserta magang tersebut. Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak menganggap peserta magang sebagai pekerja. Hal ini mengakibatkan perbedaan beban kerja maupun perlindungan yang didapatkan ketika melaksanakan pemagangan. Hal inilah yang terjadi terhadap mahasiswa Universitas X yang melakukan pemagangan (Technical Intern Training Program) di Jepang. Sejatinya TITP yang diusung oleh pemerintah Jepang telah memiliki pengaturannya juga, tetapi dalam praktiknya kerap terjadi pelanggaran, terutama hak dari peserta TITP. Maka dari itu, tulisan ini bermanfaat bagi Indonesia terkhususnya bagi peserta magang Indonesia yang hendak mengikuti TITP agar dapat mengetahui perlindungan maupun hak dan kewajiban seperti apa yang seharusnya diperoleh.

---

This writing analyzes how internships serve as a means utilized by many students to hone their skills and discusses the rights and obligations that should serve as the foundation for undergoing such internships. The composition employs a doctrinal research method, supplemented with interviews with key informants and an in-depth analysis of secondary data. Recognizing the benefits of internships, the government has implemented internship curricula to prepare students for the labor market. However, interns are susceptible to exploitation due to the limited legal protection they receive. This exploitation arises from the disparity in the definition of internships between Indonesian law and Japanese law. Japanese law considers interns as workers, subjecting them to labor laws, unlike in Indonesia, where interns are not regarded as workers. This results in differences in workload and protection afforded during internships. This phenomenon is evident in the case of students from University X participating in the Technical Intern Training Program (TITP) in Japan. Although the Japanese government has regulations governing TITP, violations often occur in practice, particularly regarding the rights of TITP participants. Therefore, this writing is valuable for Indonesia, especially for Indonesian interns aspiring to join TITP, providing insights into the protections, rights, and obligations they should rightfully receive."

"Program magang yang tersedia untuk mahasiswa memberikan berbagai manfaat untuk pengembangan keterampilan dan pengalaman profesional mahasiswa. Namun, mahasiswa juga dihadapkan dengan kesulitan terkait dengan tuntutan pekerjaan yang dapat menyebabkan stres kerja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara stres kerja dan keterlibatan kerja serta peran moderasi dari perceived social support pada mahasiswa magang. Partisipan berjumlah 107 mahasiswa aktif Universitas Indonesia berusia 18-25 tahun yang sedang melakukan magang. Penelitian ini menemukan bahwa 24,6% varians skor keterlibatan kerja dapat dijelaskan oleh stres kerja dan perceived social support secara signifikan (p<0,05). Stres kerja (β=-0,272, t(103)=-3,589, p<0,05) dan perceived social support (β=0,269, t(103)=4,541, p<0,05) berhubungan dengan keterlibatan kerja mahasiswa magang secara signifikan. Hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa perceived social support tidak dapat memoderasi hubungan stres kerja dan keterlibatan kerja mahasiswa magang (β=0,0045, t(103)=0,6063, p>0,05).

---

.The internship programs for university students provide various benefits for skill developments and professional experiences. However, students are also faced with difficulties related to job demands that may cause job stress. This study aimed to examine the relationship between job stress and job involvement and the moderating role of perceived social support in internship students. The 107 participants were active Universitas Indonesia students aged 18-25 years old who were doing internships. This study found that 24.6% of the variance in job involvement scores could be explained by job stress and perceived social support significantly (p<.05). Job stress (β=-.272, t(103)=-3.589, p<.05) and perceived social support (β=.269, t(103)=4.541, p<.05) were significantly associated with interns' job involvement. The moderation analysis results showed that perceived social support could not moderate the relationship between job stress and job involvement of student interns (β=.0045, t(103)=.6063, p>.05)."

"ABSTRAKPendahuluan. Indonesia menerapkan program internship dokter Indonesia sejaktahun 2010 dengan tujuan pemahiran kompetensi dokter umum yang baru lulus.Salah satu permasalahan dalam program internship adalah kelayakan wahana.Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh kelayakan wahana terhadap kompetensidokter Indonesia.Metode. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari data penelitian AssesmenProgram Internship Dokter Indonesia 2015 yang dilakukan oleh Badan Penelitiandan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia denganmenggunakan desain potong lintang. Data diambil dari peserta internship dan datawahana yang berada di 9 Kabupaten yang terpilih berdasarkan metode samplingproportional probability to size (PPS). Analisis yang digunakan adalah analisisjalur dimana ingin dilihat pengaruh langsung maupun tidak langsung dari wahanaterhadap peningkatan kompetensi yang terdiri dari pengetahuan upaya kesehatanmasyarakat, upaya kesehatan perorangan, kemampuan diagnosa dan kemampuantindakan dokter internship.Hasil. Dari 9 kabupaten tersebut, wahana terbagi menjadi empat kategori yaitu: rstidak layak pkm tidak layak (3 wahana), rs tidak layak pkm layak (1 wahana), rslayak pkm tidak layak (2 wahana) dan rs layak pkm layak (3 wahana). Untukpengaruh wahana terhadap pengetahuan upaya kesehatan masyarakat secarastatistik bernilai signifikan dengan kategori wahana yang memiliki puskesmaslayak menghasilkan peningkatan nilai ukm lebih baik dibandingkan kategorilainnya. Untuk pengaruh wahana terhadap pengetahuan upaya kesehatanperorangan, diagnosa dan tindakan secara statistik tidak bernilai signifikan.Kesimpulan. Tempat penempatan / wahana merupakan salah satu komponenpenting dalam program internship dokter indonesia, hal ini dibuktikan denganadanya peningkatan kompetensi pengetahuan dan tindakan pada peserta internshipdi masing-masing kategori wahana. Peningkatan pengetahuan upaya kesehatanmasyarakat karena pengaruh wahana lebih besar terjadi pada wahana dengankategori puskesmas layak, sedangkan peningkatan pengetahuan upaya kesehatanperorangan karena pengaruh wahana hampir merata pada semua kategori wahana.Untuk peningkatan kemampuan diagnosa karena pengaruh wahana dapat dilihatdari jalur langsung ataupun jalur tidak langsung melalui pengaruh pengetahuanupaya kesehatan perorangan dan walaupun tidak signifikan secara statistik,peningkatannya juga terjadi pada seluruh wahana. Dan peningkatan kemampuantindakan karena pengatuh wahana dapat dilihat dari jalur langsung ataupun jalurtidak langsung melalui pengaruh pengetahuan upaya perorangan dan jalur tidaklangsung melalui pengaruh kemampuan diagnosa.

---

ABSTRACTIntroduction. Indonesian medical internship program has been adopted inIndonesia since 2010 with aim to exercise medical competency of the newlygraduated general practitioner. One of the critical problems in internship programis the feasibility of medical internship training facilities. Thus, this study was toreveal the influence of medical internship training facilities feasibility onIndonesian doctor competency.Method. This study was a further analysis of research data Asesmen ProgramInternship Dokter Indonesia 2015 previously done by National Institute of HealthResearch Development Indonesian Ministry of Health using cross sectional studydesign. The data was taken from internship participants and training facilities in 9chosen districts based on sampling method proportional probability to size (PPS).Analysis was using pathway analysis to see both direct and indirect influence oftraining facilities on competence improvement, consisted of public healthknowledge, personal health care, diagnosis and intervention skills.Results. Of all 9 districts, training facilities were divided into 4 categories:improper hospital- improper public health center (3 facilities), improper hospitalproperpublic health center (1 facility), proper hospital-improper public healthcenter (2 facilities), and proper hospital-proper public health center (3 facilities).The influence of training facility on intern knowledge showed significant results, inwhich facilities with proper public health center improved public health knowledgescore better than other categories. On the other hand, the influence of trainingfacility on personal health care, diagnosis, and intervention skills was notsignificant.Conclusion. Training facility is one of important components in Indonesianmedical internship program, as it was proven by improvement of intern knowledgeand intervention skills in each training facility categories. Improvement of publichealth knowledge contributed by training facility is higher in facilities with properpublic health center, while improvement of personal health care knowledge issimilar in almost all facilities. Improvement of diagnosis skill contributed bytraining facility can be seen in both direct and indirect pathways through increasedpersonal health care knowledge, despite statistically not significant, improvementwas found in all facilities. Improvement of intervention skill contributed by trainingfacility can be seen in both direct and indirect pathways through increased personalhealth care knowledge and in indirect pathway through increased diagnosis skill."

"PT Tri Adi Bersama (Anteraja) adalah perusahaan startup (startup) yang bergerak di bidang logistik dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Dengan mengusung moto “Semangat Kolaborasi”, pengelolaan SDM difokuskan kepada pemulihan pasca COVID-19. Induk perusahaan telah menetapkan Program Pengembangan Kompetensi Karyawan yang tertuang pada laporan tahunan yaitu penerapan e-learning bagi Anteraja yang diberi nama Belajaraja Learning Center. Belajaraja merupakan platform berupa e-learning bagi para karyawan di Anteraja sebagai strategi perusahaan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan attitudes yang dibutuhkan dalam organisasi. Belajaraja diharapkan menjadi standard penerapan E-learning bagi seluruh perusahaan dibawah Holding Grup. Demi mencapai hal tersebut diperlukan adanya tolak ukur penilaian sejauh mana tingkat kematangan pada implementasi Belajaraja. Karena konsep penilaian kematangan yaitu untuk memastikan bahwa desain/perancangan, pengembangan dan penerapan dari Elearning Belajaraja dapat memenuhi kebutuhan karyawan, pemateri dan institusi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur tingkat kematangan implementasi e-learning Belajaraja pada Anteraja serta rekomendasi perbaikan terhadap implementasi e-learning Belajaraja di Anteraja. Mixed-method dipilih pada penelitian kali ini dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dari e-learning maturity model. Model dipilih berdasarkan hasil perbandingan model dan analisa 3c2s. Terdapat 8 responden yang merupakan karyawan Anteraja yang terlibat dalam pengembangan, pemeliharaan dan penerapan dari e-learning Belajaraja. Hasil perhitungan kematangan yaitu satisfaction score kematangan pada e-learning Belajaraja sebesar 39 yang masih berada pada level 2 practicing. Terdapat 3 dimensi kapabilitas yang sudah memiliki kinerja yang baik pada level 3 stabilized dan 2 dimensi kapabilitas pada level practicing. Dari segi proses terdapat 6 proses yang sudah berada pada level 3 stabilized dan 4 proses pada level 2 practicing. Hasil dari dimensi dan proses yang masih berada pada level practicing menghasilkan rekomendasi perbaikan pada e-learning Belajaraja.

---

PT Tri Adi Bersama (Anteraja) is a logistics startup with its head office in Jakarta, Indonesia. Anteraja's performance was quite satisfactory compared to previous years. Carrying out the motto "Spirit of Collaboration", HR management for the development of post-COVID-19 recovery. The Parent Company has established the oldest Employee Competency Development Program in the annual report, namely the implementation of e-learning for Anteraja which is named the Belajaraja Learning Center. Belajaraja is a platform in the form of e-learning for employees at Anteraja as a strategic company to share knowledge, skills, and attitudes needed in the organization. Belajaraja is expected to become the standard for implementing E-learning for all companies under the Holding Group. In order to achieve this, it is necessary to have a benchmark for evaluating the degree of maturity in the implementation of Belajaraja. A key concept of maturity assesment is to ensure that the design/design, development and implementation of the Belajaraja E-learning can meet the needs of employees, presenters and institutions.

The purpose of this research is to measure the maturity level of the implementation of Belajaraja e-learning at Anteraja as well as recommendations for improvements to the implementation of Belajaraja e-learning at Anteraja. This study's Mixed-method was chosen by collecting data from a questionnaire from e-learning maturity model. The model was selected based on the results of the comparison of models and 3c2s analysis. There are 8 respondents whare Anteraja employees involved in developing, maintaining, and implementing the Belajaraja e-learning.

The result of the maturity calculation is the maturity score satisfaction in the Belajaraja e-learning of 39 which is still at level 2 practice. There are 3 dimensional capabilities that already have good performance at level 3 stable and 2 dimensional capabilities at the training level. In terms of process, there are 6 processes that are already at level 3 steady and 4 processes at level 2 practice. The results of the dimensions and processes that are still at the practice level produce recommendations for improvements to the Belajaraja e-learning."

"ABSTRAKProgram Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulumberbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah prokontramuncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan,organisasi profesi, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kebijakan PIDI melalui pendekatan retrospektif. Hasil penelitianmenunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baiknamun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Peranaktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincianfungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasikomprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci

---

ABSTRACTAs the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation,Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as acontinuation of the medical education. In practice, a number of pros and consemerges from the various parties among students, education institutions,professional organizations , and the general public. This study aimed to analyzethe policy of PIDI through a retrospective approach. The results showed the stageof agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted butnot optimal in the legitimacy and implementation phases. The role of policy actorshave not been clearly delegated with the strong legal protection and details offunctions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of theimplementation of PIDI involving the key stakeholders"

"Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap perusahaan over the top asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan data yang bersumber dari laporan keuangan X, Pte.Ltd dan proses bisnis yang dilakukan oleh X, Pte.Ltd. Aturan perpajakan yang ada saat ini sangat sulit dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top asing, karena Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur, untuk pendirian Bentuk Usaha Tetap mensyaratkan harus terdapat tempat yang bersifat tetap (Fixed Place) dilokasi usaha tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha (negara sumber), supaya negara sumber dapat mengenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh di negara sumber (Indonesia), dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) ataupun penunjang (auxiliary). Sedangkan proses bisnis dari perusahaan over the top tidak memerlukan tempat tetap, tetapi melalui jaringan internet (over the top). Sehingga sangat besar potensi pajak yang tidak bisa dipungut dan menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun terkendala dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), namun Indonesia dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top, namun untuk jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan aturan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Otoritas Pajak dalam membuat kebijakan dan aturan dalam mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia

---

This thesis discusses about Income Tax on foreign over the top companies that doing business activities in Indonesia. This study uses a qualitative research approach with descriptive design, with data sourced from the financial statements X, Pte. Ltd and business processes carried out by X, Pte.Ltd. The current tax rules are very difficult to serve as a legal basis for imposing income tax on foreign over the top companies, because the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) set that to be a Permanent Establishment (PE) need a fixed place in the Taxpayers location that they doing business activities (source country), and activities that carried out in the source country are not preparatory or auxiliary activities, so that the source country can collect income tax on the profits earned in the source country (Indonesia). Whereas the business process of an over the top company does not require a fixed place, but through an internet network. So that there is a huge potential for taxes that cannot be collected and incur large losses for state revenues. The results of this study conclude that although constrained by the existence of the Double Tax Avoidance Agreement (P3B), Indonesia can impose income tax on over the top companies, so it is hoped that this research can be one of the inputs for the Tax Authority in making income tax policies and rules to over the top companies that doing business in Indonesia"

"ABSTRAKArtikel ini fokus membahas mengenai struktur organisasi pada perusahaan rintisan sebagai sebuah wujud dari birokrasi inovatif.Perusahaan rintisan sebagai salah satu organisasi bisnis membutuhkan struktur yang ideal bagi perusahaan untuk menghadapi lingkungan yang lebih dinamis dan tidak terduga. Studi-studisebelumnya mengatakan bahwa organisasi inovatif tidak dapat berjalan dengan birokrasi karena dianggap akan menghambat inisiatifdan perkembangan organisasi. Namun, studi lainnya menemukan bahwa permasalahan birokrasi ini dapat diatasi dengan kepemimpinan yang tersebar dan keterlibatan yang tinggi dari anggota organisasi yang dikenal sebagai birokrasi inovatif. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya,melalui kajian ini, peneliti mencoba menunjukkan bahwa birokrasi dapat menyesuaikan dengan keadaan suatu organisasi. Peneliti melihat fenomena ini dalamstruktur organisasi pada perusahaan rintisan menarik untuk dibahasmengedepankan pengetahuan dan kolaborasi yang mendorong organisasi untuk berinovasi. Penelitian ini menemukan bahwa struktur organisasi organik yang diterapkan oleh perusahaan rintisan merupakan wujud dari birokrasi inovatif. Pendekatan penelitian dalam studi ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus pada perusahaan rintisan PT. AP.Kata kunci: struktur organisasi, birokrasi inovatif, perusahaan rintisan, struktur organik

---

ABSTRACTThis article focuses on the organizational structure of startups as a form of innovative bureaucracy. Start-up companies as one of the business organizations need an ideal structure for companies to cope with a more dynamic and unpredictable environment. Previous studies found that business organizations can not run with traditional bureaucracy because it is considered to obstructorganizational initiatives and developments. However, other studies find that this bureaucratic problem can be overcome with scattered leadership and high involvement from members of the organization known as innovative bureaucracies. In contrast to previous studies, through this study, researchers tried to show that the bureaucracy can adjust to the circumstances of an organization. Researchers see this phenomenon in the organizational structure of startup firms to be discussed putting forward the knowledge and collaboration that drives organizations to innovate. This study found that the organic organizational structure in startups company is a manifestation of innovative bureaucracy. The research approach in this study is qualitative with case study of PT. AP.Keywords: organizational structure, innovative bureaucracy, start-ups company, organic structure"

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana perusahaan Aplikasi Super dapat menjadi untung di tengah memelihara pertumbuhan perusahaan tanpa adanya dana dari investor. Metode analisis yang dilakukan menggunakan metode studi kasus yang menekan pada satu kasus. Metode yang digunakan adalah case study dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi Super dapat bertahan tanpa perlu mendapatkan uang lagi dari investor dengan cara menaikkan laba kotor hingga 5,51% melalui memproduksi barang sembako sendiri seperti makanan, minuman, dan lain-lain yang memberikan laba kotor lebih dari 30% dan melalui Corporate Action akuisisi perusahaan penghasil sembako.

---

This research aims to find out how a Super Application company can becomeprofitable while maintaining the company's growth without any funding from investors. The analytical method used is the case study method which emphasizes one case. The method used is a case study with a qualitative and quantitative descriptive method. The results of this study indicate that Super Applications can survive without the need to get funding from investors by increasing gross profit up to 5.51% through producing basic food items such as food, beverages, etc., which

provide a gross profit of more than 30% and through Corporate Actions to acquire food-producing companies."

"Kepailitan adalah debitur yang sedang berada dalam keadaan kesulitan keuangan untuk membayar utangnya kepada kreditur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Karyawan/pekerja ialah salah satu pihak yang pada kala suatu perusahaan dipailitkan, namun seringkali pengusaha mengabaikan hak konstitusionalnya karyawan/pekerja tersebut dalam proses kepailitan. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penulisan ini yaitu hak-hak karyawan dalam perkara kepailitan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan kedudukan hak-hak karyawan terhadap tagihan pajak menurut putusan Pengadilan Niaga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif. Dan teori hukum yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hak-hak karyawan/pekerja untuk melindungi para pekerja dalam hubungan kerja serta memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pekerja. Dalam ketentuan UU ketenagakerjaan, dijelaskan mengenai kesejahteraan karyawan/pekerja untuk memenuhi kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat rohaniah dan jasmaniah untuk meningkatkan produktivitas kerja yang aman dan sehat. Dalam ketentuan KUHPerdata juga dijelaskan mengenai hak pekerja sebagai kreditur terhadap piutangnya diberikan keistimewaan. Kedudukan hak karyawan terhadap tagihan utang pajak/hak negara yang sebelum dinyatakan putusan MK No. 67/PUUXI/ 2013, utang pajak/negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai kreditur sesuai dengan peraturan UU KUP. Dalam ketentuan tersebut dianggap Tagihan Utang Pajak/Negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajaknya dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 tersebut yang memberikan perlindungan terhadap hak pekerja, sehingga memberikan hak istimewa untuk para karyawan/pekerja mendapatkan hak yang lebih tinggi dibanding kreditur lain, sehingga dalam pembayaran utangnya didahulukan dan berada diatas kreditur separatis.

---

Bankruptcy is a debtor who is in a state of financial difficulty to pay his debts to creditors declared bankrupt by a court decision. Employee/worker is one of the parties when a company is bankrupt, but often employers ignore the constitutional rights of the employee/worker in the bankruptcy process. The background of the problem in this paper is the rights of employees in bankruptcy cases according to the applicable laws and regulations and the position of employee rights against tax bills according to the decision of the Commercial Court. The research method used in this thesis is the normative juridical method. And the legal theory used is the theory of legal certainty and legal protection. The rights of employees/workers to protect workers in employment relationships and provide legal certainty guarantees to workers. In the provisions of the Manpower Act, it is explained about the welfare of employees/workers to meet spiritual and physical needs and/or needs to increase work productivity safely and healthily. In the provisions of the Civil Code, it is also explained that the rights of workers as creditors to their receivables are given privileges. The position of the employee's rights to the claim for tax debt/state rights before the Constitutional Court's decision number 67/PUU-XI/2013, tax/state debt has a higher position as a creditor by the provisions of the KUP Law. In this provision, it is considered that the Claim for Tax/State Debt is considered as a preferred creditor who has pre-emptive rights for the tax claim and has a higher position. Meanwhile, after the decision of the Constitutional Court number 67/PUU-XI/2013 which protects workers' rights, thus providing special rights for employees/workers to get higher rights than other creditors, so that in paying their debts they take precedence and are above the separatist creditors."