Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isi tesis ini membahas mengenai kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang merupakan suatu factor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan. Baik itu pemerintahan pusat maupun di daerah. Tanpa kepemimpinan yang baik hampir mustahil suatu organisasi, terutama organisasi publik, dapat berhasil mencapat tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh faktor dukungan politik yang kuat ataupuan kepintaran individu pemimpin, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penentu ini dapat berasal baik eksternal organisasi ataupun eksternal pemimpin sebagai individu. Dan juga dari faktor internal, baik internal organisasi ataupun internal pemimpin sebagai individu. Dalam penelitian ini ditunjukkan suatu kondisi yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pemimpin pemerintahan dalam melakukan penata kelolaan suatu organisasi pemerintahan di tingkat daerah.

---

This study discussed the role of leadership in governance as a determining factor for the success of a government—both central and regional governments. Without good leadership, it is almost impossible for an organisation, especially a public organisation, to achieve the expected goals and ideals. Leadership success in a government organisation is not only determined by solid political support or the intelligence of individual leaders but is also influenced by various factors. These determinants can come from external, both external to the organisation and external to the leader as an individual. And also, from internal factors, both internal organisations and internal leaders as individuals. The research shows a condition that affects the failure and success of government leaders in managing a government organisation."

"ABSTRAKKarakteristik dari sebuah Inovasi merupakan salah satu faktor suatu Inovasi dapat dengan mudah diterima dan diadopsi oleh seorang individu atau kelompok masyarakat. Namun apa yang terjadi ketika karakteristik dari sebuah inovasi tersebut berlawanan dengan karakteristik dan kondisi dari masyarakat namun nyatanya dapat berhasil diadopsi oleh masyarakat seperti yang terjadi pada inovasi program penuntasan buta aksara di Kabupaten Jember. Tesis ini menganalisis tentang peran saluran komunikasi dalam inovasi program pemerintah yakni program penuntasan buta aksara Gropyokan di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Gropyokan tersebut tidak lain adalah karena peran dari masing-masing saluran komunikasi baik media massa, antarpribadi dan media baru. Namun dalam penelitian ini saluran komunikasi antarpribadi yakni tokoh agama dinilai berperan vital dalam keberhasilan program penuntasan buta aksara. Keberhasilan proses adopsi inovasi tidak berhenti pada tahap pengetahuan melainkan keputusan, oleh karena itu persuasi merupakan elemen yang penting dalam proses adopsi inovasi. Dalam konteks inovasi pemerintah di Kabupaten Jember, hanyalah saluran antarpribadi yakni tokoh agama yang mampu mempersuasi masyarakat buta aksara di Kabupaten Jember untuk mengadopsi program keaksaraan. Penelitian ini juga menambahkan bahwa saluran komunikasi tidak semata mata hanya dapat didefiniskan sebagai medium penyampaian pesan, namun dibalik saluran komunikasi terdapat nilai, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat.

---

ABSTRACT The characteristics of an innovation are one of the key factors of an Innovation can be easily accepted and adopted by an individual or community group. However, what happens when the characteristics of an innovation are contrary to the characteristics and the conditions of the society and in fact it still can be adopted. Furthermore, the innovation can be claimed to be successful as happened in the innovation of the illiteracy accomplishment program in Jember regency. This thesis analyzes the role of communication channels on the innovation of the government illiteracy program in Jember regency. The research method used in this research is qualitative method with descriptive design. The results show that the success of the Gropyokan program is because none other but the role of communication channels including mass media, interpersonal and new media. In addition, the adoption of an innovation does not stop at the stage of knowledge, but rather decisions, therefore persuasion is an important element in the process of adoption of innovation. In the context of government innovation in Jember Regency, only interpersonal communication channel which is religious figures that capable of persuading illiterate people to adopt the illiteracy accomplishment program. This Research also found that communication channels cannot only be defined as a medium to deliver a message, but beyond that communication channels include a value, norm and culture applied and believed in the society. "

"Latar Belakang : Pekerja emping banyak mengeluhkan gangguan musculoskeletal berupa nyeri tangan. Keluhan nyeri tangan sering timbul akibat cara kerja, posisi kerja serta alat kerja yang tidak sesuai. Proses kerja menggunakan alat kerja yang sederhana yaitu palu pemipih. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh perubahan bentuk alat kerja terhadap nyeri tangan. dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya nyeri.Metode Penelitian : Desain penelitian adalah kuasi eskperimen satu grup pre dan post test, menggunakan intervensi alat kerja dari palu pemipih menjadi alu pemipih untuk menghilangkan fleksi ekstensi ≥ 20º pada pergelangan tangan dan mengurangi frekuensi gerakan repetitif. Dilakukan pada 31 orang pekerja emping yang mengalami nyeri tangan. Pengumpulan data dengan cara wawancara, pemeriksaan fisik dan pengamatan. Kriteria inklusi masa kerja ≥ 1 tahun, bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed consent, kriteria eksklusi riwayat penyakit arthritis rheumatoid, kelainan kongenital pada tangan, sedang mengkonsumsi obat penghilang nyeri dan pernah mengalami fraktur pada tangan. Perubahan bentuk alat pemipi dari ?Palu Pemipih? menjadi ?Alu Pemipih? terdapat pada desain alat, berat alat serta cara penggunaannya. Pengukuran skala nyeri dengan menggunakan visual analog scale (VAS).Hasil dan Kesimpulan : Hasil menunjukan Hipotesis terbukti terjadi penurunan rerata skala nyeri tangan sebelum dan sesudah penggantian alat kerja menggunakan alat pemipih yang telah dirubah bentuknya selama 14 hari dengan rerata 1,4 ( 95% CI = 1,07 ? 1,72 ). Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara faktor sosiodemografi dan pekerjaan terhadap perbandingan nyeri tangan sebelum dan sesudah intervensi.Saran : Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang frekuensi gerakan repetitive dan posisi statis yang masih belum teratasi pada penelitian ini.

---

Background : Musculoskeletal disorders among chips workers are very common and many of them complained of hand pain. Hand pain often occurs due to the process, that do not fit. The process of making the chips used very simple hammer tool. The study aims to assess the effect of changes in the form of tool with hand pain.Research Methods : A quasi experimental one group pre and post test was used design , using interventional by replacing the hammer tools with a pestle tools, to reduce the flexi extention ≥ 20º position and repetitive movement at the wrist. This study involved 31 chips workers who complained of hand pain. Data collection used interview , physical examination and observation . Inclusion criteria were work periode ≥ 1 year and agreed to participate with signing an informed consent. Exclusion criteria were, had a history of rheumatoid arthritis , congenital abnormalities on hand , while is taking pain medication and had a history a fracture of the hand. Changes were only made on the form of tools from ?hammer? to a ?pestle? that is used​​ to flatten the chips, changed not only the design but also the weight and how to use the tools. To measure pain csale a visual analog scale (VAS) was used.Results and conclusion : The hypothesis is proven that average hand pain scale before and after using a new tool has decreased after 14 days, with a mean of 1,4 (95% CI = 1.07 to 1.72) on the VAS. There was no significant association between sociodemographic factors and work factors with the decrease hand pain.Recommendation: Another intervention study should be conducted that improve repetitive movement and static position that was not addresses in this research."

"Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh organisasi pemerintah yang selama ini pemerintah daerah dikritik tidak efisien, tidak efektif, organisasinya terlalu gemuk, biaya tinggi, terlalu birokratik, penuh dengan aturan-aturan yang tidak perlu, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tertutup, tidak demokratik, mengabaikan hak-hak masyarakat, melayani diri sendiri, dan gagal menyajikan pelayanan yang layak secara kuantitatif maupun kualitatif kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan keseluruhan kinerjanya.Fokus pada penelitian ini pada penciptaan birokrasi yang inovatif yang dipengaruhi oleh terbangunnya budaya yang inovatif dan struktur organisasi yang sesuai. Selanjutnya variabel anteseden tersebut dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional, yang secara keseluruhan akan mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia.Penelitian ini dilakukan terhadap 121 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai tingakatan jabatan, baik yang berada pada level Eselon II, III, IV, Fungsional dan Non Struktural Umum. Pilihan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih obyektif dan mendekati kenyataan sesungguhnya yang terdapat pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. . Data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa jawaban kuesioner responden, data sekunder dari berbagai sumber dan wawancara untuk pendalaman/ memperkaya analisis.Berdasarkan hasil penelitian secara empirik dibuktikan bahwa kepemimpinan transformsional tidak mempengaruhi secara langsung terhadap penciptaan birokrasi yang inovatif. Namun kepemimpinan transformasional mempengaruhi birokrasi inovatif melalui pengembangan budaya inovasi dan desain struktur organisasi yang bersifat organik. Selanjutnya dalam penelitian ini dibuktikan pula bahwa birokrasi yang inovatif mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah kabupaten dan kota.Upaya untuk memahami penciptaan birokrasi yang inovatif pada penelitian ini dikembangkan dalam bentuk kerangka penciptaan birokrasi yang inovatif yang melahirkan 4 (empat) jenis tipe utama birokrasi yaitu : Rigid Bureaucracy, Structure Driven, Participant Bureaucracy, dan Optimum Bureaucracy.

---

This research is based which currently, it had been criticized is too fat, neither efficient nor effective, high cost, so bureaucratic, full with unnecessary regulation, is not responsive with community necessities, neither transparent, is not democratic, neglects community rights, serve their selves and fail to present proper service to community either qualitative or quantitative. Based on those descriptions above, local government is required to increase all performances. Focus of this research is to create innovative bureaucracy highly influenced by the building of both innovative culture and suitable organizational structure. Subsequently, such antecedent variables are highly influenced by transformational leadership which will influence governmental organization performance of regencies and cities in Indonesia as whole.

This research is conducted to 121 regencies and cities in Indonesia. In this research respondents are governmental employees of regencies and cities from various official levels, either in Echelon II, III, IV, Functional and General Non Structure. This option is aimed at giving more objective illustration and approaching real facts found in regency and city governments in Indonesia. This research used data that of primary such as replies from respondents questioner and secondary from some sources and interviewed to deep and enrich analysis.

Based on research results empirically, it had been proven that directly, transformational leadership had not influenced innovative bureaucracy creation. Nevertheless, transformational leadership influenced innovative bureaucracy by development of innovation culture and organizational structure in organic nature. Hence, in this research also had been proven that innovative bureaucracy influenced increasing of regency and city governments performance. Endeavor(s) for understanding innovative bureaucracy creation, this research had been developed in formate of innovative bureaucracy creation frame resulting in four (4) main types of bureaucracy, those area : Rigid Bureaucracy, Structure Driven, Participant Bureaucracy, dan Optimum Bureaucracy."

"Kabupaten Jember dan Banyuwangi merupakan sentra produksi padi di Jawa Timur. Perhitungan luas tanam, luas panen, dan produksi padi sawah secara konvensional telah dilakukan oleh berbagai instansi di Indonesia. Namun hasil perhitungan tersebut dipublikasi setahun kemudian. Pengumpulan data yang akurat dan dalam waktu yang relatif singkat serta bersifat kuantitatif maupun spasial dapat dilakukan dengan metode penginderaan jauh. Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan MODIS untuk mengestimasi luas panen dan produksi padi. Metode menggunakan citra MODIS MSAVI2 16 harian dari bulan Januari 2014 hingga Januari 2016 yang kemudian dianalisis regresi linier berganda untuk mengidentifikasi piksel yang merupakan vegetasi padi. Hasilnya menunjukan distribusi spasial padi terlihat pada grup piksel F, P, dan S pada citra. Dari fenologi padi pada citra juga terlihat ketiga grup tersebut memiliki masa tanam yang relatif sama. Hasil perhitungan ini telah divalidasi dengan data BPS dan memiliki kesalahan perhitungan sebesar 33% untuk luas panen dan 30% untuk produksi padi. Besarnya standar eror estimasi ini disebabkan MODIS memiliki resolusi 1 pikselnya 250 m × 250 m atau sekitar 6,25 hektar. Sehingga sawah yang menempati kurang dari setengah piksel atau kurang dari 6,25 hektar akan teridentifikasi sebagai vegetasi lain dan terbuang dari klasifikasi sawah.

---

Jember and Banyuwangi are regencies with the highest rice production in East Java. Calculation of planting area, harvested area, and rice production have conventionally been carried out by various agencies in Indonesia. But the results can be seen a year later. Accurate data collection and in a relatively short time and both quantitatively and spatially can be done using remote sensing methods. This study aimed to study the ability of MODIS to estimate harvested area and production of rice. The method of using MODIS imagery MSAVI2 16 days composite from January 2014 to January 2016 were analyzed multiple linear regression to identify the pixels that constitute the vegetation of rice.

The result shows the spatial distribution of rice looks at the pixel group F, P and S in the image. Phenology of rice in the image is also shown relatively the same planting season. Calculation result has been validated by the BPS and has an error of 33% under estimate for harvested area and 30% under estimate for rice production. The magnitude of the estimated standard error caused MODIS has a pixel resolution of 250 m × 250 m or about 6,25 hectars. As a result the fields that occupy less than half the pixels or less than 6,25 hectares will be identified as other vegetation and eliminated from the classification of paddy."

"Penelitian ini menguji reaksi pasar terhadap pengumuman dividen omission dan untuk melihat perbedaan reaksi pasar antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen omission. Penelitian ini menggunakan saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006 sampai 2011. Sampel adalah 36 perusahaan yang mengumumkan dividen omission. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu dengan menggunakan kriteria tertentu. Model yang digunakan untuk menghitung abnormal return saham adalah market model.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen omission. Terdapat reaksi pasar yang negatif setelah pengumuman dividen omission. Hal ini berarti pengumuman dividen omission memiliki sinyal atau kandungan informasi yang sesuai dengan teori signaling hypothesis.

---

This study examines the market's reaction to dividend omission announcements and finds the difference reaction before and after announcement. This study employs the company's shares listed on Indonesia Stock Exchange period of 2006 to 2011.Sample used 36 companies that announce the dividend omission. The Sample selection was done by purposive sampling method that is using certain criteria. The model for finds abnormal return is the market model.The result indicate a significant difference of abnormal return before and after dividend omission announcements. Announcements of dividend omission have a negative market?s reaction. That means the announcements of dividend omission have a signal or a information content that appropriate with signaling hypothesis theory."

"ABSTRAKFenomena Jember Fashion Carnaval (JFC) yang terjadi di Kabupaten Jember menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penelitian ini. Jember yang mempunyai latar belakang masyarakat pandalungan, diantara masyarakatnya terbentuk sebuah karnaval fashion yang saat ini dikenal hingga dunia. Fenomena ini menjadi hal yang menarik, karena Jember tidak mempunyai riwayat sejarah fashion dan dikenal dengan kota santri. JFC yang diprakarsai oleh Dynand Fariz telah menunjukkan eksistensinya selama 14 tahun dan telah berhasil merubah Jember menjadi kota karnaval tingkat dunia. Selain itu JFC menjadi barometer karnaval fashion di Indonesia karena menginspirasi daerah lain untuk membuat karnaval yang serupa. JFC memamerkan busana hasil kreativitas dari peserta yang mengikutinya. Peserta diberikan pelatihan untuk membuat dan memperagakan busana. Adanya proses pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta sehingga dapat membuat busana yang memiliki standart keindahan tersendiri. Proses tersebut secara tidak langsung membuat JFC mengalami proses komodifikasi, yaitu JFC bertransformasi menjadi event yang layak jual. Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tumbuh dan berkembangnya JFC diantara masyarakat Jember. Adapun secara spesifik mengkaji tentang latar belakang sosial budaya terbentuknya JFC sebagai industri pariwisata di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jember memiliki ciri khas kultural serta modal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya JFC di Jember, sehingga Jember dapat bersaing dengan daerah lain dalam ranah sektor pariwisata. Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan penulisan abstrak terutama pada hasil penelitian."

"Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan salah satu upaya terobosan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal ini ibu hamil untuk memperoleh pembiayaan persalinan, sehingga masyarakat terutama ibu hamil dapat terakses seluruhnya oleh persalinan yang aman dan sehat. Dengan Jaminan persalinan ini diharapkan AKI dan AKB dan dapat diturunkan. Indikator keberhasilan Jampersal adalah adanya peningkatan cakupan pelayanan KIA dan KB. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil pencapaian pelayanan KIA dan KB sebagai indikator keberhasilan Jampersal. Penelitian ini merupakan studi deskriptif terhadap data-data sekunder hasil pencapaian pelayanan KIA dan KB. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang diambil adalah semua pelayanan KIA dan KB. Jenis penelitian ini merupakan evaluasi summatif, karena hanya melakukan penelitian terhadap data-data hasil akhir dari suatu program. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil pencapaian pelayanan KIA dan KB sebelum dan sesudah adanya kebijakan Jampersal di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010 dan 2011. Sedangkan pencapaian pelayanan Jampersal belum bisa mendongkrak terhadap hasil peningkatan pencapaian pelayanan KIA dan KB di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan hasil pencapaian pelayanan KIA dan KB di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

---

Delivery Assurance (Jampersal) is one of the groundbreaking effort to provide convenience to the public in this case pregnant women to obtain financing labor, so that people, especially pregnant women can be accessed entirely by the delivery of safe and healthy. With this delivery guarantee is expected to MMR and IMR and can be derived. Jampersal success indicator is the presence of increasing coverage of MCH services and family planning.

The research was conducted to determine the increase in the achievement of MCH and family planning as an indicator of success Jampersal. This study is a descriptive study of secondary data achievement MCH and family planning. The study design uses a quantitative approach to the samples taken are all MCH and family planning services. This type of research is the evaluation summatif, because just doing research on outcomes data from a program.

The analysis showed that there was an increase in the achievement of MCH and family planning services before and after the policy in the District Cisaat Jampersal Sukabumi district in 2010 and 2011. While the achievement of service have not been able to boost Jampersal against the resulting increase in the achievement of MCH and family planning services in the District Cisaat Sukabumi district. Many factors influence the achievement of improved MCH and family planning in Sub Cisaat Sukabumi district."

"ABSTRAKSalah satu bahaya erupsi Gunung Merapi 2010 adalah banjir lahar hujan yang memberikan pengaruh terhadap Kali Woro sebagai salah satu sungai yang bersifat ephemeral dan rawan ditutupi oleh endapan lahar hujan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti morfodinamika badan Kali Woro sebelum dan sesudah erupsi Gunung Merapi 2010. Variabel bebas penelitian ini adalah kejadian banjir lahar hujan, topografi ketinggian dan kemiringan lereng , dan aktivitas tambang galian C yang diduga dapat mempengaruhi morfodinamika Kali Woro. Variabel terikat penelitian ini adalah morfodinamika Kali Woro yang terdiri atas perubahan indeks kelengkungan SRI , perubahan luas sungai dan perubahan lebar sungai. Penelitian ini menggunakan citra resolusi tinggi yang diperoleh dari aplikasi Google Earth. Hasil perhitungan morfodinamika diuji regresi untuk mengetahui pengaruh dengan kondisi topografi daerah aliran Kali Woro. Selain analisis dengan uji regresi, analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kejadian lahar hujan dan aktivitas tambang dengan morfodinamika alur badan Kali Woro dilakukan secara deskriptif berdasarkan perbandingan antara data hasil perhitungan morfodinamika dengan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperolah kesimpulan bahwa Kali Woro mengalami peningkatan rata-rata SRI setiap tahunnya adalah 1,08; 1,15 dan 1,14. Luas Kali Woro juga semakin bertambah pasca erupsi Gunung Merapi 2010 dengan rata-rata luas setiap tahunnya adalah 34.026,58 m2, 43.001,24 m2 dan 62.696,23 m2. Berbanding lurus dengan kondisi luas sungai yang semakin meluas, Kali Woro juga mengalami pelebaran dengan nilai rata-rata lebar setiap tahunnya yaitu 42,91 m; 61,54 m dan 79,54 m. Lokasi yang mengalami perubahan bentuk adalah bagian hulu yang mencakup segmen 1 dan bagian tengah yang mencakup segmen 2 ndash; segmen 8. Berbeda dengan bagian hulu dan tengah, bagian hilir segmen 9 ndash; segmen 11 cenderung lebih tetap. Morfodinamika Kali Woro memiliki hubungan dengan seluruh variabel bebas, namun tidak semua variabel memiliki pengaruh. Luapan dan arah aliran lahar hujan juga dipengaruhi oleh kondisi topografi Kali Woro yang cenderung curam dan terjal serta rawan terhadap erosi permukaan, erosi alur dan longsor. Selain itu, peristiwa banjir lahar hujan menyebabkan potensi bahan tambang galian C di Kali Woro meningkat sehingga aktivitas tambang di bagian dasar maupun di bagian tebing Kali Woro juga bertambah.

---

ABSTRACT<>br>One of the dangers of the 2010 Mount Merapi eruption is the lava flood that gives effect to the Woro River as one of the ephemeral river and is prone to be covered by rain lava sediment. This study aims to examine the morphodynamics of Woro River before and after the eruption of Mount Merapi in 2010. The independent variables of this research are the incidence of rain lava flood, topography height and slope , and mining activity suspected to affect Woro Kali morphodynamics. The dependent variable of this research is Woro River morphodynamics consisting of changes in curvature index SRI , changes in river area and changes in river width. This study uses high resolution imagery obtained from the Google Earth application. The results of morphodynamic calculations were tested by regression to determine the effect with topographic condition of Woro River area. In addition to the analysis with regression test, the analysis used to determine the relationship between the event of rain lava and mining activities with morphodynamic of Woro River is descriptively based on the comparison between the data of morphodynamic calculation with the facts in the field. Based on the results of the study, it is concluded that the Woro River has an average increase of SRI every year is 1.08 1.15 and 1.14. The area of Woro River is also increasing after the eruption of Mount Merapi 2010 with the average area of Woro River each year is 34,026,58 m2, 43,001,24 m2 and 62,696,23 m2. Directly proportional to the widespread condition of the river, Woro River also experiences widening with an average annual width of 42.91 m 61.54 m and 79.54 m. The deformed location is the upstream segment covering segments 1 and the middle segment covering the 2 segment segments 8. Unlike the upstream and middle sections, the downstream segment segment 9 segment 11 tends to be more fixed. Morphodynamics Woro times have a relationship with all independent variables, but not all variables have an influence. The outflow and direction of rain lava flow is also influenced by topographic condition of Woro River which tend to be steep and steep and prone to surface erosion, erosion of flow and landslide. In addition, the event of rain lava floods caused the potential of mining in Woro Kali increased so that mining activities at the bottom and in the cliffs Woro also increased."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau sebelum dan sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan (1) Bagaimana perbedaan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012? (3) Bagaimana konsep tentang peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris yang dapat memberikan perlindungan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya?. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus notaris X (Notaris Jakarta Timur) yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 ayat 1 KUHP).Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan peran penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan tindak pidana oleh notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012, yaitu meliputi pertama, pemanggilan terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana, tidak perlu lagi mendapatkan ijin dan MPD melainkan ijin dari MKN. Kedua, tidak berlakunya lagi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03HT. 0310.TH 2007 yang mengatur tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. Ketiga, Hak Istimewa Notaris yaitu hak ingkar tetap dapat digunakan notaris dalam penyidikan atau dalam memberikan keterangan kepada polisi. Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus bersifat profesional. Untuk memberikan perlindungan terhadap notaris pemerintah segera menetapkan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara penyidik Subdit Harda dengan notaris agar proses penyidikan dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien.

---

This research was based on the back ground that there were differences about the role of police investigator between UUJN 2004, UUJN 2014 and Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012. The researcher focused on how the best of the concept about notary protection by police investigator who faced the law especially in criminal act viewed by Constitutional Court No. 49/PUU-X/2012 and UUJN 2004. Some problem that proposed in this research are (1) How differences of the police investigator role in criminal act by notary in dispute resolution after Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012?; (2) What the impact of the police investigator role changing in handling of criminal act by notary against notary protection?; (3) How the concept about the role in handling the criminal act by notary which able to give a protection on notary in conducting the duty? Socio-legal approach was used in this research. So, there were two aspect in this research those are doctrinal aspect, i.e. UUJN and Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012 and the practice of investigating in criminal act by notary.

This research was conducted in Metro Jaya Police District. The role of the investigator Subdit Harda Ditreskrimum City Police in the handling of criminal acts by the notary after the Constitutional Court No. 49//PUU-X/2012, which includes the first, calling to the notary who allegedly committed the crime, do not need to get permission from the MPD. Secondly, are no longer effective in the provision of Article 14 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. M.03HT.0310.TH 2007 regarding the same thing. Third, the abolition of privilege Notaries in providing information to the police, who feared future public as well as other law enforcement officer can easily "calling out" notary for cases that are not material and do not need to involve a notary as a witness. Cooperation between the investigator Subdit Harda Ditreskrimum City Police with INI and PPAT in order to increase as an preventive action to protect a notary by police in handling criminal act by notary. This procedure must be accorded with Article 66 (1) UUJN 2014."