Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Environmental, social and governance (ESG) konsep semakin banyak diadopsi di pasar saham, sehingga isu lingkungan, sosial, dan tata kelola penting bagi konsumen, investor, dan pemangku kepentingan. Hal yang sama berlaku untuk keberadaan board gender diversity (BGD). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang mengungkapkan ESG yang terdaftar di BEI selama tiga tahun. Menerapkan analisis regresi data panel sebagai framework ekonometrik, dalam menjelaskan efek tidak langsung dari keberadaan BGD terhadap konsekuensi pengungkapan ESG dan reaksi pasar. Hasil temuan konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu menemukan pengaruh negatif signifikan pengungkapan ESG terhadap reaksi pasar dan keberadaan BGD memperkuat pengaruh negatif pengungkapan ESG pada sub-score lingkungan.Temuan konsisten dengan teori stakeholder, dan agency. Penelitian berkontribusi untuk membantu investor dan manajer portofolio mengevaluasi keberadaan BGD mempengaruhi ESG dan pasar serta membantu mereka membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selain itu, regulator dapat menambah kebijakan untuk memasukkan BGD sebagai persyaratan perusahaan publik. Keterbatasan penelitian pada ketersediaan informasi komposisi gender perusahaan yang mengungkapkan ESG dan masih sedikitnya perusahaan di Indonesia yang menerapkannya, sehingga penelitian tentang pengaruih tidak langsung BGD terhadap pengungkapan ESG dan pasar belum banyak dilakukan.

---

Environmental, social and governance (ESG) concepts are increasingly being adopted in the stock market and are important to consumers, investors and stakeholders. The conditions are the same for presence of board gender diversity. This study uses all samples of companies listed on the IDX for three years that have issued ESG disclosures. Applying panel data regression analysis as an econometric framework, in explaining the indirect effect of the presence of BGD on the consequences of ESG disclosure and market reaction. The findings are consistent with previous research, a significant negative effect of ESG disclosure on market reaction and the presence of BGD strengthens the negative effect of ESG disclosure, but on the environmental sub-score. The findings are consistent with stakeholder and agency theory. Research contributes to helping investors and portfolio managers evaluate how the presence of BGD affects ESG and the market and helps them make better investment decisions. In addition, regulators may add policies to include gender diversity as a standard requirement for public companies. This research is limited by the availability of information regarding the gender composition of companies that disclose ESG and there are still very few companies in Indonesia that apply it, and not much research has been conducted on the indirect effect of BGD on ESG disclosure and the market."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tidak langsung dari kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi perusahaan industry adjusted return melalui tingkat pengungkapan lingkungan sebagai variabel intervening. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh langsung dari kinerja lingkungan terhadap pengungkapan lingkungan, kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, dan pengungkapan lingkungan terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 110 perusahaan yang mengikuti PROPER KLH. Metodologi penelitian adalah regresi linear dan indirect least square dengan menggunakan analisis unbalanced panel data. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa PROPER sebagai proksi kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan, tetapi PROPER tidak terbukti berpengaruh secara langsung pada kinerja ekonomi perusahaan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan berpengaruh negatif pada industry adjusted return perusahaan. Namun, hasil penelitian membuktikan pengaruh negatif tidak langsung kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi melalui pengungkapan lingkungan perusahaan.

---

The purpose of this research is to analyze the direct and indirect effect of environmental performance on economic performance industry adjusted return with the level of environmental performance as the intervening variables. In addition, this research also investigates the effect of environmental performance on environmental disclosure, environmental performance on economic performance, environmental disclosure on economic performance. The study population consists of 110 firms year. The methodology used in this research is the linear regression for direct effect models in hypothesis 1, 2, 3 and indirect least square for the indirect effect models in hypothesis 4 using unbalanced panel data analysis.

The result of this research shows that PROPER as the proxy for environmental performance has a positive effect on the level of firms environmental disclosure but environmental doesn't indicate any direct effect on the economic performance. In addition, Environmental disclosure indicates a negative effect on the industry adjusted return of the company. However, this research shows that environmental performance has indirect negative effect on the economic performance with the level of disclosure as the intervening variables. "

"Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca di Indonesia, serta untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh independensi dewan, gender diversity dalam dewan, dan komite tanggung jawab sosial/lingkungan perusahaan terhadap tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca. Pengungkapan emisi gas rumah kaca diukur dengan menggunakan indeks berdasarkan ISO 14064-1. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk data cross section. Penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca pada industri sumber daya alam dan manufaktur di Indonesia hanya 9,33% dimana 73,23% perusahaan memiliki tingkat pengungkapan di bawah rata-rata. Penelitian juga menemukan bahwa independensi dewan dan keragaman jender tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca, sedangkan Keberadaan komite tanggung jawab sosial/lingkungan memiliki pengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap tingkat pengungkapan emisi gas rumah kaca. Keberadaan komite tanggung jawab sosial/lingkungan di dalam perusahaan menyebabkan kenaikan tingkat pengungkapan gas rumah kaca sebesar 6,60%.

---

This research is an empirical study that aims to find facts related to the level of greenhouse gas disclosure in Indonesia, as well as to prove the influence of board independence, board gender diversity, and the existence of corporate social responsibility/environmental committee to the level of greenhouse gas disclosure. Greenhouse gas disclosure measured using an index based on ISO 14064-1. Model in this research is multiple regression model which conducted by Ordinary Least Square (OLS) for cross section data. This study found that the average level of greenhouse gas disclosure in the natural resource and manufacturing industries in Indonesia is only 9,33% while 73,32% of companies have level of disclosure below average. This study also found that board independence and gender diversity don?t have significant effect on the level of greenhouse gas disclosure, while the existence of corporate social responsibility/environmental committee has a significant and positive effect on the level of greenhouse gas disclosure. The existence of corporate social responsibility/environmental committee in the company increases the level of greenhouse gas disclosure by 6,60%."

"Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela telah banyak diteliti diantaranya karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Peningkatan keberadaan wanita dalam jajaran manajemen puncak di beberapa negara mendorong OECD untuk memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan keseimbangan komposisi gender dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menguji komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2014 - 2015. Tingkat pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan Botosan 1997 yang terdiri dari empat komponen pengungkapan yaitu non-keuangan, proyeksi informasi, analisis dan pembahasan manajemen dan ikhtisar keuangan lima tahun terakhir. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan. Komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak di perusahaan manufaktur Indonesia masih relatif kecil.

---

Previous study has examined the determinants of voluntary disclosure such as firm characteristics, corporate governance mechanism and ownership structure. Increasing women 39 s representation on board and level of voluntary disclosure by using data set of Indonesia listed firm for the year 2014 2015. Level of voluntary disclosure are measured by voluntary disclosure index of Botosan 1997. The disclosure instrument provides four components of disclosure non financial, projected information, management and discussion analysis and summary of five year performance. This study finds no relationship between woman on board and level of voluntary disclosure. The proportion woman on board in manufacturing firms in Indonesia are relatively small."

"Tesis ini membahas stasus kekayaan dan kerugian anak perusahaan berdasarkan Putusan No. 121k/Pid.Sus/2020 dan Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan kekayaan negara yang dimasukan penyertaan modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut. Kekayaan negara yang bertransformasi menjadi kekayaan BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut, sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim mengenai kerugian Anak Perusahaan Persero. Dalam kasus PT. Pertamina Hulu Energi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung menilai kerugian anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) bukan merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif). Namun dalam kasus PT. PLN Persero melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019 masih menganggap kekayaan dan kerugian PT. PLN Batubara sebagai Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) merupakan kekayaan dan kerugian negara.

---

This thesis discusses the legal Status of the Assets and losses of Public Company Subsidiaries based on Decision No. 121k/Pid.Sus/2020 and Decision No. 350 K/Pid.Sus/2020. This research is a normative juridical research, which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions. The results of the study show that state assets included in state equity participation in Public Company or Limited Liability Companies, are transformed into shares/state capital in the Public Company or Limited Liability Companies. State assets that are transformed into the assets of Public Company or Limited Liability Companies, so that they are subject to Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies. However, there are differences of opinion among Judges regarding the losses of Public Company Subsidiaries. In the case of PT. Pertamina Hulu Energi through Supreme Court Decision Number 121K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019, the Supreme Court assessed that the loss of a subsidiary of PT Pertamina (Public Company) was not a real state financial loss (only is a fluctuating decline in value). However, in the case of PT. PLN Persero through Supreme Court Decision Number 350 K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3318 K/Pid.Sus/2019 still considers the wealth and losses of PT. PLN Coal as a Subsidiary of PT. PLN (Public Company) is the state's wealth and losses."

"Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru dalam penegakkan hukum Indonesia. Salah satu contoh kasus pengembalian aset yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi adalah pekerjaan kegiatan pembangunan jalan sisi selatan kali mookervart oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pengembalian aset negara dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pengembalian aset di Indonesia sekarang ini masih menggunakan Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, proses penyelidikan Polda Metro Jaya kaitannya dengan proyek pembangunan jalan yang dilakukan dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota tangerang pada tahun 2019 dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dan penyelidikan awal berupa klarifikasi. Kemudian setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan dilanjutkan dengan pengambilan keterangan kepada pejabat pengadaan dan penyedia termasuk melakukan pengecekan ulang fisik di lokasi pekerjaan. Ketiga, kendala terkait upaya pengembalian aset negara secara umum,. 1.Dalam proses pengembalian aset, yaitu: para penegak hukum memiliki kesulitan lain yaitu dalam pemilihan aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Kadangkala, penyidik kebingungan dalam melakukan pemilihan aset yang dimaksud sehingga untuk beberapa penyidik memilih untuk merampas semua aset yang berada di bawah pengelolaan pelaku kemudian dilakukan identifikasi terkait aset tersebut., 2. Aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi seringkali tidak hanya berada dalam satu tangan pelaku tindak pidana,Kendala lain bahwa aset tersebut biasanya disimpan di luar negeri

---

Returning state assets resulting from criminal acts of corruption is something new in Indonesian law enforcement. One example of a case of returning assets that is suspected of leading to a criminal act of corruption is the construction of the road on the south side of the Mookervart River by the Department of Public Works and Spatial Planning for the City of Tangerang for the 2016 Fiscal Year which resulted in state losses. This study aims to analyze efforts to recover state assets in the investigation of corruption. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data collection was carried out through interviews, triangulation and document studies. The results of this study explain that First, the regulation of the mechanism for returning assets in Indonesia is currently still using the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the process for returning state assets resulting from criminal acts of corruption has not yet been regulated. Second, the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to a road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location. Third, constraints related to efforts to recover state assets in general. 1. the investigation process by Polda Metro Jaya in relation to the road construction project carried out by the public works and spatial planning services for the city of Tangerang in 2019 by collecting information and initial investigations in the form of clarifications. Then after collecting information material, it is followed by taking information from procurement officials and providers, including carrying out physical re-checks at the work location."

"Ancaman perubahan iklim secara global telah menggerakkan organisasi multilateral, pemimpin negara dan investor institusional berkomitmen dalam United Nations Global Compact. Penelitian meneliti pengaruh inovasi Perusahaan terhadap pengungkapan ESG Perusahaan dan pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Inovasi Perusahaan diukur dengan beban riset dan pengembangan dan nilai paten. Penelitian menggunakan perusahaan terbuka di ASEAN+3 yang termasuk dalam sektor industri yang sensitif terhadap lingkungan. sebagai sampel penelitian. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2016-2022, dengan tahun 2016 digunakan sebagai awal periode penelitian dikarenakan United Nations Global Compact berpartisipasi dalam Sustainable Development Goals yang dirilis pada tahun 2015. Penelitian menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) fixed effect sebagai model utama penelitian dan metode Two Stage Least Square (2SLS) untuk menguji endogenitas. Penelitian menemukan hubungan positif signifikan antara inovasi Perusahaan yang diukur dengan beban riset dan pengembangan terhadap pengungkapan ESG. Pengungkapan ESG ditemukan memiliki pengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan yang diukur dengan pendapatan. Sementara pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA ditemukan tidak berpengaruh. Kehadiran Komite CSR dalam Perusahaan disimpulkan sangat penting dalam memberi pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pengungkapan informasi ESG dan kinerja keuangan yang diukur dengan pendapatan. Penandatanganan Global Compact Signatory memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ESG namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

---

The threat of global climate change has moved multilateral organizations, state leaders and institutional investors to commit to the United Nations Global Compact. Research examines the influence of corporate innovation on corporate ESG disclosure and the influence of ESG disclosure on corporate financial performance. Corporate innovation is measured by research and development expenses and patent value. The research uses public companies in ASEAN+3 which are included in environmentally sensitive industrial sectors. as a research sample. The research period was carried out in 2016-2022, with 2016 used as the beginning of the research period because the United Nations Global Compact participated in the Sustainable Development Goals which were released in 2015. The research uses the Ordinary Least Square (OLS) fixed effect method as the main research model and the Two Stage Least Square (2SLS) method to test endogeneity. The research found a significant positive relationship between corporate innovation as measured by research and development expenses on ESG disclosure. ESG disclosure was found to have a significant positive effect on financial performance as measured by revenue. Meanwhile, ESG disclosure on financial performance as measured by ROA was found to have no effect. The presence of a CSR Committee in the Company is concluded to be very important in providing a significant positive influence on increasing ESG information disclosure and financial performance as measured by revenue. The signing of the Global Compact Signatory has a significant positive influence on ESG disclosure but does not affect on the Company's financial performance."

"Penelitian ini berfokus pada pengaruh struktur kepemilikan yang diwakili oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan manufaktur. Sampel yang igunakan adalah 86 laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. Jumlah pengungkapan sukarela pada laporan tahunan diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan sukarela yang dikembangkan oleh Adhariani (2005) dan telah mengalami beberapa penyesuaian oleh Ningrum (2007). Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, yang artinya bahwa semakin besar porsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka tingkat pengungkapan sukarela perusahaan akan semakin rendah.

---

This study is focusing on the effect of ownership structure represented by managerial ownership, blockholder ownership, foreign ownership, andinstitutional ownership in voluntary disclosure level of manufacturing companies.The samples consist of 86 annual reports of manufacturing companies listed on the IDX at 2007. The amount of voluntary disclosure provided in annual reports is measured by disclosure items developed by Adhariani (2005) and modified by Ningrum (2007). Findings from the research is managerial ownership has negative and significant influence in voluntary disclosure, which means that when managerial ownership getting bigger, the voluntary disclosure level will getting lower."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris, direksi, dan komite audit serta audit eksternal (biaya audit, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit) terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian menggunakan sampel 142 perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, sedangkan efektivitas dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib. Efektivitas direksi dan komite audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, sedangkan audit eksternal tidak berpengaruh.

---

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of board commissionner, director, audit committee effectiveness and external audit (audit fee, audit firm and audit opinion) on mandatory and voluntary disclosure. This research used 142 non financial companies listed on Indonesian Stock Exchange on 2011 and 2012. The result of the test shows that audit firm size has negative significant impact on mandatory disclosure, while board commissionner and director effectiveness have positive significant impact on mandatory disclosure. Board of director and audit committee effectiveness also have positive significant impact on voluntary disclosure, while audit external doesn‟t have significant impact.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keragaman gender pada jabatan Dewan Direksi terhadap pembayaran dividen perusahaan, pada perusahaan non keuangan dan non BUMN yang listed pada Bursa Efek Indonesia BEI pada periode 2006 ndash; 2016

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the influence of gender diversity on the Board of Directors in non financial and non government companies that are listed at Indonesian Stock Exchange BEI in the period 2006 2016."