Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Profesi Bidan merupakan profesi tenaga kesehatan yang berperan penting dalampelayanan kesehatan, berbagai program kesehatan baik nasional maupun internasionalmembutuhkan peranan bidan. Diantaranya program untuk penurunan angka kematian bayi(AKI) dan angka kematian ibu (AKI) yang menjadi target program internasional dalamMDGS. Survey SDKI tahun 2012 menunjukan AKB dan AKI yang meningkat hinggamenghambat program MDGS. Tenaga bidan seperti tenaga kesehatan lainnya di Indonesiamenurut data kementrian kesehatan Republik Indonesia merupakan tenaga yang banyakmengalami ketimpangan baik dalam hal jumlah, kompetensi dan distribusinya. Salah satuupaya untuk meningkatkan kompetensi bidan yaitu dengan adanya kebijakan perubahankurikulum kebidanan D III. Metode yang digunakan adalah dengan metode kualitatifdeskriptif . Hasil penelitian menunjukan terdapat kekurangan SDM secara kualitas dankuantitas, sarana dan prasarana masih kurang, pelatihan untuk meningkatkan kualitaspelaksanaan metode tutorial oleh dosen. Sarana dan prasaranayaitu jumlah kelas danlaboratorium masih kurang, sarana perpustakaan, peralatan laboratorium juga harusmenyediakan kelas-kelas kecil untuk kegiatan tutorial. Berdasarkan dana institusi swastatidak mengalami kesulitan, sedangkan kendala-kendala lainnya dalam implementasikurikulum kebijakan ini adalah kendala teory dan praktek yang berjauhan. Secara komunikasitelah berjalan baik, konteks menunjukan adanya pengaruh dari globalisasi/ pengaruhinternasional dan kebutuhan masyarakat pada peningkatan pelayanan bidan. Kesimpulan:terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebidanan di beberapa institusi kebidananterkait sumber daya manusia, sarana prasarana, metode pengajaran dan kontent pengajaran.

---

Midwife has important role in health services. Various health programs both in Indonesia and

international requires the role of midwives, for instance isthe MDGs program, one of its

target is to decrease Infant Mortality Rate (IMR) and Maternal Mortality Rate (MMR). SDKI

survey in 2012 showed that on account of infant mortality rate and maternal mortality rate

rose, this potentially inhibit the MDGs program. According to Ministry of Health midwives

has similar problems as the other health workers in Indonesia for example midwives also

experiencing unbalance numbers, competence and distribution. In an attempt to improve the

competence of midwives is the improvement made by changing D III midwifery curriculum

policy. The method used is descriptive qualitative method.The survey results showed that the

quality and quantity of human resources, facilities and infrastructure is still lacking, the

training method need to improve the tutorial quality using small classes lecturers. The lack of

facilities and infrastructure such as classrooms, library, laboratorium and laboratory

equipment, the other thing institutions should be able to provide are small classes for the

tutorial. While funding was not a problemfor private institutions, yet another constraints in

the implementation of the 2011 midwifery curriculum is that the theory and practices isset too

farapart. The communications were good, context shows the influence of globalization/

international impact and society needs for midwifery services improvement. In summary,

there are several constraints for the implementation of midwifery curriculum such as human

resources, facilities, teaching method and content."

"Penelitian tentang kejahatan, baik kejahatan properti maupun kejahatan dengan kekerasan, yang telah banyak dilakukan tidak mendapatkan kesimpulan yang pasti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tulisan ini mencoba memberikan kontribusi terhadap literatur kejahatan properti dengan membangun model empiris dari variabel sosial-ekonomi, demografi, dan variabel pencegah kejahatan dengan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan properti. Penelitian ini menggunakan data panel dari 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel harapan lama sekolah, pengangguran, kepadatan penduduk, dan linmas berpengaruh terhadap kejahatan properti di Propinsi Jawa Barat.

---

Research on crime, both property and violent crimes, has by no means reached a definitive conclusion on which factors are related to crime rates. This paper attempts to contribute to the property crime literature by building an empirical model of socioeconomic variables, demographics, and deterrence variables by using regression analysis to determine factors affecting property crime. This research uses panel data from 26 regencies cities in West Java Province for the years 2011 2015. The results show that the variables of expected years school, unemployment, density, and society trooper affecting on property crime in West Java."

"Remaja membutuhkan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya, akan tetapi remaja seringkali merasa tidak nyaman atau tabu membicarakannya, informasi mereka coba penuhi dengan cara membahas bersama teman-teman, buku-buku tentang seks, akses internet atau mengadakan percobaan dengan berfantasi, masturbasi, bercumbu, atau berhubungan seksual. Penelitian ini menggunakan studi analitik deskriptif dengan pendekatan crossectional. Penelitian menunjukkan bahwa 99,4% remaja terpapar materi pornografi, ada hubungan antara media internet, gambar/foto, video games, video/gambar bergerak, suara, telpon seks, dan handphone dengan fantasi seksual berat remaja. 29,6% responden memiliki fantasi seksual berat.

---

Teens need information about the changes that happen to them, but teenagers often feel uncomfortable or taboo to talk about it, they try to fill the information in a way to discuss with friends, books about sex, internet access or experimenting with fantasy, masturbation, making out, or having sex. purpose of this study to describe of exposure to pornography and sexual fantasies in adolescents at SMK X Jakarta. This study used an analitic  descriptive with cross sectional. The study showed that 99,4 % of adolescents exposed to pornographic material, there are real corelation between several media with serious adolescent sexual fantasies. 29,6 % of respondents had serious sexual fantasies."

"Kondisi perekonomian saat ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggencarkan investasi yang menyerap tenaga kerja dan investasi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengahapus retribusi izin gangguan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha. Retribusi izin gangguan adalah salah satu sumber penerimaan asli daerah sehingga kebijakan menghapusnya mengurangi Penerimaan Asli Daerah. Berdasarkan konsep Taxonomy of Taxing Power for Sub-Central Governments (SCGs) yang disampaikan oleh Slack (2017) dan digunakan oleh OECD (2019), berkurangnya penerimaan asli daerah menunjukan pengurangan otonomi fiskal, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan indeks kemandirian fiskal tertinggi. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak penghapusan retribusi izin terhadap Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui Wawancara mendalam dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan dampak terhadap Pemerintah Daerah dapat dilihat dari rasio penerimaan menunjukan adanya penerimaan yang tidak signifikan, namun disisi lain adanya perluasan kewenangan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difasilitas untuk melakukan ekstensifikasi jenis retribusi daerah lainnya. Dampak terhadap Wajib Retribusi dikatakan bahwa adanya penghapusan retribusi izin gangguan meringankan beban wajib retribusi, namun adanya dorongan untuk ekstensifikasi jenis retribusi lainnya justru menimbulkan potensi beban baru dalam bentuk jenis retribusi lainnya. Mengingat bahwa penghapusan retribusi izin gangguan menghilangkan sumber penerimaan asli daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat strategi untuk optimalisasi penerimaan melalui penyediaan pelayanan elektronik dalam aspek perizinan yang terbukti meningkatkan retribusi perizinan di tahun 2020.

---

The emergence of cross-border digital trade era requires each country to make adjustments to its taxation system. The digital business model encourages the birth of technology-based companies that offer digital goods and services. The targets for taxing digital services is the product and companies that provide their services with a shift from a physical presence to an economic significant presence. In general, tax on digital services is imposed in the form of Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT). This paper aims to describing the tax administration system for digital services in Indonesia and several other countries that have implemented it first with a focus on the imposition of VAT and CIT. The method used in this article is qualitative with literature study. The data are collected from various sources in the form of documents, such as research journals, government agency reports, and other laws and regulations. The results of the analysis shows that in VAT collection, the administrative system such as tax subjects, tax objects, and required documents is similar one to another countries. The difference lies in the payment method in which several countries in Europe apply automatic payments to the tax authorities so that digital service providers (third parties) only need to record and report them. In the income tax collection, Indonesia has not made any changes from the previous regulations so that companies that provide digital services in the form of Permanent Establishment will be subject to CIT article 26, while those who have established businesses in Indonesia will be subject to domestic tax rates. Meanwhile, several other countries, such as France, Britain and Spain, have set final tariffs for companies providing cross-border digital services"

"Demokratisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia, Self-Assessment System, berpotensi meningkatkan kecurangan pajak. Akibatnya, salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan Joint Program, program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam Joint Program terdapat sebuah sistem terintegrasi, yaitu Joint Analysis, yang berguna mengawasi kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor ekspor dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus terhadap ketentuan kepabeanan, cukai, dan perpajakan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai. Implementasi Joint Analysis harus menerapkan prinsip Good Governance. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC serta menganalisis penerapan prinsip Good Governance pada implementasi Joint Analysis di DJP dan DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Joint Analysis yang pelaksana programnya adalah DJP dan DJBC telah optimal jika dilihat dari manfaatnya, seperti optimalisasi penerimaan negara, kepatuhan Wajib Pajak (WP), dan perbaikan Probis, dan perbaikan sistem. Adapun posisi pembuat keputusan adalah top-down. Strategi yang digunakan adalah mekanisme pengawasan dan tindak lanjut, seperti pemblokiran dari ABS serta PCA. dengan menggunakan sumber daya manusia, data beserta saluran pertukaran dan analisis datanya, Monev, serta aturannya. Penerapan Good Governance juga telah memenuhi semua asas kecuali rule of law, transparansi (rahasia data WP), efektivitas, dan efisiensi. Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi seperti kerangka hukum yang tidak sesuai kondisi lapangan, tidak adanya instrumen efektif untuk menekan pengemplang pajak dan tax fraud, minimnya partisipasi unit kerja vertikal di daerah, dan perbaikan akses data

---

Democratization of the tax collection system in Indonesia, the Self-Assessment System,has the potential to increase tax fraud. As a result, one of the government's efforts to optimize tax revenue is to conduct a Joint Program,a synergy program between the Directorate General of Taxes (DJP) and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). In the Joint Program there is an integrated system, namely Joint Analysis, which is useful to oversee the compliance of companies receiving facilities for ease of export imports and business actors in the Special Economic Area to customs, excise, and taxation provisions and support the optimization of state revenues from taxes, customs and excise. Joint Analysis implementation must apply the principles of Good Governance. The purpose of this study is to analyze the implementation of Joint Analysis in DJP and DJBC and analyze the application of good governance principles in joint analysis implementation in DJP and DJBC. The research method used is quantitative with a post-positivistparadigm. The results showed that the implementation of Joint Analysis whose program implementation is DJP and DJBC has been optimal when viewed from the benefits, such as optimization of state revenues, Taxpayer compliance, and busineness process improvement, and system improvements. The decision-making position is top-down. The strategies used are surveillance and follow-up mechanisms,, such as blocking from ABS and PCA. using human resources, data and its data exchange and analysis channels, Monev, and its rules. The implementation of Good Governance has also fulfilled all principles except the rule of law,transparency (wp data secrets), effectiveness, and efficiency. There are several things that must be addressed such as legal frameworks that are not in accordance with field conditions, the absence of effective instruments to suppress tax evasion and tax fraud,the lack of participation of vertical work units in the area, and improvements in data access."

"Kasus penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang fenomenal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat adalah pengungkapan kasus artis AP dan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan Teknologi Sekuriti Informasi dalam pengungkapan kejahatan narkotika artis AP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, regulasi yang mengatur kaitannya dengan tanaman ganja, ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja dan zat aktifnya lainnya dikelompokkan dalam lampiran Daftar Narkotika Golongan I. kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tanaman ganja dan zat aktif yang dilarang. Kedua, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh tersangka AP, antara lain : 1) Alat komunikasi yang digunakan pelaku menggunakan kode rahasia atau password, sehingga pihak penyidik menemui kesulitan dalam mengambil data-datanya; 2) Pelaku tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada penyidik mengenai jaringan narkobanya. Ketiga, strategi pemanfaatan teknologi sekuriti informasi dalam kejahatan narkotika artis AP oleh Polres Jakarta Barat dilakukan penyidik dengan menggunakan teknologi informasi, dengan melakukan analisa komunikasi media sosial milik tersangka dam nomor telepon seluler milik tersangka yang terdapat dalam database jaringan narkoba oleh Tim Analis Polres Jakarta Barat.

---

Narcotics abuse cases are closely related to illicit drug trafficking as part of the world of international crimes. One of the most phenomenal narcotics abuse cases occurring in the jurisdiction of West Jakarta Metropolitan Police Resort is the disclosure of the case involving an artist called AP. The research discusses the use of information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP. The research employs the qualitative approach using a case study. The results of the research reveal three points. First, the regulations governing the relationship with cannabis plants are stated in Law Number 35/2009 concerning Narcotics. Cannabis plants and other active substances are grouped in the attachment to the Narcotics List Category I. The regulation, then, is updated with the Ministry of Health Regulation Number 13/2014 concerning Changes in Narcotics Classification stating that cannabis plants and other active substances are prohibited. Second, the factors that hinder the disclosure of narcotics abuse involving AP are (i) the communication tool used by the perpetrator uses a secret code or password so that investigators have difficulty in retrieving the data and (ii) perpetrators are not cooperative in providing information to investigators about their drug network. Third, the strategy of using information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP is carried out by investigators using information technology by analysing the suspect's social media communications and the suspect's cell phone number contained in the drug network database belongs to the police."

"

Pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum perdata Barat, Islam, dan Adat berlaku secara bersamaan, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan dan perkembangan Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH Intern), suatu cabang ilmu hukum yang terkadang dicap sebagai hukum yang kuno karena asal-usul kolonialnya. Perkembangan HATAH Intern dapat kita lihat dalam kasus Sultan Banten, di mana majelis hakim pada ketiga tingkat peradilan agama mempertanyakan apakah hukum Islam atau hukum Adat yang berlaku terhadap suatu klaim historis atas tahta Kesultanan Banten. Dengan mengkonsiderasi berbagai faktor, termasuk sosial, kultural, politik, dan sejarah untuk menentukan hukum yang berlaku, pertimbangan-pertimbangan ketiga majelis hakim dalam Sultan Banten menunjukkan bahwa HATAH Intern masih relevan. Tulisan ini akan menganalisis Sultan Banten dari beberapa aspek, mengeksplorasi klaim pewarisan tahta berdasarkan hukum adat, pluralisme yurisdiksi, pluralisme hukum, beserta pengaturan-pengaturan tidak tertulis yang terdapat dalam HATAH Intern mengenai pewarisan. Selain menggunakan sumber hukum konvensional seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan literatur hukum, tulisan ini juga membahas beberapa karya studi sejarah dan antropologi yang relevan agar mencapai pendekatan yang lebih holistik dalam menganalisis Sultan Banten.

---

Legal pluralism in Indonesia, where European, Islamic, and Adat private law stand side-by-side as three distinct systems of private law, has set continual discussion and development of Indonesian internal conflict of laws, a field of law thought by some to be defunct due to its colonial roots. The continous development of internal conflict of laws could be witnessed in Sultan Banten, where judges at all three levels of the religious courts throw their heads back and forth to answer the question of whether Islamic or Adat law applies over a man’s historic claim over the throne of the Sultanate of Banten. Having considered a plethora of factors including social, cultural, political, and historical to determine which law is applied, the considerations brought by the judges in Sultan Banten shows that Indonesian internal conflict of laws is alive and well. This work will analyse Sultan Banten through several aspects, exploring the claimant’s historic claims based on an adat rule of succession, Indonesian jurisdictional pluralism, legal pluralism, as well as the many rules ascribed by the Indonesian conflict of laws, specifically those pertaining to inheritance and the doctrine of characterisation. Aside from conventional sources of law such as statutes, treatises, and case law, this work will also take into account historical and anthropological studies relevant to the substance of the case in order to achieve a more holistic approach in analysing Sultan Banten.

"

"Penelitian ini mencoba memaparkan mengenai persepsi mahasiswa dan dosen tentang pendidikan etika profesi akuntansi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai perbedaan persepsi tentang pendidikan etika profesi akuntansi antara mahasiswa dan dosen. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada 134 dosen dan mahasiswa akuntansi di tiga universitas di Jakarta. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji beda (Independent samples t-test). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan dosen, dosen menganggap pendidikan etika profesi akuntansi lebih penting dibandingkan mahasiswa.

---

This paper examines whether accounting stundents' perception on accounting ethics education are different from the perception of accounting lecturers. The purpose of this paper is to provide evidence about accounting students' and lecturers' perception on the importance of accounting ethics education. This study uses a survey instrument to elicit student and lecturer responses to various questions concerning accounting ethics education and analysed using Indepent-Samples T-Test. The results of this study conclude that there is a significant difference between students' and lecturers' perceptions about accounting ethics education, lecturers consider accounting ethics education more important than students."

"Penelitian ini mengenai evaluasi aspek-aspek kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Sikap (Faktor disposisi) dan Struktur Birokrasi dalam implemetasi Kebijakan Standar Biaya Umum dalam Penyusunan Anggaran pada Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : teori Kebijakan yang meliputi implementasi kebijakan, teori Anggaran yang meliputi proses penganggaran dan proses penyusunan anggaran dan teori Standar Biaya. Penelitiar, ini menggunakan metode deskriftif analisis dengan pendekatan kualitatif. lnfonnan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bagian Penyusunan Progran dan Pelaporan Kantor Wilayah staf bagian penyusunan program dan anggaran serta staf Biro Perencanaan yang menangani penyusunan program dan anggaran.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, seda._"lgkan analisis mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis wawancara, dapat disimpulkan Biaya Umum dalam penyusunan anggaran sudah berjalan dengan balk. Namun di sisi lain standar biaya khusus pada dasarnya tidak berdiri sebagai faktor tunggal dalam menentukan kebijakan penyusunan anggaran. Persoalan anggaran terbentur pada masalah pagu serta masih banyak kendala-kendala yang ada seperti : komunikasi yang belum maksimal, sumber daya yang belum memadai, implementasi kebijakan yangbelum konsisten.Haisl penelitian ini menyarankan Biro Perencanaan agar meningkatkan kinerja sebagai koordinator dalam penyusunan anggarana dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan mengacu kepada perencanaan dan pengendalian yang lebih optimal.

---

This research is to evaluate Implementation policy viewed from four aspects of variables Communication. Resources, Attitude, and Structure Of Bureaucracy which effects budgeting arrangement on the Planning Bureau of Indonesia's Ministry Of Law and Human Rights. Theories used on this research convey from Implementation Policy, Budgeting and Standard Budgeting. This research used analytical descriptive method with quaHtativc: approaches. Infonnants in this research varie-s from chief of officers in charge at Department of Programs Plan & Reports region office, officers in charge at Department of Program Plans & Budgeting Of Ministry Of Law And Human RighL,, Data Collected through in-depth interviews and literature studied review, while the analysis performed refers to the theories and concept that are used. From the inMdepth interview analysis can concluded the implementation policy of Common Standard Budgeting implemented optimally. On the other side of the implementation of common standard budgeting found it could not stand as the ultimate core of budgeting plans.

The result of this research suggest the planning bureau to improve it self as a coordinator on short and long tem budgeting and to overcome obstacless and to improve a better work environment of budgeting controls."

"Belum adanya gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan etika profesi keperawatan merupakan masalah di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta. Penerapan etika keperawatan yang tidak baik akan berdampak pada menurunnya mutu pelayanan keperawatan yang dapat berdampak pada pelayanan kesehatan secara keseluruhan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan etika keperawatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan penerapan etika profesi keperawatan oleh perawat pelaksana. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh ruangan baik di poliklinik maupun diruang rawat inap Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta dari tanggal 27 Mei 2002 sampai dengan 7 Juli 2002. Desain yang digunakan adalah deskriptif korelasi bersifat cross sectional kepada 127 perawat pelaksana. Analisis yang gunakan adalah univariat, bivariat, dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50,4% perawat berperilaku etikal dalam memberikan asuhan keperawatan dan 49,6% kurang etikal, yang merupakan gambaran komposit dari otonomi, tidak merugikan berbuat baik, adil, jujur, dan menepati janji. Dari hasil analisis bivariat diketahui ruang tempat kerja berhubungan secara bermakna dengan penerapan etika. Hasil analisis multivariat menunjukkan pemahaman merupakan variabel yang paling berhubungan dengan penerapan etika setelah dikontrol dengan variabel tempat kerja.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada pimpinan rumah sakit untuk mengadakan kajian tentang program pengembangan sumber daya tenaga perawat yang telah berlangsung sebelumnya serta mengadakan crash programe untuk peningkatan pengetahuan perawat tentang etika keperawatan. Kepada PSDM dan manajer keperawatan tertinggi, menengah, dan bawah disarankan perlunya penggalangan dan intensifikasi pemahaman tentang etika keperawatan, role model pelayanan keperawatan yang etik dan profesional, reinforcement/penghargaan pada perawat pelaksana yang berprestasi. Bagi Pusdiknakes dan institusi Akper untuk dapat melakukan pembenahan kurikulum dan peningkatan proses pembelajaran etika keperawatan. Bagi organisasi profesi dapat menyusun langkah-langkah profesional pembinaan etika profesi bagi perawat ditatanan pelayanan kesehatan. Bagi peneliti lain agar dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan populasi yang lebih luas dan desain yang berbeda.

---

One of the problems at the Metropolitan Medical Center Hospital Jakarta is the unavailability of evidence on the factors related to the implementation of professional code of ethics. High quality of nursing care in the context of nursing service required the nurses with ethical behaviors.

The purpose of this study was to describe the implementation of nursing ethics and to identity factors related to the implementation of nursing ethics by nurse providers at the MMC Hospital Jakarta. This research was implemented at all setting of services both at the out-patient and in-patient department, from 27'h May to 7th June 2002. The research utilized a descriptive correlation design and a cross sectional with quantitative research method. The numbers of respondents were 127 nurse providers out of 196 persons. The data was analyzed using univariate, bivariate, and multivariate statistical treatments.

The results showed that 50, 4% nurses had good ethical behaviors in providing nursing care, and 49, 6% were poor in ethics. The bivariate analysis revealed that work place of nurses has a significant correlation with nursing ethics implementation. While, the result of multivariate showed that the ethical comprehension of nurses was the determinant factor significantly related to implementation of ethics after controlled by workplace.

Based on the research finding, it's recommended to director of the MMC Hospital to review the existing nursing personnel development; and to conduct comprehensive training on nursing ethics for improvement of nurses' knowledge. Furthermore, recommendation is also directed to head of human resources development and nursing manager to strengthen and intensify nursing ethic internalization of nurse providers; create role model; and give reinforcement. It is also recommended to center of education for health personnel Diploma of Nursing Institution to review the curriculum; improving the learning strategy of nursing ethic. For Indonesian nurses association to develop guideline for conducive and operational supervision to nurses at workplace. More research with larger population, more variables, and using different research design."