Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Online Single Submission (OSS) merupakan sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan sistem-sistem perizinan yang dimiliki olek kementrian/lembaga non-kementrian dan pemerintah daerah. Pembentukan sistem OSS bertujuan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EODB) agar investasi dalam negeri ikut meningkat. Sistem OSS berjalan di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, dan kota. Sistem yang berintegrasi dengan OSS adalah JakEVO. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sistem tata kelola OSS yang berjalan di DKI Jakarta menggunakan pendekatan Multi-level Governance (MLG) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Tiga aspek MLG yaitu desentralisasi, spatial fit, partisipasi, serta komponen kunci Digital-Era Governance digunakan untuk menganalisis implementasi integrasi OSS dengan JakEVO. Hasil penelitian menunjukkan, sistem OSS menyentralisasi kewenangan perizinan berusaha ke tingkat pusat. Terdapat regulasi ditemukan, di mana PP 24/2018 bertentangan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pemerintahan Daerah, serta KBLI yang dirujuk OSS berbeda dengan yang dirujuk DPMPTSP DKI Jakarta. Partisipasi aktor non-pemerintahan tidak ditemukan dalam perencanaan kedua sistem, namun ada dalam pengawasan dan evaluasi. Integrasi hanya berbentuk integrasi data, sedangkan JakEVO sudah mengintegrasikan back office. Lalu, desain sistem OSS dan JakEVO yang tidak mengambil perspektif pelaku usaha. Terakhir OSS telah digitalisasi secara penuh, sedangkan JakEVO baru terdigitalisasi sebagian. MLG dalam kebijakan pelayanan publik daring perlu mempertimbangkan kemampuan literasi digital masyarakat karena mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Persoalan-persoalan dalam OSS 1.0 telah diatasi oleh OSS Risk Based berdasarkan UU Cipta Kerja, PP 5/2021, dan PP 6/2021, namun dampak implementasinya belum terlihat hingga saat ini.

---

Online Single Submission (OSS) is a public service system that integrates licensing systems owned by ministries/non-ministerial institutions and local governments. The establishment of the OSS system aims to increase the ease of doing business index (EODB) so that domestic investment also increases. The OSS system runs at every level of government, starting from the center, province, and city. The system that integrates with OSS is JakEVO. Therefore, this study aims to look at the OSS governance system that runs in DKI Jakarta using the Multi-level Governance (MLG) approach and what factors influence its implementation. Three aspects of MLG, namely decentralization, spatial fit, participation, and the key components of Digital-Era Governance are used to analyze the implementation of OSS integration with JakEVO. The results of the study show that the OSS system centralizes business licensing authority to the central level. There are regulations found, where PP 24/2018 contradicts the Investment Law and the Regional Government Law, and the KBLI referred to by OSS is different from that referred to by the DKI Jakarta DPMPTSP. The participation of non-governmental actors is not found in the planning of the two systems, but is in monitoring and evaluation. The integration is only in the form of data integration, while JakEVO has integrated the back office. Then, the design of the OSS and JakEVO systems that do not take the perspective of business actors. Finally, OSS has been fully digitized, while JakEVO has only been partially digitized. MLG in online public service policies needs to consider the digital literacy ability of the community because it affects the effectiveness of policy implementation. The problems in OSS 1.0 have been addressed by OSS Risk Based based on the Job Creation Law, PP 5/2021, and PP 6/2021, but the impact of its implementation has not yet been seen."

"Integrasi sistem adalah hal krusial yang harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi yang dilakukan antar instansi. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengamanatkan bahwa dalam konteks pelayanan perizinan, Sistem OSS (Online Single Submission) memiliki peran utama sebagai sistem tunggal yang akan mengintegrasikan sistem perizinan lainnya. Saat ini sistem perizinan berusaha yang aktif di DKI Jakarta terdapat Sistem OSS dan JakEVO. Dualisme sistem perizinan baik OSS dan JakEVO menimbulkan munculnya dilematika pada urusan perizinan berusaha. Berdasarkan implementasinya, JAKEVO merupakan jenis perizinan yang lebih terbatas dibandingkan OSS. Karena kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut berdampak terjadinya kebingungan bagi para pelaku usaha dalam mengurus proses perizinan secara satu pintu . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor determinan dari integrasi Sistem OSS dengan sistem perizinan berusaha di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori faktor sukses pada integrasi sistem oleh dari Bjorn Johanssona, Fredrik Waldaub dan Oskar Ahlstroom (2022) dengan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pada yang menjadi faktor determinan dari integrasi sistem antara Sistem OSS dan JakEVO adalah meliputi beberapa faktor, diantaranya adalah top management involvement, internal communication, importance of the right personnel in the right processes dan managing legacy system. Selain itu, ditemukan faktor lain yang menjadi kendala yakni minimnya informasi tentang pendaftaran usaha, infrastruktur technology information yang belum optimal, dan kesulitan dalam menyeragamkan sistem yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan daerah. Rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah para aktor yang berperan untuk untuk melakukan sinkronisasi peraturan terkait perintah integrasi sistem kepada Pemerintah Daerah supaya dalam konteks sistem pendukung di daerah terdapat peraturan yang mengatur dengan jelas

---

System integration is a crucial thing that must be done to aim the improvement coordination between agencies. As stated in Government Regulation Number 5 of 2021 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which has mandated that in the context of licensing services, the OSS (Online Single Submission) System has the main role as a single system that will integrate other licensing systems. Currently, the active business licensing systems in DKI Jakarta are the OSS and JakEVO systems. The dualism of the licensing system for both OSS and JakEVO has created a dilemma in business licensing matters. Based on its implementation, JAKEVO is a more limited type of licensing compared to OSS System. Due to the lack of coordination between the central government and regional governments, this has resulted in confusion for business actors in managing the licensing process through one door. This study aims to find out what are the determinants of the integration of the OSS system with the business licensing system in DKI Jakarta. This research uses success factor theory in system integration by Bjorn Johansona, Fredrik Waldaub and Oskar Ahlstroom (2022) with a post-positivist approach. The data used comes from in-depth interviews and several literature studies on secondary data. The findings of this study indicate that the determinants of system integration between the OSS system and JakEVO include several factors, including top management involvement, internal communication, the importance of the right personnel in the right processes and managing the legacy system. In addition, other factors were found to be obstacles, namely the lack of information about business registration, information technology infrastructure that was not optimal, and difficulties in uniforming the system owned by the central and regional governments. Recommendations that can be given in this study are the actors whose role is to synchronize regulations related to system integration orders to the Regional Government so that in the context of support systems in the regions there are regulations that regulate clearly."

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut juga Lembaga Online Single Submission (OSS) sebagai lembaga  pelayanan perizinan berusaha satu pintu yang dikelola dan dikoordinasikan oleh BKPM sesuai kewenangannya berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Implementasi sistem yang dinilai belum terlaksana secara sepenuhnya kerap kali membuat sebagian pelaku usaha kebingungan sebab adanya beberapa peraturan dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 serta sistem perizinan mandiri milik Kementerian dan Daerah yang masih belum terintegrasi dengan OSS. Adanya konsep izin dengan pemenuhan komitmen yang diterapkan dalam OSS memicu polemik dan kebingungan bagi beberapa stakeholders pula. Hal berbeda juga dilihat dalam penetapan izin yang berupa QR Code atau tanda tangan elektronik diterbitkan melalui sistem OSS. Hal ini juga menimbulkan polemik tersendiri pula mengenai keabsahan perizinan yang sesuai dengan syarat sahnya penerbitan keputusan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipologi penelitian berupa deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perizinan berusaha dan implementasi pelayanan publik yang sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

---

This research discusses the validity of business licensing through the Online Single Submission (OSS) system in terms of Law No. 30/2014. Electronically Integrated Business Licensing Services or also known as Online Single Submission (OSS) as a one-stop business licensing service agency managed and coordinated by BKPM in accordance with its authority based on Law No. 25 of 2007. The implementation of the system which is considered not fully implemented often makes some business actors confused because there are several regulations from various Ministries, Institutions and Local Governments that are not in accordance with Government Regulation No. 24 of 2018 as well as the independent licensing system belonging to the Ministry and Regions that are still not integrated with OSS. The existence of a license concept with fulfillment of commitments implemented in OSS triggered polemic and confusion for some stakeholders as well. Different things can also be seen in the issuance of permits in the form of QR codes or electronic signatures issued through the OSS system. This has also created a separate polemic regarding the validity of permits which are in accordance with the legal requirements for the issuance of decisions in Law No. 30 of 2014. In this study, the author uses a form of juridical-normative research and research typology in the form of descriptive-analytical. This study aims to determine the validity of business licensing and implementation of public services that have been integrated with the Online Single Submission (OSS) system."

"ABSTRAKPada pelaksanaan Online Single Submission berdasarkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai upaya dari reformasi dalam sektor perizinan, terdapat aspek kewenangan yang perlu untuk ditelaah terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyikapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian agar dapat diketahui secara lebih rinci mengenai hubungan antara kewenangan yang dimiliki lembaga Online Single Submission dan kewenangan yang berada pada pemerintahan daerah berikut implementasi Online Single Submission berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Penelitian dilakukan dalam bentuk yuridis-normatif dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-evaluatif. Melalui penelitian skripsi ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa kewenangan lembaga Online Single Submission adalah meneruskan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal penerbitan perizinan berusaha, serta implementasi dari lembaga Online Single Submission dalam hal memberikan kemudahan berupa percepatan dari segi prosedur, waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dalam memohonkan perizinan yang diperlukan sebagai legalitas dari kegiatan dan/atau usahanya di Indonesia.

---

ABSTRACTOn the implementation of Online Single Submission based on the issuance of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services as an effort of reform in the licensing sector, there are aspects of authority that need to be examined related to the authority to issue business licenses which are the authority of regional heads as stated in Article 350 Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. To address this, the author conducted a study so that it can be known in more detail about the relationship between the authority possessed by the Online Single Submission institution and the authority in the regional government and the implementation of Online Single Submission based on Government Regulation Number 24 of 2018. The research was conducted in juridical form normative by using descriptive- evaluative research typology. Through this thesis research, the public can comprehend that the authority of the Online Single Submission institution is to carry out the authority possessed by the regional government in terms of publishing business licenses, as well as the implementation of the Online Single Submission institution in terms of facilitating acceleration in terms of procedures, time and costs issued by business actors in applying for permits needed as the legality of their activities and / or business in Indonesia."

"ABSTRAKAbstrakTesis ini membahas mengenai pengaturan pengecualian penetapan harga pada perusahaan patungan yang terdapat pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Pasal 5 ayat 1 UU No. 5/1999, perjanjian penetapan harga antara para pelaku usaha adalah dilarang karena dapat menghambat persaingan. Namun selanjutnya disebutkan pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 aturan tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian penetapan harga yang dilakukan di suatu usaha patungan. Oleh karena itu akan diteliti sejauh mana batasan dari pengecualian perjanjian penetapan harga tersebut. Dalam tesis ini diuraikan contoh perjanjian penetapan harga yang baru-baru ini terindikasi oleh KPPU, yang dilakukan oleh kedua perusahaan telekomunikasi yaitu PT. XL Axiata dan PT. Indosat Ooredoo dengan membentuk suatu usaha patungan yang bergerak dalam usaha membangun jaringan yaitu PT OIS. Pendekatan yang digunakan dalam menyelidiki dugaan terhadap perjanjian penetapan harga telah mengalami pergeseran menjadi rule of reason, dalam hal ini melihat kepada dampak pengecualian perjanjian penetapan harga terhadap usaha patungan yaitu apabila dapat menciptakan efesiensi dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didalamnya juga mencakup wawancara.

---

ABSTRACTAbstractThis thesis analyzes about exempted price fixing regulation in joint venture company in Article 5 paragraph 2 Law no. 5 of 1999. According to Article 5 paragraph 1 of Law no. 5 1999, price fixing among business competitors is prohibited because can restrict competition. But, in the next Article 5 2 stated that this provision shall not be applicable to a price fixing agreement that entered into the context of a joint venture. Therefore, it will be examined to what extent in such price fixing can be exempted. In this thesis, there rsquo s an example of a recent price fixing agreement indicated by KPPU, conducted by two of telecommunication companies, PT. XL Axiata and PT. Indosat Ooredoo by establishing a joint venture company aimed at providing network services, PT. One Indonesia Synergy PT. OIS . The approach used to investigate the alleged price fixing agreement, has changed into the rule of reason, in this case looking at the impact of the exempted price fixing in joint ventures if can create efficiency and raise up social welfare. The method used in this study is normative juridical by using secondary data which also includes interviews. "

"Pada bulan Juni 2018, Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meluncurkan Online Single Submission yang merupakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik dengan konsep pelimpahan wewenang penerbitan dari kementerian dan/atau lembaga terkait perizinan berusaha. Tujuan adanya pemotongan birokrasi pelayanan perizinan berusaha, yakni untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang lebih kondusif. Namun, dengan belum adanya peraturan pelaksana pada setiap kementerian dan/atau lembaga terakait yang melimpahkan wewenangnya, OSS menimbulkan beberapa kendala sehingga memberi ketidakpastian terhadap penanam modal yang memohonkan perizinan terhadap OSS. Penulisan ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip perizinan berusaha untuk penanaman modal di Indonesia dan bagaimana dampak dari penggunaan OSS terhadap kepastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia. Metode penilitan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa terdapat beberapa prinsip perizinan yang juga tercantum dalam asas-asas penanaman modal dalam regulasi penanaman modal yang berlaku yang belum dapat dipenuhi oleh perizinan yang diterbitkan oleh OSS di mana menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi untuk melakukan perancangan peraturan pelaksana di setiap kementerian dan/atau lembaga terkait.

---

In June 2018, the President of the Republic of Indonesia through Government Regulation No. 24 of 2018 of Electronically Integrated Business License Services, launched the Online Single Submission, which is an electronic-based business licensing service that adopts the concept of issuance authority delegation from the related ministries and/or institutions.

The aim of cutting bureaucracy of licensing services is to realize a better investment climate. However, with the absence of implementing regulations in each related ministries and/or institutions that delegate their issuance authorities, OSS gives a raise on problems which give uncertainty to investors applying for licenses to the OSS.

This paper will discuss how the principles of business licensing for investment in Indonesia and how the impact of OSS on the legal certainty in investment in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and using library materials and interviews.

The conclusion of this paper is that there are several licensing principles that are also manifested in the principles of investment in the applicable investment regulations that have not been fulfilled by licenses issued by OSS which cause legal uncertainty, therefore coordination is needed to design the implementing regulations in each ministry and/or related institution."

"Sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) pengganti pelayanan perizinan terpadu satu pintu secara konvensional. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang identitas perseroan terbatas yang digunakan untuk mengurus perizinan, ketentuan nasional yang mengatur tentang pelayanan publik secara elektronik (egovernment) khususnya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), dan implementasi penyelenggaraan sistem OSS terhadap pelaku usaha dan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode analisa data kualitatif yang bertumpu pada data-data sekunder (mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier) serta wawancara para ahli, pelaku usaha dan Notaris. Berdasarkan analisa sistem pelayanan publik secara elektronik (egovernment) dalam penyelenggaraan sistem OSS ini belum dilaksanakan secara mudah, cepat, murah sebagaimana standar pelayanan publik, hal ini dikarenakan antar masingmasing sistem belum terintegrasi dengan baik, sehingga dalam hal penyelenggaraannya belum mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif, efesien, serta belum terinteropabilitas dengan baik, peran dan fungsi notaris juga tidak disebutkan dalam peraturan baik dalam PP 24 Tahun 2018 maupun dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 sedangkan notaris merupakan pintu utama bagi pelaku usaha sebelum mengajukan perizinan melalui sistem OSS.

---

The Online Single Submission (OSS) licensing system is one of the surrogate electronic public service systems (e-government) from one-stop integrated licensing services conventionally. The issues raised in this thesis are the provisions governing identity of the limited liability company used to administer permits, the provisions governing of egovernment, the provisions governing of Online Single Submission (OSS), and the implementation of Online Single Submission (OSS) systems for businesses and Notaries. The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method which is based on secondary data (including primary legal materials, secondary and tertiary) and support by interviewing experts, businesses and Notaries. This thesis examines analysis of electronic public service systems (e-government) in the implementation of the OSS system it has not been implemented easily, quickly, cheaply as a standard public service, this is because between each system has not been well integrated, so that in terms of implementation it has not reached the goal public services that are effective, efficient, and have not been well interoperable, the role and function of the notary public are also not mentioned in the regulations both in PP 24 of 2018 and in the Presidential Regulation No. 95 of 2018 while the notary is the main door for business actors before applying for permits through the OSS system."