Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Lembaga Online Single Submission merupakan salah satu program perekonomian di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Lembaga Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The issuance of Business Identification Number through an Online Single Submission Institution is one of the economic programs in the investment sector carried out by the government. This is in accordance with Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. This is what drives this research which aims to analyze the quality and factors that affect the service of issuing a Business Identification Number through the Online Single Submission Agency at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Agency by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas model (2012). . The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in issuing Business Identification Numbers through the Online Single Submission Institution at the Bekasi City Investment and One Stop Integrated Service Office received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire, which shows that the trust dimension gets the highest assessment on the Tr1 indicator, namely the password and applicant ID are well acclaimed by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online. 24 hours."

"Globalisasi mendorong perkembangan yang signifikan terhadap kemajuan informasi dan teknologi pada saat ini, perkembangan pesat ini harus disejajarkan dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dibidang pelayanan publik. Upaya mendorong kemudahan berbisnis di Indonesia akhirnya diwujudkan dengan Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) untuk memenuhi indikator-indikator penilaian dalam gerakan Easy of Doing Business. Pada implementasinya kebijakan ini masih terdapat permasalahan yaitu pada regulasi, sistem, dan tata kelola, Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menggunakan teori model Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan postpositivist, teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi pustaka dan olah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan perizininan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) di DPMPTS Kota Bekasi telah berjalan dengan baik walaupun terdapat berbagai macam permasalahan.

---

Globalization encourages significant development of advances in information and technology at this time, this rapid development must be aligned with the services provided by the government to the public in the field of public services. Efforts to encourage the ease of doing business in Indonesia were finally realized with the issuance of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services Online Single Submission (OSS) to fulfill the assessment indicators of Easy of Doing Business movement. In the implementation of this policy, there are still problems, in the regulation, system, and governance. Therefore, this study aims to provide an overview of the implementation of integrated electronic business licensing services using the theory of the Policy Implementation Model from George C. Edward III. This research uses a post-positivist approach, data collection techniques are carried out by in-depth interviews, literature study and document tabulation. The results showed that the factors that affect the integrated electronic business licensing service (OSS) in DPMPTSP Bekasi City have been running well even though there are various kinds of problems."

"ABSTRAKPersaingan industri perawatan dan kecantikan kulit saat ini sangat ketat terutamadi kota besar seperti Jakarta dengan banyaknya skin care clinic center yang ada,sehingga klinik-klinik tersebut tidak dapat hanya mengandalkan keunggulan fiturdan manfaat fungsional lagi saja agar dapat memiliki citra (image) positif di matakonsumen. Maka penelitian ini ingin mengetahui apa saja yang mempengaruhiterbentuknya Brand Image terutama oleh aspek tak berwujud (intangible) suatumerek seperti faktor-faktor demografi yang meliputi variabel Usia, Pengeluaranper bulan, Jenjang Pendidikan, dan Status Pekerjaan, serta variabel ExperientialMarketing dan variabel Word-of-Mouth (WoM). Analisa penelitian dengan 69responden menggunakan regresi berganda dengan hasil responden dengan jenjangpendidikan sarjana memiliki tingkat persepsi lebih tinggi terhadap Brand Imagedibandingkan dengan responden dengan jenjang pendidikan pascasarjana, sertavariabel Experiential Marketing dan variabel Word-of-Mouth (WoM) yangdialami memiliki pengaruh persepsi responden terhadap Brand Image.

---

ABSTRACTCompetition and beauty skin care industry is very tight, especially in big citieslike Jakarta with many skin care center clinic there, so that clinics can not just relyon the superior features and benefits of functional again just to be able to have theimage on the positive eyes of the consumer. So this study wanted to find out whatinfluences the formation of Brand Image primarily by intangible aspects of abrand such as demographic factors, including age variable, expenditure permonth, education level, and job status, as well as variable Experiential Marketingand variable Word-of-Mouth (WoM). Analysis of the study with 69 respondentsusing multiple regression with the results of respondents with graduate educationhad a higher level of perception of the brand image compared to respondents withgraduate education, as well as variable variables Experiential Marketing andWord-of-Mouth (WoM) has experienced the influence of perception respondentsto the Brand Image."

"Persaingan dalam industri perbankan ritel semakin ketat, dan kini semakin banyak organisasi perbankan ritel yang mencari cara komunikasi yang lebih efektif untuk menarik perhatian calon nasabah. Salah satu cara yang kini banyak diandalkan oleh bank agar dapat menonjol dan menjadi unggul dalam persaingan adalah word-of-mouth positif, yang diciptakan dengan mengkonversi nasabah setia menjadi nasabah advokasi. Namun tidak banyak pelaku pemasaran yang memahami cara untuk mendorong terkonversinya suatu nasabah loyal menjadi nasabah advokasi, dan karenanya dibutuhkan pemahaman mendalam akan syaratsyarat apa saja yang harus difokuskan agar tercipta kegiatan advokasi.Oleh karenanya, penelitian ini berusaha untuk mencari tahu faktor-faktor mana saja yang dapat membedakan kelompok nasabah yang memberikan advokasi dan tidak, di kalangan industri perbankan ritel. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukan pengujian di kalangan nasabah perbankan ritel di Jadetabek.Analisa diskriminan digunakan untuk menguji faktor-faktor pendorong advokasi. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesetiaan, kepuasan, image bank, relationship marketing dan kelas sosial secara signifikan dapat membedakan antara nasabah yang akan melakukan advokasi dan nasabah yang tidak melakukan advokasi. Semakin tinggi kesetiaan, kepuasan, image bank, relationship marketing dan kelas sosial seorang nasabah, maka semakin besar kemungkinan nasabah tersebut akan melakukan advokasi kepada konsumen lain.

---

Retail banking industry is experiencing fierce competition, and they now searching for more effective ways to to gain the attention of potential customers. One of the most relied-on strategy by banks to stand out and gain competitive advantage is positive word-of-mouth, by converting existing loyal customers into advocates. However, not many marketers understand how to convert loyal customers into an advocates. Thus there is a need for an understanding of which conditions or factors should be focused on to induce the conversion of advocates.Which is why, this research is trying to find out which factors can strongly influence the creation of positive word of mouth in retail banking industry. To fulfill the objective, the researcher conducted a testing amongst customers of retail banking in Jadetabek.A discriminant analysis was used, and result of this study shows that customer loyalty, satisfaction, bank image, relationship management and social class can significantly differentiate between advocating customers and non advocating customers. The higher a customer?s loyalty, level of satisfaction, perception of bank image, relationship marketing and social class, the higher chance the respective customer will practice advocacy to other consumers."

""This revised edition of the best-selling text in the field includes a guiding framework of organizational analysis emphasizing the integration and coordination of the domains of the organization with the motivations, work attitudes, and behaviors of the people who lead them. Includes new research and practice from the US and internationally in collaboration and networks, innovation, process improvement through IT, open government and citizen participation, customer service, and a provides a greater emphasis on management practice through illustrative examples of those who are leading successful change efforts"-- Provided by publisher."

"Pemerintah Indonesia memliki target bebas karies 2030 diaman berdasarkan data pada tahun 2018, rata-rata indeks DMF-T gigi permanen di Indonesia adalah 7.1 dan masih belum memenuhi untuk target tahun 2020 yaitu sebesar 4.1, selain itu peresentase masyarakat di Indonesia yang memiliki kesadaran untuk melakukan pengobatan gigi masih tergolong rendah yaitu sebesar 16.3% pada tahun 2018. Sehingga terdapat tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang kedokteran gigi agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan gigi dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan di dokter gigi. Penelitan ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelyanan pada klinik gigi yang ada di Jakarta sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dari pasien dan mendorong masyarakat Indonesia untuk berobat ke dokter gigi. Penelitian ini menggunakan dimensi kualitas pelayanan berdasarkan SERVQUAL yaitu Tangibility¸ Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy kemudian ditentukan 30 faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan gigi, survei dilakukan terhadap pasien pada 100 klinik di Jakarta untuk mendapatkan kesenjangan dalam kualitas layanan dan kemudian mengintegrasikan kessenjangan tersebut terhadap Model Kano sehingga didapat prioritas terhadap faktor-faktor tersebut dalam rangka peningkatan kualitas layanan pada klinik gigi di Jakarta

---

The Indonesian government has a caries-free target of 2030, and based on data in 2018, the average DMF-T index of permanent teeth in Indonesia is 7.1 that still does not meet the 2020 target of 4.1, besides that the percentage of people in Indonesia who have the awareness to do dental treatment is still relatively low at 16.3% in 2018. So there is a demand to improve the quality of services in the field of dentistry in order to improve the quality of dental health and public awareness to perform treatment at the dentist. This study aims to find out the factors that can affect the quality of services at dental clinics in Jakarta so that it is expected to increase patient satisfaction and encourage Indonesian people to seek treatment at the dentist. This study uses the dimensions of service quality based on SERVQUAL, namely Tangibility¸ Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy then determined 30 factors that affect the quality of dental health services, a survey was conducted on patients at 100 clinics in Jakarta to find gaps in service quality and then integrate these gaps into Kano model so that priority is obtained for these factors in order to improve service quality at dental clinics in Jakarta.

"

"Tesis ini membahas mengenai Kinerja dari pelayanan publik pada Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap investasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SERVQUAL dengan melakukan observasi dan survei melalui kuesioner dan membandingkan investasi dari sebelum dan sesudah adanya pelayanan ldquo;One Day Service rdquo;. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi harapan dari pemohon perizinan dan non perizinan dan perlu perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi dari harapan pemohon untuk menciptakan kepuasan pelayanan kepada pemohon Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pemohon dapat mengurangi kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the performance of the public service on One Day Service of the Investment Department and One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Government and its impact on investment in DKI Jakarta Province. This research is a qualitative descriptive research using SERVQUAL method by doing observation and survey through questionnaire and compare investment from before and after existence of One Day Service . The result of this research is that One Day Service of Capital City Integrated Service and One Stop Service of DKI Jakarta Province has not fully fulfilled the expectation from the applicant of licensing and non licensing and need improvement to fulfill the service fulfilling from the expectation of the applicant to create the satisfaction of service to the applicant One Day Service One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Investment and Service Office, it is necessary to improve the performance of services provided to the applicant to reduce the gap between expectation and implementation."

"ABSTRAKBeban pelayanan rumah sakit umum di kota-kota besar saat ini menjadi semakin tinggi. Begitu banyak pasien yang harus dilayani, tetapi pelayanan dibatasi oleh jumlah dokter yang tersedia. Pelayanan rumah sakit umum sangat penting untuk terus ditingkatkan karena adanya keterbatasan sumber daya perusahaan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan rawat jalan, rumah sakit umum harus mengurangi antrian pasien. Penelitian ini menerapkan metodologi Business Process Reengineering BPR untuk meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit umum. Perangkat lunak Igrafx digunakan untuk memvisualisasikan desain perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan perbaikan dapat digunakan untuk mempercepat pelayanan rawat jalan pada rumah sakit umum di Jakarta.

---

ABSTRACTPublic hospital services burden in large cities have become larger in recent years. Many patients need to be served, but it is restricted by the number of doctors. As the resource is limited, it is important to improve the efficiency of public hospital services. In order to enhance the outpatient service quality, public hospital should reduce patient rsquo s queue. This study applied Business Process Reengineering BPR method to improve the efficiency of public hospital services. Igrafx software is used to visualize the improvement design. The result show that the suggested solution can be used to accelerate the outpatient health service of a public hospital in Jakarta."

"Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan Pos Universal, namun belum terimplementasi secara penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan prinsip pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagai Public Service Obligation (PSO) berdasarkan ketentuan perundangan bidang pos dan implementasi pelaksanaan Layanan Pos Universal oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-deskriptif analitis sehingga dapat menggambarkan perbedaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal di masa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan setelahnya. Penulis menemukan terdapat perubahan-perubahan prinsipil penyelenggaraan Layanan Pos Universal setelah Undang-Undang Pos diberlakukan yaitu perubahan terkait penyelenggaraan layanan pos universal, mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat, dan sumber pembiayaan Layanan Pos Universal. Namun, pemerintah belum mengimplementasikan beberapa amanat dari Undang-Undang Pos seperti pelaksanaan seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat tidak lagi menjadi prioritas perlindungan, dan pembiayaan Layanan Pos Universal kini bersumber dari kontribusi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mengesahkan ketentuan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal dan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang lebih baik.

---

One form of Public Service Obligation (PSO) in communication sector is the provision of Universal Postal Services (UPS) in which the government provides certain types of postal services so that people could send and/or receive postal items in all region around world at affordable prices. The implementation of Universal Postal Services has been carried out by the government through State-Own Enterprise since independence era up until now. Through time, there have been fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Services (UPS). However, those changes haven't been fully implemented in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The primary issues are the changes in principles of implementing Universal Postal Services as Public Service Obligation based on the provisions of postal legislation and the implementation of Universal Postal Services itself by the government in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. This research is a juridical-normative research with prescriptive-analytical approach, so author can describe the differences in the implementation of Universal Postal Service in the period before and after the enactment of Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The author finds that there are fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Service, the mechanism for appointing Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality, and funding sources of Universal Postal Services. However, the government has not implemented several mandates from the postal law such as selection of the Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality are no longer priorities, and financing of Universal Postal Services is now sourced from both contributions and National Budget. The author suggests to the government to immediately ratify the provision regarding the selection mechanism for Universal Postal Services and consider a better Universal Postal Services financing mechanism."