Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberhentian Notaris secara tidak hormat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat yang tidak sesuai dengan ketetapan dalam perundang-undangan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. hal ini berdasarkan kasus notaris x yang telah diberhentikan dari jabatannya atas dasar surat  keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris dan berdasarkan usulan dari Majelis Pengawas Pusat dalam surat Putusan nomor 11/B/MPPN/XII/2018. permasalahan dalam penelitian ini mengenai prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris x sebagaimana terdapat dalam Putusan MPPN nomor 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum  Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan korelasi antara keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55. AH. 02.04. Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris  atas nama X dari jabatan notaris di Kota Y yang telah dikuatkan melalui Putusan 294/K/Tun/2021 dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No 294/K/TUN/2021 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui pendekatan kasus putusan pengadilan serta pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) prosedur pemberhentian tidak hormat Notaris X yang berdasarkan Putusan MPPN 11/B/MPPN/XII/2018 apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 12 dan  13 Permenkumham Nomor 16/2021 tidaklah sesuai dengan penerapannyang seharusnya diterapkan sehingga hal trrsebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh menteri. (ii) korelasi pemberhentian yang dilakukan oleh Menteri atas keputusannya memberhentikan Notaris X secara tidak hormat dengan unsur perbuatan melawan hukum yang tidak di pertimbangkan dalam Putusan 501/Pdt/2020/PT.DKI terkait keputusan pemberhentian yang tidak dihadiri oleh Notaris X pada dasarnya hal tersebut telah melanggar Pasal 12 Permenkumham 16/2021dan hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh hakim.

---

Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used."

"Globalisasi ekonomi menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan pada kehidupan nyata sekarang ini. Dengan banyaknya investor asing yang masuk dan menanamkan modal dalam dunia usaha Indonesia menjadikan profesi notaris sebagai pembuat akta otentik harus lebih berhati-hati dalam membuat akta dikarenakan ada kemungkinan bagi akta yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia berakibat batal demi hukum. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah bagaimanakah kedudukan hukum dan akibat hukum dari akta yang tidak berbahasa Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian analitis deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. Penelitian ini dilakukan untuk dengan menganalisis peritimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dikaitkan dengan ketentuan dan doktrin hukum yang ada sekarang ini.Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bahwa walaupun diwajibkan di peraturan perundangundangan tersebut, tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara jelas akibat hukum yang akan diterima jika ketentuan tersebut dilanggar. Hal ini menimbulkan masih adanya ketidakjelasan kedudukan akta yang tidak berbahasa Indonesia. Adapun sanksi yang dapat diterima oleh perbuatan tersebut adalah sanksi non existent atau tidak pernah lahir karena tidak memenuhi formalitas causa yang ditetapkan undang-undang, namun pada kenyataannya tetap harus diputuskan melalui putusan hakim, yang setelah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk memutus perkara serupa walaupun kedudukannya tidak mengikat hakim.

---

Globalization in economy world is one of the undisputed things that this country must face, with numerous foreign investor who invest their money in Indonesia, made Notary as Public Officer specialized in make authentic deed should be more careful and selective in doing their job. Based on above background, I formulate the research question as in how is the legal position and legal implication on deed not made in Indonesian language. In this research, Juridis Normative method is taken, with descriptive analysis type with secondary data which collected by doing library research. Data used in this research is no other than West Jakarta District Court Verdict Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. The aim of this research is to identify and analyze the legal position and implication of deed not made in Indonesian Language by analyzing the judge ratio when they made the verdict and combined with legal and law doctrine analysis.The findings showed that after comparatively analyze the law in Act No 2 Year 2014 and Act No 24 Year 2009, there is not a single law which governs legal implication for deed not made in Indonesian language, in detail manner. This could be interpreted as legal vacuum. From law doctrine, the implication which should be received by this action is no other than to be declared as nonexistent because it never satisfies formality causa which stipulated in the Act No 24 Year 2009. However in reality, court verdict is still deemed necessary, which after legally binding after the enforcement from the Supreme Court, could become one of the ratio for the next judge who rule the case, although it will not bind them."

"Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris adalah Notaris (SHW). Notaris (SHW) menggunakan media internet seperti website, telekonferensi, video konferensi, dan media internet lain yang memungkinkan bagi Notaris (SHW) dan Pengguna Jasa atau Klien Notaris dapat berkomunikasi. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris dengan menggunakan media internet, khususnya website seharusnya hanya memberikan informasi yang bersifat pengumuman atau yang tidak mengandung promosi. Oleh sebab itu, Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimanakah batasan-batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian desriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu Notaris (SHW) telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai rahasia jabatan dan larangan-larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris (SHW) dapat dikenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, there is a lot of legal counseling by Notary Public through internet media. It causes the violation of the provisions of Article 15 paragraph 2 letter e The Notary Law regarding the authority of Notary Public giving legal counseling in connection with the making of Deed. One of Notary who uses the internet media to provide legal counseling to the Service Users or Notary Clients is Notary SHW . Notary SHW uses internet media such as websites, teleconferencing, videoconferences, and other internet media that make it possible for Notary SHW and Service Users or Notary Clients to communicate. Legal counseling given by Notary to Service Users or Notary Clientsby using internet media, especially website should only give information that is announcement or not containing promotion. Therefore, how is the authority of Notary in providing legal counseling through internet media viewed from The Notary Law, Ethics Code of Notary, Telecommunication Law, and Electronic Information and Transaction Law. How is the limitations of Notary 39 s authority in providing legal counseling through internet media. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, that Notary SHW has violated the provisions of The Notary Law, and Ethics Code of Notary concerning the secret of function and the prohibitions for the Notary. Therefore, Notary SHW may be imposed to sanctions contained in The Notary Law and Ethics Code of Notary. The Notary has limitations in providing legal counseling through internet media, such as the implementation of General Meeting of Shareholders which is given authority directly by Limited Liability Companies Act."

"Penelitian tentang Penerapan Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Tersangka di Pores Bekasi bertujuan untuk menunjukkan tentang penerapan hak tersangka dan proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik/penyidik pembantu Polri selaku alat negara penegak hukum. Permasalahan yang diteliti adalah penerapan hak tersangka dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka oleh penyidik/penyidik pembantu Polri. Selain dari pada itu juga diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak tersangka dalam pemeriksaan tersangka serta bentuk-bentuk penyimpangan yang muncul dalam proses penerapan hak tersangka tersebut dalam pemeriksaan tersangka.Hak-hak tersangka telah tertulis dalam KUHAP dari pasal 50 s/d 68 KUHAP dan tata cara-cara pemerikasaan tersangka juga telah tertulis di KUHAP dan dijabarkan oleh Mabes Polri dalam bentuk Petunjuk Teknis untuk dijadikan pedoman bagi penyidik dalam pemeriksaan tersangka. Walaupun telah diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan yang lain namun pelaksanaan pemeriksaan tersangka yang dilakukan penyidik/penyidik pembantu masih mengabaikan hak tersangka yang menjurus kepada pelanggaran maupun penyimpangan di dalam mendapatkan keterangan tersangka untuk mengungkap sebuah kasus.Di dalam proses pemeriksaan tersangka terjadi interaksi antara pemeriksa dengan tersangka dalam bentuk tindakan-tindakan sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman, kemampuan dan pengetahuan penyidik serta lingkungan penyidik dalam memeriksa dan menerapkan hak tersangka yang dilakukan secara terus menerus dan cenderung dipertahankan diyakini kebenarannya oleh lingkungannya baik yang sesuai aturan maupun yang tidak.Untuk menjadikan Polri yang dicintai dan disegani oleh masyarakat maka Polri perlu membenahi dan mengintrospeksi diri serta meningkatkan kemampuan,pengetahuan dan ketrampilannya dalam pemeriksaan tersangka dengan memperhatikan serta menegak hormati hak-hak tersangka dan hak asasi manusia."

"ABSTRAKBatas Usia Dewasa Sebagai Bentuk Kemampuan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Di samping itu, juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena di dunia ini, mengenai hukum perdata terdiri dari berbagai macam sistem hukum negara nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa. Begitu juga di Indonesia, di mana Hukum Perdatanya bersifat pluralistik, tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa bagi seseorang seperti halnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pada hakikatnya, dalam semua sistem hukum seseorang dianggap mampu untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah dewasa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi telah menentukan batas usia dan kemampuan bertindak dalam hukum adalah 18 tahun, maka hal itu haruslah diterima sebagai ketentuan/patokan umum (ius generalis) tentang batas usia dewasa dalam hukum perdata.Sedangkan dengan perundang-undangan khusus (ius specialis) dapat ditentukan batas usia dewasa lain sebagai pengecualian, misalnya batas usia ikut pemilihanumum, memperoleh kewarganegaraan, untuk melakukan perkawinan atau tindakan hukum tertentu menurut Undang-Undang. Tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia apabila menghadapi perjanjian dengan orang asing, maka ia dianggap mempunyai kemampuan hukum atau kemampuan hukum terbatas sepanjang menurut hukum Indonesia ia dianggaplah demikian.

---

"

"Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya, tidak memiliki kewajiban apapun terhadap anak tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah mengapa anak biologis yang tidak diakui oleh bapaknya mendapatkan ganti rugi berupa nafkah dari bapaknya, khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998 dan apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan anak biologis yang tidak diakui bapaknya mendapat ganti rugi berupa nafkah khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Bapak biologis yang tidak mau mengakui anak luar kawin biologisnya secara yuridis, menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi ibu dan anak tersebut. Perbuatan tidak mau mengakui anak luar kawin oleh bapaknya yang sudah ternyata dengan jelas adalah anak biologisnya menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk perbuatan melawan hukum sehingga dapat ditetapkan untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian nafkah bagi pihak yang dirugikan. Perlu dibuat suatu penegasan di dalam Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai anak luar kawin khususnya bagi anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya secara yuridis, bahwa seorang bapak dari anak luar kawin tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, perawatan, pengasuhan dan memberikan bimbingan berdasarkan kasih sayang hingga anak tersebut dewasa. Karena seorang anak(tanpa melihat apakah ia anak sah atau anak luar kawin) berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."

"Keberadaan dan kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum selain pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan juga suatu mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh notaris untuk melindungi dirinya sehingga profesi notaris tetap di percaya oleh masyarakat. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah:1. Apakah notaris dapat dituntut secara hukum bila dalam menjalankan jabatannya terjadi kesalahan?2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya?Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap sejarah notariat, perundang-undangan notariat, serta kedudukan akta notaris sebagai akta otentik. Sementara itu, metode analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian akan bersifat deskriptif analitis evaluatif. Di dalam praktek ditemukan 1. Notaris bila melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya wajib mempertanggung-jawabkan perbuatannya, setelah mendapatkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikenakan hukuman berupa denda, sanksi, teguran atau bahkan pemecatan. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan notaris adalah apabila pihak penyidik melakukan pemanggilan maka harus menunggu izin Majelis Pengawas apabila Majelis Pengawas memberikan izin untuk memenuhi panggilan kepada Penyidik maka notaris wajib memenuhi panggilan itu. hak ingkar atau hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi (verschonigs-recht) digunakan notaris untuk melindungi rahasia jabatannya menyangkut akta-akta yang dibuatnya.Notaris yang menjadi terdakwa dalam kasus pidana mempunyai hak untuk menghadirkan saksi ahli (expert testimony) dari organisasi profesi notaris untuk memberikan masukan kepada hakim tentang pelanggaran yang dilakukan oleh notaris apakah kesalahan pribadi atau kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya. Bila kesalahan itu kesalahan diri pribadi notaris maka mekanisme penghukumannya sama seperti masyarakat biasa dan sebaliknya bila kesalahan tersebut kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya maka kesaksian dari saksi ahli (expert testimony) sangat berpengaruh kepada hakim dalam mengambil keputusannya."

"Dalam praktek bisnis sehari-hari, perusahaan melakukan transaksi bisnis baik dengan pihak ketiga, maupun dengan pihak terafiliasi. Di Indonesia, setiap transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi, harus memenuhi prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tanpa melihat materialitas nilai dari transaksi tersebut, atau dampak positif dari transaksi yang dilakukan, termasuk apakah transaksi tersebut telah dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi yang wajar (arms lenght).Dalam prakteknya transaksi yang dilakukan dengan pihak terafiliasi atau dikenal sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak selalu berdampak buruk bagi Perusahaan dan atau pemegang sahamnya. Kadangkala transaksi yang dilakukan justru dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja Perseroan yang akhirnya memberikan dampak positif bagi pemegang saham karena meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) .Dengan kondisi dan tipikal dari pemodal jangka pendek yang umumnya memiliki saham Perseroan kurang dari 5% (lima per seratus) dari saham Perusahaan Tercatat, pemegang saham minoritaslindepende, biasanya hanya berkepentingan terhadap capital gain berupa selisih keuntungan atas pergerakan harga saham di Bursa. Akibat dari intensi kepemilikan saham yang hanya bersifat jangka pendek, seringkali pemodal tersebut tidak terlalu merasa berkepentingan terhadap pengelolaan operasional Perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan kehadiran mereka sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan bukan menjadi hal yang penting bagi mereka.Akibat ketidak hadiran mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham seringkali korum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan persetujuan suatu transaksi yang berdasarkan ketentuan Peraturan IX.E.1 sulit tercapai sehingga Perusahan Tercatat harus beberapa kali melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan melalui beberapa tahapan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, serta membutuhkan proses yang tidak mudah untuk melaksanakannya. Jika transaksi yang dilakukan nilainya tidak material, hal tersebut justru menimbulkan inefisiensi bagi Perusahaan yang akhirnya merugikan perusahaan. Kesulitan yang dihadapi Perseroan akhirnya justru menghilangkan esensi dari tujuan Perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.Tesis ini berusaha untuk melihat apakah Peraturan yang mengatur transaksi benturan kepentingan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada publik cukup efektif dan memenuhi substansi tujuan utamanya memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritaslindependen, dengan membandingkan antara praktek yang dilakukan salah satu Perusahaan Tercatat dengan regulasi yang mengatur transaksi serupa di Indonesia, Malaysia dan Singapura."

"Perkawinan merupakan suatu lembaga penting dalam kehidupan manusia. Lembaga ini diatur di Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Faktor keagamaan adalah hal yang sangat penting dalam undang-undang ini, sehingga bagi yang beragama Islam diberikan ketentuan yang mengatur secara khusus yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan dalam kedua ketentuan tersebut seringkali dilanggar hanya untuk kepentingan sesaat. Hal ini dapat dijadikan alasan dalam suatu perselisihan perkawinan. Permasalahan mengenai pembatalan perkawinan seringkali timbal dari suatu perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya sudah mempunyai potensi konflik. Potensi konflik tersebut bisa dikarenakan si suami maupun si istri tidak bisa memenuhi rukun maupun syarat perkawinan. Setelah perkawinan berlangsung kemudian para pihak membatalkan perkawinan untuk berusaha mengembalikan hubungan hukum perkawinan menjadi seperti tidak pernah ada. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait, misalnya anak yang telah lahir atau ikatan hukum dengan pihak ketiga. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut dianggap pernah ada. Dengan metode penelitian kepustakaan dan wawancara penulis berusaha menguraikan dan menganalisanya. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut, siapa yang menjadi wall anak yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut, dan bagaimana tanggung jawab para orangtua terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut. Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 090/Pdt.G/2005/PA.JP yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 76/Pdt.G/2005/PTA.JK., menurut hemat penulis adalah sudah benar yakni dengan membatalkan perkawinan karena tidak terpenuhinya beberapa syarat dan rukun perkawinan. Namun pada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 87/Pdt.P/2006IPN.Jak.Sel terdapat kekeliruan yakni menetapkan bahwa si anak tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya dan tidak berhak menyandang nama ayahnya atau keluarga ayahnya. Karena balk menurut UU no. 1 tahun 1974 pasal 28 maupun Kompilasi Hukum Islam pasal 75, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir dalam perkawinan."