Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Interaksi antara objektivitas dan subjektivitas merupakan sebuah dilema dalam praktik jurnalistik, sebagai disiplin yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik (Steensen, 2017). Ambivalensi terhadap subjektivitas sebagian besar terjadi pada berita-berita tradisional, seperti pemberitaan kejahatan, di mana bias dan nilai-nilai pribadi jurnalis mungkin menghalangi penggambaran rangkaian peristiwa secara akurat, sehingga semakin mengancam hilangnya kredibilitas organisasi berita tersebut. Di Indonesia, satu dari tiga perempuan berusia 15 hingga 34 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual setidaknya sekali dalam hidup mereka, yang menunjukkan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (United Nations Population Fund, 2016). Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji bagaimana objektivitas dan subjektivitas secara pragmatis terwujud dalam praktik jurnalistik media Indonesia dengan fokus pada pemberitaan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka, yaitu analisis kritis dan evaluasi terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada dan berhubungan langsung dengan topik penelitian yang dituju (Daymon & Holloway, 2011). Konseptualisasi dan penerapan pragmatis objektivitas dan subjektivitas masing-masing mempunyai praktik positif dan negatif ketika diwujudkan melalui aktivitas pengumpulan berita dan pembuatan berita dalam sehari-hari. Untuk mendorong perubahan dan memberikan tekanan pada badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab agar berbuat lebih banyak untuk mengekang terjadinya kekerasan seksual di Indonesia, jurnalis harus mengikuti praktik-praktik yang lebih progresif, dan kemungkinan besar, pilihan-pilihan yangdianggap bersifat ‘subjektif’.

---

The interplay between objectivity and subjectivity is a common dilemma in journalistic practice, as a discipline that aims to serve the public interest (Steensen, 2017). The ambivalence toward subjectivity mostly concerns traditional hard news, like crime reporting, where the journalist’s bias and personal values may get in the way of accurately portraying the sequence of events, further threatening a loss of credibility for the news organisation. In Indonesia, one in three women aged 15 to 34 years old has experienced physical and/or sexual violence at least once in their lives, indicating an exceptionally high rate of violence against women and children (United Nations Population Fund, 2016). The purpose of this paper is to examine how objectivity and subjectivity pragmatically manifest in journalistic practices of the Indonesian media by focusing on the news coverage of violence against women and children. The method employed is a literature review, which is a critical analysis and evaluation of existing studies that directly relate to the intended topic of research (Daymon & Holloway, 2011). The conceptualisation and pragmatic application of objectivity and subjectivity each have positive and negative practices when manifested through daily newsgathering and newsmaking activities. To incite change and apply pressure on responsible government bodies to do more to curb the occurrence of sexual violence in Indonesia, journalists will have to adhere to more progressive practices, and potentially, choices that are thought to be ‘subjective’ in nature."

"Penelitian ini membahas tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada berita kekerasan seksual terhadap perempuan di ‘Lampu Hijau’ selama bulan November 2012 – April 2013. Konsep yang digunakan adalah media massa, kode etik jurnalistik, pemberitaan kekerasan seksual. Pendekatan penelitian ini yaitu kuantitatif dengan metode analisis isi. Namun, sebagai penunjang data digunakan juga wawancara dengan pihak – pihak terkait. Koran Lampu Hijau terkenal dengan pemberitaan kejahatan terutama kejahatan seksual. Dalam menayangkan berita semacam ini, diperlukan etika, sebuah pedoman moral bagi jurnalis dalam kegiatan produksi berita. Penelitian ini menggunakan indikator berita berimbang dan tidak menghakimi, isi pemberitaan, identitas korban kekerasan seksual, hak melindungi narasumber dan berita tidak prasangka dan diskriminasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa berita kekerasan seksual terhadap perempuan di “Lampu Hijau’ masih terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

---

This study discusses the Violation of Journalistic Ethics on news of sexual violence against women in the “Lampu Hijau” during November 2012-April 2013. The concept used is the mass media, journalistic ethics, news of sexual violence. This research uses quantitative approach with a content analysis method. However, supporting interviews of related stakeholders are used to support the analysis. “Lampu Hijau” is a newspaper known for its crime reports, especially sex crimes. Ethics are required in presenting this kind of news since a moral guideline for journalists in news production. The indicators of this study are balanced and non-judgmental news, news content, identity of victims of sexual violence, the right to protect resources and the non-prejudice and discrimination news. The results showed that the news of sexual violence against women in "Lampu Hijau" is still violating the Journalistic Ethics."

"Kekerasan seksual selama ini banyak dipahami dalam definisi subjektif. Maknanya bergantung pada pengetahuan dan batasan subjek penahu. Untuk memecahkan masalah ini, Superson mewakili model feminis analitik, mencoba merumuskan suatu kerangka definisi objektif yang melepaskan kondisi-kondisi: 1) subjek A tidak mengetahui apa itu kekerasan seksual, 2) subjek A tidak mendefinisikan bahwa tindakan B terhadapnya adalah kekerasan seksual, 3) subjek A mengetahui bahwa B melakukan kekerasan seksual terhadapnya namun enggan untuk mengartikulasikan. Studi ini merupakan bentuk dukungan terhadap gagasan objektivitas di dalam kekerasan seksual sekaligus koreksi dengan mempertimbangkan diskusi yang berkembang di dalam teori feminisme. Secara khusus, proses pertimbangan dan kritik yang saya lakukan menggunakan kerangka realisme konstruksi sosial Sally Haslanger. Sehingga, rekonseptualisasi atas definisi objektif saya formulasikan melalui kekuatan konstruksi sosial konstitutif. Amatan ini juga ditujukan pada implikasi argumen objektivitas di dalam kebijakan kekerasan seksual di Indonesia yang saya khususkan yakni UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No 12 Tahun 2022). Permasalahan tersebut saya urai dalam dua rumusan pertanyaan: 1) Bagaimana argumen objektivitas di dalam kekerasan seksual: 1.a) Bagaimana problem pendefinisian kekerasan seksual? 1.b) Bagaimana pemeriksaan argumen objektif dan sumbangsihnya dalam perdebatan teori feminisme mengenai kekerasan seksual?, 2) Apa implikasi teoretik argumen objektivitas bagi kebijakan kekerasan seksual? Kesimpulannya, argumen objektivitas memberikan sumbangan bagi perdebatan teori feminisme, yakni melalui pemeriksaan realisme konstruksi sosial kausal dan konstitutif. Dua model ini mampu menunjukkan mana argumen lemah dan kuat dalam tiga perspektif feminisme mengenai kekerasan seksual (natural-biologi, sosiokultural, dan liberal). Pembedaan tersebut setidaknya berguna dalam melihat keluasan tindakan kekerasan seksual di dalam UU TPKS. Kendati demikian, keluasan permasalahan yang ada dalam UU TPKS tidak sepenuhnya mampu ditangkap oleh model ini. Oleh karenanya, saya memberikan catatan tambahan yang menyangkut dimensi korban kekerasan seksual dan tindakan yang belum diakomodir di dalam UU TPKS.

---

Sexual violence has been widely understood in terms of subjective definitions. Its meaning depends on the knowledge and limitations of the knowing subject. To solve this problem, Superson represents the analytic feminist model, trying to formulate an objective definitional framework that releases the conditions: 1) subject A does not know what sexual violence is, 2) subject A does not define that B's actions against him are sexual violence, 3) subject A knew that B had sexually assaulted her but was reluctant to articulate it. This study is a form of support for the idea of objectivity in sexual violence as well as a correction by considering the discussions that developed in feminism theory. In particular, the process of consideration and criticism that I carried out used the framework of Sally Haslanger's social construction realism. Thus, I have formulated a reconceptualization of the objective definition through the power of constitutive social construction. This observation is also aimed at the implications of objectivity arguments in the policy of sexual violence in Indonesia, which I specifically focus on, namely the UU TPKS (Law on the Crime of Sexual Violence No. 12, 2022). I will describe the problem in two questions: 1) What is the argument for objectivity in sexual violence: 1.a) How is the problem of defining sexual violence? 1.b) How is the objective argument examined and its contribution to the feminist theory debate on sexual violence? 2) What are the theoretical implications of the objectivity argument for sexual violence policy? In conclusion, the objectivity argument contributes to the debate on feminism theory, namely through an examination of the realism of causal and constitutive social constructions. These two models are able to show which arguments are weak and strong in the three feminist perspectives regarding sexual violence (natural-biological, sociocultural, and liberal). This distinction is at least useful in looking at the breadth of acts of sexual violence in the UU TPKS. However, the breadth of the problems contained in the UU TPKS cannot be fully captured by this model. Therefore, I provide additional notes concerning the dimensions of victims of sexual violence and acts that have not been accommodated in the UU TPKS."

"

 

"

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."

"Tesis ini membahas subjektivitas perempuan dalam tiga novel Wattpad Indonesia, yaitu She is The Boss (2017), Invalidite (2017), dan Sin (2016) dengan menggunakan kerangka konseptual Simone de Beauvoir. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan struktural berupa analisis narator dan telaah karakteristik tokoh. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan narator eksternal membantu pengungkapan karakter tokoh perempuan yang ditampilkan seakan tampak berdaya untuk membentuk subjektivitas perempuan. Namun, relasi kuasa yang dipengaruhi oleh tokoh laki-laki dan peran gender tokoh perempuan serta laki-laki melahirkan ambiguitas subjektivitas perempuan. Dengan kata lain, subjektivitas perempuan tiga novel Wattpad Indonesia hanyalah sebuah kesemuan. Dapat dikatakan bahwa ketiga novel ini mendukung sistem patriarkal yang ada di masyrakat. Popularitas dan kisahan novel pun menjadikan novel ini disebut sebagai sastra populer yang bertujuan untuk menghibur dengan tema yang ringan berkaitan dengan hubungan cinta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan masalah dan berhasil menyelesaikannya. Hal ini pun menunjukkan sastra populer di Indonesia masih menunjukkan kepatuhan terhadap patriarkal. Begitu pula total pembacaan yang banyak menunjukkan bahwa selera masyarakat terhadap novel seperti ini bermakna bahwa sistem patriarkal terus-menerus dilanggengkan.

---

This thesis discusses the subjectivity of women in three Wattpad Indonesia's novels, namely She is The Boss (2017), Invalidite (2017), and Sin (2016) using the conceptual framework of Simone de Beauvoir. The method used is a qualitative research method with a structural approach in the form of a narrator analysis and an analysis of character characteristics. The results revealed that the use of an external narrator helps reveal the character of the female character who is displayed as if it seems empowered to shape the subjectivity of women. However, the power relations influenced by male figures and the gender roles of female and male characters give birth to the ambiguity of female subjectivity. In other words, the female subjectivity of three Wattpad Indonesia's novels is just an art. It can be said that these three novels support the patriarchal system that exists in society. The popularity and narratives of novels also make this novel known as popular literature which aims to entertain with light themes related to the love relationship between men and women who get into problems and succeed in solving them. This also shows that popular literature in Indonesia still shows adherence to patriarchy. Likewise, the total number of readings shows that people's appetite for novels like this means that the patriarchal system is constantly being perpetuated."

"ABSTRAKPenelitian ini menemukan adanya kejahatan yang dilakukan oleh negara, terhadap anak dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap S, M dan A. Ke tiga subjek adalah anak yang lahir dari perempuan pekerja migran yang mengalami kekerasan seksual. Peneliti menggunakan teori feminis sosialis oleh Rosermarie Putnam Tong, dalam menjelaskan permasalahan perempuan pekerja migran terkait kapitalisme dan patriarki. Kemudian teori ekologi milik Bronfenbrenner, dalam menjelaskan lapisan-lapisan terjadinya kekerasan pada anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak dari perempuan pekerja migran, tidak dapat terpisahkan dari permasalahan yang terjadi pada ibu mereka. Sedangkan negara tidak hanya abai terhadap permasalahan kekerasan yang terjadi pada anak. Tetapi juga melakukan diskriminasi terhadap pencatatan administrasi negara dalam bentuk akta kelahiran, melihat latarbelakang anak yang dilahirkan tidak dalam status pernikahan.

---

ABSTRACTIt was found that there are cases of crime committed by state towards children of women migrant workers who had occurred sexual violence. This study uses qualitative method and in-depth interview technique on S, M, and A. Each subject is children who are born from women migrant workers who had occurred sexual violence. We use socialist feminist theory by Rosemarie Putnam Tong to explain the female migrant workers? issues on capitalism and patriarchy and ecological theory by Bronfenbrenner to explain some levels of violence against children. The results show that the children?s issue cannot be separated from their mother?. Meanwhile, state is not only neglects them, but also discriminates them. Especially in way of birth certificate making. State tends to problematize them, related to their ?status? as children who were not born under the marriage status."

"Kekerasan yang terjadi pada anak terus meningkat dari tahun ketahun membuat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI) menjadi penting dalam penanganan kekerasan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara yang hasilnya dijabarkan dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa undangundang yang ada (uu no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak) sudah tidak dapat dipergunakan dalam penghapusan kekerasan terhadap anak, sehingga dibutuhkan revisi terhadap uu tersebut. Kendala yang dihadapi bahwa revisi uu tersebut belum mendapatkan persetujuan untuk dibahas, dan kurangnya pemahaman anggota DPRRI mengenai substansi dari pelaksanaan fungsi pengawasan.

---

Intensity of violence that occurred in children continues to rise from year to year making role House of Representatives (DPR) to be important in the handling of child violence. This study uses a qualitative approach to data collection through literature study and interview results are translated descriptive approach. The results of this study found that the existing law (Act No. 23 of 2002 on the protection of children) can no longer be used in the elimination of violence against children that occurred up to the required revision of the law is. Constraints faced by that revision of Law has not been granted approval for debate, House members and a lack of understanding about the substance of surveillance itself becomes an obstacle encountered."

"Skripsi ini membahas tentang kriminalisasi yang dialami oleh perempuan pekerja migran domestik Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Penelitian dilakukan dengan melihat adanya kerentanan perempuan pekerja migran domestik Indonesia dalam menghadapi sistem hukum negara tujuan berdasarkan teori feminis sosialis dan feminis jurisprudensi dimana kelas dan gender mempengaruhi praktek hukum di Timur Tengah. Tiga orang perempuan pekerja migran yang pernah mengalami kriminalisasi menjadi subjek penelitian yang pengalamannya digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kritis untuk melihat bagaimana kriminalisasi perempuan pekerja migran domestik Indonesia di Timur Tengah adalah bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.

---

This undergraduate thesis discusses about criminalization of Indonesian women migrant domestic workers in the Middle East. This research sees the vulnerability of Indonesia women migrant domestic workers in facing the countries’ law based on Socialist Feminist and Feminist Jurisprudence Theory. Three Indonesian women migrant domestic workers were interviewed as the subjects in this research due to their experienced of criminalization. Then, it all would be used for analyzing as according to the theoritical framework. Critical approach had been applied for viewing how the criminalization of Indonesian women migrant domestic workers was a form of violence against women."

"ABSTRAKSelama bertahun-tahun, para wanita Inggris ditolak untuk menggunakan hak pilih dan memberikan suara untuk menentukan bagaimana negara mereka dijalankan. Mereka dipandang kurang mampu daripada pria untuk bertugas menjalankan negara. Film Suffragette 2015 yang disutradarai oleh Sarah Gavron bercerita tentang hak pilih perempuan di Inggris pada tahun 1911-1913 dan bagaimana wanita-wanita ini menderita dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kampanye suffragette diperintahkan oleh dan bagi wanita yang mengharapkan tidak hanya pemungutan suara, tetapi juga amandemen sosial yang lebih luas yang akan mengakhiri standar ganda seksualitas serta peran awam perempuan dalam keluarga, pendidikan, dan pekerjaan. Makalah ini membahas hubungan antara kegilaan wanita dan legitimasi kekerasan terhadap militan suffragette. Konsep ldquo;kegilaan wanita rdquo; yang ditulis oleh Ussher 1991 dan artikel-artikel lain tentang kekerasan perempuan pada wanita adalah konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana kegilaan wanita digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap wanita-wanita anggota suffragette dan reaksi militan terhadap perlakuan yang diberikan kepada mereka. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kegilaan digunakan sebagai label yang diberikan oleh Pemerintah Inggris untuk menekan tindakan wanita progresif, seperti militant suffragette, dengan menggunakan kekerasan dan penyiksaan. Studi ini memberikan kontribusi pada literatur yang belum pernah membahas tentang hubungan antara wanita suffragette dan label kegilaan , memberikan kerangka kerja untuk memahami penggunaan label kegilaan sebagai penyakit perempuan.

---

ABSTRACTFor years, British women were denied a vote and a say in how their country was run. They are seen as less capable as men to actually be in charge for running the country. The film Suffragette 2015 directed by Sarah Gavron tells a story about women rsquo s suffrage in the United Kingdom in 1911 1913 and how these women were suffering in fighting for their rights. The suffragette campaign was commanded by and for women who expected not only the vote, but also broader social amendments that would end the double standard of sexuality as well as women 39 s subservient roles in the family, education, and employment. This paper discusses the relation between the ldquo women rsquo s madness rdquo and the legitimation of violence towards the suffrage militants. Ussher rsquo s 1991 concept of women rsquo s madness and other articles on violence on women are the concepts used in understanding how women rsquo s madness is used to legitimize violence against suffragette women and the militant rsquo s reaction towards the treatment. Research finding reveals that the madness is used as a label given by the British Government to suppress the action of progressive women, such as the Suffrage militants, by using violence and torture. This study contributes to the scarce literature on the relation between the suffragette women and the label ldquo madness rdquo , providing a framework for understanding the use of the label ldquo madness rdquo as a female malady. "