Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media sosial semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan edukasi politik. Melalui penerapan konsep mediatisasi politik komunikasi dalam media sosial yang berfokus pada kajian konten-konten edukasi politik, tulisan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana media sosial dimanfaatkan sebagai ruang edukasi politik oleh generasi muda. Penulis mengidentifikasi bahwa media sosial dengan berbagai karakteristiknya dapat menyajikan konten-konten edukasi politik yang beragam. Terdapat tiga karakteristik khas yang dibahas dalam tulisan ini: media sosial dengan karakteristik visual, media sosial dengan karakteristik audio, dan media sosial dengan karakteristik audio visual. Melalui klasifikasi ini, penulis mengidentifikasi bahwa konten dengan karakteristik yang berbeda pada media sosial ini merupakan hal positif yang berpotensi meningkatkan partisipasi dan pengetahuan politik pengguna media.

---

Social media is increasingly being used for community needs, including political education. Through the implementation of the mediatization of political communication concepts in social media that focuses on the study of political education content, this paper aims to explore how social media serves as educational political space by the younger generation. The author identifies social media as having various characteristics providing diverse political education contents. This paper discusses three points: social media with visual characteristics, social media with audio characteristics, and social media with audio-visual characteristics. Through this classification, the author identifies content with different characteristics on social media as a positive factor that potentially increases the participation and political knowledge of media users."

" Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran media sosial sebagai agen sosialisasi politik baru pada kaum muda Penelitian sebelumnya menyebutkan agen sosialisasi politik seperti keluarga institusi pendidikan media massa dan lembaga pemerintah sudah tidak diminati oleh kaum muda Konten dan cara penyampaian dari agen sosialisasi tersebut tidak mampu membuat kaum muda menaruh perhatian pada apa yang disampaikan Tulisan ini menjelaskan bagaimana media sosial mampu menjadi agen sosialisasi politik yang baru bagi kaum muda Konten dan pendekatan yang dilakukan melalui media sosial dirasa lebih sesuai dengan kondisi kaum muda saat ini sehingga mereka menggunakan media sosial sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan politik Salah satunya ketika pemilu pemilihan umum 2014 berlangsung kaum muda yang menjadi pemilih pemula tersebut menjadikan media sosial sebagai referensi utama atau agen sosialisai politik Selain itu kaum muda juga lebih aktif dalam berpartisipasi politik melalui media sosial Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mewawancarai enam orang kaum muda.

---

This research aims to explain the role of social media as a new agent of political socialization for the young people or youth Previous researches mentioned other agents of political socialization such as family academic institution mass media and governmental institution all of which no longer caught the interest of the young people The content and way of delivery from those agents were unable to raise attention from the young into what s being expressed This paper explains how social media can become a new agent of political socialization for young people The contents and approaches of the social media are deemed more suitable to the condition of the young people at the current moment therefore making them use those social medias as a source of information related to politics For one at the 2014 election young people who were a first time voter back then used social media as a main reference or an agent of political socialization Furthermore young people are also more active in political participation through social media With the use of qualitative approach this research collected interviews from six young people"

"Disertasi ini meneliti secara empiris brand politik pemimpin politik (dhi. bakal calon presiden Republik Indonesia 2014) dalam konteks komunikasi politik dan keterkaitannya dengan kepemimpinan yang berbasis pada identitas sosial. Konsep brand merupakan konsep ilmu pemasaran yang diterapkan dalam berbagai ranah, termasuk politik. Oleh karena itu terdapat kebutuhan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsep ini dalam konteks komunikasi politik yang semakin mengalami personalisasi dan mediatisasi. Personalisasi dan mediatisasi merupakan realitas komunikasi politik yang mendorong kemunculan pemimpin politik sebagai brand. Penelitian ini menelaah brand pemimpin politik sebagai pesan di media massa, khususnya media massa cetak yang mewakili 5 (lima) kelompok bisnis media besar yang ada di Indonesia. Analisis konten media dilakukan untuk melihat visibilitas dan asosiasi yang melekat pada brand 12 (duabelas) bakal calon presiden RI paling populer di media, yaitu (dalam urutan abjad) Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Marzuki Alie, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Pramono Edhie Wibowo dan Wiranto. Brand sebagai pesan di media kemudian menjadi dasar untuk mendapatkan gambaran tentang brand pemimpin politik di benak publik, yaitu pemilih di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa konsep brand pemimpin politik bersifat cair dan rentan terhadap isu maupun persaingan politik. Selain itu, terdapat 2 (dua) dimensi dasar pembentuk ekuitas brand pemimpin politik, yaitu: elektabilitas dan partisipasi. Tingkat pengenalan (awareness) dan prototipikalitas (keterwakilan identitas sosial pemilih dalam sosok pemimpin) menjadi kondisi yang diperlukan (necessary condition untuk pembentukan ekuitas brand pemimpin politik. Sedangkan kepribadian (brand personality) dan asosiasi (brand association) merupakan kondisi yang turut memperkuat meski tidak mutlak (contributory condition) dalam pembentukan ekuitas brand pemimpin politik.

---

This dissertation empirically examines the political brand of political leaders (ie. 12 Indonesia presidential candidates to be) in the context of political communication and in association with social identity. Brand is a marketing concept applied in politics. Therefore it has to be reviewed due to the new context, the new politics and in the midst of mediatization. Personalization and mediatization are the factors that encourages the emergence of political leaders as a brand.

This study examines the political leaders as messages in the mass media, particularly the print media representing five (5) business major media groups in Indonesia. Media content analysis was used to examine the visibility and association of the top 12 Indonesia presidential candidates to be in the media, namely (in alphabetical order) Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Marzuki Alie, Megawati, Prabowo, Pramod Edhie Wibowo and Wiranto. Brands as media messages then become the basis for getting an overview of political leaders brands in the public minds, ie. voters in Jakarta.

This study found that the concept of political brand are fluid and susceptible to political issues and competition. In addition, there are two basic dimensions of brand equity for political leaders, namely: electability and participation. Brand awareness and prototypicality are two necessary conditions for political leaders brand equity while brand personality and brand association are contributory conditions."

"Skripsi ini mengangkat penggunaan media sosial dalam praktek political public relations oleh pejabat publik setelah terpilih. Penelitian ini melihat bagaimana pendekatan personal dapat membentuk proses komunikasi dua arah di ranah media sosial antara pejabat publik dengan konstituennya. Selain penjabaran deskriptif dari kegiatan komunikasi, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana interaksi sederhana namun intensif bisa mendukung kinerja pejabat publik dan membentuk persepsi positif terhadap pejabat publik. Penelitian ini juga mencari gambaran akan dampak komunikasi yang dilakukan pada komunikan (followers) akun yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam dengan komunikator, tim kampanye, pengamat, dan komunikan untuk mendapatkan perspektif menyeluruh. Pada akhirnya, penelitian ini berhasil mengungkap bagaimana sebuah proses komunikasi di media sosial dapat dijadikan sebuah alat serta landasan bagi praktek governing, branding, sekaligus permanent campaign yang efektif dalam konteks pemerintahan lokal.

---

This thesis discussed on how social media is used in a political public relations practice of an elected public official. The research sought to understand how personal approach is conveyed through a two-way communication among the official and his constituents in the digital world. Besides explaining the process descriptively, this research also aimed to explain how such a simple yet intensive interraction can support the work of a public official and shape the positive sentiments toward him at the same time. This research also sought for a snippet of how the public (the subject?s Twitter followers) perceive the communication and the communicator. The research used a qualitative approach through in-depth interviews conducted to the communicator, political expert, the communicator?s campaign manager, and the communicator?s Twitter followers to get different perspectives on the phenomenon. In the end, the research has managed to reveal a communication process and how it successfully became a tool and also a plattform of an effective practice of governing, branding, and permanent campaign in a local context."

"Proses demokrasi di Indonesia mencapai puncaknya melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah babak baru bagi bangsa Indonesia. Pesta demokrasi ini tidak dapat dirasakan secara maksimal apabila tidak adanya dukungan dari partisipasi seluruh warga Indonesia. Pada kenyataannya, para pemilih kurang memiliki kemampuan dalam mengingat banyaknya partai-partai politik, program-program yang ditawarkan, ataupun kandidat politik yang didukung oleh partai politik. Oleh karena itu, diperlukannya langkah-langkah yang dilakukan oleh para kandidat politik untuk mencapai target suaranya dan dikenal oleh para pemilih. Langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan strategi, termasuk menerapkan pemasaran politik, yaitu sebuah cara atau metode pemasaran untuk membantu membangun hubungan antara kandidat politik dan masyarakat. Jumlah pemilih muda di Indonesia cukup besar, sehingga posisi strategi kelompok pemilih muda beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku pemilih muda menjadi celah yang dimanfaatkan oleh beberapa kepentingan politik untuk mencapai suara lebih dalam memenangkan pemilu. Fokus penelitian ini ialah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih muda melalui isu-isu dan kebijakan politik, citra kandidat, peristiwa muktahir, peristiwa personal, citra sosial, keyakinan agama, pengaruh teman dan keluarga, serta media sosial.

---

The democratic process in Indonesia had reached its peak through the general election of President and Vice President as a new chapter for the people of Indonesia. This democratic party could not be perceived to the fullest when there was a lack of support from all Indonesian people. In reality, the voters did not have the sufficient knowledge in political parties, programs offered, or the political candidates who was supported by the political party. Therefore, there are several stages needed to be done by the political candidates in order to achieve its vote target and to be known by the voters. Those stages shall be done with the following strategies, including the political marketing, in which can be defined as a marketing method in order to develop the relationship between the political candidate and society. The amount of young voters in Indonesia are relatively large, therefore the strategic position of the young voters as well as several factors which underlying the behavior of young voters are used by several political interests in order to achieve its vote and win the general election. The focus of this research is to examine factors which influence the behavior of young voters through issues and political policies, image of a candidate, current event, personal events, social image, religious beliefs, friends and family influence, as well as social media."

"Tesis ini membahas mengenai perbandingan komunikasi politik antara tokoh politik pria dan wanita di dalam media online Indonesia untuk periode Oktober 2013 di dalam pemerintahan demokratis. Dalam tesis ini ditemukan hasil bahwa perbedaan isi pemberitaan antara tokoh politik pria dan wanita di dalam media online tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh ideology patriarkhi semata yang berkembang di dalam masyarakat, namun juga bisa diakibatkan oleh beberapa faktor lain diantaranya seperti kebijakan parpol, proses pembuatan berita di dalam media digital yang lebih cenderung bersifat bebas dikarenakan siapapun bisa memberikan pemberitaan apapun tanpa ada yang akan melakukan pengecekan kembali, dan adanya persepsi masyarakat mengenai keterlibatan perempuan dalam bidang politik yang cenderung negatif. Dengan adanya kondisi tersebut, maka membuat proporsi pemberitaan pria dan wanita memang cenderung berbeda dimana pemberitaan tokoh politik pria lebih besar dibandingkan dengan tokoh politik wanita. Oleh karena itu, harus ada pembahasan lebih lanjut lagi terkait dengan fungsi dari masing-masing pihak diantaranya media massa, tokoh politik, dan parpol dalam rangka membentuk komunikasi politik yang efektif di masa pemerintahan demokratis hingga mampu terwujudnya pendidikan politik bagi masyarakat melalui informasi yang disampaikan.

---

The focus of this study is to compare the political communication between male and female politicians by Indonesia’s online media during October 2013 period in democratic government. Based on the result, it has founded that the differences between male and female politicians concerning their political communication by online’s media was not only triggered by patriarchal ideology but also by other factors such as political party policy, the process of news manufacture in digital media where in digital media people can post anything and no one able to check it, and public perception about women in politics. Those factors could have an effect in our news proportion regarding to Indonesia’s politician where males politician receive bigger proportion than females politician. Therefore, there should be further discussion related to the function of each, including the media, politicians, and political parties in order to form an effective political communication in the establishment of a democratic government in order to increase the political education among people."

"Studi ini mengkaji penggunaan media sosial dan partisipasi politik pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Media sosial menjadi salah satu alat distribusi informasi politik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Studi sebelumnya menunjukkan penggunaan media sosial dalam politik meningkat. Penggunaan media sosial memiliki hubungan positif terhadap efikasi politik, partisipasi politik dan partisipasi secara online. Ranah jejaring sosial di internet khususnya melalui media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pemilih. Potensi media internet untuk mempengaruhi pemilih dalam pengambilan keputusan berkembang dalam beberapa pemilu. Apakah pemilih menggunakan media sosial dalam proses memutuskan pilihan politik, menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.Dalam penelitian ini penulis mengadaptasi model Elaboration Likelihood Model yang dikembangkan oleh Richard Petty dan Jhon Cacioppo. Model rute mental yaitu rute central dan rute peripheral yang ditemukan oleh Petty dan Cacioppo penulis coba kembangkan dalam model pengambilan keputusan pemilih dalam pemilihan umum. Menggunakan metode survei online dan purposive sampling serta stratified simple sammpling berdasarkan usia. Data kemudian dianalisis secara diskriminan guna mencari faktor pembeda dalam penggunaan media sosial terhadap proses menentukan pilihan politik.Adapun hasil penelitian menunjukkan Pemahaman informasi politik melalui media sosial merupakan variabel pembeda terhadap partisipasi politik. Fungsi Diskriminan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah pengguna media sosial akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum atau tidak. Fungsi Diskriminan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi apakah pengguna media sosial akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum atau tidak.

---

This study examines the use of social media and political participation in the election of Jakarta Governer race in 2012. Social media became one of popula political information distribution tool on the race. Previous studies have shown the use of social media in politics increased. The use of social media also has a positive relationship to political efficacy, political participation and participation online. The realm of social networking on the internet, especially through social media has a great influence on voters. The potential of the internet media to influence voters in the decision-making flourished in the election. Do voters use social media in the process of deciding political choice, a question in this study.In this study the authors adapted the Elaboration Likelihood Model developed by Richard Petty and John Cacioppo. Authors try to develop the decision-making model of voters in the general election by adapting the central and the peripheral route that developed by Petty and Cacioppo. Using an online survey method and purposive sampling and simple stratified sampling by age. Discriminanat Analysis used in this study to determine the use of social media to the process political choice.The research results demonstrate understanding of political information through social media is a differentiator variables to political participation. Discriminant function in this study can be used to predict whether social media users will use their right to vote in elections or not. Discriminant function in this study can be used to predict whether social media users will use their right to vote in elections or not."