Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan fasilitas berupa repository online yang dinamakan Tax Knowledge Base yang disingkat dengan TKB. TKB memuat informasi perpajakan, peraturan perpajakan, dan sharing worksheet. Penggunakan TKB sudah banyak diketahui oleh seluruh petugas pajak terutama petugas pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I akan tetapi belum maksimal penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis konstruk Unified Theory of Acceptance and Use of Technology untuk menggambarkan penggunaan TKB di KPP Madya Jakarta Selatan I dengan 88 sampel penelitian. Menggunakan perangkat lunak SmartPLS v.3.2.3 untuk mengetahui signifikasi hubungannya. Hasilnya Performance Expectancy mempengaruhi Behavioral Intention, Facilitating Condition Mempengaruhi Use Behavior, dan Behavioral Intention mempengaruhi Use Behavior. Dari hasil penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak diharapkan memberikan kemudahan mengakses TKB diluar kantor, agar petugas pajak lebih merasakan kemudahannya.

---

The Directorate General of Taxes has provided an online repository facility called Tax Knowledge Base, abbreviated as TKB. TKB contains tax information, taxation arrangements, and share worksheets. The use of TKB already a lot by all tax officers in KPP Madya South Jakarta I will but not yet maximum use. This research uses constructive analysis method of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology to describe the application of TKB in KPP Madya South Jakarta I with 88 research samples. Use SmartPLS v.3.2.3 software to find out the markings. Improving Behavioral Expectations Influencing Behavioral Intent, Facilitating Conditions Influencing Behavioral Use, and Behavioral Behavior Affecting Behavior. From the results of this study the Directorate General of Taxation will provide ease of accessing TKB outside the office, so that more tax officials feel the ease."

"Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Untuk itu harus dibuat suatu sistem pembayaran pajak terutama pajak penghasilan yang dapat menjamin kelancaran dana ke kas negara Cara pembayaran tersebut disebut current payment yang terdiri dari estimated tax dan withholding tax.Estimated Tax merupakan angsuran pajak penghasilan tiap bulan yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang diakhir tahun, dimana pembayaran pajak tersebut diiakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.Withholding Tax adalah sistem yang menggunakan pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang. Beberapa tujuan dari sistem ini antara lain; meningkatkan penerimaan pajak, mempercepat penerimaan pajak ke kas negara, mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan mencegah penyelundupan pajak.Dengan melihat beberapa tujuan sistem withholding tax diatas, penulis ingin menguji seberapa besar pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah :a. menganalisis pelaksanaan withholding tax system di KPP Pratama Tanah Abang I dari segi kebaikan dan kelemahan sistem tersebut.b. mengetahui pengaruh withholding tax system terhadap percepatan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.Lokasi penelitian ini di KPP Pratama, Tanah, Abang I, dan metodologi menggunakan metode survey dengan beberapa sumber yaitu kuesioner, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sample diambil secara random/acak yang terdiri dari 119 responden.Pembahasan dalam penelitian ini diutamakan pada analisis sistem withholding tax sebagai variabel bebas, dengan beberapa indikator yaitu ; Pengisian SPT, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT. Setelah sistem tersebut dianalisis, lalu dicari pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu percepatan penerimaan pajak, yang dilihat dari 2 indikator yaitu; sebagai pemotong/pemungut pajak telah memotong/memungut pajak dengan benar, dan sebagai pemotong/pemungut pajak telah menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut secara tepat waktu.Alat analisis yang digunakan adalah program Software Statistical Package For Social Scientist (SPSS) melalui model Regresi Linier Sederhana. Dari pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa:1. Pelaksanaan sistem withholding tax di KPP Pratama Tanah Abang I adalah balk, karena nilai mean sebesar 3,28 diatas nilai rata-rata untuk indikator cukup baik yaitu 2,5.2. Hubungan sistem withholding tax dengan percepatan penerimaan pajak berkorelasi positif 0,442 tetapi tidak terlalu kuat karena nilainya masih dibawah 0,5. Sedangkan pengaruh sistem tersebut terhadap percepatan penerimaan pajak sebesar 19,5 %, dan koefisien regresi menunjukkan angka 0,063 yang artinya setiap peningkatan kinerja dari sistem withholding tax sebesar 1% akan mempercepat penerimaan pajak sebesar 0,063%. Namum sebaliknya, jika pelaksanaan sistem withholding tax turun/ tidak baik sebesar 1% maka penerimaan negara akan terhambat sebesar 0,063%.

---

Fiscal is main resource of state revenue. However, it should be made any tax payment system, income tax which may ensure fund flow to state treasury specially. Such tax payment so called current payment comprising both estimated and withholding taxes. Estimated tax is monthly income tax installment calculated from outstanding tax in the end of year conducted by such tax payer.

Withholding tax is any fiscal system involving third party for cutting and collecting outstanding tax. Some of those objectives among them: to increase tax revenue, accelerate tax revenue to state's treasury, to make easier Tax Payer in paying tax and preventing fiscal's corruption.

Hence, the author would like to test how large such System influence against acceleration of tax revenue. The following are objectives of the research:

a. To analyze the realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I based on its advantage and disadvantage.

b. To know influence of withholding tax system with state revenue acceleration at fiscal sector specially.

The research location is at KPP Pratarna Tanah Abang I using survey method following some sources those are questioner. documentation study and library study. Sampling is conducted randomly, it is consist of 119 respondents.

The discussion herein is prioritized for analysis of withholding tax system as independent variables with some indicators such as SPT completion, tax payment and SPT reporting. Then, to find out its influence against dependent variable, i.e, tax payment acceleration by two indicators : as fiscal cutter/collector both had conducted such duties correctly and distributed it on time.

The used analysis system is software program of SPSS (Statistical Package for Social Science) by model of Simple Linier Regression. And from them may be drawn conclusion as follows :

1. Realization of withholding tax system at KPP Pratama Tanah Abang I is good, because its mean value is 3.28 above indicator value (2.5) is good significantly.

2. Correlation among withholding tax system and fiscal revenue acceleration is 0.442 (positive) but it is not too strong because its value still below 0.5. Whereas such system influence against tax revenue acceleration is 19.5 % and regression coefficient indicating point 0.063 it means that any increasing of performance from withholding tax system of 1% will accelerate tax revenue of 0.063%. Conversely, if realization of withholding tax system is not good or decline 1%., it will hinder statc?s revenue of 0.063%."

"DJP melakukan reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara lain melalui pembentukan KPP WP Besar (Large Taxpayer Office, LTO), KPP Madya (Medium Taxpayer Ojice, MT O) dan KPP Pratama (Small Taxpayer Office, STO). Penelitian ini dilakukan di KPP Madya Jakarta Pusat dengan responden para Wajib Pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner dianalisis untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan, menggunakan uji beda yang dilanjutkan dengan analisis diskriminan. Hasii uji beda menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah modernisasi dilaksanakan, sedangkan hasil analisis diskriminan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antar kelompok Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Pusat atas pemisahan fungsi pemeriksaan dengan keberatan dan penambahan fasilitas TPT.

---

The Directorate General of Tax has reformed the tax administration in order to ir/rorove services in the taxation by among others, Forming Large Taxpayer Office (LTO), Medium Taxpayer Office (MTO), and Small Taxpayer Office (STO). This study is conducted at the Tax Service Office for Medium Companies in the Central Jakarta, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the effect between tax administrative reform to the tax payer compliance and analyzed if tax payer perception by using Sign Test, and continued with Analysis of Discriminant. The results of Sign Test show that reforming the tax administrative will significantly affectly the tax payer compliance before and after reforming. The results of analysis discriminant show that there was difference perception between two group of tax payer at the Medium Taxpayer Office at Central Jakarta for separated function between tax audit and objection, and added facilitation on TPT."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas hasil analisis kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, dan penyidikan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan terkait upaya tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen laporan pengawasan penerimaan pajak dan wawancara untuk mengkonfirmasi data hasil olahan. Kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan ekstensifikasi belum optimal dan masih banyak potensi yang bisa digali dari tindakan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan penyidikan sudah optimal dalam persentase pencapaiannya tetapi jumlah rupiahnya belum secara signifikan membantu meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACTThis research discusses the analysis of Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification, and Investigation with the aim to know the problem of the effort to increase the tax revenue. The technique of data collection is done with documentation studies and interview to confirm the main data. Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification are not optimal yet because there are still many potential to explore. For the opposite, the investigation activities were optimal in the percentage of the achievement but the amount of Rupiah has not significantly increase the tax revenue."

"Sebagian besar pembangunan nasional ditunjang oleh sumber pendapatan dalam negeri yang berasal dari pendapatan pajak. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran membayar pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Perorangan maupun perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab harus disertai dengan peningkatan pelayanan yang baik. Tidak dipungkiri bahwa masih ada perusahaan yang menganggap pajak sebagai biaya yang dapat merugikan ataupun mengurangkan jumlah pendapatan perusahaannya. Fenomena kecenderungan ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut jelas merupakan persoalan serius bagi pemerintah, khususnya Direkotrat Jenderal Pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak jelas akan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak negara yang berkurang, sehingga secara otomatis juga berdampak pada masalah APBN. Hal ini mengingat cukup besarnya kontribusi penerimaan pajak dalam APBN, sehingga jika target-target penerimaan pajak tidak terealisasi, akan menyulitkan dalam menyusun APBN. Masalah tersebut akhirnya akan menjadi kendala yang besar dalam proses pembangunan bangsa.Masalah biaya kepatuhan pajak sejak lama mendapat perhatian para sarjana dan pemikir sebagai salah satu prinsip pemajakan yang dituangkan dalam prinsip prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, seperti yang dilakukan oleh Adam Smith sejak permulan abad XVIII dan Edwin R.A Seligman serta Fritz Neumark pada permulaan abad XX. Adam Smith (1723-1790), seorang penulis dan filsuf yang dikenal sebagai bapak aliran ekonomi klasik kelahiran Skotlandia, menekankan perlunya penerapan prinsip efficiency, selain prinsip equality, certainty, dan convenience (atau dikenal dengan four maxims atau four canons) dalam mekanisme pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh besaran perusahaan terhadap kepatuhan pajak.Untuk sampai pada tujuan ini digunakan desain penelitian regresi dan korelasi dengan melibatkan 234 Wajib Pajak Badan di KPP Madya Tangerang selama periode 2006-2007. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakanlaporan keuangan kemudian dibuat tabulasi untuk memudahkan dalam pengelompokan antar variabel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni uji korelasi, regresi sederhana (uji-t) dan uji regresi berganda (uji-F) yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.Hasil uji secara parsial menunjukan bahwa hanya variabel Sales dan Equity yang mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan, sedangkan variabel Assets tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa variabel Assets, Sales dan Equity mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan. Hasil uji variabel dominan menunjukan bahwa Sales merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahkan variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti variabel net profit margin.

---

Mostly national development supported by source earnings of home affairs coming from tax earnings. Therefore it is needed by existence of awareness for paying tax by an Individual Taxpayer and also company as Body Taxpayer. To increase Taxpayer awareness in paying tax squarely and hold responsible have to be accompanied with the make-up of good service. It?s not denied by that company there be still assuming tax as burden which can harm and or taper down its company earnings amount. Phenomenon of the tendency disobedience of Taxpayer clearly represent the serious problem for government, specially Directorate General of Tax. Clear disobedience of Taxpayer will affect to state acceptance from sector of state tax decreasing, so that automatically also affect at problem APBN (state budget). Given that tax revenue gives enough of contribution in APBN, so that if goals tax revenue can not be realized, will complicate in compiling APBN. The Problem finally will become the big constraint in course nation development. Problem of tax compliance cost since long time get attention of all master and thinker as one of principle taxation poured in principles which must be paid attention to in imposition, as have done Adam Smith since beginning century of XVIII and Edwin R.A Seligman and also Fritz Neumark at start century XX. Adam Smith (1723-1790), a writer and philosopher which is known as a economic stream father classical birth Scotland, emphasizing the importance principal applying of efficiency, besides principle equality, certainty, and convenience (or recognized by four maxims or four canons) in imposition mechanism. This research aim to express the influence of company against tax compliance.To come at this target is used by design research of regression and correlation by entangling 234 Body Taxpayer in KPP Madya Tangerang during period 2006-2007. Data collecting by using financial statement later then made tabulation to facilitate in subdividing usher the variable. Data obtained hereinafter analyzed by using formula statistical, namely test the correlation, simpleregression (t-test) and test the doubled regression (F-test) which its calculation is conducted by using aid program the SPSS version 15.Result of test by partial that only variable of Sales and Equity having influence to Compliance, while variable Assets do not have an effect on to Compliance. Result of test by simultan that variable Assets, Sales And Equity have the influence significant to Compliance. Result dominant variable test showing that Sales represent the most dominant variable have an effect on to compliance. Research compliance hereinafter by enhancing other variable assumed have an effect on to Taxpayer compliance, like variable of net profit margin."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Faktor yang diteliti yaitu kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif dengan mengambil objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Penelitian melibatkan sampel sebanyak 176 wajib pajak. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t, uji F dan regresi. Perhitungan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak. Kualitas penetapan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,407, koefisien determinasi 16,5%, t hitung (5,869) > t tabel (1,645) dan persamaan regresi Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,446, koefisien determinasi 19,9%, t hitung (6,572) > t tabel (1,645), dan persamaan regresi Ŷ = 40,744 + 1,709X2.Kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,548, koefisien determinasi 30%, F hitung (37,054) > F tabel (3,05), dan persamaan regresi Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas penetapan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan efektifitas pemeriksasan agar dalam memutuskan suatu penetapan benar-benar memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Kegiatan pemeriksaan juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan. Sementara upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur? prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak.

---

ABSTRACTThe purpose of the research is to analyze every factors that affect liquefaction tax arrears. The factor that has been analyze are the quality of tax assessment and active claim action, which is monitored from middle tax office in central Jakarta.Methodology that the researcher use is quantitative method by using secondary data. For the primary data, this research use 176 sample of taxpayer. The data analysis is using inferential statistic, including correlation coefficient, coefficient determinant, t test, F test, and regression. Researcher are using SPSS 13.0 version program to calculate the data and get more accurate result.The result of the research show that the quality of tax assessment and active tax arrears claim give positive impact and good significant as individual or together regarding liquefaction tax arrears. Tax assessment quality has significant effect in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,407, coefficient determinant 16,5%, t count (5,869) > t table (1,645) and regression equality Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Active claim action also has significant impact regarding liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,446, coefficient determinant 19,9%, t count (6,572) > t table (1,645), and regression equality Ŷ = 40,744 + 1,709X2. The quality of tax assessment and active claim action together has significant collision in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,548, coefficient determinant 30%, F count (37,054) > F table (3,05), and regression equality Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Based on the research findings, the quality of tax assessment need to improve from the effectivity of the tax investigation, therefore it can produce high quality and consistent tax assessment. Investigation activity must be done according routine and investigation procedure which is decided. At this moment, pressing an active claim effort need to be more intensive by using arranger in phases, procedures, and tax claim orientation which already decided. It is because, more intensive the tax claim action will result bigger liquefaction arrears tax."

"[ABSTRAKDalam rangka memberikan pelayanan publik yang sebaik - baiknya dan dalam rangkapenyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasidan informasi, Kementerian Keuangan membuat sistem pembayaran penerimaaanNegara secara elektronik atau Modul Penerimaan Negara Generasi 2 ( disingkat MPNG2 ) atau yang lebih akrab disebut e-Billing System. Pembayaran Penerimaan negarayang terbesar adalah pembayaran pajak, Direktorat Jenderal pajak telahmenindaklanjuti dengan melakukan ujicoba pada tahun 2012 dan tahun 2014 telahresmi dapat dimanfaatkan untuk seluruh Wajib Pajak. Namun dalam perjalanannyahingga saat ini e-Billing System belum cukup populer dilihat dari jumlah Wajib Pajakyang menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanapreferensi Wajib Pajak terhadap Sistem pembayaran secara elektronik ini dilihat darifaktor ? faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan analisis jalurStructural Equation Modelling dengan alat bantu perangkat lunak Lisrel versi 8.7.Hasil Pengujian menunjukkan preferensi Wajib Pajak untuk menggunakan e-billingsystem dipengaruhi secara langsung dan positif oleh kesukarelaan menggunakan dansikap penggunaan . Faktor lain seperti pengalaman menggunakan, kompleksitas,persepsi kegunaan tidak berpengaruh langsung, namun berpengaruh melalui factorlain, sedangkan persepsi resiko tidak berpengaruh terhadap preferensi Wajib Pajakuntuk menggunakan e-Billing System. Mayoritas responden menyatakan bahwa ebillingsystemdapat diterima sebagai alternative sistem pembayaran pajakyangbermanfaat.

---

ABSTRACTIn order to provide excellent public service and improve business processes throughoptimization of information and communication technology, the Ministry of Financecreated an electronic receipt payment system, namely MPN G2 or more familiarlycalled e-Billing System. Indonesia?s major receipt of payment is state tax payment.As a result, Directorate General of Taxes has been following up this matter byconducting trials in 2012 and finally, the system can officially be used by alltaxpayers in 2014. But, seen from the number of its users, e-Billing System remainsunpopular to date. This research intends to analyze taxpayers? preference towardselectronic payment systems through its influencing factors. This research used pathanalysis in Structural Equation Modeling with Lisrel version 8.7 software. The resultsindicate that taxpayers? preference towards e-Billing System is directly and positivelyrelated to voluntariness to use and usage approach. Other factors such as usageexperience, complexity and perceived usefulness do not directly influence taxpayers?preference to use e-Billing System, but they affect through other factors. On the otherhand, perceived risk has no effect on taxpayers? preference in using e-Billing System.Most respondents acknowledged that e-Billing System is a valuable alternative to theregular tax payment system, In order to provide excellent public service and improve business processes throughoptimization of information and communication technology, the Ministry of Financecreated an electronic receipt payment system, namely MPN G2 or more familiarlycalled e-Billing System. Indonesia’s major receipt of payment is state tax payment.As a result, Directorate General of Taxes has been following up this matter byconducting trials in 2012 and finally, the system can officially be used by alltaxpayers in 2014. But, seen from the number of its users, e-Billing System remainsunpopular to date. This research intends to analyze taxpayers’ preference towardselectronic payment systems through its influencing factors. This research used pathanalysis in Structural Equation Modeling with Lisrel version 8.7 software. The resultsindicate that taxpayers’ preference towards e-Billing System is directly and positivelyrelated to voluntariness to use and usage approach. Other factors such as usageexperience, complexity and perceived usefulness do not directly influence taxpayers’preference to use e-Billing System, but they affect through other factors. On the otherhand, perceived risk has no effect on taxpayers’ preference in using e-Billing System.Most respondents acknowledged that e-Billing System is a valuable alternative to theregular tax payment system]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Insentif Pajak Peghasilan Impor dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi pada Masa Pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme dengan mix-method, yang meliputi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif mengadopsi analisis difference-in-differences. Metode tersebut mengukur pengaruh perlakuan rata-rata terhadap produktivitas wajib pajak konstruksi sebelum dan sesudah pelaksanaan. Untuk memperkuat analisis kuantitatif, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif berupa wawancara mendalam untuk mengkonfirmasi hasil analisis kuantitatif. Sektor konstruksi dipilih sebagai objek penelitian karena menjadi sektor yang paling ditargetkan oleh Pemerintah dalam kebijakan insentif. Sementara itu, penelitian ini memilih KPP Madya Kota Bekasi karena mengalami penurunan produktivitas paling rendah selama masa Pandemi. Studi menyimpulkan bahwa Insentif Pajak Penghasilan Impor tidak efektif dalam menjaga produktivitas wajib pajak konstruksi di KPP Madya Kota Bekasi. Keefektifan yang tidak signifikan tersebut disebabkan oleh tingkat utilisasi yang rendah, dengan 96% wajib pajak konstruksi tidak memanfaatkan insentif tersebut. Rendahnya utilisasi ini disebabkan kurangnya minat dari wajib pajak konstruksi dan nilai insentif pajak yang relatif kecil. Namun, insentif pajak ini dapat secara efektif mempertahankan Produktivitas Total Factor dan Produktivitas Tenaga Kerja dari wajib pajak konstruksi yang memanfaatkan insentif tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memantau tingkat pemanfaatan dan mengukur efektivitas insentif pajak sebelum mempertimbangkan penerapannya kembali apabila terjadi penurunan produktivitas wajib pajak konstruksi.

---

This study aims to evaluate the effectiveness of the Income Tax Incentive on Imports in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office during the Pandemic. It uses a post-positivism approach with a mixed method, which includes quantitative and qualitative methods. The quantitative method adopts the difference-in-differences analysis. Such a method measures the average treatment effect of the construction taxpayers’ productivity before and after the implementation. To strengthen the quantitative analysis, this thesis uses qualitative analysis in the form of in-depth interviews to confirm the quantitative result. The construction sector is selected as the research object since it becomes the Government’s most targeted sector under the incentive policy. Meanwhile, this study selected the Kota Bekasi Medium Tax Office because it faced the lowest decline during the Pandemic. The study concludes that the Income Tax Incentive on Imports is insignificantly effective in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office. This insignificant effectiveness is attributed to the low utilisation rate, with 96% of construction taxpayers not utilising the incentive. The low utilisation is due to a lack of interest from construction taxpayers and the limited value of the tax incentive. However, such an incentive could effectively maintain the Total Factor Productivity and Labour Productivity of the construction taxpayers utilising the incentive. Therefore, this study recommends that the Government monitor utilisation levels and promptly assess the tax incentive's effectiveness before considering its re-implementation during construction taxpayers’ productivity decline."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I pada KPP Pratama Depok, mengetahui kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan, dan untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik dan juga wawancara mendalam dengan berbagai narasumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi; masih terdapat beberapa kendala yang timbul dalam implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok; selain itu terdapat beberapa manfaat yang didapat melalui implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I.

---

This thesis discusses the implementation of National Tax Census. This research focus on implementation for First Stage of National Tax Census at KPP Pratama Depok, to describe problems of National Tax Census and also the benefits. This research use qualitative as the method, all of the informan collected in this research are obtained through literature studies. All of the field researches and statistical informations are obtained through indepth interview.

The research results showed there are somel factors that affect the achievement of the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok, such as communication, resources, disposition and bureaucratic structures; there are have some problems that arise in the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok; there are some benefits gained through from the implementation of National Tax Census."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis evaluasi kebijakan tarif pajak penghasilan badan pada Wajib pajak Badan usaha mikro terhadap pencapaian tujuannya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan menggambarkan hambatan yang dihadapi atas implementasi kebijakan tersebut terhadap KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengenaan pajak penghasilan badan pada wajib usaha mikro tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta terdapat banyak kendala yang dihadapi KPP Pratama Kebon Jeruk Dua dalam proses implementasi kebijakan ini.

---

The main focus of this paper is the analysis of policy evaluation at the corporate tax rate micro tax payer Agency to the achievement of objectives based on the Law No.. 20 of 2008 on SMEs and describe the obstacles facing the implementation of the policy on the KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. This research is a descriptive qualitative research.

The conclusions in this study are that the corporate income tax policy on micro businesses are not required to target and achieve government objectives as stipulated in Law No.. 20 of 2008 on SMEs, and there are many obstacles faced KPP Pratama Kebun Jeruk Dua Jakarta in the policy implementation process."