Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan terkait untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoritik terkait peran dan implikasi smart city pada kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme dari smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara telah memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi oleh warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.

---

Smart city is an informational society’s product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that support network society to work. This article aims to describe smart city’s implication towards the emergence of communality in the city. This study used a qualitative method, through in-dept inteviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoritical debates about roles and implications of smart city on citizen’s trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communality, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form."

"Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kota cerdas, dengan penekanan pada integrasi bangunan cerdas sebagai komponen inti. Saat ini, belum ada standar yang bisa dijadikan pedoman dalam pembangunan gedung cerdas di Nusantara. Oleh karena itu, laporan ini mengusulkan pedoman komprehensif pengembangan gedung cerdas yang dirancang untuk mengatasi masalah ini, sehingga memfasilitasi realisasi konsep kota cerdas. Pedoman ini mengidentifikasi fitur-fitur penting yang diperlukan dalam bangunan cerdas, yang didasari oleh prinsip-prinsip pembangunan kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan, berketahanan, inklusif, dan cerdas. Selain itu, pedoman ini memberikan rekomendasi sistem banguna cerdas untuk diterapkan pada berbagai klasifikasi bangunan gedung yang termasuk dalam kategori Bangunan Gedung Negara (BGN) dan Bangunan Gedung Non-BGN (non-BGN). Sistem-sistem tersebut terdiri dari Sistem Kontrol Akses, Sistem Komunikasi, Sistem Energi, Sistem Keselamatan, Sistem Pemanasan, Ventilasi, dan Pendingin Udara (HVAC), Sistem Pencahayaan, Sistem Mobilitas, Sistem Keamanan, dan Sistem Sumber Daya. Pedoman ini bertujuan untuk memposisikan Ibu Kota Nusantara sebagai teladan kota cerdas, yang menetapkan standar yang dapat digunakan pada pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam skala global.

---

The development of Indonesia's Nusantara New Capital City is a megaproject aimed at establishing a smart city, with an emphasis on the integration of smart buildings as a core component. At present, there are no standards can serve as a guide for the construction of smart buildings in the Nusantara. Therefore, this report proposes a comprehensive guide for smart building development tailored to bridge this gap, thereby facilitating the realization of the smart city concept. The guide outlines essential features necessary for smart buildings, underpinning the city's developmental principles of green, sustainable, resilient, inclusive, and smart aspects. In addition, this guide provides recommendations for smart building systems recommended for implementation across various building classifications included in the State Buildings (BGN) and Non-State Buildings (non-BGN) categories. These smart systems encompass Access Control Systems, Communication Systems, Energy Systems, Safety System, Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) System, Lighting System, Mobility System, Security System, and Resource Management System. The articulation of these guidelines is is poised to position the Nusantara Capital as a role model of smart city, setting a replicable standard for sustainable urban development on a global scale."

"

Berdasarkan studi literatur terhadap 56 penelitian yang spesifik membahas desa cerdas, terdapat 7 penelitian yang membahas model konseptual untuk tema-tema tertentu di bidang desa cerdas. Dari ketujuh penelitian ini, belum ada yang membahas model generik dari desa cerdas yang menggambarkan bagaimana sebuah desa cerdas dibangun beserta aspek-aspek yang perlu dikembangkan di dalamnya. Penelitian ini membahas pengembangan model konseptual desa cerdas di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengembangkan model generik konseptual berdasarkan model kota cerdas sebagai acuan. Data yang digunakan berupa artikel-artikel ilmiah tentang desa cerdas, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, serta hasil wawancara pakar. Pakar yang terlibat sebagai narasumber adalah 1 orang akademisi di bidang pengembangan teknologi perdesaan, 1 orang praktisi di bidang kota cerdas, serta 2 orang kepala desa yang sudah menerapkan program desa cerdas di desanya. Analisis data dilakukan dengan melakukan meta-analysis terhadap studi literatur, thematic analysis terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Desa, serta thematic analysis terhadap hasil wawancara pakar. Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memunculkan sebuah model desa cerdas yang dapat diterapkan di Indonesia yang terdiri atas 4 buah tujuan, 10 strategi, 5 dimensi dengan 49 fokus area, serta 9 fondasi. Tujuan menjelaskan tentang apa yang dingin dicapai dari sebuah desa cerdas. Strategi menjelaskan tentang bagaimana cara mencapai tujuan desa cerdas. Dimensi-dimensi menjelaskan area fokus yang perlu dikembangkan dari sebuah desa cerdas, sedangkan fondasi merupakan landasan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengembangan desa cerdas. Model ini divalidasi dengan melakukan expert judgement yang melibatkan 3 orang pakar yang terdiri atas 1 orang praktisi di bidang e-government, 1 orang akademisi di bidang kota cerdas, serta 1 orang akademisi di bidang pengembangan teknologi perdesaan. Hasil akhir dari penelitian ini berupa sebuah model desa cerdas di Indonesia yang terdiri dari 2 buah tujuan, 11 strategi, 4 dimensi dengan 38 fokus area, serta 9 fondasi.

---

Based on the literature study of 56 specific studies discussing smart villages, there are 7 studies that discuss conceptual models for certain themes in smart villages. From these studies, no one has discussed the generic model of a smart village that illustrates how a smart village is built along with aspects that need to be developed in it. This study discusses the development of smart village conceptual models in Indonesia. This research is a qualitative descriptive study that develops generic conceptual model based on smart city model as a reference. The data used are scientific articles about smart villages, Law No.6 of 2014 about Villages, and expert interviews. Experts involved as resource persons consist of 1 academic in rural technology development specialty, 1 professional in the smart city field, and 2 village heads who had implemented smart village programs in their villages. Data analysis was carried out by conducting a meta-analysis of literature studies, thematic analysis of the provisions contained in the Village Law, and thematic analysis of expert interviews’ transcribe. The results of the analysis carried out in this study gave rise to a smart village model that can be applied in Indonesia consisting of 4 objectives, 10 strategies, 5 dimensions with 49 focus areas, and 9 foundations. The purpose show objectives to be achieved by a smart village. Strategies explain how to achieve those goals. The dimensions explain the focus areas that need to be developed from, while the foundations are basics that must be met to develop smart villages. This model is validated by conducting expert judgment involving 3 experts consisting of 1 professional in the field of e-government, 1 academic in the field of smart cities, and 1 academic in the field of rural technology development. The final result of this research is a smart village conceptual model in Indonesia which consists of 2 objectives, 11 strategies, 4 dimensions with 38 focus areas, and 9 foundations.

"

"ABSTRAKDalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart citymenjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satudari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannyamomentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikanpelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urbansprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir,dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesisini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smartcity di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakniteori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatanstakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma postpositivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimplementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masihterdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah,ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitasSDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasiplay store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belumadanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkutsmart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik,kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapananggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkunganhidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalamprogram smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalamimplementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajiankebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprintsmart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatanpelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS,pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city,peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatanpemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitaslingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city,rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yanglebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangiketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

---

ABSTRACTIn the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart cityhas become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of thesmart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it amomentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide betterservices to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urbanfacilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are theproblems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation ofstrategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South TangerangCity. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart citydevelopment strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvementpatterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigmwith descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy insmart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings suchas: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan andblueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field,discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app storeapplications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbasedcommand center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectivenessof collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimalcommunity empowerment, economic instability, low absorption of infrastructuredevelopment and management budgets, and lack quality living environment. On the otherhand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programstended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation ofstrategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city mustbe carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be madeimmediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuityof training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Storeapplications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart citylaw products, increasing collaboration, socialization and integrating public services,increasing community and economic empowerment, improving infrastructure andenvironmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, researchrecommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professionaland transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence onproviding technology to the private sector"

"Pencanangan Kabupaten Sragen menuju smart city tahun 2019, mengubah trend arah pengembangan teknologi informasi menuju ke pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI).Sistem Pakar TALENTA (Tanya Lengkap Seputar Layanan Publik dan Perizinan) dapat mengawali pengembangan sistemberbasis AI di dalam bidang pemerintahan khususnya pelayanan publik. TALENTA mampu menyediakan konsultasi online layaknya seorang pakar karena didalam TALENTA terdapat dokumentasi ilmu, pengetahuan dan pengalaman para ASNyang sudah ahli dalam bidang pelayanan publik dan perizinan.Konsultasi online yang tidak melibatkan peran ASN (Aparatur Sipil Negara) dapat dijalankan oleh TALENTA tanpa batasan waktu dan tempat. Selain masyarakat dapat memanfaatkan TALENTA tersebut untuk menambah pengetahuan, ASN pun dapat berlatih meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya sehingga bisa menjadi lebih berpengalaman layaknya seorang pakar. TALENTA merupakan wujud awal pemenuhan kategori smart city melalui dimensi smart people dan smart goverment.Kehadiran TALENTA juga merupakan bentuk kontribusi dalam mempercepat arah dan strategi implementasi TIK guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 Kabupaten Sragen. Keberadaan TALENTA dapat memberi motivasi pengembangan sistem pakar tidak hanya di bidang pelayanan publik saja,akan tetapi juga di bidang-bidang pemerintahan yang lain. Pada masa yang akan datang TALENTA dapat menjadi partner bagi pengembangan sistem cerdas berbasis pengetahuan karena didalamnya terdapat pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar ASN yang mulai langka di bidang pelayanan publik dan perizinan di Indonesia."

"ABSTRAKSmart Healthy City merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2017 yang merupakan Smart City. Program Smart Healthy City di Kota Depok, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Smart Healthy City dalam mendukung penataan pelayanan kesehatan di Kota Depok. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah stakeholders terkait dan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Smart Healthy City sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil karena masih dalam pengembangan dan selama prosesnya belum dapat menciptakan kesuaian hubungan antara Program, Pelaksana Program, dan Kelompok Penerima Manfaat yang optimal.

---

ABSTRACT

mart Healthy City has become a priority of the Government of Depok City since 2017, inspired by the concept of Smart Cities. Smart Healthy City Program in the Depok City, intend to create more effective and efficient health services for the community by utilizing the use of Information and Communication Technology. This study aims to describe the implementation of the Smart Healthy City Program in supporting the health services management in Depok City. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Smart Healthy City Program has been going well, but it cannot be said to be successful because the program is still under development and during the process it has not been able to create an optimal relationship between the Program, Program Implementer and Beneficiary Group.

"

"ABSTRAK

Pada tahun 2025, duapertiga populasi dunia akan tinggal di kota-kota besar, mayoritas pada negara-negara berkembang sehingga akan menimbulkan permasalahan yang bersifat kompleks, salah satu permasalahannya adalah bidang transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemerintah tingkat lokal sebagai penyelenggara pembangunan berkelanjutan bertanggungjawab untuk mengatasi hal tersebut karena transportasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat daya saing DKI Jakarta dalam kompetensi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mobilitas penggunaan kendaraan bermotor dalam kaitan sistem transportasi, mekanisme dan implementasi mekanisme smart mobility dalam membangun sistem transportasi strategis di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart mobility belum berjalan dengan efektif, namun sudah berjalan menuju ke arah yang baik dalam membangun sistem transportasi strategis di DKI Jakarta. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait.

---

ABSTRACT

In 2025, two thirds of the world 39 s population will live in large cities, the majority in developing countries that will cause problems that are complex, one problem is the transportation field. Jakarta Provincial Government as the local levels of government as the organizer of sustainable development is responsible to solve it, because transportation is not managed properly can seriously hamper competitiveness in the global competency Jakarta. This study aims to determine the mobility of the use of motor vehicles in relation to the transport system, the mechanism and the implementation of smart mobility mechanism in building strategic transportation system in Jakarta. This study used a qualitative research approach with a purposive method. The results showed that smart mobility has not run effectively, but already walking toward the good in building strategic transportation system in Jakarta. It is influenced by several interrelated factors."

"Belum adanya kesepakatan terhadap persepsi smart city di kalangan pembuat kebijakan di Indonesia menimbulkan potensi permasalahan dalam pelaksanaannya, baik dalam hal efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah, juga dalam hal hasil yang dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi pembuat kebijakan terhadap konsep smart city dan arah kebijakan smart city di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Konsep smart city yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep yang digunakan di dalam Nam dan Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 dan Giffinger, et al. 2011 . Dalam aspek persepsi, para pembuat kebijakan masih terfokus pada Dimensi Teknologi dan Dimensi Kelembagaan, sedangkan Dimensi Manusia belum mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan pembuat kebijakan. Dalam aspek arah kebijakan, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 merupakan peraturan paling tinggi yang ada saat ini yang telah menjelaskan tentang smart city, namun peraturan ini belum dijadikan sebagai acuan utama dalam arah pembangunan smart city di Indonesia.

---

The lack in perception of smart city concept among policy makers in Indonesia poses potential problems in implementation, both in terms of government budgets inefficiency, also in terms of the results expected by smart city programmes. This study aims to assess the perception of policy makers about smart city and its policy in Indonesia which is using qualitative approach. Smart city concepts used in this study developed by the Nam and Pardo 2011 , Chourabi, et al 2012 and Giffinger, et al. 2011 . In the aspect of perception, policy makers are still focused on Technology Dimension and Institutional Dimension, while the Human Dimension has not received significant attention among policy makers. In the aspect of policy direction, Perpres No. 2 Tahun 2015 about RPJMN years 2015 2019 is the highest regulations that applied today which has been explaining smart city. Unfortunately, this regulation has not been used as main reference in smart city development in Indonesia."

"ABSTRAKJakarta yang telah didukung oleh teknologi big data. Peran teknologi big data bagi perkembangan smart city sangat penting karena dapat menjadi dasar untuk menyusun perencanaan dan menentukan kebijakan pemerintah daerah. Pada tesis ini dibahas mengenai analisis implementasi teknologi big data di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode gap analysis pada data-data hasil in-depth interview dan data pendukung lainnya. Berdasarkan hasil gap analysis diketahui bahwa implementasiteknologi big data di Jakarta Smart City masih memerlukan perbaikan dan pengembangan karena masih adanya kesenjangan pada elemen-elemen penelitian yaitu data, infrastruktur, pengelolaan, sumber daya manusia dan manfaat. Pada penelitian ini selanjutnya dirumuskan usulan perbaikan terhadap kesenjangan yang ditemukan dan menyusun urutan prioritas perbaikan dengan menggunakan metode capability, accessibility, readiness dan leverage (CARL).

---

ABSTRACTThe Jakarta Smart City Unit is a work unit of the Jakarta Provincial Government in Indonesia with the main duty and function of implementing smart city, one of itsefforts using big data technology. The role of big data technology in the development of smart city is very important, because it can be the basis of the steps in determining the policies of the local government. This study discusses and analyses the implementation of big data technology in the Provincial Government of Jakarta by using gap analysis tool based on in-depth interview data and other supporting data. Based on the results of the gap analysis, it is known that the use of big data technology in Jakarta Smart City still needs improvement and development because there are still gaps in the research elements, namely data, infrastructure, governance, human resources and benefit. In this study the proposed improvements to the gaps that were found and formulated the priority order of improvement using the method of Capability, Accessibility, Readiness,and Leverage CARL."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kota Depok siap menerapkan konsep "Kota Cerdas". Kota Depok terkenal memiliki wilayah yang sangat strategis karena terletak dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Pertumbuhan potensi kota Depok telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan konsep kota pintar. Peneliti menggunakan tiga enabler dalam "Garuda Smart City Model" sebagai dimensi untuk mengukur kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan konsep "Smart City". Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode campuran digunakan sebagai teknik pengambilan sampel, terdiri dari survei dengan teknik pengambilan sampel kuota non-probabilita, wawancara mendalam, dan tinjauan literatur. Penelitian ini melibatkan penduduk Kota Depok yang berusia 17-65 tahun, telah menetap di Kota Depok selama lebih dari setahun, dan telah mengetahui informasi tentang "Kota Cerdas", sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Depok belum siap untuk menerapkan konsep "Kota Cerdas". Skor kesiapan tertinggi ditemukan pada dimensi Infrastruktur Cerdas, Teknologi, dan Lingkungan, diikuti oleh dimensi Orang Cerdas, dan Tata Kelola Cerdas secara berurutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan bagi pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan kesiapan Kota Depok dalam mengimplementasikan Konsep "Kota Cerdas".

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether Depok City is ready to apply the concept of "Smart Cities". The city of Depok is famous for having a very strategic area because it is located close to a special area of ​​Jakarta. The growing potential of the city of Depok has encouraged local governments to apply the concept of smart cities. The researcher used three enablers in the "Garuda Smart City Model" as a dimension to measure the readiness of Depok City in implementing the "Smart City" concept. This research uses a quantitative research approach. The mixed method is used as a sampling technique, consisting of surveys with non-probability quota sampling techniques, in-depth interviews, and literature review. This study involved Depok City residents aged 17-65 years, who had lived in Depok City for more than a year, and had known information about "Smart Cities", as a sample. The results of this study indicate that the City of Depok is not ready to apply the concept of "Smart Cities". The highest preparedness scores were found in the Intelligent Infrastructure, Technology and Environment dimensions, followed by the Smart People dimension, and Smart Governance sequentially. The results of this study can be a reference for further research and for the government of the City of Depok to improve the readiness of the City of Depok in implementing the "Smart Cities" Concept."